cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2014)" : 30 Documents clear
Kontribusi Sektor Migas terhadap Penerimaan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro Odha Adhitama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Oil and Gas Sector Contribution to Regional Income in Order to Improve Local Development in the Bojonegoro District. Oil and gas sector is one of the natural resources and functions that have important influence on the country as well as producing regions . Bojonegoro is one area that has the very big potential for oil and gas sector to make the area as one of the areas of exploration and exploitation . The existence of oil and gas in Bojonegoro give much influence and contribute to the growth of regional income and regional development in Bojonegoro . Regarding with that, this study aims to describe the contribution of the oil and gas sector to the reception area in order to improve regional development and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the management of the oil and gas sector in Bojonegoro . This study used a descriptive research method with a qualitative approach . This research was conducted in the Revenue Office and Natural Resources Section Bojonegoro . These results indicate that the oil and gas sector's contribution to the Bojonegoro is very large, which increases the reception area through the DBH and the Regional Balance Fund , regional development drive , and the employement . In this case , the oil and gas sector has proven its contribution to regional development Bojonegoro and it is not separated from the supporting factors and obstacles in the process . Keywords :Contribution, Oil and Gas, Acceptance and Regional Development Abstrak: Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Sektor migas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi dan pengaruh sangat besar terhadap negara maupun daerah penghasil. Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sektor migas sangat besar menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu daerah eksplorasi dan eksploitasi. Keberadaan migas di Bojonegoro banyak berpengaruh dan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah dan pembangunan daerah Bojonegoro. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kontribusi sektor migas terhadap Bojonegoro sangat besar, yaitu meningkatkan penerimaan daerah melalui DBH dan Dana Perimbangan Daerah, penggerak pembangunan daerah, dan membuka lowongan pekerjaan. Dalam hal ini, sektor migas telah terbukti kontribusinya terhadap pembangunan daerah Bojonegoro dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat di dalam prosesnya. Kata Kunci : Kontribusi, Sektor Migas, Penerimaan dan Pembangunan Daerah
Program Citizen's Charter terkait Pembangunan Sanitasi IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Domestik Komunal dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Wedar Purboningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Citizen 's Charter Programme Related Sanitation Development WWTP ( Waste Water ) Domestic Communal In Order To Achieve Sustainable Development . This study was conducted to see the impact of the end of the communal development of domestic wastewater sanitation related programs of citizen 's charter in the health field . Development of domestic sanitary communal WWTP is intended for development over the long term . Blitar government take sanitation devoted to the management of domestic waste water because the government saw many people are still around , especially in the region and sub- districts Sananwetan lifestyle Kepanjenkidul have less clean and healthy . Therefore , the government is taking this way to address problems of domestic waste in the community in the district and sub-district Sananwetan Kepanjenkidul to be menelola domestic waste that they incur . This study used a qualitative approach and descriptive data analysis model of Miles Hubberman . The result is the construction of a communal domestic wastewater sanitation diseases caused kkarena less clean and healthy living can be resolved . And can change the pattern of life for the community towards a cleaner and healthier . Although people have behaved healthy and clean , but the government should also continue to monitor the management and treatment procedures of domestic sanitary communal WWTP itself to be used in a long period of time in accordance with the original purpose. Keywords : Domestic WWTP Communal Sanitation Development , The Final Results from Program Citizen 's Charter the field of Health , Long Term Regional Development Plan of Blitar . Bottom of Form   Abstrak: Program Citizen’s Charter Terkait Pembangunan Sanitasi IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Domestik Komunal Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak akhir pembangunan sanitasi IPAL domestik komunal terkait program citizen’s charter pada bidang kesehatan. Pembangunan sanitasi IPAL domestik komunal ini merupakan pembangunan yang ditunjukan untuk kurun jangka panjang. Pemerintah Kota Blitar mengambil sanitasi yang dikhususkan pada pengelolaan air limbah domestik karena pemerintah melihat masih banyaknya masyarakat sekitar khususnya diwilayah kecamatan Sananwetan dan kecamatan Kepanjenkidul memiliki pola hidup kurang bersih dan sehat. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil cara ini untuk menanganni masalah limbah rumah tangga yang ada di masyarakat di kecamatan Sananwetan dan kecamatan Kepanjenkidul agar bisa menelola limbah domestik yang mereka keluarkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data model Miles Hubberman. Hasilnya dengan pembangunan sanitasi IPAL domestik komunal berbagai penyakit yang disebabkan kkarena hidup kurang bersih dan sehat dapat teratasi. Serta dapat merubah pola hidup masyarakat untuk kearah yang lebih bersih dan sehat. Meskipun masyarakat sudah berperilaku hidup sehat dan bersih, tetapi pemerintah juga harus terus memantau tata cara pengelolaan dan perawatan dari sanitasi IPAL domestik komunal itu sendiri agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan tujuan awal.   Kata kunci: Pembangunan Sanitasi IPAL Domestik Komunal, Hasil Akhir Program Citizen’s Charter Dibidang Kesehatan, Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kota Blitar.
Peran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS di Kabupaten Malang Erni Setiyowati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The role of the Head of the Department of Population and Civil Registration in Implementing the Civil Servants Work Assessment. In public sector organizations it is time for the attention of the government, which wanted and demanded that all civil servants to improve its performance in delivering public services. In realizing this, the organizational leaders need to evaluate or assess the performance of the employee. To find out how much the role of the leader at the Department of Population and Civil Registration Malang, this research uses descriptive qualitative research approaches, as well as using Milles analysis Huberman. Depart from it: the role of leaders of public sector organizations in assessing, implementing civil service jobs which aims to create a dedicated public servants. The results of the study, the role of implementing agency heads in the assessment of civil servants work is summed up in a list, namely DP3 (List Assessment implementing employee), but it is still influenced by several contributing factors such as loyalty, assessment manuals, regulations. Here is also influenced by several obstacles. Such barriers are caused by several factors: discipline, technical and operational guidelines, as well as facilities and infrastructure.... Keywords: Implementing Assessment Work, The Role of The Head of The Department Abstrak: Peran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelaksanakan Penilaian Pekerjaan PNS. Dalam organisasi sektor publik  sudah  saatnya  menjadi  perhatian pemerintah, yang menginginkan dan menuntut agar seluruh pegawai negeri meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam mewujudkan hal itu, maka  para pemimpin organisasi perlu melakukan evaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Untuk mengetahui seberapa jauh peran pemimpin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan analisis Milles Huberman.  Berangkat dari hal tersebut: bagaimana peran pemimpin organisasi sektor publik dalam melakukan penilaian pelaksanakan pekerjaan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk menciptakan pegawai negeri yang berdedikasi tinggi. Hasil dari penelitian, peran kepala dinas dalam penilaian pelaksanakan pekerjaan pegawai negeri sipil terangkum dalam sebuah daftar, yaitu DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanakan Pegawai), namun hal ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti loyalitas, buku pedoman penilaian, peraturan yang berlaku. Disini juga dipengaruhi oleh beberapa hambatan. Hambatan Tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kedisiplinan, juklak dan juknis, serta sarana dan prasarana. iKata kunci: Peran Kepala Dinas, Penilaian Pelaksanakan Pekerjaani
Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Program Drive Thru (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi) Abiseka Anoraga
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Service Innovation Payments Land and Building Tax (PBB ) Through the Drive Thru (Studies in Banyuwangi Regency Revenue Service ). Efforts to improve the provision of financing or other sources of local revenue, especially those stemming from local taxes can be done with the improved collection performance, refinement and additional types of taxes , as well as extracting resources tax revenue. Land and building tax is one part of a considerable source of revenue and the central role given dedicated space to provide its service. To provide optimal service , the District Government through the Department of Revenue Banyuwangi regency issued a payment innovation in the form of the United Nations through the drive -thru service as stipulated in the Local regulations related to land and building tax payments. With a service model that is easy and fast , making people feel comfortable and well served. And be able to increase local revenue from land and building tax sector. Keywords: service innovation, service property tax payments, innovation drive-thru. Abstrak: Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui Program Drive Thru (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi). Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan atau sumber pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta penggalian sumber-sumber penerimaan dari sektor pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bagian dari sumber PAD yang cukup memegang peran sentral dan diberikan ruang khusus untuk memberikan pelayanannya. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan sebuah inovasi yaitu berupa pembayaran PBB melalui pelayanan drive thru yang tertuang dalam Peraturan Daerah terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan model pelayanan yang mudah dan cepat, membuat masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik.   Kata kunci: inovasi pelayanan, pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, inovasi drive thru.
Analisis Pro dan Kontra dalam Pengelolaan Sumber Air Ngesong di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu Subekti Ari Pribadi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis Pro and Con over Management of Water Resources Ngesong at Punten Village Bumiaji Sub-district Batu City A critical source of water and an increase in the need for clean water is making Governments should manage water resources are integrated. Local Planning and Development Agency, the Official of Cipta Karya and the Drink Water Local Company Batu city coordinated to manage water sources Ngesong to satisfy the need of people in Ngaglik Village and around. However, the source of water is also managed and utilized by the communities surrounding the water source so the pros and cons in the management of water resources. The government should approach the surrounding community to create agreement by taking a middle way to have no parties who were cheated. This research to know, described and analyzing parties pro and con and agreements reached in the management of water sources Ngesong in the Batu city. The research type is descriptive with qualitative approach. The results showed that the pro consist of Local Planning and Development Agency, the Official of Cipta Karya and the Drink Water Local Company Batu city coordinate with each other to make RISPAM for  a master plan to management of water sources Ngesong. The cons community consists of the village of Gunung Sari, Sumberejo Village and Ngaglik Village because the management of the water resource inventory resulted in declining investment and a water line pipes made of public facilities and private grounds being damaged. Agreement reached with the greenery around water sources, rectification back public facilities through which the drainage pipes and indemnity compensation to the people whose private land traversed by drainage pipes. Keywords: Analysis of Pro and Contra, Argumentative Trend, Agreement Abstrak: Analisis Pro dan Kontra dalam Pengelolaan Sumber Air Ngesong di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu Sumber air yang kritis dan peningkatan kebutuhan akan air bersih membuat Pemerintah harus mengelola sumber air secara terintegrasi. BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan PDAM Kota Batu melakukan koordinasi untuk mengelola Sumber Air Ngesong untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ngaglik dan sekitarnya. Akan tetapi sumber air juga dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sumber air sehingga terjadi pro dan kontra dalam pengelolaan sumber air. Pemerintah harus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar agar tercipta kesepakatan dengan mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini ingin mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis pihak-pihak yang pro dan kontra serta kesepakatan yang telah dicapai dalam pengelolaan terhadap Sumber Air Ngesong di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak pro terdiri dari BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan PDAM Kota Batu saling berkoordinasi membuat RISPAM sebagai rencana induk dalam pengelolaan Sumber Air Ngesong. Pihak kontra terdiri dari masyarakat Desa Gunung Sari, Desa Sumberejo dan Kelurahan Ngaglik karena pengelolaan mengakibatkan persediaan sumber air semakin berkurang dan penanaman pipa-pipa saluran air membuat fasilitas umum dan lahan pribadi menjadi rusak. Kesepakatan yang dicapai dengan penghijauan di sekitar sumber air, pembetulan kembali fasilitas umum yang dilalui oleh pipa-pipa saluran air dan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat yang lahan pribadinya dilalui oleh pipa-pipa saluran air.   Kata kunci: Analisis Pro dan Kontra, Argumentative Trend, Kesepakatan 
Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi ( Studi tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No.8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk) Viska Widiatmadita Wijanarko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Program Malnutrition (Restu Ibu) In Ngawi Regency (Study Of Implementation Regulation Of Ngawi Regent No. 8 Of 2013 About The General Manual Of Treatment Against Nutrient Deficiency. The commitment of the government of Ngawi District to deal with nutrient problem in Ngawi District in 2013 through Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk or abbreviated as Restu Ibu be based on The Regulation of Ngawi Regent No. 8 of 2013 about The General Manual of Treatment against Nutrient Deficiency. The government of Ngawi District maximizes the implementation of the program malnutrition (Restu Ibu) to deal with nutrient deficiency by constructing the installation of child-based nutrient improvement at RSUD dr. Soeroto Ngawi in cooperation with Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Research method is descriptive analysis with qualitative approach. The analysis model is Miles and Huberman’s qualitative study. Result of research indicates that the implementation of the program malnutrition (Restu Ibu) consists of the treatment over toddlers with nutrient deficiency and underweight cases and the improvement of nutrient status of toodlers based on General Allocation Fund (DAU) from District Budget in 2013. The program malnutrition (Restu Ibu) takes account two factors which are supporting and constraining factors involving satuan perangkat kerja daerah (SKPD) and other side. Keyword : The Implementation of Program, Malnutrition, Ngawi District. Abstrak: Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) Di Kabupaten Ngawi (Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penangan Gizi Buruk). Komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menuntaskan masalah gizi buruk pada tahun 2013 dilakukan melalui program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) yang berlandaskan pada Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk). Untuk memaksimalkan pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan instalasi perbaikan gizi ramah anak di RSUD dr. Soeroto Ngawi dan Kerjasama dengan SKPD terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gerakan tuntas gizi buruk terdapat tahapan perawatan balita gizi buruk dan balita sangat kurus serta adanya bantuan untuk peningkatan status gizi balita yang menggunakan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten 2013. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat yang melibatkan SKPD dan pihak-pihak terkait.   Kata kunci: pelaksanan program, penanganan gizi buruk, Kabupaten Ngawi
Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang Ana Puji Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation Management Trash Program in Malang City. Trash problem in Malang City caused by the more trash source that emerge in Malang City. Therefore, trash management innovation is necessary to cope with trash problem that occurs. This research use descriptive qualitative research method. This research result shows that trash management innovation of more emerge from citizen. The innovation strategy of trash management by DKP is cooperating with environmental activist to develop and invite the environmental activists to socialisation. The effectiveness of trash management policy is effective but still not optimal enough because of many factor. The impact of management there is awareness from citizen, additional income for the citizen and achieved trophy Adipura.   Keywords: innovation, the management trash, Malang City.   Abstrak: Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang. Permasalahan sampah di Kota Malang disebabkan oleh semakin banyaknya sumber sampah yang bermunculan. Oleh karena itu, inovasi pengelolaan sampah diperlukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan medote penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan sampah lebih banyak muncul dari kalangan masyarakat. Strategi inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan DKP dengan merangkul penggiat lingkungan yang dilakukan dengan mengembangkan dan mengajak sosialisasi penggiat lingkungan. Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sudah efektif namun belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dampak pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat mulai terbentuk, tambahan pendapatan bagi masyarakat dan diraihnya adipura kencana.   Kata kunci: inovasi, pengelolaan sampah, Kota Malang.
Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu) Anastasia Sianturi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Supporting Local Revenue in Fiscal Decentralization and Regional Development . In the framework of the implementation of regional autonomy in accordance with UU No.32 Tahun 2004 on local government . Local governments are required to be able to organize and manage his own household Sweeping based regulations and develop and increase revenue . This study aims to determine , describe and analyze the role of local revenues to support fiscal decentralization and regional development . By using this type of qualitative research method with a descriptive approach . The analytical method used is through an interactive method of Miles and Huberman . It can be concluded that the local revenue Batu City still has a low degree of fiscal decentralization , the high degree of dependence on the central government means that there is a low contribution to the financing of development in the Batu City , especially in the construction of road infrastructure , irrigation and network. Keywords: Revenue, Fiscal Decentralization, The degree of fiscal Abstrak: Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisi peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles dan Huberman. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu masih memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukan adanya konstribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu, khususnya dalam pembangunan infrastuktur jalan, irigasi dan jaringan. Kata kunci: pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal
Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik) Mohammad Sholahuddin Yusuf
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack : Licensing Verification Policy Implementation for Enhanced Local Revenue Gresik ((Study on Investment and Licensing Board Gresik). This study was done because the industry is an object of the original income receipts through business licensing charges. Less maximum legal compliance of regulations Gresik local government, it becomes a case for itself for local governments to increase regional income through licensing levy. Thus the Board of Investment and Licensing Licensing Verification establish programs to Increased Revenue Gresik regency with verification forms that are made directly to the company that stands approximately 5 years and also conducted assessments of business licensing documents. Licensing Verification aims to achieve an increase in revenue through a levy Regional Business Licensing Verification. Keywords : Regional Revenue , Business Licensing Verification , policy implementation   Abstrak : Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Penelitian ini dilakukan karena industri merupakan sebuah obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan usaha. Kurang maksimalnya kepatuhan hukum dalam mentaati peraturan pemerintah daerah Kabupaten Gresik, ini menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan. Maka dari itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan membentuk program Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik dengan bentuk verifikasi yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang berdiri kurang lebih 5 tahun dan dilakukan pula pengkajian dokumen-dokumen perizinan usaha. Verifikasi Perizinan Usaha bertujuan agar tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi Verifikasi Perizinan Usaha. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Verifikasi Perizinan Usaha, Implementasi Kebijakan
Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Tentang Tahapan Pelayanan Rehabilitasi Gangguan Psikotik Terlantar pada Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta) Nurfitriyana Nurfitriyana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Public Services in Effort to Improve Social Welfare. Jakarta Provincial Government in effort to improve social welfare by providing rehabilitation services to the abandoned psychotic disorders in order to minimize the number of abandoned psychotic disorders and are expected to make have a decent life. This study aims to analyze the phases of rehabilitation services for abandoned psychotic disorders to improve social welfare and supporting factors and obstacles faced by the Dinas Social and Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study is the phases services has been running well and in accordance with the rules laid down by the Government of Jakarta with supporting and inhibiting factors. Advice given is the need to improve public services in the implementation stage appropriately and directionally. Keywords: Public services, social welfare, psychotic disorders. Abstrak : Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada gangguan psikotik terlantar bertujuan untuk meminimalisir jumlah gangguan psikotik dan diharapkan dapat hidup layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan psikotik terlantar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tahapan pelayanan sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pelayanan secara tepat dan terarah.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue