cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 11 (2014)" : 30 Documents clear
PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TERHADAP AKTIVITAS USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ( Studi Kasus Pasar Merjosari Kota Malang ) Reginal Adiyatman Kanasta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Influence of Implementation Local Regulations Malang City Towards Activity of Industry and Trading (Case Study of Merjosari Market at Malang City). The implementation of Malang’s regulation in 2010 number 8. It feels the implementation in the field didn’t work as expected .A lot of modern shops is near to the traditional markets , based on the description, the existence of modern markets to be a dilemma because in the positive’s side that make increase of impact’s income on the national economy but on the other side has the potential to decrease in income and number of traders in the traditional markets . it needs studies of total number and the distance between minimarkets,traditional markets / business micros in the malang city with respect to the implementation of regulation in 2010 number 8 Malang. This research is use explanatory research. explanatory research is aim to explain the relationship between variable and another variable . So it can figure out How the influence of implementation of local regulations Malang city towards activity of industry and trading. And also the obstacles that happen in the field. Keywords: influence, implementation, policy, industry, trading Abstrak: Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Terhadap Aktivitas Usaha Industri dan Perdagangan (Studi Kasus Pasar Merjosari Kota Malang). Implementasi Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 di lapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional, Berdasar uraian tersebut, terlihat bahwa keberadaan pasar modern menjadi dilema karena disatu sisi berdampak positif terhadap perekonomian nasional tetapi disisi lain berpotensi sebagai penyebab dari penurunan pendapatan dan jumlah pedagang di pasar tradisional. Untuk itu maka perlu dilakukan kajian tentang jumlah dan jarak antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro di Kota Malang sehubungan dengan implementasi Perda Kota Malang No.8 thn 2010. Penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian penjelasan bertujuan untuk menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh implementasi Peraturan Daerah kota Malang terhadap penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional dan juga hambatan yang terjadi pada lapangan. Kata kunci: pengaruh, implementasi, kebijakan, industi, perdagangan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Pengolahan Limbah Industri Kecil (Studi pada Limbah Industri Kecil Tepung Tapioka di Desa Petok Kabupaten Kediri) Muhammad Afif Fakhrirriza
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Kediri District Government in Treatment Small-Industrial Disposal (Study on Disposal of Small Tapioca Flour Industrial in Desa Petok Kabupaten Kediri). Some regulation have been by Kediri District Government in overcoming the impact industrial contamination of waste, among others is Local Regulation District of Kediri Number 7 Year 2008, Local Regulation District of Kediri Number 37 Year 2008, and Regulation Of Regent of Kediri Number 63 Year 2008. In implementing such programs would need a budget, executing actor, the target groups, as well as performance indicators. As for various attempts have been done by Kediri District Environmental Office addressed to small tapioca flour industrial in the Petok Village which includes disposal water treatment with IPAL technology, pemlengsengan Brantas River, the utilization of cassava / pulp for fattening cattle and manufacture of tapioca dryers. However, in reality a variety of pollution is often found in the surrounding community and environment small tapioca flour industry in the Petok village until now. Keywords : policy implementation, industrial disposal, Kabupaten Kediri   Ringkasan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Pengolahan Limbah Industri Kecil (Studi Pada Limbah Industri Kecil Tepung Tapioka Di Desa Petok Kabupaten Kediri). Beberapa produk hukum telah dimiliki Kabupaten Kediri dalam mengatasi dampak pencemaran limbah industri, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2008. Dalam mengimplementasikan program-program tersebut tentunya butuh anggaran, aktor pelaksana, target groups, serta indikator kinerja. Adapun upaya yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri terhadap industri kecil tepung tapioka di Desa Petok meliputi pengolahan limbah cair dengan teknologi IPAL, pemlengsengan Sungai Brantas, pemanfaatan onggok / ampas untuk penggemukan sapi, dan pembuatan alat pengering tapioka. Namun demikian, realitanya berbagai pencemaran masih sering ditemukan di masyarakat dan lingkungan sekitar industri kecil tepung tapioka di Desa Petok hingga kini.   Kata kunci: implementasi kebijakan, pencemaran limbah industri, Kabupaten Kediri
Kapasitas Kelembagaan Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata (Studi di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Arsyad Azizi Iriansyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Village Institutional Capacity in Developing tourism Village (Study in Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. It is affirmed in the law No. 6 of 2014 about village has powerful authority to control and manage their own people concern based on the people, customs and cultural value. An impact in term of its flexibility that later will make it having high potential to increase the village capacity, accelerate village economic development and equality of the human resource. So, village institutional  must making efficient organization to solve institutional capacity problem in local scope like developing tourism village. The results showed that the village institutional (village government, village of institutional consultative and institutional social empowerment) has not been going well.it is seen from several aspects from leadership strategy, program planning, management and implementation, resource allocation and relation with external sides. The supporting factors in developing the tourism village is mutual commitment, natural resources and society participation. While the obstacle factors consist of human resources, inter-institutional coordination and partnership. Keywords: institutional capacity, village institution, tourism village   Abstrak: Kapasitas Kelembagaan dalam Mengembangkan Desa Wisata (Studi di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang kewenangan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hal asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat. Ini berdampak pada keleluasaan desa untuk memandirikan desa menjadi lokasi yang berpotensi sehingga mampu meningkatkan pendapatan desa, mempercepat pembangunan ekonomi desa dan pemerataan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan desa harus mampu menciptakan organisasi yang tepat guna untuk memecahkan masalah pada tingkat lokal dalam hal kelembagaan pengembangan desa wisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas kelembagaan desa (pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat) belum berjalan baik. Ini bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu strategi kepemimpinan, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaan, alokasi sumber daya dan hubungan dengan pihak luar. Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata yaitu komitmen bersama, potensi alam desa dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga dan kemitraan.   Kata kunci: kapasitas kelembagaan, lembaga desa, desa wisata
Pengembangan Kapasitas Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang) Pamula Dilla Juvita Rosari Putri Negriani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Capacity For Improving Quality of Public Services (Study Case on Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ) . This study aims to determine , describe and analyze the capacity development conducted by the Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang , this study formulates the problem of how to increase the quality of public services that exist in the Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang . In this study , the method used by the researchers is descriptive research method with qualitative approach . The results showed that the development of capacity in the Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang has been implemented with good views of aspects of human resources , strengthening organizational and institutional reforms . Improving the quality of public services in the Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang also performed well this can be seen from the administrative services and licensing information system services . Keywords: capacity building, quality of public servicesAbstrak: Pengembangan Kapasitas Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Malang, penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Malang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari aspek sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang juga dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pelayanan administrasi dan pelayanan sistem informasi perizinan.   Kata kunci: pengembangan kapasitas, kualitas pelayanan publik
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Pengukur Kinerja Pada APBD Dalam Melaksanakan Pemerintahan Tahun Anggaran 2009-2013 (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung) Wayan Weny Eky Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of Regional Financial Capability For Measuring Performance of Undertaking of Government on the Budget for Fiscal Year 2009-2013 (Study in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung) In this study, researchers will describe and explain in depth about the role of regional finance ability as a working standard on APBD to execute government for budgeting period 2009 – 2013 the success of a government decentralization can be seen from the various measures of performance has been achieved. This performance-based budget management provide a more specifically related to the ability of an area to always explore the potential of the area in order to increase budget revenues, which will impact on the ability of the governance and financing of local development activities. As a consequence of extensive autonomy, local governments have an obligation to raise the service and welfare of society as a democratic, just, equitable and sustainable. This obligation can be fulfilled if the government is able to manage the potential of the region, namely the potential of natural resources, human resources, and potential financial resources optimally. This study bases its analysis on the role of regional Finance ability  as a working standard on APBD  to execute government. Keywords: financial ability, regional finance working, goverment Abstrak: Analisis Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Pengukur Kinerja pada APBD dalam Melaksanakan Pemerintahan Tahun Anggaran 2009-2013 (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  Tulungagung) Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan dan memaparkan secara mendalam  mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Pengukur Kinerja Pada APBD Dalam Melaksanakan Pemerintahan Tahun Anggaran 2009-2013 dengan keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi dari otonomi yang luas, pemda mempunyai kewajiban untuk meningkatka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemda mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kemampuan keuangan daerah sebagai pengukur kinerja pada APBD dalam melaksanakan pemerintahan.   Kata kunci: kemampuan keuangan, kinerja keuangan daerah, pemerintahan
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Layanan Paketpos (Studi pada Kantor Pos Malang 65100) Yoga Murlianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Principles Implementation of Good Corporate Governance in the Parcell Post Services (Study in the Post Office 65100 Malang). The post office should be able to compete by delivering a quality service to customers. These things need to be done to get the trust of customers.  One of the efforts to improve the company’s performance is by means of applying  the principle of good corporate governance (transparency, accountability, respobility, fairness). The results of the research show that the management of the postal package serveices seen in terms of the process according to the principles of Good Corporate Governance.  In terms of the result can be known that the services provided are good enough, it can be seen from the consumer’s opinion and the sales chart of parcel post service in 2012-2014 that experience increased. However, there are still constraints experienced in the form of human resources was lacking dicipline and facilities and infrastructure. Keywords: good corporate governance, public service.   Abstrak: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Layanan Paketpos (Studi pada Kantor Pos Malang 65100). Kantor Pos harus mampu bersaing dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk  mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Hasil dari penilitian menunjukan bahwa pada pengelolaan layanan paketpos dilihat dari segi proses sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (transparansi, akuntabilitas, responbilitas, kewajaran). Sedangkan dari segi hasil dapat diketahui bahwa layanan yang diberikan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pendapat konsumen dan grafik penjualan tahun 2012-2014 yang mengalami peningkatan. Namun masih terdapat kendala yang dialami berupa SDM yang kurang disiplin dan sarana dan prasarana.   Kata kunci: good corporate governance, pelayanan publik.
Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Dan Dampak Sosial Ekonomi Pada Masyarakat (Studi pada Pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo) Elvauza Nazrul Pradibtya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Strategy of Regional Tourism And Socio-Economic  Impact on The Community (Studies on Telaga Ngebel  Kabupaten Ponorogo Tourism). Indonesia is a country rich in tribes and customs, butdespite its tourism sector very abundant potential but still a lot of tourism in areas that are still not getting special attention from the Government. This research a descriptive qualitative approach to research by using SWOT analysis. This research was conducted at Telaga Ngebel Ponorogo. The result showed that the tourism development strategy which is done among others to improve tourism facilities and infrastructure, the development of tourism destination and tourist attraction Telaga Ngebel. Development of the tourism give a postive and negative impact on the socio-economic communities. Positive impact on the development of tourism is community get jobs astrade and gain broader insight when interacting with a variety of travelers who bring a variety of habits. Negative effect of tourism development is the tourist area, population density due to the increase of the population annualy because of the Telaga Ngebel is a strategic area and it is not possible in case of conflicts between the settlers and the natives. Keywords: strategy, development tourism, social economy Abstrak: Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah dan Dampak Sosial Ekonomi pada Masyarakat (Studi pada Pariwisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo). Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan adat, akan tetapi meskipun potensi sektor pariwisatanya sangat berlimpah namun masih banyak pariwisata di daerah yang masih belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan di Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata diantaranya meningkatan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan obyek dan daya tarik wisata Telaga Ngebel. Pengembangan pariwista tersebut memberikan dampak positif dan negatifterhadap sosial ekonomi masyarakat. Dampak positif pengembangan pariwisata adalah masayarakat mendapatkan lapangan pekerjaan seperti berdagang dan mendapatkan wawasan yang lebih luas ketika berinteraksi dengan beragam wisatawan yang membawa berbagai kebiasaan . Dampak negatif dari pengembangan pariwisata adalah adanya kepadatan penduduk di kawasan wisata akibat bertambahnya penduduk setiap tahunnya karena kawasan Telaga Ngebel merupakan kawasan yang strategis dan tidak dimungkinkan terjadi konflik antara pendatang dan penduduk asli. Kata Kunci : strategi, pengembangan pariwisata, sosial ekonomi   
Implementasi Program Keluarga Sejahtera Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang) Silvia Nur Fadlilah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Family Welfare Program pursuant to Peraturan Presiden No. 62 Year 2010 (Studies in Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang). The role of parents is very important for the development of children, especially when the child adolescent because adolescence is a time of self. The role of parents is not only to educate but provides the best example for their children. Good deeds to be done by teenagers usually referred to juvenile delinquency. Juvenile delinquency among drugs and free sex. Free sex cause diseases PMS/IMS even HIV. The development of HIV/AIDS in Jombang continued to increase. In this case the government also intervene in addressing the problems experienced by teenagers, one of whom BKKBN with Program Keluarga Sejahtera. Implementation of Program Keluarga Sejahtera is one done in District Wonosalam Jombang. Implementation of the Program Keluarga Sejahtera has been stipulated in Presidential Decree No. 62 of 2010 on the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).   Keywords: Program Keluarga Sejahtera, policy implementation Abstrak: Implementasi Program Keluarga Sejahtera Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang). Peran orang tua sangat penting bagi perkembangan anak, terutama ketika anak menginjak masa remaja karena masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Peran orang tua bukan hanya mendidik tapi memberikan contoh yang terbaik untuk anaknya. Perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan oleh remaja biasanya disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja diantaranya narkoba dan melakukan seks bebas. Seks bebas menimbulkan penyakit PMS/IMS bahkan sampai HIV. Perkembangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jombang terus menunjukkan peningkatan. Dalam hal ini pemerintah juga ikut turun tangan dalam menangani permasalah yang dialami remaja, salah satunya BKKBN dengan Program Keluarga Sejahtera. Implementasi Program Keluarga Sejahtera salah satunya dilakukan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Implementasi Program Keluarga Sejahtera telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).   Kata kunci: Program Keluarga Sejahtera, implementasi kebijakan
Pengembangan Kawasan Agropolitan untuk Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi pada Kawasan Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Angga Putra Utama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Agropolitan Region Development for The Empowerment of Local Community (Study at The Region of Small and Medium Enterprises in Bumiaji Subdistrict, Batu City) Bumiaji Subdistrict of Batu City is a quite possible and strategic to be developed as agropolitan region because this Subdistrict contains various agricultural products, including fruits and vegetables, which mark the distinctive feature of Batu City. Farmland in Bumiaji Subdistrict is still preserved. Community economic is therefore improved by developing small and medium enterprises based on agriculture. This research use descriptive a qualitative approach to collect the data needed from BAPPEDA and DISKOPERINDAG, The community around the area and interviewing as many as 2 agropolitan UKM group representing 32 people and 2 people from the office of its members. This research result indicates Batu City made a group of work agropolitan (POKJA ) through BAPPEDA to do the work plan agropolitan area development. While DISKOPERINDAG Batu City very play an active role in providing training to the farmers in the area of agropolitan to develop agricultural products. Keywords: Empowerment, Region Development, Government Role Abstrak: Pengembangan kawasan Agropolitan untuk Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi pada Kawasan Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Kota Batu di Kecamatan Bumiaji merupakan salah satu kawasan strategis yang sangat tepat untuk pengembangan kawasan agropolitan, karena terdapat beberapa hasil pertanian yang menjadi ciri khas dari Kota batu seperti buah dan sayuran. Maka perlu pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan program pengembangan kawasan agropolitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari BAPPEDA dan DISKOPERINDAG, serta mewawancarai masyarakat di sekitar kawasan agropolitan sebanyak 2 kelompok UKM yang mewakili 32 orang anggotanya dan dari dinas 2 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan Kota Batu membuat kelompok kerja agropolitan (POKJA) melalui BAPPEDA untuk melakukan rencana kerja pengembangan kawasan agropolitan. sedangkan DISKOPERINDAG Kota Batu sangat berperan aktif dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat petani di kawasan agropolitan untuk mengembangkan produk hasil pertanian. Kata kunci: Pemberdayaan, Pengembangan Kawasan, Peran Pemerintah  
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Kota Probolinggo (Studi pada UPT Rusun Kota Probolinggo) Serly Fitri Putri Nurul Wahyu
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Management of Rented Simple Public Mansion (Rusunawa) in Kota Probolinggo  (Study at UPT Rusun Kota Probolinggo). The purpose of this writing is to know, describe and analyze Rusunawa management conducted by UPT Rusun Kota Probolinggo, as well as to know, describe and analyze the factors supporting and restricting The Management of Rented Simple Public Mansion conducted by UPT Rusun Kota Probolinggo. This research’s use descriptive qualitative approach. The result of the research shows that The Management of Rented Simple Public Mansion conducted by UPT Rusun Kota Probolinggo is done through the four functions of management: planning, organizing, implementing and monitoring with based of Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rusunawa di Kota Probolinggo. The suggestion of Management of Rented Simple Public Mansion in Kota Probolinggo is should give sanctions fines to residents who violate the code of conduct, as well as checked periodically by involving the Chairman of RT so that residents can maintain sustainability Rusunawas facilities. In addition the Manager need to reorganize the Division of housing based on age that does not comply with judgments and immediately inaugurated the SOP as standard in monitoring.   Keywords: management, Rusunawas, and the occupancy of Rusunawas Abstrak: Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Probolinggo (Studi pada UPT Rusun Kota Probolinggo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Rusunawa yang dilakukan oleh UPT Rusun Kota Probolinggo serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Rusunawa yang dilakukan oleh UPT Rusun Kota Probolinggo.Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Rusunawa yang dilakukan UPT Rusun Kota Probolinggo dilakukan melalui empat fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang pengelolaan Rusunawa Kota Probolinggo.Saran atas pelaksanaan pengelolaan Rusunawa di Kota Probolinggo adalah hendaknya memberikan sanksi berupa denda kepada penghuni yang melanggar tata tertib, serta melakukan pengecekan secara berkala dengan melibatkan Ketua RT agar penghuni dapat menjaga kelestarian fasilitas Rusunawa. Selain itu pihak pengelola perlu mengatur ulang pembagian hunian berdasarkan usia yang tidak sesuai dengan ketentuannya serta segera meresmikan SOP sebagai standar dalam pengawasan.   Kata kunci: manajemen, Rusunawa, dan kepenghunian Rusunawa

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue