cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2014)" : 28 Documents clear
Pelaksanaan Program Larasita Dalam Penertiban Administrasi Pertanahan Ahmad Rizki Dewanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of LARASITA Program In The Restructuring Of Land Administration. (Study at National Land Agency of Malang District) Many lands are uncertified in the region of Malang District. Great distance to afford BPN Office of Malang District makes the community to hesitate themselves from administering their land. The objective of research is to describe the implementation of LARASITA program in the restructuring of land administration at BPN in delivering the service to the community and to analyze the supporting and constraining factors. Research type is descriptive with qualitative approach. The description of the implementation of LARASITA Program in this research is focused on the matters related to land certification service which include: the regulation, the authority and responsibility of the implementing organization, the procedure of certificate making service, the document of administration, and the factors supporting and constraining the implementation of program. Result of research indicates that LARASITA Program is a progressive step by BPN of Malang District to facilitate the administration of land certificate for the community in the remote area. Keywords: land, implementation and program Abstrak: Pelaksanaan Program LARASITA Dalam Penertiban Administrasi Pertanahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang). Banyaknya tanah-tanah yang belum tersertifikat di wilayah Kabupaten Malang dan jauhnya kantor BPN Kabupaten Malang membuat banyak masyarakat enggan untuk mengurus administrasi tanah mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan program LARASITA dalam penertiban administrasi pertanahan di BPN dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Gambaran Pelaksanaan program LARASITA dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan sertifikasi tanah meliputi: peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan sertifikat, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program LARASITA merupakan suatu langkah maju BPN Kabupaten Malang dalam dalam mempermudah pengurusan sertifakat bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil Kata kunci: pertanahan, implementasi, dan program
Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu) Aisyah Nurul Fitriana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development of Creative Industries at Batu City (Study of Creative Industries in Handicraft Sector at Batu City). Development of Creative Industries in Batu City is requiring more innovative and high creativity from human resource. The innovation and creativity that arise in the community are what makes the creative industries sector has an important role in the economic development of a region. The findings in the field of creative industries sector suggest that the craft able to improve the welfare of Batu society. Creativity of the industry actors can improve product results which more innovation. Creativity of industry actors can be enhanced by training, coaching, and also monitoring that is conducted by Dinas Koperindag. Factors that also support a role of Department of Cooperatives , UKM , Industry and Trade (Diskoperindag) Batu, the quality of human resources industry it self, and also from potency that available in Batu City. Then, the obstacle such as lack of access to capital, lack of raw materials and low-quality marketing infrastructure. The development of Creative Industries in Batu expected to be in accordance with RENSTRA and be able to provide and improve training and education that benefit the industry in developing its industrial businesses. Keyword: Creative Industries, Handicrafts Sector, Batu City Abstrak: Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu). Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia yang inovatif dan mempunyai kreativitas tinggi. Adanya inovasi dan kreativitas yang timbul pada masyarakat, membuat sektor industri kreatif mempunyai peran penting dalam pengembangan perekonomian suatu daerah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan industri kreatif sektor kerajinan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Kreatifitas pelaku industri mampu meningkatkan hasil produk yang lebih berinovasi. Kreatifitas pelaku industri dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pembekalan/pembinaan, serta monitoring yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kota Batu. Faktor pendukung dari pengembangan industri kreatif ini meliputi peran Dinas Koperindag Kota Batu, kualitas Sumber Daya Manusia, dan potensi Kota Batu. Terdapat beberapa faktor penghambat juga seperti kurangnya akses permodalan, terbatasnya bahan baku berkualitas dan rendahnya sarana prasarana pemasaran. Pengembangan Industri Kreatif diharapkan dapat sesuai dengan RENSTRA dari Dinas Koperindag serta mampu memberikan dan meningkatkan pelatihan serta penyuluhan yang bermanfaat bagi pelaku industri dalam mengembangkan usaha industrinya.   Kata kunci: Industri kreatif, Sektor kerajinan, Kota Batu
Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi "Kampung Inggris" Kabupaten Kediri) Murdiana Asih Heningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Role of enment and Community Development Efforts in Nonformal Education (Case Study: The existence of "Kampung Inggris" district of Kediri). Nonformal education as part of the educational system have the same duties with other education namely, providing the best service to the community. The procurement of nonformal education activities tend to be more organised by community supported by the Government. This research highlights the role of Government and the community in an effort the development of nonformal education in the Kampung Inggris, Kediri District. Kampung Inggris is a region consisting of 131 Institute courses, as the application of the nonformal education. The fact that more people play an active role in the implementation of the provision of educational services in the Kampung Inggris. Besides communities facilitate migrants by providing a wide range of needs, such as making the business opportunities for the local community that can improve the economy. The role of Government more into a driving force of the roles that society has been implemented. Keywords: Nonformal Education, Kampung Inggris, government, community Abstrak: Peran Pemerintah dn Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” Kabupaten Kediri). Pendidikan Nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pengadaan kegiatan pendidikan nonformal cenderung lebih diadakan oleh masyarakat dengan didukung oleh pemerintah. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris, Kabupaten Kediri. Kampung Inggris merupakan wilayah yang terdiri dari 131 lembaga kursus, sebagai penerapan dari jalur pendidikan nonformal. Faktanya masyarakat lebih berperan aktif dalam pelaksanaan penyediaan pelayanan pendidikan di Kampung Inggris. Selain itu masyarakat memfasilitasi para pendatang dengan menyediakan berbagai kebutuhan, hal tersebut sekaligus menjadikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan taraf ekonominya. Peran pemerintah lebih menjadi pendorong dari peran yang telah dilaksanakan masyarakat. Kata kunci: Kampung Inggris, pendidikan nonformal, pemerintah, masyarakat Abstract: Role of Government and Community Development Efforts in Nonformal Education (Case Study: The existence of "Kampung Inggris" district of Kediri). Nonformal education as part of the educational system have the same duties with other education namely, providing the best service to the community. The procurement of non-formal education activities tend to be more organised by community supported by the Government. This research highlights the role of Government and the community in an effort the development of non-formal education in the Kampung Inggris, Kediri District. Kampung Inggris is a region consisting of 131 Institute courses, as the application of the non-formal education. The fact that more people play an active role in the implementation of the provision of educational services in the Kampung Inggris. Besides communities facilitate migrants by providing a wide range of needs, such as making the business opportunities for the local community that can improve the economy. The role of Government more into a driving force of the roles that society has been implemented. Keywords: non-formal Education, Kampung Inggris, Government, Community
The Availability of Traditional Market’s Facility and Its Effect on Quality of Public Service (A Study at Perak Traditional Market in Jombang) Anika Sunaryo Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Ketersediaan Fasilitas Pasar Tradisional dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Pasar Perak Kabupaten Jombang). Pasar tradisional secara potensi dan aktual mengalami kemerosotan kepercayaan mengarah pada trend yang negatif seperti kesan kumuh, semrawut, tidak aman, dan tidak nyaman yang sudah mendarah daging pada masyarakat, untuk itu perlu adanya pembenahan faktor produk, dan terutama faktor tempat yang mengarah pada fasilitas pasar agar menjadi tempat belanja yang bercitra positif dan dapat berpengaruh kepada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi di pasar Perak masih layak untuk digunakan sebagai tempat berbelanja, akan tetapi sarana prasarana pasar tetap perlu ditingkatkan. Bukti fisik, Kehandalan, Daya tanggap, dan Jaminan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan publik di Pasar Perak Kabupaten Jombang. Selain itu variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, dan jaminan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelayanan publik di pasar Perak Kabupaten Jombang.   Kata kunci: fasilitas pasar tradisional, pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah Abstract: The Availability of Traditional Market’s Facility and Its Effect on Quality of Public Service (A Study at Perak Traditional Market in Jombang). Traditional market in term of potential and actual has declined of trust which leads to negative trend as a seedy impression, chaotic, muddy, insecure, and uncomfotable that are ingrained in society, for that we need improvement factor, and especially factor leading the facility where the market in order to be a positive shopping image and can affect increased service quality. This research used quantitative multiple linear regression. Result of this research indicate that Perak traditional market is still viable for use as a place to shop, but keep market infrastructure needs to be improved. Tangible, reliability, responsiveness, assurance and jointly affect service quality at Perak traditional market in Jombang. Moreover, tangible, reliability, responsiveness, and assurance variable have partial effect on service quality at Perak traditional market in Jombang.   Keywords: traditional market facilities, effect on the quality of public service, Local Government
Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto) Febrianti Dwi Cahya Nurhadi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Strategy of Tourism Development by the District Region Towards its increasing local revenues (Study at Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). The development of the tourism sector is one of the efforts that can increasing local revenues (PAD) in Mojokerto Regency. This study sought to find out and analyze the condition of tourism in Mojokerto Regency, Strategies of tourism development in the area of increasing local revenues (PAD) by Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Mojokerto Regency, and what factors that support and hinder the development of the tourism sector in Mojokerto Regency. But the tourism sector still has come constraints so that the necessary existence of a tourism development strategies by local governments against the increasing local revenues (PAD). To find/know the strategie of tourism development by local governments against the increasing local revenues then in this research, researchers used a type of qualitative research methods with a descriptive approach. Based on the results of the study found that there are three strategies undertaken by the Department of Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata of tourism in the region to increasing local revenues ( PAD ), among others, the development of tourism; tourism promotion, and development of business tourism. Homewer, in the implementation of the strategy, there are enabling  and inhibiting factors of appearing both internally and externally. Keywords : Strategy, Tourism Development, Increasing local Revenue (PAD)Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisis  kondisi pariwisata di Kabupaten Mojokerto, Strategi pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto, dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Namun sektor pariwisata masih memiliki beberapa kendala sehingga diperlukan adanya strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pariwisata di daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) antara lain, pengembangan obyek wisata, promosi wisata, dan pembinaan usaha pariwisata. Namun di dalam penerapan strategi tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat yang muncul baik secara internal maupun eksternal. Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Jamkesmas (Studi Pada Puskesmas Janti Kota Malang) Yellen Rosalinda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Community Satisfaction Levels In JAMKESMAS Services (Study of Puskesmas Janti Kota Malang) . Ministry of Health established a policy to focus more on the poor health services through the Health Insurance program of the Poor (JAMKESMAS). But in practice there is still a problem. This study was conducted to determine, describe and analyze the level of satisfaction of the community, knowing the obstacles encountered, and analyze efforts to improve public satisfaction. This research was conducted through descriptiv, community satisfaction using a questionnaire to 150 respondents. The results showed the public giving good ratings (B) on the level of service satisfaction. Constraints being faced is the issue of human resources, infrastructure and system problems and work procedures. Efforts to increase satisfaction through human resource development, infrastructure improvement work, as well as improving systems and work procedures. It is required to increase the quality of services at the rapidity of service, maintain quality of time schedules of service, repair facilities, and supporting infrastructure as well as the addition of seating and parking lots. Keywords: community satisfaction levels, jamkesmas services Abstrak: Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Jamkesmas (Studi pada Puskesmas Janti Kota Malang). Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memokuskan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui kendala yang dihadapi, serta menganalisa upaya-upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kepuasan masyarakat diukur dengan menggunakan kuesioner kepada 150 responden. Hasil dari analisis diperoleh bahwa masyarakat memberikan penilaian baik (B) pada tingkat kepuasan pelayanan. Kendala yang dihadapi adalah masalah SDM, sarana dan prasarana serta masalah sistem dan prosedur kerja. Upaya untuk meningatkan kepuasan melalui pengembangan SDM, peningkatan sarana dan prasarana kerja, serta peningkatan sistem dan prosedur kerja. Perlu adanya peningkatan mutu pelayanan pada unsur kecepatan pelayanan, mempertahankan mutu kepastian jadwal pelayanan, perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana maupun penunjang seperti halnya penambahan jumlah tempat duduk dan lahan parkir. Kata Kunci: tingkat kepuasan masyarakat, pelayanan jamkesmas
Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi) Adhinda Dewi Agustine
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Marine and Fisheries Sector Development To Increase Revenue (Case Studies in the Department of Marine and Fisheries Regency of Banyuwangi). This research was conducted as marine and fishery remains one of the leading sectors of Indonesian society helped the economy. Maximal utilization of marine and fisheries sector became a spotlight of its own to the local government in developing the sector in order to be a leading sector. Thus the Department of Marine and Fisheries appointed as representatives of local governments to accommodate the implementation of the development of marine and fisheries sector to increase revenue with a form of cooperation that is conducted with groups of fishermen and fish farmers, which aims to lift the well-being of coastal communities as well as to contribute in revenue (PAD) with taxes and levies. Keywords: capacity building, marine and fisheries sector, local government Abstrak: Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini dilakukan karena kelautan dan perikanan masih menjadi salah satu sektor unggulan yang ikut membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Kurang maksimalnya pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan ini menjadi sebuah sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor tersebut agar menjadi sektor unggulan. Maka dari itu Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam mengakomodir pelaksanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan bentuk kerjasama yang dilakukan bersama kelompok-kelompok nelayan dan pembudidaya ikan, yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir serta ikut menyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bentuk pajak dan retribusi daerah. Kata kunci: pengembangan kapasitas, sektor kelautan dan perikanan, pemerintah daerah
Penerapan Syura Dalam Kepemimpinan Publik (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang) Adi Gunawan Saputra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Shura in Public Leadership (Studies at Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang). The problem of leadership is developing now in Indonesia is exemplary crisis and agreement/acceptance of society on policies defined. Shura is one decision making way which hasn’t been applied well in the public domains. The application of shura in leadership in the public domain is a critical step in order shura could be an alternative way of decision making in Indonesia. This study used a qualitative approach and focus only limited to two studies, which look at the application of shura in MAN 3 Malang, and analyze the factors supporting and inhibiting. In order to apply the shura in MAN 3, supporting factors are vision, principal personalities, institutional MAN 3, human resources support , and Islamic daily environment.  In addition, one opf inhibiting factors is weak commitment. To realize the application of shura better, it needs support from the government launched a consultation as mechanism for ideal policy determination. Keywords: shura, leadership, and MAN 3 malang   Abstrak: Penerapan Syura Dalam Kepemimpinan Publik (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang). Permasalahan kepemimpinan yang berkembang sekarang di Indonesia adalah krisis keteladanan dan kesepakatan/penerimaan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Syura yang dikenal dengan musyawarah mufakat adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang belum diterapkan optimal di ranah-ranah publik. Penerapan syura dalam kepemimpinan di ranah publik menjadi langkah penting agar syura dapat menjadi alternatif cara pengambilan keputusan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu melihat penerapan syura di MAN 3 Malang, dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam rangka menerapkan syura di MAN 3, ada faktor-faktor pendukung yaitu visi kepala madrasah, kepribadian kepala madrasah, kelembagaan MAN 3, sumber daya manusia yang mendukung, dan lingkungan keseharian yang Islami. Disamping itu, terdapat faktor penghambat yang salah satunya komitmen bersama yang masih kurang kuat. Untuk mewujudkan penerapan syura yang lebih baik, maka perlu dukungan dari pemerintah untuk mencanangkan musyawarah sebagai mekanisme penentuan kebijakan yang ideal.   Kata kunci : syura, kepemimpinan, dan MAN 3 Malang
Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang) Ika Puspita Jayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Reform of Local Financial Management in order to Create Transparency and Accountability (Study at Government of Malang City). Reform of local financial management needs support system that is more responsive budgeting can facilitate effort to meet increasing performance demands in order to create transparency and accountability. The objectives research is find put, describe, and analyze reform of local financial management in order to create transparency and accountability and affecting factors. The research is descriptive research within qualitative approach. The result research are Government of Malang City emphasized to arrange performance budget, determined the Standard of Government Accounting (SAP), determined Standard Operating Procedure (SOP) and standard public service. The supporting factors are distinct regulation about local financial management, established new institution as BPKAD of Malang City, there is SOP and, public involvement on development planning. The inhibiting factors are lack of human resources quality and supporting equipment. Therefore, needs work up human resources quality and fulfilling lack of supporting equipment to increase performance employees so create transparency and accountability. Keywords: reform, local financial management, transparency, accountability   Abstrak: Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang). Reformasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan Standard Operating Procedure (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yakni BPKAD Kota Malang, adanya SOP, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor yang menghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.
Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Abrilia Setya Harnindi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Implementation Land Certification Program for Small and Micro Enterprises (Case Study at Mulyoagung Village, Sub-district of Dau, Malang Regency). The problems faced by micro and small enterprises are difficult to access capital in the banking system. Land rights certification program for micro and small enterprises is a program aimed at micro and small enterprises that do not have land certification as collateral on bank capital. The method used is descriptive qualitative. The results of this research said that the implementation  land rights certification of small and micro enterprises have been run in accordance with its technical guidelines. Land Affairs Office and the Department of Cooperatives and SMEs in Malang as the implementing agencies have been performing their duties and functions well. The purpose and objectives of its program have largely been achieved as the targets. Keywords: evaluation, implementation of program, certified land rights, small and micro enterprises Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah sulit mengakses permodalan pada perbankan. Program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil adalah program yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan modal pada bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang sebagai instansi pelaksana telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program ini. Tujuan dan sasaran pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil sebagian besar telah tercapai sesuai target program. Kata Kunci: evaluasi, implementasi program, sertifikasi hak atas tanah, usaha mikro dan kecil  

Page 2 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue