cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 10 (2013)" : 30 Documents clear
Pembinaan Bagi Anak Terlantar Putus Sekolah melalui Pelatihan Keterampilan Otomotif (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara) Zulfiandri Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Fostering of Drop-Out Abandoned Children through Automotive Skill Training (A Case Study at Social Official in Kutai Kartanegara District).This research was conducted asThe skill training and fostering program, however, is only handed over so far by the Social Official of Kutai Kartanegara District. The management and fostering of drop-out children is still below expectation. Research type is qualitative descriptive. It is concluded that the skill training and fostering program of drop-out abandoned children by the Social Official of Kutai Kartanegara District involves providing automotive skill training and fostering program for motorcycle and car. In reality, there are factors supporting and constraining the implementation of this program. Keywords: the fostering, abandoned children, training Abstrak: Pembinaan Bagi Anak Terlantar Putus Sekolah melalui Pelatihan Keterampilan Otomotif (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara). Penelitian ini dilakukan karena program pembinaan pelatihan keterampilan adalah program yang dijalankan Dinas sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan masalah penanganan terhadap pembinaan anak yang putus sekolah belum sepenuhnya bisa mengatasi anak putus sekolah yang ada sekarang ini. Peneliti di dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program pembinaan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar putus sekolah yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meliputi pembinaan pelatihan keterampilan teknik otomotif sepeda motor serta pembinaan pelatihan keterampilan teknik otomotif mesin mobil. Namun dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan Bagi anak terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program ini Kata kunci: pembinaan, anak terlantar, pelatihan 
Fungsi Website Dalam Pelayanan Publik (Studi Efektivitas Website Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang) Agung Surya Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Websites functions in public services (A study of the effectiveness of the website at the Department of Population and Civil Records, Malang Regency). This research was undertaken because of the importance of the need for technology and information in services. Websites are one form where services utilize technology, information and communication, for the purpose of providing information and as a tool for communicating effectively. The Department of Population and Civil Records, is one instance of the government utilizing websites as a tool for delivering information and communicating with the community. This research is descriptive and qualitative. The problems are (1) The function of the website at the Department of Population and Civil Records, Malang Regency (2) The effectiveness of the website at the Department of Population and Civil Records (3) The factors that limit the implementation of the website’s functions. The outcome from this research is that the function of this website is for communication and information. However there are several factors that cause obstacles in the performance of the website’s functions. Keywords: website, public service   Abstrak : Fungsi Website Dalam Pelayanan Publik (Studi Efektivitas Website Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kebutuhan teknologi dan informasi dalam pelayanan. Pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komuikasi salah satu bentuknya adalah website, hal ini berguna dalam pemberian informasi dan sarana komunikasi secara efektif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pemerintahan yang memanfaatkan website sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi dengan masyarakat Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Fungsi website pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (2) Efektivitas Fungsi website pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (3) Faktor kendala dalam pelaksanaan fungsi website. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi website yang terjadi ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang adalah dalam komunikasi dan informasi. Namun ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi website.   Kata kunci: website, pelayanan publik
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto (Studi pada kawasan cagar budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto) Bagus Unggul Prayogo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Unggul Prayogo, Suwondo, Minto Hadi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: bagusunggulprayogo@yahoo.co.id     Abstract: The implementation of a government policy in the preservation of cultural heritage in the county of mojokerto areas ( study in the area of cultural heritage trowulan district mojokerto areas ). Related to the preservation of cultural heritage the Government follow through with the dikeluarkannyaUndang of the Republic of Indonesia No. 11 of 2010 about objects of cultural heritage that aims to protect Objects of cultural heritage as well as cultural heritage Sites which are located in Trowulan Mojokerto. The problems faced in business activities with the pelestariannyadalah excavation for the brick industry that made local people, these activities can threaten the integrity and keterselamatan Objects of cultural heritage are likely still buried. In addition there is the reluctance of the public to submit sites of cultural heritage that has been found to Ancient Relics Preservation Hall (BP3) as authorities because it does not get compensation. The research was conducted using a qualitative approach. The participation of Department of Youth, sports, culture and tourism in preservation in Trowulan also plays a very important, because here the task of Disporabudpar is promote the objects of cultural heritage is becoming a tourist attraction located in Mojokerto and could attract tourists to visit tourist places of cultural heritage objects. Constituents of the preservation of cultural heritage in Trowulan is a wealth of relics and sites of cultural heritage of Majapahit became an attraction for tourists to visit tourist places of cultural heritage located in Trowulan. As well as restricting factor is limitation of Fund budget, means of transportation due to the location of each site are far apart. Keywords: policy, cultural heritage, preservation.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto (Studi pada kawasan cagar budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto). Terkait dengan pelestarian Cagar Budaya pemerintah menindaklanjuti dengan  dikeluarkannyaUndang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang benda cagar budaya yang bertujuan untuk melindungi Benda Cagar Budaya serta Situs Cagar Budaya yang berada di Trowulan Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang dihadapi dalam usaha pelestariannyadalah dengan adanya kegiatan penggalian untuk industri batu bata yang dilakukan masyarakat setempat, kegiatan ini dapat mengancam keutuhan dan keterselamatan Benda Cagar Budaya yang kemungkinan masih terpendam. Selain itu ada keengganan dari masyarakat untuk menyerahkan situs cagar budaya yang telah ditemukan  kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala(BP3) selaku pihak berwenang karena tidak mendapatkan  kompensasi . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Keikutsertaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelestarian di Trowulan juga berperan sangat penting, karena disini tugas dari Disporabudpar  adalah mempromosikan benda cagar budaya menjadi obyek wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto serta bisa menarik minat wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata benda cagar budaya ini.  Faktor pendukung dari Pelestarian cagar budaya di Trowulan adalah dari kekayaan peninggalan dan situs cagar budaya Majapahit menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata cagar budaya yang berada di Trowulan. Serta faktor penghambat adalah keterbatasan dana anggaran, sarana transportasi yang dikarenakan letak dari setiap situs saling berjauhan.   Kata kunci: Kebijakan, Cagar Budaya, Pelestarian.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Sebagai Central Business District (CBD) (Studi Kasus Tentang Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul Di Kabupaten Kediri) Riza Aditya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Regional Development Policy as Central Business District (CBD) (The Case about Regional Development Study in Simpang Lima Gumul in Kediri Regency). Nowadays, the development which can be seen markedly in Kediri Regency is development in Simpang Lima Gumul (SLG) in Kediri Regency. However, in the real condition, the impact of regional development policy has not been able to be perceived the advantages for economic increase in Kediri Regency. The aim of this research is to describe and evaluate the result and performance impact of the development policy in Simpang Lima Gumul district as CBD for economic increase in Kediri Regency. This research use descriptive method with a qualitative approach, the primary data collection through interview, data, observation and secondary data through literature. The result of this research showed the impact of regional development policy has not been able to be perceived the advantages, however policy repairing is needed to make the purpose of regional development policy in Simpang Lima Gumul can perceived the advantages. Keywords: Evaluation of Public Policy, Development, Central Business DistrictAbstrak: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Sebagai Central Business District (CBD) (Studi Kasus tentang Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul di Kabupaten Kediri). Pembangunan yang saat ini dapat dilihat secara nyata di Kabupaten Kediri adalah pembangunan kawasan Simpang Lima Gumul. Kawasan ini akan dijadikan sebagai kawasan Central Business District (CBD) di Kabupaten Kediri. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, dampak kebijakan pembangunan kawasan ini masih belum dapat dirasakan manfaatnya karena terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi hasil dan dampak kebijakan pembangunan kawasan Simpang Lima Gumul sebagai CBD terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data primer melalui wawancara, data, dan observasi, sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan yang dirasakan belum maksimal, sehingga dibutuhkan perbaikan kebijakan agar tujuan dari kebijakan pembangunan kawasan Simpang Lima Gumul dapat dirasakan manfaatnya.   Kata kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Pembangunan, Central Business District
Pembangunan Kapasitas Kepolisian Resort Dalam Menjalankan Program Community Policing (Perpolisian Masyarakat) (Studi Tentang Program Community Policing Di Polres Madiun) Conie Arnita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Capacity Building Police Resort in Program Community Policing At this time, POLRI as law enforcement instance that enterprising to improve police force image in society sees.  POLRI as protector, prevent and society attendant be charge must have role includes of society relationships. As means of connecting between POLRI and society so they implemented Community policing program as a purpose  policing society and police socializing. In city area and madiun regency, POLRI images  is not fully better in society sees. Therefore, police society  is hoped by police society between POLRI with society can be better in order to the situation Kamtibmas in city area and Madiun regency safety and conducive. There are factors that hinder the implementation of the capacity building process one of which is the human resources factor. Therfore,the seriousness of the police to capture the main aspects of security and public order. Keywords: Capacity Building , Policing Program, Community Policing   Abstrak: Pembangunan Kapasitas Kepolisian Resort Dalam Menjalankan Program Community Policing Pada saat ini POLRI sebagai instansi penegak hukum tengah giat melakukan perbaikan citra Kepolisian di mata masyarakat. POLRI sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dituntut harus memiliki peranan di dalam hubungan kemasyarakatan. Sebagai sarana penghubung antara POLRI dengan masyarakat maka dilaksanakanlah program Perpolisian Masyarakat dengan tujuan mempolisikan masyarakat dan memasyarakatkan Kepolisian. Sedangkan di wilayah kota maupun kabupaten di Madiun citra POLRI belum sepenunya baik dimata masyarakat. Maka dari itu dengan adanya Polisi Masyarakat diharapkan hubungan antara Polri dengan Masyarakat dapat terjalin lebih baik supaya situasi Kamtibmas di wilayah Kota maupun Kabupaten di Madiun dapat berjalan aman dan kondusif. Masih ada faktor yang menghambat pelaksanaan proses capacity building salah satunya adalah faktor SDM. Oleh karena itu, keseriusan Polisi merupakan aspek utama yang mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.   Kata Kunci: Pembangungan Kapasitas, Program Kepolisian, Perpolisian Masyarakat
Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu) Narendra Wisti Dhanika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Service of Drink Water Local Company to Produce Good Corporate Governance (A Study at PDAM of Batu City). Drink Water Local Company (PDAM) is one of local-owned enterprises (BUMD) which is established to serve the main demand of human, which is water. In practice, PDAM faces many problems during its service delivery.. Research type is qualitative descriptive. This research is aimed to understand type of services given PDAM of Batu City, the application of Good Corporate Governance principles, and the factors constraining the application. Result of research indicates that the application of Good Corporate Governance principles by PDAM of Batu City is already good but there are weaknesses and barriers during the implementation. Based on these results, it may be suggested that PDAM of Batu City must apply Good Corporate Governance principles in formally juridical fashion. PDAM of Batu City shall socialize, provide training and education, and conduct fostering program to all employees of PDAM of Batu City to maximize or to optimize their service to customer. Keywords: service,pdam, good corporate governance, batu city.   Abstrak: Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance ( Studi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu ). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas melayani kebutuhan utama manusia yaitu air. Dalam pelaksanaanya PDAM banyak memiliki permasalahan dalam melayani masyarakat. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jenis pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu dan Penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance serta faktor faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Good corporate governance secara umum PDAM Kota Batu sudah bagus dalam penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance ini namun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyarankan PDAM Kota Batu untuk lebih menerapkan prinsip prinsip good corporate governance secara yuridis formal. Selain itu PDAM sebaiknya melakukan sosialisasi dan diklat maupun pembinaan kepada seluruh pegawai PDAM Kota Batu agar penerapan nya lebih maksimal dan menyeluruh sehingga dapat menjadikan pelayanan yang lebih baik pada pelanggan. Kata kunci: pelayanan, pdam, good corporate governance, batu city
Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Padi Organik di Pemerintah Kabupaten Sragen) Yusuf Hariyoko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Role of Government in the Sustainable Agriculture Development (A Study of the Development of Organic Rice in the Government of Sragen). The role of government in development is an absolute must, is also the development of sustainable agriculture. Implementation of sustainable agriculture in Sragen itself is inseparable from the role of local government through the relevant agencies of the concept development. The relevant agencies have different roles related and complementary. Factors supporting the role of government in agricultural development is institutional, public awareness, availability of land, technology development, and the role of the private sector. While the inhibiting factor is land use, limited human resource capacity, infrastructure equity, availability and use of technology, and chemical drugs that are not environmentally friendly. The advice given is to provide assistance to the contributing factors in order to function optimally, developing regions in high-potential areas, and to improve the quality of human resources ( farmers and PPL ) and improve the distribution of agricultural inputs. Keywords : the role of government, sustainable agricultureAbstrak: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Padi Organik di Pemerintah Kabupaten Sragen). Peran pemerintah dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak, tidak terlepas juga pengembangan pertanian berkelanjutan. Penerapan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sragen sendiri  tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui instansi terkait pengembangan konsep tersebut. Instansi terkait tersebut memiliki peran berbeda yang terkait dan saling melengkapi. Faktor pendukung peran pemerintah dalam pengembangan pertanian tersebut adalah kelembagaan, kesadaran masyarakat, ketersediaan lahan, pengembangan teknologi, dan peran swasta. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah alih fungsi lahan, keterbatasan kemampuan SDM, pemerataan sarana prasarana, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi, dan obat kimia yang tidak ramah lingkungan. Saran yang diberikan adalah dengan memberikan bantuan pada faktor pendukung agar dapat berfungsi lebih optimal, mengembangkan wilayah di daerah yang berpotensi tinggi, serta meningkatkan kualitas SDM (petani dan PPL) dan meningkatkan pemerataan sarana pertanian.Kata kunci: peran pemerintah, pertanian berkelanjutan
Proyek Nasional Agraria (PRONA) : Antara Tahapan, Kinerja Aparatur, dan Realitas di Lapangan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung) Syahrizen Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: National Agricultural Project (PRONA) : Between Stages, Apparatus Performance, and The Reality in Field(Studies in Tulungagung Land Office). The Increasing needs for land are not equalized with the land ownership certificates. There are still many people who do not have land certificates especially in the villages. Therefore we need policies that help people to have land certificates and one of them is existing of PRONA. With PRONA, people are helped in obtaining land titles for free and legally having the strong right of ownership over the land. In the actual implementation, good performance of officials of the Land Office are needed in completing the specified target, serve and provided insight to the public. This study uses descriptive method with qualitative approach. These result indicate that PRONA stages in Tulungagung has been implemented well, viewed from all PRONA stages that can be implemented comprehensively according to the predetermined targets. Perfomance of officials of the Land Office can also be said to be good for all the performance criteria can that the ability of the apparatus which is owned, complete and supporting infrastructure, and positive public responses are factors that support the implementation of PRONA. While the lack of human resource, tho long time of juridical data collection from society, and the less views of people about land titles are the limiting factors in the implementation of PRONA. Keywords : PRONA, land certificate, performance   Abstrak: Proyek Nasional Agraria : Antara Tahapan, Kinerja Aparatur, dan Realitas Di Lapangan (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung). Semakin meningkatnya kebutuhan tanah tidak diimbangi dengan kepemilikan sertifikat tanah. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah terutama di desa-desa. Maka dibutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat untuk mempunyai sertifikat tanah salah satunya dengan adanya PRONA Dengan adanya PRONA, masyarakat terbantu dalam memperoleh sertifikat tanah secara gratis dan secara hukum masyarakat mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanahnya yang kuat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kinerja aparatur Kantor Pertanahan yang baik dalam menyelesaikan target yang ditentukan serta melayani dan memberikan pemahaman kepada masyarakat..Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari semua tahapan PRONA dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai target yang telah ditentukan. Kinerja aparatur Kantor Pertanahan juga dapat dikatakan baik karena semua kriteria kinerja dapat terpenuhi dalam pelaksanaan PRONA. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa  kemampuan aparatur yang dimiliki, sarana prasarana yang lengkap dan menunjang, serta sambutan masyarakat yang positif merupakan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan PRONA. Sedangkan kurangnya sumber daya manusia, waktu pengumpulan data yuridis dari masyarakat yang terkadang lama, dan pandangan masyarakat tentang sertifikat tanah yang kurang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PRONA.   Kata kunci : PRONA, sertifikat tanah, kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kereta Api Melalui Boarding Pass (Studi Pada PT KAI Daop VIII Surabaya) Yudistira Bagus Prakoso
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort to Improve Railroad Service Quality through Boarding pass (A Study at PT KAI Daop VIII Surabaya). The importance of transportation for public service is the background of research. Transportation is the artery of political, economical, social, and cultural and defense lives. One form of the required transportation is railroad which is known as mass transportation device. The management of railroad has attempted to meet the demand of improved service quality and increased accessibility. The service given through boarding pass is aimed at eliminating the practice of railroad ticket scalping. Research is descriptive with qualitative approach. Result of research on the implementation of boarding pass by PT Kereta Api Daop VIII Surabaya indicates that the superior public service quality may be given with some aspects supporting this program. These aspects included transparency, accountability, conditional, participative, right equality, right balance and obligation. Through the presence of superior service quality, good public service will be enjoyed by the community or the user of railroad transportation service. Keywords: service quality, railroad, boardimg pass   Abstrak: Peningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api Melalui Boarding pass (Studi Kasus Pada PT KAI Daop VIII Surabaya). Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kebutuhan transportasi dalam pelayanan publik. Sebab transportasi sebagai alat kehidupan politik, ekonomi, soial, budaya dan pertahanan. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang paling digemari oleh masyarakat. Sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses salah satunya dengan memberlakukan peraturan baru mengenai boarding pass, hal tersebut diharapkan mampu menghilangkan praktek percaloan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan dalam pelaksanaan boarding pass yang dilakukan oleh PT KAI Daop VIII Surabaya untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik, maka diterapkan aspek aspek tersebut meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Sehingga dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka pelayanan publik yang baik dapat dinikmati oleh masyarakat atau pengguna jasa kereta api.   Kata kunci: kualitas pelayanan, kereta api, boardimg pass
Analisis Empiris Modal Sosial Putnam dalam Musrenbang sebagai Proses Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang) Jefry Aflendy Sutrisno Saragih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

[Abstract: Empirical Analysis of Putnam Capital Social in Musrenbang as Public Policy Formulation Process (Case study of Development Policy Formulation at Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang). The capital social condition of society in Kelurahan Ketawanggede consisting of groups and networks within the Ketawanggede society, society solidarity, collective action and cooperation of society, communication between society, society involvement in empowerment activities by the government. Capital social in Ketawanggede has been there and seen to exist, it seen from the elements of capital social that already exists in society. The high level of society participation in collective activities such as worship and mutual assistance is very contradictory in government program or development planning by government, this is caused by the low level of society confidence to government due to the low level of reciprocal rate in cooperation. Beliefs which are elements of capital social exist in society, but does not appear in the public policy formulation process, especially through Musrenbang. This is due to declining confidence of society in Musrenbang. Musrenbang considered to have no impact for the society (do not give reciprocal) so people tend to stigmatize that Musrenbang just as a formality and an annual routine . Keyword: Social capital, Musrenbang   [Abstak: Analisis Empiris Modal Sosial Putnam dalam Musrenbang sebagai Proses Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang). Kondisi modal sosial masyarakat Kelurahan Ketawanggede yang terdiri dari kelompok dan jejaring kerja dalam masyarakat Ketawanggede, solidaritas warga, aksi kolektif dan kerjasama warga, komunikasi antar warga, keterlibatan warga dalam kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah. Modal sosial dalam Kelurahan Ketawanggede telah ada dan eksis, terlihat dari unsur-unsur modal sosial yang sudah ada di dalam masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kolektif masyarakat  seperti pengajian dan gotong royong sangat bertolak belakang dalam kegiatan pemerintah ataupun kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,  hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena rendahnya tingkat timbal balik dalam kerjasama. Kepercayaan yang merupakan unsur modal sosial   tersebut eksis di masyarakat, tetapi tidak tampak dalam proses formulasi kebijakan publik, khususnya melalui Musrenbang. Hal ini disebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap Musrenbang. Musrenbang dianggap tidak berdampak bagi warga (tidak memberikan timbal balik) sehingga warga cenderung memberikan stigma Musrenbang sebagai formalitas dan rutinitas tahunan. Kata Kunci : Modal Sosial, Musrenbang

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue