cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 8 (2013)" : 30 Documents clear
Mendobrak Konsepsi Bias Gender Dunia Pendidikan (Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batu) Septian Hadikusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Breaking of Gender Bias Conception in The Education World (A Study of Gender Mainstreaming Strategy (PUG) in the Elementary and Secondary Educations at Batu City). The background of research is the complex problem of gender in the education world, either in the elementary and secondary educations. Gender disparity in the education world is related with distribution of education, access to education, and education process which education curriculum includes within it. The education of management at Batu City is subjected to gender bias. Besides, the education curriculum of the implementation of KTSP cannot guarantee the decentralization of the education world. Dealing with this matter, the Government of Batu City attempts to establish PUG Work Group Team for Education, to implement PUG Pilot Project for Education, and to develop paralegal and vocal point at village level.Keywords: strategy, gender mainsteaming, educationAbstrak: Mendobrak Konsepsi Bias Gender Dunia Pendidikan (Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batu). Penelitian ini dilakukan atas dasar kompleksitas permasalahan gender di bidang pendidikan, baik ditingkat pendidikan dasar maupun menengah. Hal yang melandasi permasalahan disparitas gender di bidang pendidikan yakni pada aspek pemerataan pendidikan, akses pendidikan, dan proses pendidikan, termasuk di dalamnya kurikulum pendidikan. Dari sisi manajemen pendidikan di Kota Batu juga masih mengalami bias gender. Di sisi lain, kurikulum pendidikan implementasi KTSP tidak bisa menjamin desentralisasi sistem pendidikan secara utuh. Sehingga untuk menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Batu telah berupaya melalui pembentukan Tim Pokja PUG Pendidikan, implementasi Pilot Project PUG bidang Pendidikan, hingga pembentukan paralegal dan vokal poin di tingkat desa maupun kelurahan.Kata kunci: strategi, pengarusutamaan gender, pendidikan
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Daerah Muhimmatus Sa'adah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Lamongan has potential fisheries and marine who served in the strategic national development and as the driving force of economic growth as a provider of food, a provider of employment, industrial raw material providers, a source of foreign exchange and environmental sustainability. However, the utilization of fishery resources and marine lamongan is still not optimal, where a lack of management of these resources. The purpose of this research was to know what strategy taken by the marine and Fisheries Agency in managing fisheries resources optimally as well as supporting factors and the barrier. The research method used is descriptive research with qualitative approach. Research results explain the strategy taken by the Government which include human resource development, development of facilities and infrastructure, program development fisheries and marine resources. As well as supporting factors in fisheries resource management strategy and marine is the existence of resources and marine fisheries. Factor inhibitor, with limited facilities and infrastructure as well as the poor quality of human resources. Keywords: Livable housing, Abstrak: Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan dan kelautan yang berperan strategis dalam pembangunan nasional dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sebagai penyedia bahan pangan, penyedia lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, sumber devisa dan penjaga kelestarian lingkungan. Akan tetapi pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan kabupaten lamongan masih belum optimal, dimana kurangnya pengelolaan terhadap sumber daya tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi apa yang diambil oleh dinas perikanan dan kelautan dalam mengelola sumber daya perikanan secara optimal serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan strategi yang diambil oleh pemerintah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, program pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan. Serta faktor pendukung dalam strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan adalah adanya sumber daya perikanan dan kelautan. Faktor penghambat, terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata kunci: Peran Pemerintah, Potensi pesisir
Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Novia Indayani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The importance of communication in the organization is undisputable consequence. Organizational communication allows the company to obtain a valuable result which is unachievable by any standalone individuals. It is then understood that without cooperation from individuals in the organization, the organizational goal is not achievable. Within this context, a communication is playing a very critical role to develop cooperation between individuals in the organization, and in such that it will increase the employee’s performance. Good organizational communication may put the organization in the position to achieve the objective through activities which are planned, coordinated and evaluated by pursuing for good communication between employees and superiors. Good communication can produce better employee’s performance. The objective of research is to understand the effect of organizational communication on employee performance in the district office Bululawang. Keywords: communication, organization, performance, employee Abstrak: Pentingnya komunikasi dalam organisasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat terbantahkan. Komunikasi organisasi merupakan wadah yang memungkinkan organisasi dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanpa adanya kerjasama dari individu-individu yang ada dalam organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan organisasi. Dalam konteks ini komunikasi memiliki peran yang sangat krusial untuk mewujudkan kerjasama antara individu dalam organisasi yang bersangkutan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai itu sendiri. Komunikasi organisasi yang baik akan menjadikan organisasi yang dapat mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, dikoordinasikan, dan dievaluasi dengan melewati proses komunikasi baik antar sesama pegawai maupun dengan pimpinan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka kinerja pegawai juga akan menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Bululawang. Kata kunci: komunikasi, organisasi, kinerja, pegawai
Analisis Kebijakan Transportasi Publik (Studi terhadap Kebijakan Pengalihan Trayek Bus Akap (Antar Kota Antar-Provinsi) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon) Ivan Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to describe and analyze policy the route diversion bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PANTURA lane from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon by a city Government Surabaya on the date of 1-9 may 2012, the factors supporting and restricting the provision of bus route Diversion policy  Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PANTURA lane from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon. It originated from a Paguyuban Pekerja Angkutan (PPA) Terminal Oso Wilangon and Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) on 6 February 2012 to the city Government Surabaya, the rally demanded that Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direction Line especially bus AKAP majoring in semarang that the current operations at the bus station  Purabaya to reinstated bus station Tambak Oso Wilangon. The methods used in this study is a qualitative method with descriptive approach, with the focus of the research (1) the objective transferee stretch bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) of terminal purabaya to terminal oso wilangon ),  (2) Impact happened to stakeholders, (3) the factors supporting and restricting the provision of bus route Diversion policy  Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon. The research results showed that bus route diversion policy Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) from bus station Purabaya into the bus station Tambak Oso Wilangon) still need to be improved taking into account the demands of the stakeholders affected by the policy.   Keywords : policy analysis, policy process Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jalur PANTURA dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon oleh Pemerintah Kota pada tanggal 1 sampai 9 Mei 2012, faktor-faktor Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jalur PANTURA dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon. Hal tersebut berawal dari unjuk rasa Paguyuban Pekerja Angkutan (PPA) Terminal Oso Wilangon dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) pada tanggal 6 Februari 2012 kepada Pemerintah Kota Surabaya, unjuk rasa tersebut menuntut agar bus Antar Kota antar Provinsi (AKAP) jurusan Pantura terutama bus AKAP jurusan semarang yang saat ini beroprasi di Terminal Purabaya dikembalikan lagi ke Terminal Oso Wilangon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Kondisi obyektif Pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon), (2) Dampak yang terjadi terhadap stakeholder, (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengalihan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Purabaya ke Terminal Tambak Oso Wilangon) masih perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan tuntutan dari stakeholder yang terkena kebijakan. Kata kunci : analisis kebijakan, proses kebijakan
Peran Humas Pemerintah dalam Mengelola dan Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat (Studi pada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Kediri) Priska Sandra Yuwana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Government Public Relations in Managing and Disseminating Information to the Public. Act No.14 Year 2008 about Public Information Transparency (KIP) and community needs of the information, requires governmental public relations to maximize service of information. This thesis describe how the role governmental public relations of Kediri City in managing and disseminating the information. The results showed that the role governmental public relations of Kediri City is suffice. The role of public relations of Kediri City in managing information includes collection, storage and use of information. Collection of information by face to face and phone media from SKPD government of Kediri City, while storage of information not yet used database system. The role of public relations of Kediri City in disseminating information to the public is done directly and indirectly such as community information at the district level, use of radio Barometer and Internet but for magazines Barometer not yet reached in wide society. Needed to improve quality of human resources to using database system. Keywords: governmental public relations, managing, disseminating information Abstrak: Peran Humas Pemerintah dalam Mengelola dan Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat. Adanya UUD Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 serta tingginya kebutuhan informasi masyarakat, Humas pemerintah Kota Kediri dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan informasi secara maksimal. Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana peran Humas pemerintah Kota Kediri dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Humas dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat cukup memadai. Peran Humas Kota Kediri dalam mengelola informasi meliputi pengumpulan informasi, penyimpanan informasi dan penggunaan informasi. Humas Kota Kediri dalam mengumpulkan informasi dilakukan melalui tatap muka dan media telepon kepada SKPD sedangkan penyimpanan informasi hingga saat ini belum menggunakan sistem database. Peran Humas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui Kelompok Informasi Masyarakat tingkat kecamatan, radio Barometer dan internet tetapi untuk majalah Barometer belum menjangkau masyarakat luas. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk penggunaan sistem database. Kata kunci: humas pemerintah, mengelola informasi, menyampaikan informasi
Kemitraan Antara Puskesma dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat (Studi Pada Puskesmas Wlingi dan Sekolah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Blitar) Zulmi Rukhmana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnerships in the health sector is also needed because of health problems is a shared responsibility of individuals, communities , governments and swasta.Pemerintah in this case the Ministry of Health is the sector most responsible for the front , but in the implementation of policies and intervention programs should be together with other sectors , both public and private . One of the health problems in Blitar is considered the most important is the problem with the Pre- School Age Children ( APRAS ) . Given the number of Pre- School Age Children ( APRAS ) in Region Blitar regency quite a lot , certainly needs attention in addressing existing problems . The purpose of the study was to assess and describe the partnership program between the School of Public Health Center analyzed the factors supporting and inhibiting the Self Managed Care Programs in improving the quality of public health researchers in conducting this research using this type of research kualititatif . because in this research study does not control and manipulation of variables penelitian.And studied as an object of research is in partnership with the School of Public Health Center Community Health Insurance Program ( Managed Care ) Mandiri To Improve Quality of Public Health . From the results of research conducted showed an increase in specialization of participation Community Health Insurance ( Managed Care ) Independent. It can be used as one piece of evidence that Self Managed Care program is very beneficial , both for the schools and the general public when viewed from the aspect of health and economic aspects . Because of low cost public will be able to generate a healthy school conditions and guaranteed . Besides the benefits especially for parents of students , among others will arise interest and willingness to improve their quality of life through improving the civilizing clean and healthy lifestyle . Because of all that is taught by schools and health centers to line course students will always want to apply in daily life - today .   Keywords: Partnership,Public health center community health insurance program ( Managed Care ) independent, ,   Abstrak: Kemitraan Antara Puskesma dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Kemitraan di bidang kesehatan juga sangat diperlukan karena masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta.Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan memang merupakan sektor yang paling depan dalam bertanggung jawab, namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi harus bersama-sama dengan sektor lain, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu permasalahan kesehatan di Kabupaten Blitar yang paling di anggap penting adalah masalah yang ada pada Anak Usia Pra Sekolah (APRAS). Mengingat jumlah Anak Usia Pra Sekolah (APRAS) di Wilayah kabupaten Blitar cukup banyak ,tentunya perlu perhatian dalam menangani permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Program Kemitraan antara Puskesmas dengan Sekolah menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada Program JPKM Mandiri dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Peneliti di dalam melakukan penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualititatif. karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.Dan yang diteliti sebagai obyek penelitian adalah Kemitraan Puskesmas dengan Sekolah Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan peminatan dari kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) Mandiri. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti  bahwa program JPKM Mandiri ini sangat besar manfaatnya , baik bagi masyarakat sekolah maupun masyarakat umum bila dipandang dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Karena biaya yang murah akan dapat menghasilkan kondisi masyarakat sekolah yang sehat dan terjamin. Disamping itu manfaat yang diperoleh khususnya bagi orang tua siswa antara lain akan timbul minat dan kemauan untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui upaya peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena semua yang diajarkan oleh jajaran sekolah dan Puskesmas untuk siswa tentunya akan selalu ingin diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Kata kunci: kemitraan. jaminana pemeliharaan masyarakat (JPKM) mandiri
Sistem Rekrutmen Pejabat Struktural Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Studi di Kabupaten Ponorogo) Dinar Romadhona Aprilia Praja
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Official Recruitment System in order to Apparatus Resource Quality Improvement. Regarding to government apparatus readiness on serving society, a structural position mechanism of Civil Officers recruitment system must be done professionally and appropriately with the legal rules, so it can shape good credibility official behavior, so it can make a clean and tidy government. The purpose of this study is to investigated structural official recruitment system, official quality and the problems occurred during recruitment implementation in District Government of Ponorogo. This research uses descriptive study with qualitative approachment. The conclusion retrieved during research time is, the role of Local Government in apparatus resource improvement through structural officer recruitment is not qualified enough with applied rules in Indonesia.  But, District Government of Ponorogo trying to solve this problem with doing apparatus human resources through diklat PIM so with this effort, structural apparatus officer resource can be improved. Keywords : Local Government, Human Resources Management, Structural Position Recruitment. Abstrak Sistem Rekrutmen Pejabat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur. Sehubungan dengan kesiapan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat maka mekanisme dalam sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural perlu dilakukan dengan professional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga membentuk perilaku pejabat yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem rekrutmen pejabat struktural, kualitas pejabat struktural dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui rekrutmen pejabat strukutual di Kabupaten Ponorogo masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian kesempatan penyelenggaraan diklat PIM. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pejabat struktural.   Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rekrutmen Jabatan Struktural.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KPE (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Rizki Ismaulidiah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation Regulation Head BKN number 7 in 2008 About KPE (case study on Regional Staffing Agency Malang). In the regulation aims to improve the quality of service to be provided to civil servants based electronic government where the received more efficiently. Implementation of the KPE was issued by in which then coordinate with each area (each BKD). So did staffing agency with the Malang Region is also implementing the regulation. This research uses qualitative descriptive study types. In the implementation of this programme of KPE also involves several parties include: Bank Jatim, Jamsostek, and Askes Taspen Office. For the future, this program can be expected to increase the efficiency of service of civil servants especially in the region of Malang. But until now, the implementation of the KPE is still limited to the distribution phase of the KPE. So, civil servants have not been able to access existing services by using the KPE. By seeing it becomes the task of BKN to better monitor, evaluate, and conduct more intense coordination patterns with the parties involved. Keywords: implementation of regulation, KPE Abstrak: Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang KPE (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Di dalam peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang nantinya diberikan kepada PNS berbasis electronic government dimana pelayanan yang diterima lebih efisien. Implementasi tentang KPE ini dikeluarkan oleh BKN yang kemudian berkoordinasi dengan tiap-tiap daerah (tiap-tiap BKD). Begitu pula dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang juga mengimplementasikan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam implementasi program KPE ini juga melibatkan beberapa pihak diantaranya: Bank Jatim, Jamsostek, Askes, dan Taspen. Untuk ke depannya diharapkan program ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap PNS khusunya di wilayah Kabupaten Malang. Namun sampai saat ini, implementasi mengenai adanya KPE ini masih sebatas sampai tahap pembagian KPE tersebut. Jadi PNS belum bisa mengakses pelayanan-pelayanan yang ada dengan menggunakan KPE. Dengan melihat hal tersebut menjadi tugas Badan Kepegawaian Negara untuk lebih mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan pola koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak yang terlibat. Kata Kunci: implementasi peraturan, KPE
Sistem Perencanaan Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Transportasi Massal di Provinsi DKI Jakarta (Studi Pada Program Perencanaan MRT Di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Qurota Aini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Mass Rapid Transit (MRT) Design System As Mass Transport At DKI Jakarta Province (Studi At MRT Design Program Dinas Perhubungan Province DKI Jakarta). Transportation especially about mass transport on the city like Jakarta is importance function. Now, transport problem at Jakarta more and more complex. That condition make people chose private vehicles as her transport and make congestion on the main road of jakarta. Pola Transportasi Massal (PTM) policy is the long term solution on transportation system regulation and overcome the congestion. Mass Rapid Transit (MRT) is one of efforts to implement the development of public transport systems at Jakarta. The expectation from this project was MRT can give convenience of the public to use public transport a safe, comfortable and fast. MRT design system was based on governor rule number 103, 2007. Conceptually, the establishment of the MRT system is going according to plan on the basis of theory, only in practice, there are some things that hinder the plan to be implemented. Thing holding that hinder is change of government positions that cause changes in the system of planning, funding, agree and disagree of the public who make design system needs to be studied further. Keywords: MRT design system, transportation, mass transport at DKI Jakarta. Abstrak: Sistem Perencanaan Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Transportasi Massal Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Pada Program Perencanaan MRT Di Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta). Sarana transportasi terutama yang bersifat massal pada suatu kota yang salah satunya adalah Jakarta fungsinya sangat penting. Saat ini masalah transportasi yang ada di Jakarta semakin kompleks. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi yang kemudian menyebabkan kemacetan di ruas-ruas jalan utama di Jakarta. Kebijakan Pola Transportasi Massal (PTM) merupakan solusi jangka panjang dalam penataan sistem transportasi dan mengatasi kemacetan. Upaya pelaksanaan pengembangan sistem transportasi umum massal di Jakarta salah satunya yaitu Mass Rapid Transit (MRT). Harapan dari pembangunan MRT dapat memberikan kenyamanan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman dan cepat. Sistem perancanaan MRT didasari atas Peraturan Gubernur No 103 tahun 2007. Secara konseptual, pembentukan sistem perencanaan MRT sudah berjalan sesuai dengan dasar teori, hanya saja dalam prakteknya, terdapat beberapa hal yang menghambat perencanaan tersebut diantaranya adalah pergantian posisi pemerintahan yang menyebabkan perubahan sistem perencanaan, dana, pro dan kontra dari masyarakat yang membuat sistem perancanaan perlu dikaji lagi. Kata Kunci: sistem perencanaan MRT, sistem transportasi, transportasi massal di DKI Jakarta.
Kemitraan Sinergis Stakeholder dalam Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Rangka Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (Studi Pada Daerah Irigasi Toraut Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara) Firman Setiadi Dilapanga
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 8 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Synergistic partnerships stakeholders meeting planning in optimization in the context of development and participatory irrigation management system. Musrenbang implementation involving all stakeholders is very important and necessary to balance and disseminate information on common strategic issues, resource availability, and alternative collective action that must be built through development cooperation. This activity has the legal basis to be implemented nationally that have strategic value because if goes well will significantly increase community empowerment and improving the chain of national development planning process. In Musrenbangdes implementation, lack of public understanding of the benefits Musrembang and the lack of participation of all groups of people causing Musrenbang dominated only by certain people only. In the village musrenbang Musrenbang not all go well but there are still some villages that lack of stakeholder participation in planning forums that some villagers are less maximize the musrenbang in the village. Keywords: Synergy Partnership Stakeholders, Optimizing Musrenbang, Participatory Irrigation Management SystemAbstrak: Kemitraan sinergis stakeholder dalam optialisasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyebarluaskan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumber daya, serta alternative tindakan kolektif yang harus dibangun melalui kerja sama pembangunan. Kegiatan ini memiliki basis legal untuk dilaksanakan secara nasional sehingga memiliki nilai yang sangat strategis Karena jika berjalan dengan baik akan sangat signifikan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki mata rantai proses perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, lemahnya pemahaman masyarakat akan manfaat Musrembang dan kurangnya partisipasi seluruh kelompok masyarakat menyebabkan Musrenbang hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Pada musrenbang desa tidak semua Musrenbang berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa desa yang stakeholdernya kurang berpartisipasi dalam musrenbang sehingga beberapa desa tersebut kurang memaksimalkan adanya musrenbang di desa tersebut. Kata Kunci: Kemitraan Sinergi Stakeholder, Optimalisasi Musrenbang, Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue