cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 11 (2016)" : 16 Documents clear
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Studi pada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) Nuradilla, Firdasari
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public Service Innovation Through Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Study of Singgahan Village Kebonsari Subdistrict Madiun Distric). BST in Madiun District shows innovation through its activity that is public service. This reasearch focus on the implementation of public service innovation in BST for two days in Singgahan Village Kebonsari Subdistrict Madiun District which covers the innovation concepts, innovation typologies, innovation levels, and innovation processes and also supporting factors and inhibiting factors in these activity. The result shows public service innovation that conducted by Madiun District Government is already good but there’s any points that must be considered by Madiun District Government. One of them is about the BST’s purpose that is to conquers the urgency needs of citizens so as much as possible the government can full fill their needs, so through this activity public service in Madiun District can increase its quality. Keywords: innovation, public service Abstrak: Inovasi Pelayanan Publik Melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Studi Pada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). BST yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun menunjukkan adanya inovasi melalui aktivitasnya yaitu melalui pelayanan publik. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui BST selama dua hari di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang meliputi konsep inovasi, tipologi inovasi, level inovasi, dan proses inovasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ini. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sudah baik tetapi ada beberapa poin yang harus disadari oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Salah Satunya adalah mengenai tujuan BST yaitu untuk mengatasi kebutuhan warga yang mendesak sebisa mungkin pemerintah bisa memenuhi kebutuhan mendesak mereka, jadi melalui kegiatan ini pelayanan publik di Kabupaten Madiun kualitasnya semakin meningkat. Kata kunci: inovasi, pelayanan publik
Implementasi Balanced Scorecard Dalam Rangka Pelayanan Prima (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung) Hapsari, Mega Tunjung
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Balanced Scorecard with the aim of Service Excellence (Study in Regional Public Hospitasl Dr.Iskak Tulungagung). Public Services should be carried out as well as possible in an effort to improve the service quality. Because of the importance of building and maintaining public confidence, as well as to meet the expectation and needs of diverse societies, so the services excellence becomes a requirement in the public service.. Regional publik hospital Dr.Iskak Tulungagung as one of the health care units is demanded to provide service excellence to the society. The strategy of service excellence used by regional public hospital Dr.Iskak Tulungagung, is the Balanced Scorecard as a contemporary management tool used to boost the performance of the organization through financial perspective, customer, internal business processes, as well as learning and growth. The result showed that the implementation of balanced scorecard with the aim of service excellence in regional pubic hospital Dr.Iskak Tulungagung did not work properly. It was because the mapping of the four perspective of the balanced scorecard was not based on the translation of the vison, mission and through separated assessment. The review is necessary to do related to the mapping of the balanced scorecard at regional public hospital Dr.Iskak Tulungagung, as well as socialization and basic understanding to all employees in the hospital in order to know and understand the vison, mission, and strategies to achieve the goals of the hospital. Keywords: public service, service excellence, balanced scorecard   Abstrak: Implementasi Balanced Scorecard dalam rangka Pelayanan Prima (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung). Penyelenggaraan pelayanan publik mutlak dilakukan dengan sebaik mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pentingnya membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang bermacam-macam, maka pelayanan prima menjadi sebuah tuntutan di dalam proses pelayanan publik. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Iskak Tulungagung sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Strategi pelayanan prima yang digunakan oleh RSUD Dr.Iskak Tulungagung yaitu melalui Balanced Scorecard sebagai suatu alat manajemen kontemporer yang digunakan untuk mendongkrak kinerja organisasi melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi balanced scorecard pada RSUD Dr.Iskak Tulungagung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab pemetaan balanced scorecard pada keempat perspektif bukan didasarkan pada penerjemahan visi, misi, dan strategi rumah sakit, melainkan berdasarkan capaian standar pelayanan minimal melalui penilaian secara terpisah. Dari hasil analisis peneliti, perlu adanya pengkajian ulang terkait pemetaan pada masing-masing perspektif balanced scorecard pada RSUD Dr.Iskak Tulungagung, serta sosialisasi dan pemahaman mendasar kepada seluruh pegawai rumah sakit agar mengetahui dan memahami visi, misi, dan strategi rumh sakit untuk mencapai tujuan rumah sakit.   Kata kunci: pelayanan publik, pelayanan prima, balanced scorecard
The Implementation Of Public Service Principles In Birth Certificate Making (Perspective of Transparency and Accountability Study at Civil Registry Office of Trenggalek Regency) Ratrinirmala, Widya Santy
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Public Service Principles in Birth Certificate Making (Perspective of Transparency and Accountability Study at Civil Registry Office of Trenggalek Regency). The Official of Demographic and Civil Registration in Trenggalek Regency was the provider of public service, and one public service assigned to be served was birth certificate administration. Transparency principle was applied to birth certificate administartion through three aspects such as the openness of service delivery, the easiness of information access, and the reliable mechanism of service delivery procedure. The application of accountability principle to birth certificate administration was considering five aspects such as fast and proper information delivery to the community, officer responsibility, community participation, and available structure to assess officer performance.Result of research indicated that the implementation of transparency and accountability principles in birth certificate administartion at the Civil Registry Ofiice of Trenggalek Regency had suffered from problems such as less precision of service timing, lack of community awareness, less reliable structure-infrastructure, and limited number of employee. Therefore, the implementation of public service principles, including transparency and accountability, should be improved at the Civil Registry Office of Trenggalek Regency. Keywords: public services, birth certificate, transparency principles, accountability principles Abstrak: Pelaksanaan Asas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek merupakan penyelenggara pelayanan publik salah satunya dalam pembuatan Akta Kelahiran. Pelaksanaan asas transparansi dalam pembuatan Akta Kelahiran dilihat dari tiga aspek yaitu keterbukaan proses penyelenggara pelayanan, kemudahan untuk memperoleh informasi, dan mekanisme prosedur pelayanan Kemudian, dalam pelaksanaan asas akuntabilitas  dilihat dari lima aspek yaitu penyajian informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat, kemampuan petugas, tanggungjawab petugas, partisipasi masyarakat, dan sarana untuk menilai kinerja petugas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek mengalami berbagai permasalahan, seperti kurangnya ketepatan waktu pelayanan, kurangnya kesadaran masyarakat, sarana prasarana kurang memadai, dan keterbatasan jumlah pegawai. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peningkatan pelaksanaan asas transparansi dan asas akuntabilitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.   Kata Kunci: pelayanan publik, akta kelahiran, asas transparansi, asas akuntabilitas
Strategi Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia (Purna TKI) (Studi Pada Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi) Ningsih, Anggun Gita Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Empowerment Ex Indonesia Migrant Workers (Purna TKI) (Case on Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi).This research have purpose to review the government’s strategy in empowerment of Ex Indonesia Migrant Worker in Banyuwangi sub Province. The result of this research show that government in Banyuwangi sub Province do the empowerment according to Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 with empowerment at creative economy industy in potency of area. The program that do with P4TKI in empowerment of Ex Indonesia Migrant Worker is do the training of production cake and Batik Banyuwangi and also do training of Technology Information. The purpose of that empowerment is in order to Ex Indonesia Migrant Worker can work and manage their result from overseas in domestic so that they don’t have to work overseas again. To measure the success from empowerment, the monitoring have been done to follow up the empowerment.   Keywords: Empowerment, Ex Indonesia Migrant Worker, Strategy   Abstrak: Strategi Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia (Purna TKI) (Strudi Pada Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan terhadap purna TKI yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dengan melakukan pemberdayaan pada bidang industri ekonomi kreatif pada usaha potensial daerah. Program yang dilakukan P4TKI dalam pemberdayaan purna TKI adalah melakukan pelatihan pembuatan kue dan batik khas Banyuwangi dan juga melakukan pelatihan Techology Information. Tujuan dari adanya pemberdayaan yang dilakukan adalah agar TKI yang telah dipulangkan ini dapat bekerja dan mengelola hasil dari bekerja di luar negeri di dalam negerinya sendiri sehingga mereka tidak perlu kembali lagi bekerja ke luar negeri. Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan dilakukan kegiatan monitoring untuk menindak lanjuti keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan.   Kata kunci: Pemberdayaan, Purna TKI, Strategi
Analisis Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kota Malang) Witriany, Fenny Ardila
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance Analysis of National Land Agency in The Service of Certification of Land (Study on National Land Agency of Malang). Since the order of the reform , the government is committed to improving its performance . Various regulations published as efforts to improve the public service sector . But in fact almost all sectors , including land , bureaucratic public services are still not satisfactory. It takes commitment to improve their performance. Through indicators of productivity , responsiveness , accountability and service quality can be measured quality of the performance of public services. The results show , the performance of BPN Malang is sufficient when the review of indicators of productivity , responsiveness and quality of service. But accountability is not sufficient about the standard operating procedures of service . Need to simplification of procedures for all of its services , as well as an increase in complaints management system given the potential problems of increasingly complex land .. Keywords: service performance, bureaucratic land   Abstrak: Analisis Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah (Studi Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Malang). Sejak orde reformasi, pemerintah bertekad memperbaiki kinerjanya. Beragam regulasi diterbitkan sebagai upaya perbaikan sektor pelayanan publik.  Namun ternyata hampir di semua sektor, termasuk pertanahan, birokrasi pelayanan publik masih belum memuaskan. Dibutuhkan komitmen aparatur penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui indikator produktivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan bisa diukur kualitas kinerja pelayanan publik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, kinerja BPN Kota Malang cukup memadai bila ditinjau dari indikator produktivitas, responsivitas dan kualitas layanannya. Namun akuntabilitas belum cukup memadai utamanya menyangkut standar operasi prosedur layanan. Perlu penyederhanaan prosedur semua jenis pelayanan, serta peningkatan sistem pengelolaan pengaduan mengingat potensi permasalahan pertanahan semakin kompleks.   Kata kunci: kinerja pelayanan, birokrasi pertanahan
Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Malang (Studi pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) Syailirrohmah, Anis
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Policy in the Delegation Parts of Authorities of Regent to the Head of Subdistrict Based on Regent’s Regulation of Malang (Study in Subdistrict of Kepanjen District of Malang). The purpose of this research were to know implementation of low number 22 of 2015 on giving some authority from regent to subdistrict head especially in Kepanjen Subdistrict. The methods of this research used qualitative descriptive. While technique of collecting data through interview, observation and documentation. Analysis data consist of data reduction, data presentation, and data verification. The result of this research showed that implementation of law number 22 of 2015 on giving some authority from regent subdistrict head didn’t optimal yet. Researchers still find the some important things should be give more attention and correction from the government of Kepanjen subdistrict level and government of Malang Regency.   Keywords: implementation of policy delegation of authority, regent, head of subdistrct   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Malang (Studi pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Malang Kepada Camat khususnya di Kecamatan Kepanjen. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Dan tahap penganalisaan data melalui, reduksi datam penyajian data dan verifikasi data. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa implementasi Peraturan Bupatu Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat khususnya di Kecamatan Kepanjen masih berjalan kurang optimal. Peneliti masih menumakan adanya beberapa hal yang mesti mendapatkan perhatian lebih dan koreksi dari pemerintah baik di Kecamatan Kepanjen maupun di tingkat Kabupaten Malang. Kata kunci: implementasi kebijakan pendelegasian wewenang, bupati, camat
Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Manik-Manik (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang) Agustin, Ely
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: industrial development of small craft beads (studies at the Department of Cooperation and micro, small and medium Jombang). This research used the qualitative method with the descriptive approached, the location or the site of this research is in Plumbon- Gambang village, Gudo in   city of Jombang, as well as Cooperation Bureau and UMKM of Jombang. This research is done through observation, interviewing, and documentation. The model of the data analysis that is used by this research is the model data analysis of Milles Huberman, that consist of collecting data, data reduction, presenting data and drawing conclution. The result of this research examines the development of the droplets handicraft industry that is done by the government region through Cooperation bureau and UMKM of Jombang to develop the droplets handicraft. The suggestion of this method is how the cooperation bureau and UMKM of Jombang solves the problem of the producer in order to increase creativity together with the Human Resource finding the other option about the financial lending that can be done with involving the private ownership, making the particular web to collect UMKM data and the product that exist in Jombang,   Keyword: government of Jombang, development, droplets-handicraft, the economic development   Abstrak: Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Manik-Manik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Jombang). Dari pemahaman diatas peneliti mencoba untuk mendialogkan berbagai permasalahan yang ada di lapangan dengan menggunakan teori pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap industri kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan situs dalam penelitian ini berada di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti ini adalah model analisis data Milles Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pengembangan dilakukan dengan melalui pemberian pengaturan dan pengendalian usaha, peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia. Saran dari penelitian ini adalah bagaimana Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jombang dalam memecahkan masalah yaitu dengan Pengrajin agar lebih meningkatkan kreatifitas serta sumber Daya Manusia, mencari alternatif lain mengenai peminjaman modal dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak swasta, membuat web khusus untuk menampung UKM manik-manik dan produk yang ada di Kabupaten Jombang Kata kunci: Pemerintah Jombang, pengembangan, kerajinan manik-manik, pertumbuhan ekonomi
Keefektifan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo) Firda, Yanna
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The effectiveness of service administration program to increase service quality.(case study at Balongbendo subdistrict sidoarjo regency). PATEN is a program that used ease and close the government provides services for the community, esp. in matters of public services.The provision of the service the public on kecamatan balongbendo in general  circumlocution and time service long.Because this phenomenon the government sidoarjo apply program PATEN in each kecamatan include the kecamatan balongbendo who being in the region the west end of  sidoarjo regency. Research to more support life of the program service more effective so with a socialization to the community, that will provide views on procedures admisitrasi integrated easy and not convoluted, and the addition of the officers of services. Keywords: Effectiveness, Balongbendo, PATEN Abstrak: Keefektifan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo). PATEN merupakan program yang digunakan memudahkan dan mendekatkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat,khususnya dalam bidang pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik pada kecamatan Balongbendo pada umumnya berbelit- belit dan waktu pelayanannya lama. Oleh karena fenomena tersebut pemerintah kabupaten Sidoarjo menerapkan program PATEN di setiap kecamatan yang ada termasuk  kecamatan Balongbendo yang berada di wilayah ujung barat Kabupaten Sidoarjo.Hasil penelitian untuk lebih mendukung berjalannya program pelayanan lebih efektif maka dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, agar mampu memberikan pandangan mengenai prosedur pelayanan admisitrasi terpadu yang mudah dan tidak berbelit-belit, serta penambahan petugas pelayanan.   Kata kunci: Keefektifan, PATEN,Balongbendo
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT) Corlin, Yohana Gualberti
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Evaluation of Road Infrastructure Development Results Regional Expansion (Studies in the Department of Public Works/Dinas Pekerjaan umum of East Manggarai Regency, Flores NTT). The Road infrastructure development in East Manggarai regency has a purpose that is awakened and maintenance of roads in order to smooth traffic flow and convenience, mobility of goods and services as well as open access isolated areas. The results showed that in the process of implementation of East Manggarai regency roads have not been evenly distributed, and have not been realized properly in accordance with the objectives / targets of physical construction of roads. It is seen from the physical condition of the roads are built much damage such as potholes, a gravel and dirt road and there is still severely damaged. This condition is caused by some of the obstacles faced in the implementation process, namely the construction of East Manggarai regency geographic conditions, limited human resources and budget resources are used in the process of implementation of the construction of road infrastructure.   Keywords: Evaluation, Implementation, Development, Road Infrastructure, Regional Expansion Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT). Pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Manggarai Timur memiliki tujuan yaitu terbangun dan terpeliharanya jalan guna kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas, mobilitas barang dan jasa serta terbukanya akses daerah isolasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten Manggarai Timur belum merata, dan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan/sasaran fisik pembangunan jalan. Hal tersebut dilihat dari kondisi fisik dari ruas jalan yang dibangun banyak mengalami kerusakan seperti jalan berlubang, berkerikil dan masih ada jalan tanah dan mengalami rusak berat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu Kondisi geografis kabupaten Manggarai Timur, terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.   Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Pembangunan, Infrastruktur Jalan, Daerah Pemekaran
Implementasi Program Pemberdayaan Dalam Upaya Perubahan Perilaku Sosial Anak Terlantar (Studi pada UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek) Nirbitasari, Dea Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 11 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Empowerment Program Implementation in Order To Change The Social Behavior of Waifs (Study at Technical Implementing Unit (UPT) of Trenggalek Child Care). Excessive urbanization and limited job vacancy cause social problems. Difficulty to fulfill living needs became the factor to neglect children. In overcoming the waifs the state has responsibility to give living welfare. Social services of East Java Province through UPT of Trenggalek Child Care had program aimed at empowering the waifs. UPT of Trenggalek Child Care giving the basic needs , protection and empowerment for waifs. Implementation of the empowerment program views of three phases, namely the interpretation, organizing, and applications. As for the factors that affect the implementation consists of four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the results of research by the author related to the implementation of the empowerment program waif there are some problems such as lack communication with the related parties, staff that don not fulfill the care standard, minimum facilities such as playground  and less proper bed room, and the less responsibility from the employee to their tasks. So, it needs coordination improvement with agency related with the reception of clients. Beside that it needs employee addition that have suitable education background and facilities that support the clients activities. Keywords: program implementation, empowerment, waifs Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan dalam Upaya Perubahan Perilaku Sosial Anak Terlantar (Studi pada UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek). Pelaksanaan urbanisasi yang berlebih serta terbatasnya lapangan pekerjaan menimbulkan permasalahan sosial. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor penelantaran anak. Dalam mengatasi anak terlantar negara berkewajiban memberikan kesejahteraan hidup. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek mempunyai program pemberdayakan anak terlantar. UPT tersebut memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan bagi anak terlantar. Implementasi program pemberdayaan tersebut dilihat dari tiga tahapan yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi implementasi terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait implementasi program pemberdayaan anak terlantar terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya komunikasi dengan pihak terkait, jumlah staf yang tidak memenuhi standar pengasuhan, minimnya fasilitas seperti sarana bermain dan kamar tidur klien yang kurang layak, serta kurangnya tanggungjawab pegawai terhadap tugasnya. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan dinas terkait penerimaan klien. Selain itu perlu adanya tambahan pegawai yang memiliki lantar belakang pendidikan yang sesuai dan fasilitas yang mendukung kegiatan klien.   Kata kunci: Implementasi program, pemberdayaan, anak terlantar

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue