cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2016)" : 30 Documents clear
Implementasi Pelayanan Publik Program Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Online (Studi di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi) Wintoko, Andreas
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Public Service Program The Acceptance of New Students Through Online System (Studies in SMAN 1 Banyuwangi and SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi) The development of technology and information affect on the public services.Government adopt technology and information to improve public services called e-government. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi apply e-government in the education sector by producing program PPDB (The Acceptance of New Students) online. The purpose of this research is to describe and analyze implementation of public services program PPDB online in SMAN 1 Banyuwangi and SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. This research result indicates that the implementation of program PPDB online managed to improve public service especially in the education sector. The implementation of PPDB Online in SMAN 1 Banyuwangi and SMAN 1 Singojuruh going well, this can be seen from the achievement of the aims which was formulated and the benefit that was felt by related parties that is, Dinas Pendidikan, school, and society. Actor program managers PPDB Online has also been carrying out their duties each with good. Facilities and infrastructure in those schools had enough to implement PPDB Online Keywords: Implementation, Public Services, PPDB Online   Abstrak: Implementasi Pelayanan Publik Program Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Online (Studi di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi). Perkembangan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah mengadopsi teknologi dan informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang disebut e-government. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan e-government di bidang pendidikan dengan menghasilkan program PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online.. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelayanan publik program PPDB Online di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PPDB Online berhasil meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang pendidikan. Implementasi PPDB Online di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya tujuan yang telah dirumuskan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait yaitu, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Aktor pelaksana program PPDB Online juga telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di kedua sekolah telah mencukupi untuk melaksanakan program PPDB Online.   Kata kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, PPDB Online 
Transparansi Penganggaran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Berbasis online Di Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi (Studi di Desa Ketapang, dan Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi) Widihartanto, Bayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Budgeting and Reporting Transparency of Village Fund Allocation Based online in Village Government of Banyuwangi (Studies in Ketapang Village and Community Empowerment Board and Ketapang Village Government in Banyuwangi Regency). Carrying the village development process out is required funds to implement them. Funds are needed come from APBDes and Village Fund Allocation. That's why the Government of Banyuwangi innovated an online-based rural finance program called e-village budgeting. This study aims to describe the transparency of budgeting and reporting of online-based fund allocation village in village administration in Banyuwangi Regency. This research used descriptive method with qualitative approach. This study focused on budgeting planning, reporting and accountability of village fund allocation, and what are the factors that support and hinder the transparency of budgeting and reporting process based ADD online. The results showed that to increase the sense of public confidence in the administration of the village, Ketapang Village Government invited the community to participate in consultation of rural development planning so they knew what activities were budgeted by the Government of Ketapang Village. Keywords: APBDes, ADD, Transparency of budgeting, reporting of Village Allocation Fund, E-village Budgeting Abstrak: Transparansi Penganggaran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Berbasis online Di Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi (Studi di Desa Ketapang, dan Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi). Untuk melakukan proses pembangunan desa dibutuhkan sebuah dana untuk melaksanakannya. Dana yang dibutuhkan berasal dari APBDes dan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Banyuwangi berinovasi membuat sebuah program keuangan desa berbasis online yang disebut e-village budgeting. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi penganggaran dan pelaporan alokasi dana desa berbasis online di pemerintahan desa Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini memfokuskan pada perencanaan penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses transparansi penganggaran dan pelaporan ADD berbasis online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, Pemerintahan Desa Ketapang mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam rapat musrenbangdes yang bertujuan masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang dianggarkan oleh Pemerintahan Desa Ketapang. Kata Kunci: APBDes, ADD, Transparansi penganggaran, Pelaporan Alokasi Dana Desa, E-village Budgeting
Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang) Suryanti, Bheta Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Policy Development City Park on Urban Green Open Space (Study Implementation Of Local Regulation No. 3 Of 2003 at Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang). One of the needs of urban communities is the availability of public space area that can be utilized by various groups within each time. The city to the smallest regional level must always there are areas of public space to accommodate the needs of society at large. The problem that arises is when the building is no longer pay attention to the impact on the environment. Solutions that can be used by the City of Malang, add green areas or parks of the city. This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted in Kota Malang, Jawa Timur. The research site is in the Department of Hygiene and Garden of Malang City. Analysis of the data used in this study using the Miles and Hubberman. The results showed that the rules and strategies set by the government are also several factors that can be a support in the implementation of Government policy in the development of Malang City park as well as some of the factors that could be a stumbling block in achieving development Malang. Keywords: public policy, city parks, green open space Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Taman Kota Dalam Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang). Kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini adalah adanya area ruang publik (public space) yang dimanfaatkan pada setiap waktu. Maka dalam suatu kota hingg wilayah terkecilnya harus terdapat area ruang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Permasalahan yang timbul adalah ketika pembangunan tidak lagi memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Solusi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu menambah lahan hijau atau taman kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan serta strategi yang di tetapkan oleh pemerintah juga beberapa faktor yang bisa menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan taman Kota Malang serta beberapa faktor yang bisa menjadi batu sandungan dalam mewujudkan pembangunan taman kota Malang. Kata kunci: kebijakan publik, taman kota, Ruang Terbuka Hijau 
Efektivitas Self Assessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Mauludiah, Okky Susi
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of Self Assessment System In Tax Collection of Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Study of Dinas Pendapatan Daerah In Malang City). Based on law No. 28 of 2009 about Local Tax and Regional Retribution, tax of BPHTB officially becomes local tax and applicable on 1 January 2011. BPHTB is a tax imposed on the acquisition of rights over the land and/or buildings, which called taxes. In the system of tax collection of BPHTB used self assessment system, that provides credibility to the Taxpayer to calculating, calculate, paying, and reporting its own amount of tax owed. This study aims to describe and analyze the efectiiness of self assessment system in tax collection of BPHTB as well as enabling and inhibiting factors of these system implementations.the method used is a method of qualitative research with descriptive approach. Result of research indicates that self asessment system in tax collection of BPHTB based on quantitative indicators have been effective, however if on qualitative indicators is still not effective. Suggestions of this research there are two alternatives i.e. the elimination of the self assessment system in tax collection of BPHTB and fixed using tha system but by improving the implementation. Keywords: effectiveness, self assessment system, the Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Abstrak: Efektivitas Self Assessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak BPHTB resmi menjadi pajak daerah dan berlaku pada 1 januari 2011. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah da/atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Dalam sistem pemungutan BPHTB digunakan self assessment system, dimana sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas self assessment system dalam pemungutan pajak BPHTB serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas self assessment system dalam pemungutan pajak BPHTB berdasarkan indikator kuantitatif sudah efektif, namun berdasarkan indikator kualitatif masih belum efektif. Saran dari penelitian ini adalah ada dua alternatif yaitu penghapusan self assessment sytem dalam pemungutan pajak BPHTB dan tetap menggunakan sistem tersebut namun dengan memperbaiki pelaksanaannya.   Kata kunci: efektivitas, self assessment system, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
PENGARUH PENGEMBANGAN WISATA ALAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR POTENSI BENCANA TANAH LONGSOR (Studi Pada Desa Gunungsari Kota Batu) Wulandari, Kiki Retno
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Impacts of Natural Touristic Development on The Factors of Landslides Disaster Potency (A Study in Gunungsari Village Batu City). The use of holticultural field on slope area has a potency to have landslides because if the rain falls on certain plants range,and the holticulture plant cannot bear the ground movement.It will result in material loss due to the damaged plant and also the fertility soil layer will be covered, therefore a better organization is necessary to regain the fertility level. The result of the research shows the following : reliability alpha value > R table (0,7894>0,195), likewise the validity test of 19 items is considered valid. Classic Hasilpenelitianmenunjukkanhasilsebagaiberikut:nilai alpha reliabilitas>R tabel (0,7894>0,195) begitu pula ujivaliditas 19 item dinyatakan valid. Classic consumption test consists of normality and heteroskedasticity is considered to wriggle out because the pattern spread is prevalent and placed in between normality line. Determination coefficient or R Square is 0,322 or about 32,2%. F count >F table (4,221 > 2,76). t count > t table (4,396 > 1,29007). From all the conducted tests it can be concluded that it is H1, means that there is a significant impact both simultaneous and partial between the development of natural tourism and the factors of landslide disaster potency.   Keywords: natural tourism development, landslides disaster potency factors Abstrak: Pengaruh Pengembangan Wisata Alam Terhadap Faktor-Faktor Potensi Bencana Tanah Longsor (Studi Pada Desa Gunungsari Kota Batu). Penggunaan lahan holtikultura pada wilayah berlereng berpotensi terjadi bencana longsor karena jika terjadi hujan pada batas tertentu tanaman, dan tanaman holtikultura tidak bisa menahan gerakan tanah. Jika hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan kerugian material dengan hancurnya tanaman holtikultura tersebut serta lapisan kesuburan tanah akan tertutup oleh longsoran akibat tanah tersebut sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik untuk mengembalikan tingkat kesuburannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: nilai alpha reliabilitas>R tabel (0,7894>0,195) begitu pula uji validitas 19 item dinyatakan valid. Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas dan heteroskedastisitas dinyatakan lolos karena persebaran pola merata serta terletak diantara garis normalitas. Koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,322 atau sebesar 32,2%. F hitung >F tabel (4,221 > 2,76). Serta t hitung > t tabel (4,396 > 1,29007). Maka dari seluruh uji yang dilakukan dinyatakan H1 yaitu adanya pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial antara pengembangan wisata alam dan faktor potensi bencana tanah longsor.   Kata kunci: pengembangan wisata alam, faktor potensi bencana tanah longsor
Sinergi antar Stakeholder dalam Program Sekolah Ramah Anak Tingkat PAUD di Kota Surabaya (Studi Pada PAUD Percontohan Tunas Asri Kota Surabaya). Saraswati, I Gusti Ayu Nadya Annas
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Synergy between the stakeholders for implementation of child-friendly school programs in early childhood level in the city of Surabaya (A Study in Early Childhood Pilot Tunas Asri Surabaya). This study is based on the problem the synergy between the stakeholder for implementation of the child-friendly schools program in early childhood level in the city of Surabaya. This study aims to address these problems the  stakeholders and the role of the stakeholders, the synergy between the stakeholders in the implementation of child-friendly school programs in early childhood level in the city of Surabaya and also the supporting and inhibiting factors of synergy between the stakeholders. The synergy that exists between the stakeholders through the principles of child-friendly schools are inclusive education principles, democratic participation and child centered applied through several existing programs in early childhood Pilot Tunas Asri can be implemented by means of coordination and effective communication.   Keywords: synergy, stakeholder, child-friendly school   Abstrak: Sinergi antar Stakeholder dalam Program Sekolah Ramah Anak Tingkat PAUD di Kota Surabaya (Studi Pada PAUD Percontohan Tunas Asri Kota Surabaya). Penelitian ini didasarkan pada permasalahan sinergi para aktor pada  pelaksanaan program sekolah ramah anak tingkat PAUD di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan siapa saja stakeholder serta peran stakeholder, sinergi antar stakeholder dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak tingkat PAUD di kota Surabaya dan faktor pendukung juga penghambat dari sinergi antar stakeholder tersebut. Sinergi yang terjalin antar stakeholder yang ada melalui prinsip sekolah ramah anak yaitu prinsip inclusive education, democratic participation dan child centered yang diaplikasikan melalui beberapa program yang ada di PAUD Percontohan Tunas Asri dapat dilaksanakan dengan cara koordinasi dan komunikasi yang dibangun efektif.   Kata kunci: sinergi, stakeholder, sekolah ramah anak  
Strategi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pengelolaan Air Guna Mengatasi Kehilangan Air (Studi pada PDAM Kota Malang) Isman, Adhi Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Local Water Interprises (PDAM) in Water Management to Overcome Loss of Water (Program in PDAM of Malang City). One form of services provided by local government to the public is a service of clean water to daily needs. The responsibility was handed over to the Local Water Enterprise to manage, and distribute clean water directly to the public. In the distribution of clean water, a problem arises that the water loss. This water loss consists of physical loss, loss of non-physical, and non revenue water. This problem must be overcome to optimize the distribution of clean water. Taps forming a strategy to cope with each problem water loss. In the implementation of the strategy on the ground, influenced by two factors, supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors in the strategy implementation, among others, (a) the availability of human resources professionals, (b) the availability of ancillary equipment, (c) the availability of the service complaints to receive reports from the public, and (d) public awareness in maintaining the condition menteran , Inhibiting factors, among others, (a) the difference mapping data and the size of the pipeline owned by PDAM to those in the field, and (b) the implementation of plumbing repairs done on the streets of the bustling protocol vehicles so that repairs be do it at night. Keywords: Strategy, Water Management, Water Losses, Public Service, Malang Abstrak: Strategi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Pengelolaan Air Guna Mengatasi Kehilangan Air (Studi pada PDAM Kota Malang). Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanggungjawab ini diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengelola, dan menyalurkan air bersih langsung kepada masyarakat. Dalam penyaluran air bersih, timbul masalah yaitu kehilangan air. Kehilangan air ini terdiri dari kehilangan fisik, kehilangan non-fisik, dan air tak berekening. Masalah ini harus segera diatasi untuk mengoptimalkan penyaluran air bersih. PDAM membentuk sebuah strategi untuk mengatasi masing-masing masalah kehilangan air tersebut.  Dalam pelaksanaan strategi di lapangan, dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi, antara lain (a) tersedianya sumber daya manusia yang profesional, (b) tersedianya peralatan pendukung, (c) tersedianya layanan pengaduan untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat, serta (d) kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi menteran. Faktor penghambat, antara lain (a) perbedaan data pemetaan dan ukuran pipa yang dimiliki oleh PDAM dengan yang ada di lapangan, serta (b) pelaksanaan perbaikan pipa yang dilakukan di jalan-jalan protokol yang ramai kendaraan sehingga perbaikan dilakukan pada malam hari.   Kata kunci: Strategi, Pengelolaan Air, Kehilangan air, Pelayanan Publik, Malang
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ) Hasan, Fatoni
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: Public Participation in Rural Development (Studi pada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). Participation has long become a slogan only officials from the central level down to the village that the development and sustainability of development results will not be successful if not supported "public participation". For the realization of the success of rural development, all programs should involve the community, because it is they who understand the problems and needs in building its territory as they will utilize and assess the success of development in their region. development and sustainability of development results will not be successful if not supported "public participation". For the realization of the success of rural development, all programs should involve the community, because it is they who understand the problems and needs in building its territory as they will utilize and assess in Sukorejo District of Bojonegoro Bojonegoro. Keywords: Public Participation, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro   Abstrak: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). Partisipasi telah lama hanya menjadi slogan semata para penjabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil jika tidak didukung “partisipasi masyarakat”. Demi terwujudnya keberhasilan pembangunan desa, maka segala program harus melibatkan masyarakat, sebab merekalah yang mengerti masalah dan kebutuhan dalam membangun wilayahnya karena merekalah yang akan memanfaatkan dan menilai keberhasilan pembangunan di wilayah mereka. pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil jika tidak didukung “partisipasi masyarakat”. Demi terwujudnya keberhasilan pembangunan desa, maka segala program harus melibatkan masyarakat, sebab merekalah yang mengerti masalah dan kebutuhan dalam membangun wilayahnya karena merekalah yang akan memanfaatkan dan menilai di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (Studi pada Bidang Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan) Amrullah, Faried Alfian
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Of National Education Standards (NES) Improving The Quality Of Education In Islam (Studies in the Ministry of Religious Affairs Madrasah Lamongan). In Lamongan district policy implementation of national education standards (NES) at the level of the madrasah in improving the quality of Islamic religious education is in need, because given the Lamongan district is one of the districts that have a level of education in madrasah quite a lot, so it is necessary for the application National Education Standards (NES)  on madrasah level is expected to improve the quality of education. Starting from 2005 SNP in Lamongan has been successfully implemented, it is evident, as stated by the respondents that 80 percent of madrasah already implementing the National Education Standards (NES)  where the figure of 80 percent is included in the category of good. In order to maintain the National Education Standards (NES) in Lamongan. that has been achieved is indeed the Ministry of Religious need to conduct surveillance, monitoring, guidance to all those parties involved in the implementation of the National Education Standards (NES). Keywords: Policy Implementation National Education Standards (NES), Madrasah.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (Studi pada Bidang Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan). Di kabupaten Lamongan implementasi kebijakan standar pendidikan nasional (SNP) pada jenjang madrasah dalam Meningkatkan kualitas pendidikan agama islam sangat di perlukan, karena mengingat kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pendidikan pada jenjang madrasah cukup banyak, sehingga sangat perlu adanya penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang madrasah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Mulai dari tahun 2005 SNP di Lamongan sudah berhasil dilasanakan, hal ini terbukti sebagaimana dikemukakan oleh responden bahwa 80 persen madrasah sudah menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimana angka 80 persen tersebut termasuk dalam kategori yang baik. Dalam rangka mempertahankan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Lamongan. yang sudah dicapai memang Kemenag perlu melakukan pengawasan, pemantauan, pengarahan kepada semua pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP).Kata kunci:  Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Madrasah.
Kinerja Pegawai dalam Melaksanakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online (SAPK) (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) Ambarsari, Dinny
Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Employee Performance in Implementing the Employment Service Application System (SAPK) (Study of the Regional Employment Agency in Batu). Online Employment Application System Services (SAPK) as part of efforts to improve administrative services personnel in Batu City Government is expected to improve employee performance. Where with the Online Employment Application System Services is expected to be able to support the functions of the operation, management, and decision making in an organization. Online Employment Application System Services (SAPK) aims to provide the managers of the organization of data and information relating to the execution of tasks within the organization. Besides To facilitate employees in taking care of the problems associated with staffing SAPK Online is also a manifestation of the development of Electronic Government. Keywords: Performance Officer, Personnel Services Online Application System, Implement Employee Performance in SAPK Abstrak: Kinerja Pegawai dalam Melaksanakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online (SAPK) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online (SAPK) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di Pemerintah Kota Batu yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai.Dimana dengan adanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online tersebut diharapkan mampu untuk mendukung fungsi operasi,manajemen,dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online (SAPK)  bertujuan untuk menyediakan kepada penggelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas didalam organisasi.Selain Untuk memudahkan pegawai dalam mengurus masalah yang berhubungan dengan kepegawaian SAPK Online juga merupakan wujud dari pengembangan Electronic Goverment.   Kata Kunci : kinerja pegawai,sistem aplikasi pelayanan kepegawaian online, kinerja pegawai dalam melaksanakan SAPK

Page 2 of 3 | Total Record : 30


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue