cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2, No 4 (2014)" : 30 Documents clear
Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu) Sari, Ayu Multika
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.633 KB)

Abstract

Abstract: Application of the Green Economy Concept in the Development of Rural Tourism as Efforts to Realize Development Based Environment (Studies in Kungkuk Hamlet, Village Punten, Batu City). Green economy is a new concept that aims to improve the economic through development activities that do not override environmental sustainability. Batu city has various tourism objects that largely a man-made tourism object which are only concerned with strategic location. However, at this time the Batu city is develop tourist villages also accentuates the agriculture sector and the natural beauty of country side. The purpose of this research was to describe and analyze the application of the green economy concept to develop Kungkuk tourism hamlet as efforts to achieve development based on environment and analyze supporting and inhibiting factors in the development of the Kungkuk hamlet tourism. The method is descriptive qualitative. The Government of Batu city should immediately hold a soil degradation and problems of garbage handling, such as help for the procurement of organic fertilizer for the farmers. The Government of Batu city can hold a socialization and training for farmers to cultivate organic waste for composting Keywords: Green economy, rural tourism, development based environment Abstrak: Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten   Kota Batu).  Green economy merupakan sebuah konsep baru yang bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi melalui kegiatan pembangunan yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan. Kota Batu memiliki berbagai objek wisata yang sebagian besar merupakan objek wisata buatan yang hanya mementingkan lokasi yang strategis. Namun, saat ini Kota Batu mengembangkan desa wisata yang menonjolkan bidang pertanian serta keindahan alam pedesaaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan konsep green economy dalam pengembangan kampung wisata Kungkuk sebagai upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kampung wisata Kungkuk. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemerintah Kota Batu harus segera mengadakan penanganan mengenai degradasi tanah dan permasalahan sampah, seperti membantu untuk pengadaan pupuk organik bagi para petani. Pemerintah Kota Batu dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani untuk mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos   Kata kunci: green economy, desa wisata, pembangunan berwawasan lingkungan
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya) Rahmah, Yanti Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.04 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Adiwiyata School Program (Studies in SDN Manukan Kulon III/540 Surabaya) This research based on SDN Manukan Kulon III/540 Surabaya which researcher used qualitative method with descriptive approaches. This research revealed the school was qualified on city phase selection but failed in the next around. The results showed that there are four programs were implemented, namely the composter; takakura; nursery and 4R program. Those programs based on components in Adiwiyata school program include environmental policy; implementation of environment-based curriculum; participative environmental activity and good environmental tools. The program also has good human resources as an internal supporting and the vision, mission, functions and good budget management. External support factors are all the students parents and granting BOSDA. But the school educators aren’t solid to work each other and external limiting factor is the school building renovation which can make this school fail in achieving Adiwiyata award. Keywords: Implementation, Elementary School, Adiwiyata.   Abstrak: Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (Studi Pada SDN Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya) Penelitian ini dilakukan atas dasar SDN Manukan Kulon III/540 kota Surabaya yang mana peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut lolos dalam seleksi tahap kota namun tahap selanjutnya mengalami ketidakberhasilan dalam mencapai penghargaan Adiwiyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat program yang diterapkan yaitu komposter; takakura; pembibitan dan program 4R. Program tersebut diterapkan berdasarkan komponen antara lain kebijakan berwawasan lingkungan; pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Penerapan program tersebut terdapat faktor pendukung internal yakni SDM yang mumpuni dan adanya visi, misi, fungsi serta pengelolaan anggaran yang baik. Faktor pendukung eksternal adanya pihak wali murid dan pemberian BOSDA. Tetapi tenaga pendidik yang kurang kompak dan faktor penghambat eksternal adalah adanya renovasi gedung yang membuat ketidakberhasilan dalam mencapai penghargaan Adiwiyata.   Kata Kunci: Implementasi, Sekolah Dasar, Adiwiyata. 
INOVASI LAYANAN (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 sebagai Layanan Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta) Prawira, Maulana Arief
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.928 KB)

Abstract

Abstract: Service Innovation (Case Studies Call Center SPGDT 119 as Emergency Services at Health Department Province DKI Jakarta). In improving the quality of health care, Jakarta Provincial Government launched the service innovation Call Center SPGDT 119. This study aims to analyze the innovation and the quality of Call Center SPGDT 119 service. This study used a qualitative-descriptive approach with an interactive model. The results showed that the Call Center SPGDT 119 is an innovation in emergency services to the public because it provides new ways of delivering it services. This service has a good quality. In addition, this service has advantages compared to other services, namely ease of access to the service by calling directly to the number 119 and the process of service delivery 24 hours for 7 days. Advice given is the need to make the Call Center SPGDT 119 as a national emergency system by cooperating with the Police and Fire Department, and maintain the quality of services through performance evaluation once every two weeks. Keywords: Service Innovation, Quality of Services, Call Center SPGDT 119 Abstrak: Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 sebagai Layanan Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan inovasi layanan Call Center SPGDT 119. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa inovasi dan kualitas layanan Call Center SPGDT 119. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Call Center SPGDT 119 adalah inovasi proses pemberian layanan kegawatdaruratan kepada masyarakat karena memberikan cara baru dalam pelayanannya. Layanan ini berkualitas baik. Selain itu layanan ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan layanan lainnya, yaitu kemudahan akses layanan dengan menelepon secara langsung ke nomor 119 serta proses pemberian layanan 24 jam selama 7 hari. Saran yang diberikan adalah perlunya menjadikan Call Center SPGDT 119 sebagai sistem gawat darurat secara nasional dengan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian dan Pemadam Kebakaran, dan menjaga kualitas layanan melalui evaluasi kinerja setiap dua pekan sekali. Kata kunci: Inovasi Layanan, Kualitas Layanan, Call Center SPGDT 119
Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Laut di Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan) Rizqy, Linda
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.34 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Local Government Affair Service for Sea Communication Sector in Lamongan District (Study at Dinas Perhubungan, Lamongan District). Lamongan district is an autonomous region with a predominantly job as a fisherman. The implementation of sea communication cannot be separated with problems faced by the local government whith  affects the quality of service given by them. Service of Pas Kecil and Sertifikat Kesempurnaan Kapal do not always follow standartd operational procedures because of limited supporting facilities. As an autonomous region whith has independency and authority it should be balanced with adequate resources Keyword: local government, sea communication sector, Dinas Perhubungan Abstract: Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Laut Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan). Kabupaten Lamongan merupakan daerah otonom dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Pelaksanaan pelayanan perhubungan laut tidak lepas dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan. Sehingga pengaruhnya berdampak pada hasil pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal tidak selalu dapat dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur karena keterbatasan suatu fasilitas pendukung. Seharusnya sebagai daerah otonom dengan kemandirian dan kewenangannya harusnya diimbangi dengan ketercukupinya suatu sumber daya. Kata kunci: pemerintahan daerah, bidang perhubungan laut, Dinas Perhubungan
Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang) Bella, Cantika
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.242 KB)

Abstract

Abstract: Contributions Levy Travel Market in Increasing Revenue (Studies in the Department of Culture and the Sunday Market Malang) levy under Article 1 of Law Number. 28 of 2009 is a local charges as payment for specific services or special permits provided and / or administered by the local government for personal gain or weight. Unlike the central taxes such as Income Tax and Value Added Tax which is managed by the Directorate General of Taxes, Levies which can be described as managed by the Local Tax Revenue Office (Revenue). Department of Culture and Tourism of Malang has the main task to implement the regional authority in the field of tourism and culture tourism markets which are held or market week had legal institutions. The focus of the study (1) Contribution Levies tourism market increase regional income, (2) supporting and inhibiting factors affecting the tourism market in Malang increase regional income Using qualitative research with a descriptive approach, this study aims to determine, describe and How Contributions Levy analyze Malang Travel Market in Increasing Local Revenue.   Keywords: Levies Market, Market Travel, Local Revenue Abstrak: Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pasar Minggu Kota Malang) Retribusi menurut Undang Undang Pasal 1 Nomor. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan diantaranya adalah mengadakan pasar wisata atau pasar minggu yang memiliki lembaga hukum. Fokus penelitian (1) Kontribusi Retribusi pasar wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (2) Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pasar wisata Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Kota Malang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kata kunci: Retribusi Pasar, Pasar Wisata, Pendapatan Asli Daerah
Perencanaan Pembangunan Ruang Publik untuk Kebutuhan Anak (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) Pamungkas, Dwi Ratna
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.766 KB)

Abstract

Abstract: PLANNING FOR PUBLIC SPACE NEEDS FOR CHILDREN. (Studies in Subdistrict Pare Kediri). Development planning is now considered less attention to aspects of the child's needs, such as lack of recreational park for children. Children need a safe playground and convenient to develop aspects of the mind and body by focusing on physical, social, economic and environmental. To merencanaan development of public space as a playground facilities for children, the Government of Kediri Regency instrumental in providing a playground for children. This requires a spatial planning in accordance with the physical characteristics, social and cultural communities. Spatial planning is in conformity with the Regional Spatial Plan (Spatial) Kediri 2010-2030. The implementation includes the use of spatial planning, control of space and spatial planning of urban areas. Supervision spatial arrangement consisting of action monitoring, evaluation and reporting. The process of planning a public space for the needs of children has involved a range of stakeholders such as governments, private and public. There are construction (Green Open Space) green space of the park which has been synchronized with the city (Spatial Plan) Spatial. Keywords: Planning, Public Space, Children, Kediri Abstrak: PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK UNTUK KEBUTUHAN ANAK (Studi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). Perencanaan pembangunan sekarang ini dinilai kurang memperhatikan aspek kebutuhan anak, seperti minimnya taman rekreasi bagi anak-anak. Anak-anak membutuhkan taman bermain yang aman dan nyaman untuk mengembangkan aspek jiwa dan raga dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk merencanaan pembangunan ruang publik sebagai sarana taman bermain bagi anak-anak, Pemerintah Kabupaten Kediri berperan penting dalam penyediaan taman bermain bagi anak-anak. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik fisik, sosial dan budaya masyarakat setempat.  Perencanaan tata ruang wilayah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030. Pelaksanaan penataan ruang meliputi pemanfaatan, pengendalian ruang dan penataan ruang kawasan perkotaan. Pengawasan penataan ruang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Proses perencanaan pembangunan ruang publik untuk kebutuhan anak telah melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat pembangunan (Ruang Terbuka Hijau) RTH berupa taman kota yang telah tersinkron dengan (Rencana Tata Ruang Wilayah) RTRW. Kata Kunci: Perencanaan, Ruang Publik, Anak, Kediri
Efektifitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Agustin, Amelyana
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.817 KB)

Abstract

Abstract: Effectiveness of Physical Rural Development Fund Pucangro District Gudo of Jombang. Effectiveness of physical development funds sourced from funds ADD is used 30% of funds for personnel and operational expenditures Village Government and 70% for shopping community empowerment. This type of research used in this study is a descriptive study using a qualitative approach. The purpose of this study was to determine the effectiveness of physical development funds in the Village District of Pucangro Gudo Jombang. The results of this study that the physical construction of village funds eektifitas Pucangro Jombang District of Gudo said to be effective because it targets and the realization of the funds that have been determined not undergo development, but not efficient because it does not meet the power quality for the physical development of the community less benefit from the development does not meet the fairly long period of not more than one year the road is damaged. It is necessary to the district superintendent that the inspectorate that physical development in the Village Pucangro further enhanced and cared for by the village authorities. Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation.   Abstrak: Efektifitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Efektifitas dana pembangunan fisik yang bersumber dari dana ADD merupakan dana yang digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dana pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini bahwa efektifitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efesien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan tersebut rusak. Hal ini perlu adanya pihak pengawas Kabupaten yaitu inspektorat agar pembangunan fisik di Desa Pucangro lebih ditingkatkan dan diperhatikan oleh pihak instansi desa.   Kata kunci : Efektifitas, Alokasi Dana Desa 
Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang Sukmana, Ricky Hendra
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.584 KB)

Abstract

Abstract: The Mandatory Implementation of Nine-Year Basic Education in Malang. In the Indonesian Government Regulation No. 47 Year 2008 on Compulsory Education, government and local government has ensured the implementation of compulsory education at least at the basic education without charge. The one area that runs compulsory Malang as Education City. implementation compulsory nine-year basic education in Malang has been run up by looking at the achievement of NER and GER are very high. Funds provided through BOSNAS and BOSDA just enough for the teacher and the main facility, so that if the school wants to promote more should be required creative to properly manage funds. Even still, the presence of people who do not follow the compulsory nine-year basic education due to lack of parental support and interest in school. Government should financially better optimize financial management to meet urgent needs, and should be more active in tabulating students who have not been educated or do not go to school.Keywords: education, compulsory education, policy implementation Abstrak: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintah daerah  telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Salah satu daerah yang menjalankan wajib belajar adalah Kota Malang sebagai Kota Pendidikan. Implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan maksimal dengan melihat pencapaian APM dan APK yang sangat tinggi. Meskipun demikian masih terdapatnya kendala yaitu dana yang diberikan melalui BOSNAS dan BOSDA hanya cukup untuk guru dan fasilitas utama, sehingga apabila sekolah ingin lebih maju harus diperlukan kreatifitas untuk mengelola dana dengan baik. Bahkan masih terdapatnya masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun karena kurangnya dukungan orang tua dan minat bersekolah. Pemerintah secara financial harus lebih mengoptimalkan manajemen financial untuk memenuhi kebutuhan  yang mendesak dan  berperan aktif dalam mentabulasi siswa yang belum mengenyam pendidikan atau tidak mau sekolah.Kata Kunci: pendidikan, wajib belajar, implementasi kebijakan
Pelayanan Puskesmas Idaman dan Idola Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat (Studi pada Puskmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) Novitasari, Dian
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.39 KB)

Abstract

Abstract: An Idoal and Idaman Local Clinic’s Service In Improving the Citizens Health (A Study on Local Clinic of Cukir Distric of Diwek Subdistrict of Jombang). One of the public services that has been held by the government is the service in the field of health. As a basic health service centers, local clinic was required to be able to provide excellent service to all communities without any discrimination. Just as Cukir local clinic that provides services Idaman for outpatient care and also accompanied with Idola for inpatient care services. The public interest in using the health services at the Cukir local clinic had increased because people put great trust in the quality of services there. This proved from the number of patient visits that increase continously and degree of public health in Jombang that getting better. This research’s objective is to determine, describe, and analyze on how the applying of the local clinic service called Idaman and Idola in Cukir Local Clinic in an occasion to improvisize the citizens health. Keywords: local clinic, publik services   Abstrak: Pelayanan Puskesmas Idaman dan Idola Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. (Studi Kasus Pada Puskesmas Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah layanan di bidang kesehatan. Sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan layanan prima bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Seperti halnya Puskesmas Cukir yang memberikan pelayanan Idaman untuk rawat jalan dan juga disertai dengan pelayanan Idola untuk rawat inap. Minat masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan di Puskesmas Cukir semakin meningkat dikarenakan masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap kualitas pelayanan yang ada di sana. Hal ini terbukti dari jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat dan derajat kesehatan masyarakat Jombang yang semakin membaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan Puskesmas Idaman dan Idola di Puskesmas Cukir dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.   Kata kunci: puskesmas, pelayanan publik.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Kholif, Khodiziah Isnaini
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.897 KB)

Abstract

Abstract:The Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) In Eradicate Poverty In Subdistrict Dawarblandong, Mojokerto. This research was conducted on the basis of the presence of poverty in Indonesia and especially in Mojokerto. In an effort to overcome poverty, the government has a wide range of integrated poverty reduction programs. One of the programs is Program Keluarga Harapan (PKH). The purpose of this research is to analyze how the implementation of PKH and what factors faced PKH in eradicate poverty. The research method used is descriptive qualitative research approach using interactive analysis model of Miles and Huberman. The results showed implementation PKH in subdistrict Dawarblandong not succeeded. Not all of the contents of the policy in the Program Keluarga Harapan (PKH) implemented well. Existence a violation by the companion who has another job (double job) even to be a companion, and there are still people who protest. Protest from the public show the implementation of PKH failed to provide the direction and guidance to communities to become self-sufficient society without dependence on government. The purpose of PKH is also yet to get maximum results. The poverty rate still be high, there is still poor nutrition and mother died in childbirth, and the low public support increased welfare. Suggestions that can be implemented are the increase operational costs and improve the facilities, sanctions should be implemented, adding employees with good recruitment, evaluating policies and giving awards to individuals.   Keywords: Implementation of policy, Program Keluarga Harapan (PKH), poverty reduction programs. Abstract: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH).  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH dan apa saja faktor yang dihadapi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran oleh pendamping yakni mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping, dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah. Tujuan dari PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Angka kemiskinan masih bisa dibilang tinggi, masih adanya gizi buruk dan ibu meninggal karena melahirkan, serta masih rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.   Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), program penanggulangan kemiskinan.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue