cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 5 (2013)" : 25 Documents clear
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 K Diana Titin Nurhartatik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation on the Implementation of Education for the Poor  (Studies in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 of 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in SMAN 7 Kediri): Kediri government issued a policy in providing education for the poor contained in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 in 2012 which there are chapters about the poor students. The policy aims to provide opportunities for people especially the poor to obtain same education and State Senior High school 7 Kediri is one of the schools that implement the policy. The research focuses are (1) the implementation of education policies for the  poor based on Perwali No. 27 of 2011 and Perwali Number 19 Year 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri, and (2) The supporting and inhibiting factors affecting the implementation of education policies for the poor. This study used descriptive qualitative approach, research has shown that the implementation of education policies for the poor in academic year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri has been run well.There are 60 students from poor family accepted in State Senior High school 7 Kediri. In academic year 2012/2013 Pure Participation Number (APM) in senior and junior high school was increased, especially in senior high school, there is no drop out report just because of economic factor. Keywords: policy implementation, education, the poor students Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi Pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri): Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang tertuang dalam Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 yang didalamnya terdapat pasal mengenai siswa miskin. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan miskin untuk memperoleh pendidikan yang sama dan SMA Negeri 7 merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut. Fokus penelitian (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri, dan (2) Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebanyak 60 siswa miskin diterima di SMA Negeri 7 Kediri. Tahun ajaran 2012/2013 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat. Khusunya untuk jenjang SMA/SMK/MA tidak ada laporan mengenai siswa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi Kata Kunci: implementasi kebijakan, penyelenggaraan pendidikan, siswa miskin.
Strategy Of The Local Government In Developing Tourism Sector To Increase The Local Revenue(PAD) (Study in Culture, Tourism, Youth and Sport Institution of Tulungagung) Defid Dwi Rismianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy Of The Local Government In Developing Tourism Sector To Increase the Local Revenue. As one of the tourist destinations in East Java, Tulungagung has many interesting sights to be developed and has great potential in improving the local revenue. Thus the purpose of this study, researchers wanted to analyze the government's strategy Tulungagung in optimizing the tourism sector to increase local revenue (PAD).This research is using qualitative methods and trends deskripstif approach using SWOT analysis. SWOT analysis is the analysis of the internal and external conditions for an organization which would then be used as a basis for designing strategies and work programs. While Data was collected through interviews and documentation Based on the analysis of research, tourism development strategy in an attempt Tulungagung DISBUDPARPORA as the pace of development of tourism potential contained in Tulungagung. Potential can be seen from the number of natural and cultural tourism, as well as the amount of as much as 19 tourism object (ODTW) nature and cultural tourism as much as 48 tourism object (ODTW). Of various ODTW only a few that can be optimized as a local revenue. In developing the tourism potential, the strategy taken by DISBUDPARPORA include development of tourism destinations, Tourism Infrastructure Development, to increase the capacity of Human Resources (HR), the development of cooperation with stakeholders in Tourism, Marketing and Promotion of tourism and the Increasing Role of Actors Tourism. From the various efforts to develop the tourism sector's contribution in improving the local Revenue Tulungagung until the end of 2012 is still lacking, but that number fluctuates new in the range of 1%. This can be seen from the total tourism revenue is still relatively small compared to the total revenue Tulungagung until 2012. Based on the analysis and the problems that arise, the researchers gave suggestions include development of tourism Tulungagung using SWOT analysis conducted for tourism development strategy. Keywords: Strategy, Tourism Development, SWOT, Local Revenue(PAD).
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu) Eka Evita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Street Vendors Arrangement. The existence of street vendors around the Batu square considered to be the cause of traffic congestion and disturb the beauty of the city. Along with construction of the Batu square project, the Government intends to make street vendors arrangement who selling arround Batu square by relocate street vendors in one place, namely Batu Tourism Center (BTC). The purpose of this study is to describe and analyze the street vendors arrangement, policy implementation of street vendors arrangement, as well as the constraints faced in the policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center in Batu. This research uses descriptive qualitative approach. Collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study showed that policy implementation of street vendors arrangement at Batu Tourism Center is unsuccessful implementation (implementation that does not work). This is because some of the problems and obstacles that most vendors choose to sell back all the way and leave BTC. Keywords: Policy Implementation, Street Vendors ArrangementAbstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Center (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima
Dualisme Kebijakan Pelayaran dan Perikanan (Studi tentang Implementasi Kepmen Perhubungan No KM 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen Kelautan dan Perikanan No 07 Tahun 2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikan Nur Karim
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Dualism of Shipping and Fisheries Policy (Study on Implementation of the Decree of Transport Ministers No. KM 46 of 1996 on the Worthiness Certification of Fishing Vessels and Minister of Marine and Fisheries Regulations No. 07 of 2010 on Fishing Vessels Operating Worthy Letters in Coast Fishery Port Mayangan, Probolinggo City). Worthiness of fishing vessels is a matter that needs to be considered because it involves the safety and security of shipping, include safety and security of the ship, fisherman, and maritime environments. Ship was granted permission to sail the ship that has qualified administrative and technical feasibility of the ship issued by the harbormaster after fulfilling worthy Letter of Operations. In facts, There are two institutions that have the same duties and authority of the operational inspection fishing boats in Coast Fishery Port Mayangan Probolinggo, the Department of Transportation and Department Maritime Affairs and Fisheries. Both of the institute has the right because they have legitimate legal basis as governed in Act No. 17 of 2008 on the shipping by Department of Transportation, and Act No. 45 of 2009 on Fisheries by the Department of Marine and Fisheries. The existence of the same authority both of institutions have an impact on actors in the fisheries, include many of permit makes the costs incurred by business actors increased, and many of permits also affect to performance of the fishermen fishing. Keywords: worthiness vessel, sailing permits, operational acceptance letter, duties and authority Abstrak: Dualisme Kebijakan Pelayaran dan Perikanan (Studi tentang Implementasi Kepmen. Perhubungan No KM 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan dan Permen Kelautan dan Perikanan No 07 Tahun 2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan di PPP Mayangan, Kota Probolinggo). Kelaiklautan kapal penangkap ikan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan kemanan pelayaran. Keselamatan dan keamanan tersebut meliputi keselamatan dan keamanan kapal, nelayan, dan lingkungan maritim. Kapal yang diberikan izin untuk berlayar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi Surat Laik Operasi. Fakta dilapangan, terdapat dua instansi yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dalam pemeriksaan operasional kapal perikanan di PPP Mayangan Kota Probolinggo, yaitu Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kedua lembaga tersebut memiliki hak karena memiliki landasan hukum yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran oleh Departemen Perhubungan, dan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Adanya kewenangan yang sama dari kedua instansi berdampak kepada pelaku perikanan, antara lain banyaknya perijinan membuat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha meningkat, dan banyaknya perijinan juga berpengaruh terhadap kinerja para nelayan dalam mencari ikan.   Kata kunci: kelaiklautan kapal, surat izin berlayar, surat laik operasi, tugas dan wewenang
Kefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Siup) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan) Anis Setyaningrum
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The small business sector holds a very important role.  Because of this, in this era of globalization requires the existence of small business licenses particularly in trade given the still many forms of business which does not have a Trade business license. By having a business license and business activities that are not preoccupied with issues of curbing or demolition. The benefits derived from the ownership of the business license as a means of legal protection. The researcher is looking for a relationship between the enactment of the influence provided to small business empowerment. The results showed that the existence of the very existence of the assist provided small entrepreneurs in industrial centers Chips Tempe Sanan Malang in empowering their trading business. This is apparent from the legal protection of the local Government's response to their trading business, the ease of filing of loan capital thanks to the presence of SIUP, as well as easy to forge partnerships with other parties due to the presence of SIUP. Keywords: The Enactment Of The Trade Business License, Small Business Empowerment.Abstrak: Sektor usaha kecil memegang peranan sangat penting. Oleh karena hal tersebut, maka di era globalisasi ini usaha kecil memerlukan adanya perijinan khususnya dibidang perdagangan mengingat masih banyak sekali bentuk usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Peneliti mencari hubungan pengaruh antara pemberlakuan SIUP terhadap pemberdayaan usaha kecil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SIUP sangat membantu eksistensi para pengusaha kecil di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang dalam memberdayakan usaha mereka. Hal ini terlihat dari adanya perlindungan hukum dari pemerintah setempat terhadap usaha mereka, kemudahan mengajukan peminjaman modal berkat adanya SIUP, serta mudah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain berkat adanya SIUP. Kata Kunci: Pemberlakuan SIUP, Pemberdayaan Usaha Kecil.
Kepemimpinan dan Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan Guna Menjalankan Usaha Perikanan (Studi Kasus Depo Pemasaran Ikan Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo) Prima Dwi Wisudawan Subari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Leadership and Marketing Optimization “Depo Pemasaran Ikan” to observe fishery (Case Study in “Depo Pemasaran Ikan” Bluru Kidul village of Sidoarjo district). This study was conducted to describe and analyze about the Marketing Leadership in “Depo Pemasaran Ikan” Bluru Kidul village and the factors affecting optimization in “Depo Pemasaran Ikan” to observe fishery. The method used is descriptive in Qualitative Research Methods. Descriptive methods to create descriptive, description or illustration in a systematic, factual and accurate information on the facts, as well as the nature of the relationship between the phenomena under investigation. In this case the author describes about leadership and optimalization in “Depo Pemasaran Ikan” for observe the fishery (Case Study in “Depo Pemasaran Ikan” Bluru Kidul village of Sidoarjo district). According on the results and discussion, the authors conclude two important things. First, Leadership in “Depo Pemasaran Ikan” in Sidoarjo, the leadership in “Depo Pemasaran Ikan” is not maximized due to communication, supervision, direction and decision-making have not been up to optimize business traders. Second, optimization in “Depo Pemasaran Ikan” in Sidoarjo, the optimization in “Depo Pemasaran Ikan” not optimal because there are many human resources in “Depo Pemasaran Ikan” who do not know about hygiene standards of fish, many buildings Infrastructures are unemployed, lack of public transportation and the small fish storage . Keywords: Leadership, Optimization, “Depo Pemasaran Ikan” (DPI) Abstrak : Kepemimpinan dan Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan Guna Menjalankan Usaha Perikanan (Studi Kasus Depo Pemasaran Ikan Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Kepemimpinan Depo Pemasaran Ikan Desa Bluru Kidul serta faktor-faktor yang memengaruhi dari Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan Guna Menjalankan Usaha Perikanan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif dengan Penelitian Kualitatif. Metode deskriptif untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis menggambarkan Kepemimpinan dan Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan Guna Menjalankan Usaha Perikanan (Studi Kasus Depo Pemasaran Ikan Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan dua hal penting. Pertama, Kepemimpinan di Depo Pemasaran Ikan Kabupaten sidoarjo, dalam kepemimpinan di Depo Pemasaran Ikan belum maksimal dikarenakan untuk komunikasi, pengawasan, pengarahan dan pengambilan keputusan belum maksimal untuk mengoptimalkan usaha para pedagang. Kedua, Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo, dalam Optimalisasi Depo Pemasaran Ikan Kabupaten Sidoarjo belum optimal dikarenakan masih banyaknya para SDM di Depo Pemasaran Ikan yang belum mengetahui standar kehigienisan ikan, banyaknya Sarana dan Prasarana bangunan yang menganggur, kurangnya transportasi umum dan kecilnya tempat penyimpanan ikan. Kata kunci : Kepemimpinan, Optimalisasi, Depo Pemasaran Ikan
Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2009-2014) Devita Ayu Nuridah Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of Departement of Education in Improving Quality of Education (Case Study toward 2009-2014 Strategic Plan of Department of Education, Malang) In achieving the objectives of the country can not be separated from the human resources of the country. Furthermore, to obtain a good human resources can be achieved through education. Therefore, education is an important concern in achieving the purpose of the State. Quality of education in Indonesia is still low. In Malang, educational problems cause the quality of education that needs to be evaluated. The state of education in Malang has sparked government through policies and programs organized by the Department of Education Strategic Plan 2009-2014 Malang. This research is a descriptive qualitative research based on case studies in Malang. In using the Strategic Plan as a guide to improve the quality of education policy, the results show that all policies and programs that are conducted by the Department of Education Malang all going well. Organizing a budget can also be allocated properly. However, the results of  performance indicators of performance in accordance with performance reports (Public Agency Performance Accountability Report) and data KPI (Key Performance Indicators), Malang City, Department of Education, shows that of the 15 performance indicators there is an increase in the 9 indicators and other indicators declined 6 of in 2011 to 2012, amounting to 40% of the performance indicators are still declining. This is an important need attention and need to be pursued further through improved performance in accordance with the policies that have been drafted. Keywords: Performance, 2009-2014 Strategic Plan of Department of Education Malang   Abstrak: Kinerja Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014) Dalam mencapai tujuan negara itu tidak bisa lepas dari sumber daya manusia dari negara tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik dapat dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi perhatian penting dalam mencapai tujuan Negara. Mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Di Kota Malang pada khususnya, terdapat beberapa masalah pendidikan yang menyebabkan mutu pendidikan Kota Malang perlu dievaluasi. Kondisi pendidikan di Kota Malang ini memicu pemerintah dalam melalui kebijakan dan program yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis pada studi kasus di Kota Malang. Dalam menggunakan Renstra sebagai pedoman kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksankan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berjalan dengan baik. Pengorganisasian anggaran dari APBD juga dapat dialokasikan dengan baik. Namun jika dilihat hasil kinerja nya melalui indikator kinerja sesuai dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dan data IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kota Malang, menunjukkan bahwa dari 15 indikator kinerja ada peningkatan pada 9 indikator dan 6 indikator lainnya mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012, sebesar 40% dari indikator kinerja tersebut masih mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang penting dan perlu untuk lebih diupayakan lagi melalui peningkatan kinerja sesuai dengan kebijakan yang telah disusun.   Kata kunci: Kinerja, Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang 2009-2014
The Implementation of Partnership Program in Gresik Regency Based on Governance Perspective (Case Study in PT Petrokimia Gresik) Susilo Wati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Governance concept offers interaction between three main actors in policy implementation, the actor are government, and society and private known as the iron triangle. This journal will discuss three actors synergies in the implementation of partnership programs conducted by PT Petrokimia Gresik in developing small enterprises in Gresik regency based on governance perspective. Based on the conducted research, the findings showed good synergy between the private (PT Petrokimia Gresik) and the community (partner member) in the implementation of the partnership program, unfortunately the synergy with government was less maximum, particularly with the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade in Gresik regency this is caused by some reasons, so at the end of this journal researcher give recommendations as alternative to address the existing problems. Keywords: governance, synergy, partnership program
Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel di Kota Batu) Tutut Adi Kusumadewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: State Owned Enterprise Partnership with MSME as a Form of Corporate Social Responsibility (CSR) (A Research of PT. Telkom Kandatel Malang partnership with Micro, Small and Medium Enterprise of Processed Apple product in Batu City).MSME still deal with a lot of problems. To overcome, partnership is the strategy through the implementation of Partnership Program which is an obligatory for every State Owned Enterprise in Indonesia as a form of CSR. This research intends to describe and analyze the partnership which occurs between PT. TELKOM Kandatel Malang with MSME processed apple in Batu City as a form of CSR. Therefore, this research is using qualitative method with descriptive research. This research has two main focuses. (1)Regarding the implementation of the partnership business carry out as a form of CSR PT. TELKOM with MSME processed apple in Batu City (2)about the advantages and disadvantages factor when carry out a partnership business. The result of this research shows that CSR PT. TELKOM Kandatel Malang thriugh the implementation category, included into the green group with Mutualism Partnership and using plasma core partnership. For suggestion, PT. TELKOM Malang should give a chance to new MSME enterprise who wants to be trained partner. This can lead to more leveling capital lending to other MSME that cannot stand independently.Keywords: MSME, Corporate Social Responsibility, Partnership Abstrak: Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Olahan Apel di  Kota Batu). Dalam perkembangannya, UMKM masih memiliki beberapa hambatan. Untuk mengatasinya, kemitraan dijadikan sebagai suatu strategi yaitu melalui Program Kemitraan yang diwajibkan kepada setiap BUMN di Indonesia sebagai bentuk CSR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kemitraan antara PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM olahan apel di Kota Batu sebagai bentuk CSR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini ialah (1) Pelaksanaan kemitraan usaha yang dilakukan sebagai bentuk CSR PT. TELKOM dengan UMKM olahan apel di Kota Batu dan (2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kemitraan usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR PT. TELKOM Kandatel Malang melalui Program Kemitraan termasuk kedalam Kelompok hijau dengan model kemitraan mutualistik dan pola kemitraan inti plasma. Saran yang diberikan adalah PT. TELKOM Kandatel Malang sebagai Badan Pembina seharusnya memberikan batasan maksimal UMKM untuk menjadi mitra binaanya, untuk mengurangi rasa ketergantungan dan UMKM mampu untuk mandiri. Kata kunci: UMKM, Corporate Social Responsibility, Kemitraan
Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi) Aprilia Malik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Population Document such as birth certificate is important document which must be hold by each citizen to fulfill the right on identity as citizen. Online certificate programs in one of effort conducted by government Department of Population and Civil Registration in Banyuwangi to overcome the requirement and problem of society in the service of birth certificate. Thus, in this research want to know is how the birth certificate service and planning conducted by government by online certificate programs, with the limiting factor of online certificate program planning. Research method is used in this research was using descriptive with qualitative approach. Result of this research indicate that service quality and planning conducted institution of birth certificate given by institution is still not enough good, it can be seen from some aspects such as preparing application system, program objectives, human resources, budget, infrastructure, and increase community involvement through socialization. Some aspects is still not maximal conducted and not completely can develop online certificate programs. From the planning, researcher find some obstacles from government and community in the implementation. Keywords: Planning, online certificate programs, Service of birth problem Abstrak: Dokumen kependudukan kususnya akta kelahiran merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam pemenuhan hak atas identitas diri sebagai warga negara. Program akta online merupakan salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam  menjawab kebutuhan dan permasalahan  yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pelayanan akta kelahiran dan  perencanaan yang dilakukan oleh instansi terkait program akta online serta faktor penghambat dalam perencanaan program akta online. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akta kelahiran yang diberikan instansi belum dapat dikatakan baik. Melihat perencanaan yang dilakukan oleh instansi terkait program akta online yaitu dari beberapa aspek antara lain dari aspek pembentukan aplikasi program, tujuan program, penyediaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, persiapan sumber daya aparatur  dan peningkatan peran serta masyarakat, beberapa aspek tersebut belum secara maksimal dilakukan, dan belum sepenuhnya dapat mengembangkan program akta online, dari perencanaan tersebut, peneliti menemukan beberapa hambatan baik dari segi aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Perencanaan, Program akta online, Pelayanan akta kelahiran

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue