cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 4 (2013)" : 25 Documents clear
Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT Telkom Banyuwangi) Ekky Dwi Ferlinda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Good Corporate Governance Implementation to Increase the Quality of Service Good Corporate Governance (GCG) in PT Telkom has become necessity, because when it applied, companies must have good service quality. This study was conducted to analyze and determine Good Corporate Governance Implementation to Increase the Quality of Service in PT Telkom Banyuwangi. Based on the aims of study, it using descriptive method in qualitative approach. The results of this research showed that PT Telkom divide the implementation of Good Corporate Governance in five groups which based on the five principles of Good Corporate Governance, that is: Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, and Fairness. Furthermore, the implementation of Good Corporate Governance, Telkom show efforts to improve quality of service to satisfying their customers with SLG (Service Level Guarantee) system, competency management and development of human resources, Developing Distribution of service and Product,  and the development of facilities and infrastructure, governance of TI that already good. However, the implementation of Good Corporate Governance in PT Telkom Banyuwangi depends of the competence of human resources availability  and lack of information about the importance of Good Corporate Governance for PT Telkom Banyuwangi. From these results, the authors can draw the conclusion that good corporate governance has been implemented properly in accordance strengthening the application of the principles of Corporate Value (corporate values) and the authors provide suggestions for PT Telkom Banyuwangi that have implemented good corporate governance is necessary in order to better socialization and development of employee knowledge about GCG evenly on employees. Keywords: Implementation, Good Corporate Governance, Quality of Service   Abstrak: Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Telkom telah menjadi keharusan, karena dari adanya pelaksanaannya dapat menciptakan perusahaan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom dalam implementasi Good Corporate Governance mengelompokkannya berdasarkan lima penguatan prinsip Good Corporate Governance antara lain Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness. Selain itu juga dengan adanya Implementasi Good Corporate Governance maka Telkom melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya demi kepuasan para pelanggannya dengan cara Pemberlakuan SLG (Service Level Guarantee), Pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, Pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan Tatakelola TI yang sudah dilaksanakannya dengan sangat baik dan tepat. Akan tetapi implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom Banyuwangi ini tidak terlepas dari faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman para pegawai terhadap pentingnya Good Corporate Governance bagi PT Telkom Banyuwangi. Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik sesuai penguatan prinsip penerapan Nilai Perusahaan (corporate values) dan penulis memberikan saran untuk PT Telkom Banyuwangi yang telah menerapkan Good Corporate Governance agar lebih baik lagi diperlukan adanya sosialisasi dan pengembangan pengetahuan karyawan mengenai Good Corporate Governance secara merata pada karyawannya.   Kata Kunci: Implementasi, Good Corporate Governance, Kualitas Pelayanan 
Optimalisasi Dan Hambatan Dalam Penempatan Pegawai Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi) Fitria Dyah Apriliyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Optimization And Obstacles Of Employees Placement In Banyuwangi. One of the policies taken by the government as an attempt was made to Civil Servants structuring with the enactment of the moratorium CPNS. However, with the enactment of the moratorium policy employess, Banyuwangi experiencing short-staffed. It is based on the same time a wave of retiring civil servants continue. So the need for optimizing employee in Banyuwangi. To know the optimization and obstacles of employee placement the research conducted on the Staffing and Training Agency Banyuwangi. The research method used is descriptive qualitative the research data is divided into two kinds: primary data and secondary data. The results of this study indicate that optimization of employee placement in Banyuwangi has done well, namely by determining job analysis, workload analysis and determination of the qualifications position in accordance to the PP 13 of 2002. Results of job analysis conducted to improve the productivity of employees. The implementation of workload analysis, it is known that not all areas in the district of Banyuwangi get briefed and benefits. Further qualifications of each employee is in conformity with the position carried, but there needs to be increased in accordance. Factors that influence the course of the placement of employees in Banyuwangi, namely situational factors, education and employee competencies, and qualifications of job analysis team. So that the improvement of the need for re-analysis or evaluation of the results of the job descriptions and workload analysis. Further, each officer shall be selected on the basis of qualifications professionalism through competitive examinations. Reduction of structural training accompanied by the implementation of the training of skilled workers, as well as the need for transparency of qualifications job analysis and workload analysis team. Keywords: Optimization, Obstacles, Employees Placement Abstrak: Optimalisasi dan Hambatan Dalam Penempatan Pegawai Di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah sebagai upaya yang dilakukan untuk penataan Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan diberlakukannya kebijakan moratorium CPNS. Namun dengan diberlakukannya kebijakan moratorium CPNS, Kabupaten Banyuwangi mengalami kekurangan pegawai. Hal ini didasarkan pada saat yang bersamaan gelombang PNS yang pensiun di Kabupaten Banyuwangi terus berlangsung. Sehingga perlu adanya pengoptimalan pegawai di Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui optimalisasi dan hambatan dalam penempatan pegawai maka penelitian dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, data penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penempatan pegawai di Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan menentukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan penetapan kualifikasi jabatan sesuai dengan PP No.13 Tahun 2002. Hasil dari analisis jabatan yang dilakukan dapat meningkatkan produktifitas pegawai. Dalam pelaksanaan analisis beban kerja, diketahui bahwa tidak semua daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan pengarahan dan manfaatnya. Lebih jauh lagi kualifikasi pegawai sudah sesuai dengan jabatan yang diemban, namun perlu adanya peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya penempatan pegawai di Kabupaten Banyuwangi yaitu faktor situasional, pendidikan dan kompetensi pegawai, serta kualifikasi tim analisis jabatan. Untuk itu perlu adanya analisis kembali atau evaluasi terhadap hasil dari analisis jabatan dan beban kerja. Lebih lanjut lagi, setiap pejabat wajib diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya melalui ujian kompetitif. Pengurangan diklat struktural yang diiringi oleh pelaksanaan diklat tenaga trampil, serta perlu adanya transparansi terhadap kualifikasi tim analisis jabatan dan tim analisis beban kerja. Kata Kunci: Optimalisasi, Hambatan, Penempatan Pegawai.
Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat) Nidya Putri Syahida
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Implementation of the financial management Parlements of the good governance perspective. Due to weak financial governance of parlements implementation which do not meet the elements of good Governence, the values of accountability, transparent, efficient, and effective, as well as abiding by the rules of law. the research aims to describe and analyze the 1) the implementation of parlements financial in the perspective of good Governence 2) describes and analyzes the factors that become supporters and restricting financial implementation of parlements in the perspective of good Governence. The financial governance covers several stages of the planning phase, stage, stage, stage of administering accountability and monitoring stages. This research uses qualitative descriptive method developed by straus and corbin through three phases namely open cording, axial coding, and selective coding. The results of this research is to 1) the planning stages have not been based on the value of good Governence 2) stage of implementation ignores the value of effective and efficient 3) stage of administering have implemented value accountability, but have yet to apply transparency accountability has not been Phases 4) applying accountability 5) stage of scrutiny has been based on the rules that apply. Factors supporting the financial governance include: 1) the harmonious Relationship among the actors head of authority with the segwey in determining financial parlements. While the factors restricting financial governance are: 1) Has a less competent human resources in the financial governance of parlements. 2) lacking the facilities to support the Finance of  parlements. Keywords: Financial management, Good governance.   ABSTRAK: Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Karena lemahnya pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari kepemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien,dan efektif, serta taat pada aturan. penelitian bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh straus dan corbin  melalui tiga tahapan yaitu open cording, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap perencanaan belum berpedoman pada nilai kepemerintahan yang baik 2) Tahap pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4) Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata kelola keuangan tersebut diantaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu kepala SKPD dengan pihak berwewenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola keuangan DPRD. Kata Kunci: Tata kelola keuangan, Kepemerintahan yang baik.
Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan) Farisia Dwi Puspitarini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in the Preparation of Village Regulations. Partnership between the Village Consultative Body  and the Village Chief in making village regulations based on duties, rights and obligations of each formal legally declared as a partner. This research was conducted to describe and analyze the mechanism of drafting Village Regulations in Village of Bakalanpule, partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in Village Bakalanpule in the preparation of Village Regulations and the result of Village Regulation in 2012 has been prepared and defined by Consultative Agency of Village with Chief of Village. Based on the result and discussion, the mechanism of drafting Village Regulations at Village of Bakalanpule is divided into the preparation, there are planning and preparation, and the process, there are formulation, discussion, and technical drafting and then ratification, enactment and dissemination. Partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in Village Bakalanpule in the preparation of Village Regulations is going well.  Because Consultative Agency of Village with Chief of Village already the duties and authorities of each in arranging the Village Regulations. The Village Regulations are made and passed by the Consultative Agency of Village with Chief of Village is working properly. Keywords: Partnership, Chief of Village, Body Consultative of Village, Village Regulation. Abstrak: Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. Hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing secara legal formal dinyatakan sebagai mitra kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule, kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa dan Hasil Peraturan Desa Tahun 2012 yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraanya dengan Kepala Desa. Berdasarkan hasil dan pembahasan, mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule dibagi menjadi tahap Persiapan, terdapat tahap perencanaan dan persiapan, dan Proses terdapat tahap perumusan, pembahasan, dan teknik penyusunan serta tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa sudah berjalan dengan baik. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa yang dibuat dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Kemitraan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa.
Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011) Rama Nurhuda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Disparities Of Development Analysis (Study in East Java Province 2005-2011). The purpose of this studying this research to find out some disparity which is happened  in east java.  Besides that, to know Kuznets hypothesis  occur happen in this region and the effect of PDRB variable,  PAD, DAU, and IPM about disparity of development. The data in this research use the data from 2005 until 2011. The analysis use in this research is Williamson index, Kuznets hypothesis, and bifilar regression with SPSS assistance. From this analysis produce disparity percentage appertain low, caused index percentage Williamson close on 0. Besides that, Kuznets hypothesis also occur happen in this province. From four variables above, PAD and IPM have negative influential to disparity of development.  Whereasfor PDRB and DAU undetected effect because not yet measures in classic assumption experiment. Keywords: Development of Disparity, Kuznets Hypothesis, PDRB Percapita, Revenues of Region Authentic, General Allocation Fund, Human Development Index. Abstrak: Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga  apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan bagaimanakah pengaruh  variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Analisis yang digunakan adalah indeks wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Dari analisis tersebut menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai indeks wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinisi ini. Dari empat variabel diatas, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam  uji asumsi klasik.   Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan, Hipotesis Kuznets, PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia.
Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang) Etika Ari Susanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Development in the Agricultural Sector. Local economic development (LED) is a process by which local governments and organization involved to encourage communities, stimulate, nurture, business activity to create jobs. Performances in their own districts to create new jobs and boost the economy of local economic development concept is also implemented. The purpose of this study is to describe what is being done by the government in developing the local economy, what is the enabling and inhibiting factors in developing the local economy and how the impact of the local economic development. This research uses descriptive qualitative approach. Collection techniques used include using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study indicate that local economic development in the District of performances which have a positive impact with the development of the local economy is creating new jobs thus improving the economy around. Keywords: Local Economic Development (LED), Agricultural Sector Abstrak: Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian. Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di Kecamatan Pagelaran sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian konsep pengembangan ekonomi lokal juga dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal dan bagaimana  dampak dari pengembangan ekonomi lokal ini. Penelitian ini menggunakan  jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran memberikan dampak yang positif dimana dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tercipta lapangan kerja baru sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.   Kata kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Sektor Pertaniaan
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development (Studi Pada Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Tirto Banjar Agung Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro) Karunia Pranata Yudha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Regulation (PERDA) No. 2 of 2009 in the Perspective of Sustainable Development. Implementation of Government Policy on water resources management specifically focuses on agricultural irrigation Regulation (Regulation) No. 2 of 2009, in order to plan and program to be more organized. The purpose of this study was to determine, describe, and analyze forms of policy implementation Regulation (Regulation) No. 2 of 2009 in the perspective of Sustainable Development in Banjarjo Village Padangan District Bojonegoro Regency and impact. research used in this study is descriptive qualitative research approach, the research focus (1) Policy Implementation Regulation (PERDA) No. 2 of 2009 in the Perspective of Sustainable Development in Rural Sub Banjarjo Padangan Bojonegoro and (2) Impact of implementation. The results showed the Agency and the Government Office Bojonegoro not fully involved in helping plan and program for the management of agricultural irrigation. The advice given is Bojonegoro government help in the working process, assist in handling, directing that the work plan is more mature. Keywords: Implementation of policies and regulations No. 2 of 2009 Abstrak: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam Perspektif Sustainable Development. Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya air khusus irigasi pertanian berfokus pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009, agar rencana dan program menjadi lebih tertata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis bentuk dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 dalam perspektif Sustainable Development di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) implementasi kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan (2) dampak implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan Badan dan Dinas Pemerintah Bojonegoro belum sepenuhnya berperan dalam membantu rencana dan program untuk pengelolaan irigasi pertanian. Saran yang diberikan adalah Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu dalam proses kerjanya, membantu dalam penanganannya, serta mengarahkan supaya rencana kerja lebih matang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009
Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam Perencanan Pembangunan Desa (Studi di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Hasyemi Rafsanzani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnership Institute for Village Empowerment (LPMD) with the Headman on Village Development Planning. This research was conducted on the basis of aspiration has not been optimally on the process of development planning. That aspiration can fit well then it takes a village Community Empowerment (LPMD) that serves as a container for the community in the development process as well as the role of the village chief as the leader of the Government in the construction of villages and construction of the village community. Focus this research is how partnership between empowerment organization villagers ( LPMD) with the village chief in planning through musrenbang mechanism. The research concluded that in implementation of development planning village needed partnership either between empowerment organization villagers ( LPMD ) with the village chief having regard priority society the agreed the planned can be done according to need society. Keywords: Partnership, Planning Village Development Abstrak: Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara optimal pada proses perencanaan pembangunan. Agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka  dibutuhkan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat serta adanya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme musrenbang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dibutuhkan kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dengan memperhatikan prioritas masyarakat yang telah disepakati agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Kemitraan, Perencanaan Pembangunan Desa
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja (Studi di Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Dymas Bangkit Satriya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Resource Development for Increasing Performance. Apparatus Resource Development is local government strategy to realize government’s apparatus who have good performance. Lowokwaru Sub-distric’s Office is SKPD in Malang City which has main duties as government implementation, local development, and society service; doing apparatus resource development for increasing apparatus’s performance. Implementation of apparatus resource development in Lowokwaru Sub-district’s Office are still have some problems such as job rotation does not implement to the staff employee and there are employess who occupy structural position but have not followed the leadership training. The purpose of the researches are to know Lowokwaru Sub-district’s apparatus resource development and to know Lowokwaru Sub-district’s performance. This research uses descriptive research method with qualitative approach. This research results conclusions that Lowokwaru Sub-district’s apparatus resource development that use on the job method have done with apprenticeship, coaching, and demonstration and example. Off the job methode is done with participating apparatus to join diklat and to continue higher formal education. Lowokwaru Sub-district’s apparatus’s performance is good through labor capacity, employee’s dicipline, employee’s attendance list, and sociey statisfication index. Keywords: Apparatus resource management, Development, Performance Abstrak: Pengembangan Sumber Daya Aparatur untuk Meningkatkan Kinerja. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik. Kantor Kecamatan Lowokwaru merupakan SKPD di Kota Malang yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur Kecamatan Lowokwaru masih terdapat beberapa masalah di antaranya adalah camat tidak melaksanakan rotasi pekerjaan terhadap staf pegawainya dan masih terdapat pegawai yang menduduki jabatan struktural namun belum mengikuti diklat kepemimpinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan sumber daya aparatur dan kinerja aparatur Kecamatan Lowokwaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu dalam pengembangan sumber daya aparaturnya Kecamatan Lowokwaru menggunakan metode on the job yaitu melalui magang, bimbingan, dan pemberian contoh. Sedangakan metode off the job dilakukan melalui mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal. Kinerja aparatur Kecamatan Lowokwaru baik jika dilihat dari prestasi kerja pegawai, kedisiplinan pegawai, daftar hadir pegawai, dan IKM. Kata Kunci: Manajemen sumber daya aparatur, Pengembangan, Kinerja
Upaya Pelaksanaan Sinergi Kebijakan Transportasi Sebagai Penunjang Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kota Blitar Praadilla Surilansih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Realization efforts transportation policy synergy as supporting development tourism potency. In developing a synergy then needed a vision and mission which would be reach through the synergy itself. Then from the vision mentioned before it could be developed a synergy which can be run into the smallest part. The result of this research are 1) Developing Policy of Tourism Potential in Blitar which undertaken by Department of Communication, Informatics and Regional Tourism Government of Blitar basically, in line with the vision and mission of Blitar which make tourism sector as a center in regional development 2) In terms of policy synergy efforts of structuring public transportation system in supporting tourism potency at Blitar already held public transport system divided by four traffic lanes and the rest is a tour pedicab that under manage by Department of Communication, Informatics and Regional Tourism Government of Blitar 3) Form of policy synergies between tourism planning and transportation planning in Blitar only did by dividing public transport route in order to not disrupt the tour pedicab 4) The main factor which is supporting the synergy between Department of Communication, Informatics and Regional Tourism and Department of Regional Liaison is the exist of vision and mission of Blitar is clearly make the tourism sector as a superior sector which printed on development planning document of Blitar , which became the major resist factor of synergy is the unavailable Regional Regulations or Mayor Regulations which provide the instruction technically to implementing vision and missin of Blitar which fully focused on tourism sector. Keywords: Public Policy Synergy, Transportation Policy, Development Tourism Potency   ABSTRAK: upaya pelaksanaan sinergi kebijakan transportasi sebagai penunjang pengembangan potensi pariwisata. Dalam mengembangkan suatu sinergi maka harus terdapat suatu visi dan misi yang akan dicapai melalui sinergi tersebut. Kemudian dari visi tersebut dapat dikembangkan suatu sinergi yang dapat dijalankan sampai bagian yang terkecil. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya telah sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar yang menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona dalam pembangunan daerah 2) Dalam hal upaya-upaya sinergi kebijakan penataan sistem transportasi umum dalam menunjang potensi wisata di Kota Blitar oleh Dinas Perhubungan Daerah Pemerintah Kota Blitar sudah diadakannya sistem angkutan umum dengan empat jalur selebihanya adalah becak wisata yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar 3) Wujud sinergi kebijakan antara perencanaan pariwisata dengan perencanaan transportasi di Kota Blitar hanya dilakukan dengan membagi rute angkutan kota agar tidak menggangu becak wisata 4) Faktor utama yang menjadi pendukung adanya sinergi antara antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah dengan Dinas Perhubungan Daerah adalah adanya visi dan misi Kota Blitar yang secara jelas menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang tercantum pada dokumen perencanaan pembangunan Kota Blitar, yang menjadi faktor utama penghambat dari sinergi adalah tidak adanya tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang memberikan instruksi secara teknis untuk mengimplementasikan visi dan misi Kota Blitar yang berfokus pada sektor pariwisata. Kata Kunci: Sinergi Kebijakan Publik, Kebijakan Transportasi, Pengembangan Potensi Pariwisata

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue