cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2, No 4 (2014)" : 30 Documents clear
Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam Pengentasan Desa Tertinggal Studi di Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Niafatin, Fitria
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.133 KB)

Abstract

Abstract: The Activity of Bina Desa (Village Reforming Social Service) in Taking of Underdevelopment Village (Study at Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). The condition of Desa Duwet which is relatively as remote village by hills topography and based on 15 criteria of underdevelopment village made Desa Duwet as one of underdevelopment village in Kabupaten Malang. Government which is supported by SKPD Kabupaten Malang has made the development as the priority in order to alleviate underdevelopment villages with the activity of Bina Desa (Village Reforming Social Services) to visiting the village and doing the real activities in underdevelopment village. The aim of this study is describes the form and the output of Bina Desa activity in taking of underdevelopment village. The types of this research is descriptive qualitative approach. The result of the study show that the form of Bina Desa activity consits of physical and non-physical development. The output which are not maximized. Based on the result of the study, the researcher gives the suggestion, there are re-evaluation and safeguarding Bina Desa activity. Keywords: Bina Desa activity., underdevelopment village, Desa Duwet. Abstrak: Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam Pengentasan Desa Tertinggal (Studi di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang): Kondisi Desa Duwet yang relatif terpencil dengan topografi perbukitan dan berdasarkan 15 kriteria desa tertinggal menjadikan status Desa Duwet sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Malang. Pemerintah yang didukung oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Malang telah menjadikan prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan desa tertinggal dengan kegiatan Bina Desa untuk berkunjung ke desa dan melakukan aktivitas yang nyata di desa tertinggal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk serta output kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa meliputi pembangunan fisik dan non fisik serta output dalam pengentasan desa tertinggal yang dinilai belum cukup berhasil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yaitu: mengevaluasi kembali serta melakukan pengamanan (safeguarding) kegiatan Bina Desa. Kata kunci: kegiatan Bina Desa, desa tertinggal, Desa Duwet. 
Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi) Khamarullah, Akbar
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.443 KB)

Abstract

Abstrak: Strategy and Impact of Development Micro, Small, and Medium Enterprises Based Minapolitan (Studies in the Department of Marine and Fisheries Banyuwangi Regency). Minapolitan intended to optimize the potential of marine and a fisheries which can be a contributor to regional economic development in order to improve the welfare of society equally, especially through micro, small, and medium enterprises (SMEs) in the field of aquaculture is still experiencing various kinds of obstacles in its development that requires attention from the local government. The results of this study indicate that the SME development strategy undertaken Department of Marine and Fisheries Banyuwangi regency, namely empowerment of human resources, venture capital assistance, and development of fish seed center. In this case the development of SMEs can improve the economic welfare of farmers and can create jobs that exist around the farming environment, regardless of the existence of enabling and inhibiting factors in the process. Keywords: Minapolitan, SMEs, development strategyAbstrak: Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi). Minapolitan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang budidaya perikanan yang saat ini masih mengalami berbagai macam hambatan dalam pengembangannya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, bantuan permodalan usaha, dan pengembangan Balai Benih Ikan. Dalam hal ini pengembangan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi pembudidaya serta mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar lingkungan usaha budidaya, terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Kata kunci: Minapolitan, UMKM, strategi pengembangan   
Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Sitem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Kabupaten Banyuwangi Sanjaya, Teguh
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.868 KB)

Abstract

Abstract: Public Service Improvement in Office Systems Administration united under one roof Banyuwangi Regency.This study to describe and analyzes the increase in the public service Samsat Office Banyuwangi and the constraints faced in improving public services in the Office Samsat Banyuwangi. The methods used in this research is qualitative research.The focuses are divided into four aspects namely, efforts to improve public services, Program to improve public services, Internal and external constraints in improving public services. The results showed an increase in public service in the Office of Banyuwangi Samsat is to form the character of the apparatus in accordance with the obligations Samsat carried in serving the public , and shall avoid any infraction . Thus the improvement of public services in Banyuwangi into three parts, namely training programs State personnel resources, services and facilities complement the vigorous action on the violations committed by officers. While the obstacles encountered in the process of improving public services in the Office of Banyuwangi Samsat is about consciousness it self Samsat officer must always be cultivated to minimize the occurrence of the violation. Such as employee discipline problems in complying with written rules, lack of awareness about issues apparatus brokers and the lack of supervision from superiors to subordinates about performance. Keywords: Public Service Improvement, Office Samsat Abstrak: Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi sekaligus kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus ini terbagi menjadi 4 aspek yakni, Langkah-langkah peningkatan pelayanan publik, Program peningkatan pelayanan publik, Kendala Intern dan ekstern dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi adalah dengan membentuk karakter dari aparatur Samsat sesuai dengan kewajiban yang diemban dalam melayani publik, dan wajib menghindari segala pelanggarannya. Dengan demikian peningkatan pelayanan publik di Banyuwangi kedalam tiga bagian, yaitu mengadakan program pelatihan sumber daya aparatur Negara, melengkapi fasilitas pelayanan dan melakukan tindakan tegas pada pelanggaran yang dilakukan aparat. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi adalah mengenai kesadaran petugas Samsat itu sendiri harus selalu di bina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Seperti masalah kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan tertulis, kurangnya kesadaran aparat tentang permasalahan calo dan kurangnya pengawasan dari atasan kepada bawahan tentang kinerjanya.   Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan Publik, Kantor Samsat
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan) Karimah, Faizatul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.696 KB)

Abstract

Abstract: The Management of Village Fund Allocation in Empowering The Society (Study in Deket Kulon Village Deket Subdistrict Lamongan City). Village fund allocation is a fund of financial balancing in central and region which is received by a regency or city. In which the distribution for every village is divided proportionally, it is at least 10 % (ten percent). Village fund allocation aims to organize the village government and empower the society. This research uses qualitative method by applying descriptive approach. The result of this research shows that the management of village fund allocation is in normative and administrative managed well, but it has not substantially reached the real purposed of empowerment yet. Meanwhile, some stakeholders haven’t done their works in maximal effort as well, it is only the chief of the village as the team of manager that dominates the management of village fund allocation. Paternalistic culture of the villager causes them to be apathetic and to trust fully to the chief of the village towards the management of village fund allocation, and domination of subdistrict party in arranging the accountability report that causes the society less independent. Keywords: the village financial, empowerment, village Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Kata Kunci: keuangan desa, pemberdayaan, desa
Peran Pemimpin dalam Pencapaian Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Fazrien, Armhela
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.045 KB)

Abstract

Abstract: The Role of Leader in Employee Performance Achievement (Studies in Employment Board Regional Malang). In the organization of human interaction are incorporated in them, such as the relationship with subordinate leaders, that they will work together in performing the tasks that have been planned to achieve organizational goals. A leader in the proficient and skilled capable expected should also be willing and have the willingness to work effectively and efficiently. The task of a leader is to plan, mobilize and supervise every activity in the organization. One of the main tasks of a leader is to be able to achieve the performance of employees which in turn can achieve the goals and objectives of the organization are in leader. The method used in this research is descriptive qualitative approach His research focus is 1) the role of the leader in achieving the performance of employees at the Regional Employment Board of Malang. 2) the performance of employees in the Regional Employment Board of Malang. The results showed that the role of the leader in achieving the performance of employees in Malang Regional Employment Board can already be quite well where leaders are able to carry out their role so as to achieve better performance of employees in order to realize the objectives of the organization. Keywords: Leader, Employee Performance   Abstrak: Peran Pemimpin Dalam Pencapaian Kinerja Pegawai  (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Dalam organisasi terdapat interaksi manusia yang tergabung di dalamnya, seperti hubungan pemimpin dengan bawahan, yang keduanya akan bekerja sama dalam melaksanakan tugas yang sudah terencana untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas dari seorang pemimpin yaitu merencanakan, menggerakkan dan mengawasi setiap aktivitas dalam organisasi. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah harus bisa mencapai kinerja pegawai sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi yang di pimpinnya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitiannya adalah 1) peran pemimpin dalam pencapaian kinerja pegawainya pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 2) kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam mencapai kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah dapat dikatakan cukup baik dimana pemimpin sudah bisa melaksanakan perannya dengan baik sehingga dapat mencapai kinerja pegawai lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan dari organisasi. Kata Kunci: Pememimpin, Kinerja Pegawai 
Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban) Aulya, Rifka
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.923 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Corporate Social Responsibility Program in Order to Achieve Sustainable Development in the Field of Environment (Studies on CSR Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java in Rahayu Village, District Soko, Tuban Regency). Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) is a company that engaged in the field of natural resource, so their operations impacts on the environment directly, especially in Rahayu village. The village is in the right location Central Processing Area (CPA), CPA is the location where there is the presence of the existence Flare that disturbing the surrounding environment. The flares produce heat, noise, smell, and very disturbing Rahayu village communities. Therefore, to minimize the impact caused flares, the JOB P-PEJ implement CSR programs based on the environment. Some programs in the field of CSR environmental done as part of efforts to restore the environment and realize the existence of sustainable development. Implementation of CSR program is not fully being implemented by company internally, but also involve the role of local (village) government and society. The synergy among the implementer in order to the purpose of CSR can be achieved exactly. Keyword: JOB P-PEJ, Corporate Social Responsibility, Implementation, Sustainable Development Abstrak: Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java di desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban). Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, jadi kegiatan operasionalnya secara langsung membawa dampak bagi lingkungan khususnya di Desa Rahayu. Desa ini tepat berada di lokasi Central Processing Area (CPA) di mana lokasi CPA tersebut terdapat adanya Flare yang keberadaannya mengganggu lingkungan sekitar. Flare tersebut menghasilkan panas, bising dan bau sehingga sangat mengganggu lingkungan masyarakat Desa Rahayu. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak flare yang ditimbulkan, pihak JOB P-PEJ melaksanakan program CSR yang berbasis pada lingkungan. Beberapa program CSR di bidang lingkungan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan eksistensi lingkungan serta mewujudkan sustainable development. Implementasi program CSR tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh internal perusahaan sebagai pihak utama, namun juga melibatkan masyarakat serta pemerintah desa. Sinergitas antar pelaksana kegiatan ini dimaksudkan agar tujuan CSR dapat tepat sasaran. Kata kunci: JOB P-PEJ, Corporate Social Responsibility, Implementasi, Sustainable Development
Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu) Huda, A. Faisal Yusni
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.097 KB)

Abstract

Abstract: Public Welfare after Village Proliferation. The number of village growth, from year to year hade showing a significant increase from year to year showed a significant increase. From 2007 through 2012 as many as 4793 a growing number of rural villages, one reason is the high village Proliferation proposal. Since the enactment of Government Regulation No. 72 Year 2005 on the Village implications for the increasing demands of village Proliferation. The main purpose of village proliferation is for the public welfare. This study seeks to analyze the welfare of rural communities after Proliferation and the factors that influence it.. The public welfare after proliferation village of the Sumberbrantas Village already showing good progress, due to the development of economic activity and adequate road infrastructure. Although it still needs to pay more attention to education and health services. Keywords: village proliferation, public welfare Abstrak: Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa. Pertumbuhan jumlah desa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 pertumbuhan jumlah desa sebanyak 4793 desa, salah satu penyebabnya adalah tingginya usulan pemekaran desa. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pemekaran desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini berusaha menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa sudah menunjukkan progres yang baik dikarenakan mulai berkembangnya aktifitas ekonomi serta insfrastruktur jalan yang memadai. Walaupun demikian masih perlu perhatian lebih serius pada perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.   Kata kunci: pemekaran desa, kesejahteraan masyarakat
Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA Menjadi PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar) Agustina, Divi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.637 KB)

Abstract

Abstract: Role of Local Council Members in Submission dan Discussion of Local Regulation Draft (RAPERDA) into Local Regulation (PERDA) (Study in Blitar City Local Council). Members of Local Council in carrying out its functions in the field of regulation granted the right to submit a RAPERDA into PERDA. Cconstitutional change must be able to drive productivity of Blitar City Local Council members to use their rights in the submission and discussion of regulation draft be pro PERDAs with people. The results of this study indicate that: (1) Members of Local Council have a good role in both the submission and discussion of draft regulation becomes PERDA, (2) In the implementation the mechanism of RAPERDA’s submission and discussion that proposed by members of council to be PERDA dominated by members of council, and (3) Factors that influence members of Local Council in lawmaking in Blitar City, are : (a) Until now the government has not Blitar Local Regulation Program yet, (b) Lack of budget funds provided by Blitar Government in submission dan discussion of proposed RAPERDA to be PERDA by council member, (c) The ability of legislators who are less competent in the field of the submission and discussion of draft regulation becomes PERDA, and (d) Agenda’s of Council members that too much. Keywords : Role of Local Council Members, Local Regulation, Blitar City. Abstrak: Peran Anggota DPRD Dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA Menjadi PERDA (Studi Di DPRD Kota Blitar). Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi diberikan hak untuk mengajukan RAPERDA menjadi PERDA. Perubahan konstitusional tersebut seharusnya mampu mendorong produktivitas anggota DPRD Kota Blitar dalam menggunakan hak yang dimilikinya tersebut dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA yang pro rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Anggota DPRD memiliki peran baik dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, (2) Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengajuan  dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD dan (3) Faktor–faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar antara lain: (a)  Pemerintah Kota Blitar belum memiliki Program Legislasi Daerah, (b) Minimnya anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA, (c) Kemampuan anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang  padat. Kata Kunci: Peran Anggota DPRD, Peraturan Daerah, Kota Blitar.
Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Komalasari, Sulistyani
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.491 KB)

Abstract

Abstract: Application of Personnel Management Information System (SIMPEG) Program (Study of Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). SIMPEG is a program created to address some of the challenges that will occur in personnel administration in Indonesia in the future, the aim is to assist in the management of employee data information which can generate valid data, integrated and cutting-edge. One government instation is implementing SIMPEG Employment Agency (BKD) Malang, Malang BKD purpose implement the program to provide personnel information that is valid, transparent and professional to the Civil BKD Malang. Malang Regional Employment Board also considers SIMPEG program as a container for personnel who want to know the personnel information in one system. When the program is not implemented SIMPEG will bring up the impact that could destabilize the information and if you still use the manual method will mislead the archives at BKD Malang risk of being lost in the event of fire and other threat factors, and cause the performance of civil servants in Malang BKD ineffective and efficiently. Thus the need for further assessment of the application program at BKD SIMPEG Malang. The results of research on the application program at BKD SIMPEG Malang showed no inhibiting factors, namely technical and operational issues eg confusion in operationalising the program causing the staff of BKD Malang still do not understand the procedure. In addition there are several contributing factors in the application program is mastery SIMPEG employee on information technology, technological means, the amount of resources and the security and confidentiality of data. Keyword: Personnel Administration, Information Management, SIMPEG Program Abstrak: Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. SIMPEG adalah suatu program yang dibuat untuk menjawab beberapa tantangan yang akan terjadi pada administrasi kepegawaian di Indonesia pada masa yang akan datang, tujuannya adalah untuk membantu dalam pengelolaan informasi data kepegawaian yang dapat menghasilkan data yang valid, terintegrasi dan mutakhir. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan SIMPEG adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, tujuan BKD Kota Malang menerapkan program tersebut untuk memberikan informasi kepegawaian yang valid, transparan dan profesional kepada Pegawai Negeri Sipil BKD Kota Malang.  Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang juga menganggap program SIMPEG sebagai suatu wadah bagi aparatur yang ingin mengetahui informasi-informasi kepegawaian dalam satu sistem. Ketika program SIMPEG ini tidak diterapkan akan memunculkan dampak yang dapat mengganggu kestabilan informasi dan jika masih memakai cara manual akan meyebabkan arsip-arsip di BKD Kota Malang terancam hilang jika terjadi kebakaran dan faktor ancaman lain, serta menyebabkan kinerja PNS di BKD Kota Malang menjadi tidak efektif dan efesien. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang. Hasil penelitian tentang aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang menunjukkan ada faktor penghambat yaitu permasalahan teknis operasional misalkan kebingungan dalam mengoperasionalkan program ini sehingga menyebabkan staf dari BKD Kota Malang masih tidak memahami prosedurnya. Selain itu ada beberapa faktor pendukung dalam aplikasi program SIMPEG tersebut yaitu penguasaan pegawai terhadap teknologi informasi, sarana teknologi, jumlah sumber daya dan keamanan dan kerahasiaan data. Kata kunci: Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Informasi, Program SIMPEG
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri) Sari, Novita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.135 KB)

Abstract

Abstract: Institutional Capacity Building of Local Government in Improving Quality Integrated Licensing Service (Study at the Office of Services and Integrated Licensing Kediri Regency). In encouraging the growth of the area, each area must maintain and improve the investment climate. Kediri has a substantial investment, the number of entrepreneurs and investors who are interested in making the necessary existence of licensing services. Quality of service is the service good effect on clearance in Kediri. Thus the necessary institutional capacity building, in the Office of Integrated Services and Licensing Kediri for services that have not been a problem but the door to licensing issues fairly good views of Community Satisfaction Index for the year 2013. The institutional capacity should be improved from the increase in human resources and inadequate infrastructure, regulation is not in accordance with the current licensing conditions of service. Besides institutional capacity building program has been running well, among others, an increase in disciplinary apparatus, human resources quality improvement activities to improve service quality investments, improving the investment climate and realization.   Keywords: Capacity Building, Institutional, Public Service.   Abstrak: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). Dalam mendorong pertumbuhan daerah, setiap daerah harus menjaga dan memperbaiki iklim investasi.  Kabupaten Kediri memiliki investasi cukup besar, banyaknya pengusaha dan investor yang berminat sehingga diperlukan adanya pelayanan perizinan. Kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap baiknya layanan izin di Kabupaten Kediri. Demikian diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan, Di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk masalah pelayanan yang belum satu pintu tetapi masalah perizinan cukup baik dilihat dari Indek Kepuasan Masyarakat selama tahun 2013. Masalah kapasitas kelembagaan harus diperbaiki dari peningkatan SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai, peraturan belum sesuai dengan kondisi pelayanan perizinan saat ini. Selain itu program pengembangan kapasitas kelembagaan sudah berjalan baik antara lain peningkatan disiplin aparatur, kegiatan peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kualitas pelayanan investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi.   Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan, Pelayanan Publik.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue