cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 9 (2013)" : 30 Documents clear
Implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak (Studi Implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator KLA) Joane Christian Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Malang Worthy of Children Malang is one of the regencies in Indonesia which holds Awards Malang Worthy children. The importance of education for children as the next generation in Indonesia make to pursuing an education compulsory education for 12 years. The existence of Malang policy Deserve this child giving way of education for children with no throw over the rights of the child in accordance with the regulations of the Minister of State for women's empowerment and child protection RI No. 12 in 2011 and also based on Regulation No 15 Regent in 2012. This policy was able to do by the great Malang as Regency far from the hustle and bustle of modernity. The purpose of this study is to analyze and clarify Policy implementation Worth Malang Child Education Cluster pad in accordance with article 11 Permenneg PP & amp; PA RI No. 12 in 2011 about indicators of the district Deserve children.  Keywords : Kabupaten Layak Anak, Implementation, Kabupaten Malang  Abstrak : Implementasi Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak . Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang menyandang penghargaan Kabupaten Malang Layak Anak. Pentingnya pendidikan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa di Indonesia mewajibkan untuk mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Adanya kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak (KLA) ini memberikan cara pendidikan tersendiri bagi anak tanpa mengenyampingkan hak anak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  RI No 12 Tahun 2011 dan juga berdasarkan pada Peraturan Bupati No 15 Tahun 2012. Kebijakan ini mampu dilakukan oleh Kabupaten Malang sebagai kabupaten besar yang jauh dari hiruk pikuk modernitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengklarifikasi implementasi KLA kluster pendidikan sesuai dengan pasal 11 Permenneg PP & PA RI No.12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten Layak Anak. Hasil penelitian adalah bahwa dengan segala implementasi yang masih diterapkan ini Kabupaten Malang mampu mencapai tolak ukur yang ada dan dengan segala upaya yang dilakukan Kabupaten Malang layak untuk mendapatk penghargaan Kabupaten Malang Layak Anak.   Kata kunci : Kabupaten Layak Anak, Implementasi, Kabupaten Malang
evaluasi program "lamongan green and clean (lgc)"terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat (studi penerapan lgc di desa godog, kecamatan laren, kabupaten lamongan) Toto Yuris Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Programe evaluation “Lamongan green and clean (LGC)” on the increace social life quality (Case study in Godog Village, Distric Laren, Lamongan Regency). The idea of solving environmental issues has been widely introduced in the various programs of the Government policy, but the design and the implementation is still the same with the previous and temporary, with decentralized local governments which is one model of local government authorities to arrange the area, by making a wide range of policies. This research uses descriptive research with qualitative approach, focusing on how the implementation of the program “Lamongan Green and Clean (LGC)” in Godog village, Laren subdistrict, Lamongan, as well as to know the impact and supporting factors as well as a barrier to the implementation of the program “Lamongan Green and Clean (LGC)”, to improve the quality of community life in terms of the environment management, which is determined from the synergy of human resources management and doing the rules or programs that have been set. Need for an optimaly impact that would result from the program not only provides a LGC results are temporary, but continues and grows. Also not only in the sphere Godog village, Laren subdistrict, Lamongan but also expected be a model to other areas, both within and outside the area of Lamongan. Keywords: evaluation programe, lamongan green and clean (lgc)   Abstrak: Evaluasi program “Lamongan green and clean (LGC)” terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat (Studi Penerapan LGC di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan). Ide mengatasi permasalahan lingkungan hidup telah banyak diperkenalkan dalam berbagai macam kebijakan program dari pemerintah, Namun dari desain dan implementasinya masih sama dengan sebelumnya dan bersifat sementara, dengan desentralisasi Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu model kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, dengan membuat berbagai macam kebijakan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada bagaimana pelaksanaan program “Lamongan Green and Clean (LGC)” di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, serta untuk mengetahui dampak dan faktor pendukung serta penghambat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program “Lamongan Green and Clean (LGC)”, untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungaan, yang ditentukan dari sinergitas pihak-pihak yang terlibat dalam memanajemen sumber daya manusia dan melaksanakan peraturan atau program yang telah ditetapkan, Perlunya dampak yang lebih optimal agar nantinya hasil dari program LGC tidak hanya memberikan sebuah hasil yang bersifat sementara, tetapi secara berkelanjutan dan berkembang, serta tidak hanya dalam lingkup Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan saja tetapi juga diharapkan menjadi contoh terhadap wilayah-wilayah lain, baik dalam maupun luar daerah Kabupaten Lamongan. Kata kunci: evaluasi program, Lamongan Green and Clean (LGC)
the implementation of e-government to improve public service (the development website ub.ac.id in brawijaya university) Kurnias Intanomaya Sendy
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2001,Brawijaya university using E-Government through website ub.ac.id and PPTI as the founder and the developers of this website. The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation of E-Government to Improve Public Service through the development website ub.ac.id and find out supporting and inhibiting factors. This study use descriptive methods and qualitative approach. The results of this study is the implementation of website ub.ac.id has been running based on the level of public services consisting of : information, interaction, transaction and integration but the integration is not perfect yet and there are a few samples of the websites that do not meet all three points. There inhibiting factors are less sharpness, coordination, socialization, awareness and no rule/sanctions. The suggestion given are doing sustainably socialization, there should be strict rules,  and the students should give critique or suggestions.   Keywords: Electronic government, Implementation policy
Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administratif Di Kabupaten Lamongan Yustisia Pradhana Arie Sandya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance of Population and Civil Registration In Administrative Services In Lamongan. In carrying out the functions of both the government and the bureaucratic organization must be professional, responsive, aspiring to the various demands of the community served. Both the poor performance of the organization would be influenced by the factors that support or hinder the performance of an organization such as the internal factors or human resource officers who are in the Department of Population and Civil Registration them. Organizational performance is associated with the inputs, outputs, and outcomes that have been generated by a so organisasai Department of Population and Civil Registration priority outputs and outcomes are always effective and can give feedback to be used as input in the evaluation and improvement of the district's authority in the field menyelenggaraan Implement Services In the administrative Lamongan. Research Objectives To describe and analyze the performance of the organization's Office of Population and Civil Registration in administrative services in Lamongan. To describe and analyze the factors supporting and inhibiting factors the performance of the Department of Population and Civil Registration in administrative services. Types of research used in this research is descriptive research using a qualitative approach. it can be concluded that the Main Task and function of Population and Civil Registration Lamongan is held governmental affairs and public service population and civil registration. In carrying out servicing legal documents and Acts of civil records, carried out with the program SIAK ofline. Performance of the Office of Population and Civil Registration Lamongan in performing administrative services has lead to the realization of effective service, efficiently and economically. Keywords: Performance, Department of Population and Civil Registration, Administrative Services.   Abstrak: Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administratif di Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus professional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Baik buruknya kinerja organisasi tentu dapat dipengaruhi oleh adanya faktor yang mendukung atau menghambat kinerja organisasi antara lain faktor intern yaitu aparat atau sumber daya manusia yang berada di dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut. Kinerja organisasi sangat berhubungan dengan input, output, dan outcomes yang telah dihasilkan oleh suatu organisasai sehingga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selalu mengutamakan output dan outcomes yang berdaya guna dan dapat memberi timbal balik untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan input dalam menyelenggaraan kewenangan kabupaten dibidang  melaksanakan pelayanan administratif di Kabupaten Lamongan. Tujuan Penelitian Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administratif di Kabupaten Lamongan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administratif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dapat disimpulkan bahwa Tugas Pokok serta fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan dan Akta- akta catatan sipil, dilaksanakan dengan program SIAK ofline. Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan administratif ini telah mengarah pada terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis. Kata Kunci : Kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan administratif.
Integrasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang) Ahmad Miftakhul Khoiri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. Integration Corporate Social Responsibility (CSR) Program with the Regional Development Program (Case study in Malang Regency). Governance implementation in Indonesia has brought a shift in the government's role as a builder and provider of services to the agency driving the creation of an environment that is able to facilitate public and private sector to actively participate in the construction and service efforts. One form of private sector in the development process through CSR programs and services of the company. During the distribution of CSR from various companies in Malang still seem sporadic and not entirely appropriate. Therefore Malang regency government seeks to integrate CSR program with regional development programs. This study used a qualitative approach. The results of this study concluded that the process of integration of the Corporate Social Responsibility (CSR) to the regional development program conducted through the planting of institutional and organizational values. Follow-up of the integration is to this day still do not get a significant result. Keyword: integration, governance, corporate social responsibilty (CSR)Abstrak : Integrasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang). Pelaksanaan governance di Indonesia telah membawa pergeseran peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya pembangunan dan pelayanan. Salah satu bentuk peran swasta dalam proses pembangunan dan pelayanan melalui program CSR dari perusahaan. Selama ini penyaluran CSR dari berbagai perusahaan di Kabupaten Malang masih terkesan sporadis dan belum seluruhnya tepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk melakukan integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses integrasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan program pembangunan daerah dilakukan melalui penanaman nilai kelembagaan dan keorganisasian. Tindak lanjut dari adanya integrasi tersebut sampai saat ini masih belum mendapatkan hasil yang cukup signifikan.Kata kunci: integrasi, governance, corporate social responsibilty (CSR)
Pelaksanaan Program Bina Desa Di Desa Argosari Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal Jonathan Crist Sumardhy
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Programs Bina Desa in Argosari Village For Disadvantaged Rural Development Efforts. Local government is required to provide for equitable development, during the implementation of development has a bad image in the eyes of society. Malang Regency Government to implement equitable development through Bina Desa program is expected to provide to the community development evenly. The purpose of the Rural Development is to provide for the equitable development and to meet the development needs of the community. This study aims to describe the implementation of the program in the village of Desa Bina Argosari as lagging rural development efforts and determine implementation support activities through the implementation of development programs in the village of Desa Bina Argosari. This research uses descriptive study with a qualitative approach. According to the research, implementation of the program on SKPD development programs, public service activities and counseling on SKPD, public aspirations and opinion Argosari Village residents to Malang Regency Government in the implementation of development.   Keywords: rural development, program Abstrak: Pelaksanaan Program Bina Desa di Desa Argosari Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal. Pemerintah daerah wajib menyediakan untuk pemerataan pembangunan, selama pelaksanaan pembangunan memiliki citra yang buruk di mata masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang untuk menerapkan pemerataan pembangunan melalui program Bina Desa diharapkan dapat memberikan pembangunan dengan merata kepada masyarakat. Tujuan dari Bina Desa adalah untuk memberikan pembangunan yang merata bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program di desa Desa Argosari Bina sebagai upaya pembangunan desa tertinggal dan mengetahui kegiatan penunjang pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan program Bina Desa di Desa Argosari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian, pelaksanaan program tentang program pembangunan SKPD, kegiatan pelayanan publik dan konseling pada SKPD, aspirasi masyarakat dan pendapat warga Desa Argosari kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pembangunan. Kata kunci: pembangunan desa, program
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada KPP Pratama Malang Utara) Hilga Ryannita Briliana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: IMPLEMENTATION PROCESS OF NATIONAL TAX CENSUS IN EFFORT TO INCREASE THE OBEDIENCE OF  TAX-PAYERS (Case Study Of KPP Pratama Malang Utara). The national tax cencus in increasing the obedience of tax-payers is an effort to find out whether or not the activities of national tax cencus will affect to the increasing obedience of the tax-payers. Besides, the researcher wanted to know KPP Pratama malang Utara in 2011, tax revenue did not meet the target which has been set earlier. In other words, the obedience level of the tax-payers in doing their duty to pay the text is considered poor. Thus, this study focused on: implementation process of national tax cencus (Sensus Pajak Nasional 2011) in effort to increase the obedience of tax-payers in the area KPP Pratama Malang Utara, the obedience of tax-payers in area KPP Pratama Malang Utara, problems in the implementation of national tax cencus (Sensus Pajak Nasional).This study used qualitative method with descriptive approach. This study has found that all the steps in national tax cencus in KPP Pratama malang utara which includes preparation, implementation, monitoring and evaluation, and follow-up has been completed. However, there are still some tax-payers who did not submit their SPT to KPP Pratama Malang Utara. Furthermore, during the implementation of national tax cencus, it appeared that there were some tax-payers who do not included I the cencus criteria, some related parties who hampered the process of cencus, and some citizens who passively opposed the process of cencus. Keywords: National Tax Census, Obedience of Tax-payers, tax Abstrak: PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara) Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Latar belakang dari diangkatnya penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2011 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan Sensus Pajak nasional pada KPP Pratama Malang Utara, untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya Sensus pajak nasional, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum tercapai secara maksimal. Pada kepatuhan Wajib Pajak dengan dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional semakin meningkat. Namun peningkatan jumlah Wajib Pajak diikuti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya ke KPP Pratama Malang Utara. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terdapat masalah dalam pelaksaan sensus, ditemukan masyarakat yang tidak termasuk dalam kriteria sensus, adanya pihak-pihak terkait yang menghambat jalannya pelaksanaan sensus. Selain itu ada sebagian dari masyarakat yang melakukan perlawanan secara pasif.   Kata kunci: sensus pajak nasional, kepatuhan wajib pajak, pajak
Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-KTP dan Implikasinya (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar) Anja Yuanda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Population Administration Reform in e-ID Cards Program Implementation and Implications (A Study in the Department of Population and Civil Registration Blitar)E - KTP is a new service program administration population. Implementation of E- KTP program is expected to bring about change for the better. The focus of this study is the implications of during e- KTP program. This study uses a qualitative approach. Based on the research, the E- KTP program brings a number of implications for the government, community and other interested Instutions. But in order to benefit from this program more widely felt, it needs some expansion. so the E- KTP function can work optimally. Decentralization make Blitar City government granted authority to collaborate with third parties to enforce policy E- KTP . Based on the results of research in the field show that so far in the implementation of e- ID card is still limited suitable Blitar City ordered by the central government. Yet there is an expansion in its implementation. As a result, the benefits of e- KTP yet to be felt directly by the general public. Advice from the researchers , that the local government of Blitar City more innovative and creative in developing E - KTP system without having to wait for instructions from the central government. Keywords: Administrative Reform, Implications of E-KTP, E-Government Implementation   Abstrak: Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-Ktp Dan Implikasinya (Suatu Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar). E-KTP merupakan program baru dibidang administrasi kependudukan. Pelaksanaan dari program E-KTP diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Fokus penelitian ini adalah implikasi kedepan dari adanya program E-KTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, program E-KTP membawa sejumlah implikasi bagi Dinas Kependudukan, masyarakat dan Instansi lain yang berkepentingan. Namun agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas, maka harus dilakukan pengembangan-pengembangan agar E-KTP berfungsi secara maksimal. Asas desentralisasi membuat Pemerintah Kota Blitar diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menerapkan kebijakan E-KTP. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkkan bahwa sejauh ini pelaksanaan E-KTP di Kota Blitar masih terbatas sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Belum terdapat pengembangan di dalam pelaksanaannya. Sehingga, manfaat dari E-KTP belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum. Saran dari peneliti, yaitu seharusnya pemerintah Kota Blitar lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan sistem E-KTP tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat.   Kata kunci: Reformasi Administrasi Kependudukan, Implikasi E-KTP, Penerapan E-Government
Penerapan Teknoligi Informasi Berbasis WEB (Electronic Gpvernment) Dalam Rangka Memberikan Layanan Informasi Punlik Khalid Idris
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Web-based Information Technology (electronic Government) in Conveying Public Information Service. This study was based on the emergence of less satisfying and less effective manual service. To achieve effective service, we should impose an electronic government. Focus of this study would be implementation of electronic government in the city of Malang, supporting and hindering factors in implementation of electronic government, also efforts of kominfo agency in improving information service quality. Study result showed that implementation of electronic government in the city of Malang is quite effective, this can be seen from lots of visitor/people who visit official site of Malang, and existence in interaction between people (user) with official apparatus shown in complaint column. Suggestion from this study would be that official site of Malang should be made more interesting in order to attract more people to visit the official site of Malang. Keywords: information technology, electronic government, public service Abstrak: Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Web (electronic Government) Dalam Rangka Memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini didasarkan pada munculnya pelayanan manual yang kurang memuaskan dan kiurang efektif. Untuk mencapai hal yang efektif maka perlu diadakannya electronic government. Fokus penelitian ini adalah penerapan electronic government pada kota Malang, Faktor pendukung dan penghambat penerapan electronic government, serta upaya dinas kominfo dalam meningkatkan kualitas layanan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan electronic government di kota Malang sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung / masyarakat yang mengunjungi situs resmi pemerintah kota Malang, serta adanya interaksi antara masyarakat (user) dengan aparatur pemerintah yang tertuang dalam kolom pengaduan. Saran penelitian ini adalah hendaknya situs resmi pemerintah kota Malang dibuat lebih menarik agar membuat masyarakat merasa lebih tertarik untuk membuka situs resmi pemerintah kota Malang.   Kata kunci: teknologi informasi, electronic government, pelayanan publik
Mewujudkan Good Governance Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di BPPT Kabupaten Sidoarjo Ahmad Indra Budiman
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 9 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Achieve Good Governance Through Implementation of Quality Management System ISO 9001:2008. The processes of state power in the conduct of good governance of service provision has not been fully achieved in Indonesia. Efforts to improve the quality of government services continues, one of them by implementing the Quality Management System ISO 9001:2008. Methods This study used descriptive qualitative approach to the study sites in the Integrated Licensing Service Agency Sidoarjo. The results show the application of ISO 9001:2008 since 2008 until now which puts private parties involved in building a system of licensing system has resulted in improved quality permit. Besides the aspect of good governance has been reached in which the three stakeholders, namely private, public and government to work together in building a good service. The eight principles of ISO also be reflected in the relevance of the nine principles of good governance that will be achieved as a goal in holding the public.   Keywords: Good Governance, ISO 9001:2008 Quality Management System, BPPT   Resume: Mewujudkan Good Governance Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melakukan penyediaan pelayanan secara good governance belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan penerapan ISO 9001:2008 sejak tahun 2008 hingga sekarang yang menempatkan pihak swasta ikut dalam membangun suatu tata sistem perijinan telah menghasilkan peningkatan kualitas perijinan. Disamping itu aspek good governance telah tercapai yang mana adanya ketiga stakeholder yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam membangun suatu pelayanan yang baik. Kedelapan prinsip ISO juga secara relevasi tercermin dalam sembilan prinsip good governance yang nantinya akan tercapai sebagai tujuan dalam penyelengaraan publik. Kata kunci: Good Governance, Manajemen Mutu ISO 9001:2008, BPPT

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue