cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 6 (2014)" : 30 Documents clear
Upaya Koperasi Unit Desa dalam Rangka Pemberdayaan Peternak Sapi Perah (Studi pada KUD "Karangploso" Kabupaten Malang) Dicky Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:The Efforts of Village Cooperatives Unit In Order To Empower Dairy Cattle Breeders (Study at KUD “Karangploso” Malang City). Dairy cattle business is one of the mainstay of the business in Karangploso village. It needs to be developed by providing empowerment to the breeders. This study aims to analyze empowerment to dairy breeders and see the results of it. This study used a qualitative-descriptive approach with an interactive model. The results of this study indicate that empowerment efforts made ​​by KUD "Karangploso" to dairy farmers of district of Karangploso such as counseling, education, training, funding assistance, and management coaching, has been done quite well and succeed. The development of science and habits acquired from the breeders have begun to improve from the previous session. It can be seen from the level of productivity of livestock is slowly getting better, because in the previous year the productivity has decreased, later on the level of breeders’ awareness experience changes in managing the business of dairy cows. Keywords: empowerment, cooperatives Abstrak:Upaya Koperasi Unit Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Peternak Sapi Perah (Studi Pada KUD “Karangploso” Kabupaten Malang). Usaha sapi perah merupakan salah satu usaha andalan yang ada di Desa Karangploso. Sehingga perlu dikembangkan dengan memberikan pemberdayaan kepada peternak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya pemberdayaan kepada peternak sapi perah dan melihat hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh KUD “Karangploso” kepada peternak sapi perah Kecamatan Karangploso seperti penyuluhan, pendidikan pelatihan, bantuan permodalan, dan pembinaan manajemen, sudah dilakukan dengan cukup baik dan berhasil. Dilihat dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang didapat dan kebiasaan peternak yang mulai membaik dari sebelumnya. Hal itu dapat terlihat dari tingkat produktifitas ternak yang perlahan mulai membaik, karena pada tahun sebelumnya mengalami penurunan produktifitas kemudian dalam tingkat kepedulian peternak juga mengalami perubahan dalam mengelola usaha sapi perah. Kata kunci: pemberdayaan, koperasi  
Analisis Diskursus Peran Aktor Dalam Isu Ketahanan Pangan di Jawa Timur (Studi Pada Perum Bulog Jatim, Surabaya) Nurfadilah Anita Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Discourse Analysis Actor In Food Security Issues in East Java (Studies in Bulog East Java, Surabaya). This research is motivated by the observation that researchers assess the status change Bulog was considered more flexible in the duties related to national food. This research paper aims to discuss problems that how much community involvement conducted by the East Java Bulog role in running the national food agencies at the provincial level as a process of democratization in the formulation and operationalization of food policy on food security issues, then how realization of two dual role as a Public Corporation in its efforts to give public service, and to pursue profits in a balanced manner. In this study sampled Bulog Divre in East Java. This research using qualitative methods with a descriptive approach. Results from the study indicate that issues related to food security, which acts as Bulog supporting the realization of national food security is still less than optimal. Keywords: food security, democracy, the role of East Java Regional Division Bulog. Abstrak: Analisis Diskursus Peran Aktor Dalam Isu Ketahanan Pangan Di Jawa Timur (Studi pada Perum Bulog Jatim, Surabaya). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti yang menilai adanya perubahan status Perum Bulog yang fleksibel dalam mengemban tugas terkait dengan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan membahas seberapa besar pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Perum Bulog Jawa Timur dalam menjalankan peran lembaga pangan nasional pada tingkat provinsi sebagai suatu proses demokratisasi dalam merumuskan serta operasionalisasi kebijakan pangan terhadap isu ketahanan pangan, kemudian bagaimana realisasi atas dua peran ganda sebagai Perum dalam usahanya memberikan pelayanan publik, serta mencari laba secara seimbang. Dalam penelitian ini mengambil sampel di Perum Bulog Divre Jatim. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkaitan dengan isu ketahanan pangan, Perum Bulog yang berperan sebagai penunjang terwujudnya ketahanan pangan nasional masih kurang optimal.   Kata kunci: ketahanan pangan, demokratisasi, peranan Perum Bulog Divre Jawa Timur
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) Bagi Lanjut Usia (Lansia) (Studi pada UPT Puskesmas Sukomulyo Kabupaten Gresik) Khoirun Nisya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: One Stop Service for the Elderly (seniors) (Studies in Gresik, UPT Puskesmas Sukomulyo). The number of complaints elderly (seniors) will encourage the government health care program for implementing One Stop Service for the elderly (seniors). This program is one of the government's efforts in improving the quality of health services. This study aims to determine, analyze, and describe the implementation of One Stop Service for the elderly (seniors). The method used in this study was descriptive using qualitative approaches. The focus of the study (1) The implementation of One Stop Service for the elderly (seniors) (2) Satisfaction of older people (seniors) will service One Stop Service for the elderly (seniors) (3) The factors driving and inhibiting the implementation of integrated One Stop Service for the elderly (seniors). The results showed that the implementation of One Stop Service for the elderly (seniors) runs fine public service appropriate application of standards, implementation practical manual based community participation, community satisfaction survey and application of cultural values ​​work. Keywords : Public administration , One Stop Service , seniors   Abstrak: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) bagi Lanjut Usia (LANSIA). Banyaknya keluhan masyarakat lanjut usia (lansia) akan pelayanan kesehatan mendorong pemerintah untuk menerapkan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) bagi lanjut usia (lansia). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) bagi lanjut usia (lansia). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitian (1) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) (2) Kepuasan masyarakat lanjut usia (lansia) akan pelayanan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) bagi lanjut usia (lansia) (3) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) bagi lanjut usia (lansia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) bagi lanjut usia (lansia) berjalan dengan baik sesuai penerapan standart pelayanan publik, penerapan manual praktis berbasis partisipasi masyarakat, survey kepuasan masyarakat dan penerapan nilai- nilai budaya kerja. Kata Kunci : Administrasi publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service), lanjut usia
Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya) Harvijan Dwi Ashri Yahya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Bureaucratic Reform of Public Service in the Directorate General of Immigration (Studies in Special Immigration Office Class I Surabaya). In 2010 appeared a concept and a comprehensive policy and Bureaucratic Reform established by Presidential Decree 81 of 2010 on the Grand Design Bureaucratic Reform from 2010 to 2025, and the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 20 Year 2010 on Bureaucratic Reform Road Map 2010-2014. Special Immigration Office Class I Surabaya as a Technical Implementation Unit of the Directorate General of Immigration in the field of immigration is expected to perform his duties as a public servant. The results of this study indicate that the acceleration process is to be obtained from the passport service in the Special Immigration Office Class I Surabaya is creating a service to the community as well as possible with the principles of excellent service. From the data obtained the new passport applicants want the speed of time, cost certainty, and ease of the procedure. The community desires can be answered by the Directorate General of immigration and Immigration Office Class I Special Surabaya with the advent of a Flow Service One Stop Service, which is more efficient services to the community in the process of making application for a new passport. Keywords: bureaucratic reform, improvement public services, one stop service, Special Immigration Office Class I Surabaya Abstrak: Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Di Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya). Pada tahun 2010 muncul sebuah konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi di bidang keimigrasian diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang ingin diperoleh dari proses percepatan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya adalah menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan prinsip pelayanan prima. Dari data yang diperoleh para pemohon pembuatan paspor baru, menginginkan adanya kecepatan waktu, kepastian biaya, dan kemudahan prosedur. Keinginan masyarakat tersebut mampu dijawab oleh Direktorat Jenderal Imgrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dengan munculnya sebuah Alur Pelayanan One Stop Service, yaitu pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat dalam proses permohonan pembuatan paspor baru. Kata Kunci : reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, one stop service, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya 
Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa (Studi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) Arik Nathan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The Political Communication Strategy for the Head Village (A Study of the Political Communication in a Heas Village Election in Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri). The political communication strategy is usually done in any election either in the level of national, province, regency, or village. In the village level, the election is done to select the head of the village. In order to get as many as vote, the candidates have to implement the political communication strategy to the voters or the villagers; it is including the candidates of head of the Bendosari village. In the election. The purpose of the study was describing and analyzing the political communication strategies as well as supporting factors and the obstacles for the candidates in the head village election in Bendosari village, Kras, Kediri. The result of the study showed that the political communication strategy used by the head village candidates were including firstly creating a persuasive message by stating the development, services, and welfare planning for the society. Secondly, the candidates used several media, they are billboards and mouth by mouth information. Thirdly, the candidates were also willing to do home visiting (door to door) and held and open house to welcome the people who come to their house. Regarding the supporting factors and the obstacles, the former was considered as the elements that help them during the political communication strategy, such as money, well-known figures, and a good background. Keywords: head village, political communicationAbstrak: Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Desa (Studi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri). Strategi komunikasi politik umumnya digunakan pada pemilihan umum tingkat negara, provinsi, kota/kabupaten bahkan desa. Dimana dalam tingkat desa diselenggarakan Pemilihan kepala desa, dimana untuk memenangkan sebuah pemilu diperlukan strategi komunikasi politik. Tidak terkecuali pemilihan kepala desa di Desa Bendosari. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi politik, dan faktor pendukung dan penghambat calon kepala desa dalam Pilkades di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Bendosari yaitu pertama menyusun pesan persuasif yaitu dengan menyampaikan pesan pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kedua memilah dan memilih media yaitu dengan menggunakan media baliho dan melalui mulut ke mulut. Ketiga bersedia membuka diri yaitu dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah (door to door) dan menyediakan waktu dan rumahnya untuk menjamu masyarakat yang berkunjung. Tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat di dalam perjalanannya. Kata kunci: kepala desa, komunikasi politik
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Lokal (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek) Tedja Bagus Sulaksana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Role of Local Government in the Local Empowerment Industry (Studies in Rural District of Durenan Kamulan Trenggalek). Small industry became one of the fields that are currently becoming an important factor in the economy. Local governments are trying to promote industries in the region with respect to the local potential of each region. Like the one in the Kamulan village, the most people are small industry players. There are some industries in Kamulan such us, industrial clay (tile), incense industry, beach furniture industries, and furniture industries. Based on the result of the study, it was found that there are some roles that have been done by the local government in empowering the industry. However the Government role in the empowerment of the industry in the village of Kamulan haven't held up, and still a bit. Keywords: role of local government, empowerment, and small industries. Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri (Studi Kasus Pada Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Industri kecil menjadi salah satu bidang yang saat ini menjadi faktor penting dalam perekonomian. Pemerintah daerah berusaha memajukan industri yang ada di daerahnya dengan melihat pada potensi lokal masing-masing wilayah. Seperti yang ada di desa Kamulan, sebagian besar masyarakatnya merupakan para pelaku industri kecil. Industri yang ada di Kamulan antara lain yaitu industri tanah liat (genteng), industri dupa, industri kain pantai, serta industri mebel. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri. Namun peran yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan industri di desa Kamulan belum berlangsung maksimal, dan masih sedikit. Kata kunci: peran pemerintah daerah, pemberdayaan, dan industri kecil.
Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar) Eka Farah Dewi Aphrodita Emawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Training Program for the Poor Societies. (Study on Social and Labor Depaterment of Blitar City). To minimize poverty in support of welfare is the responbility of the state, because the societies who are prosperous demonstrated success of government in managing their country. It is like happened in Blitar City that societies empowerment can be done through training program for free. It happen because efforts to minimize poverty is not only limited in formal education. The grafier course, service handphone, and mushroom cultivation can be alternative by government to give skills for societies who are poor and they are who limited education and finance. The purposes of this research are to know the implementation of training program for poor societies, the factors that can support and chase the program. Keywords: empowerment, the poor societies, training program, finance for bussiness   Abstrak: Program Pelatihan Bagi Warga Miskin (Studi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar). Meminimalisir kemiskinan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, karena masyarakat yang sejahtera tentunya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola negaranya. Seperti halnya pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan secara gratis di Kota Blitar. Karena upaya meminimalisir kemiskinan tidak terbatas pada pendidikan formal saja, pelatihan lukis kaca, service hp, dan budidaya jamur bisa menjadi alternatif pemerintah membekali keterampilan bagi warga miskin yang terbatas akan pendidikan dan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan bagi warga miskin, serta faktor yang mendukung dan menghambat program tersebut. Kata kunci: pemberdayaan, warga miskin, program pelatihan, modal usaha
Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG ) Pranita Mey Lazuardini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ANALISIS PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  (Suatu Studi di lingkungan Kawasan Industri Gresik/ KIG) Pranita Mey Lazuardini, Mardiyono, Abdullah Said Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Email: pranitamey18@gmail.com Abstract: Analysis of Role of Government and Protection Against Environmental Management ( A Study in Environmental Gresik Industrial Estate / KIG. The government continues to seek a balance between development with environmental sustainability . One of the most recent laws passed by the government is Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment . Gresik seeks to preserve the environment damaged by industrial waste pollution - growing industry. The results of this study indicate that the role of government in the preparation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) is still not optimal, the supplying the needs of green open space (RTH) requirement is still very low no more than 30%, making regulations and policy concerning the environtment remain unresolved because the analysis was carried out studies document the preparations of SEA. Alternative strategies, that local governments Gresik expeditiously complete analysis of studies into the SEA instrument.   Keywords : the role of government , the implementation of environmental conservation programs , development of environmentally   Abstrak: Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu studi di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG). Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten Gresik berupaya melestarikan lingkungan hidupnya yang rusak akibat pencemaran limbah industri yang berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam penyusunan (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS. Pemerintah kabupaten Gresik secepatnya menyelesaikan analisis kajian yang menjadi instrument KLHS, Kata Kunci : peranan pemerintah, implementasi program kelestarian lingkungan hidup, pembangunan berwawasan lingkungan hidup.   Pendahuluan Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang  yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat. Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu hinterland Kota Surabaya. Selain itu Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar yang berada di Jawa Timur. Sektor penghasil Produk Domestik Regional Bruto tertinggi Kabupaten Gresik adalah sektor industri, sehingga masyarakat luas mengenal Kabupaten Gresik sebagai kota industri. Dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten Gresik Pemda beserta Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai peranan penting, tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan dan pertamanan mencakup, membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten Gresik.   Tinjauan Pustaka A. Administrasi 1.  Pengertian Administrasi menurut Widjaja (2005:3), “administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha”. Jadi, dalam hal ini administrasi tidak lebih dari pekerjaan tata usaha. Seperti pekerjaan mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan arsip dan pekerjaan secretariat lainnya (proses pelayanan). 2.  Teori Administrasi Publik Pendekatan ini di pelopori oleh Hendy Fayol yang dikenal sebagai bapak ilmu administrasi,tahun (1916:76) dalam bukunya bejudul ”general and industrial administration” atau ”general and industrial management”. Sumbangan besar fayol dalam pengembangan administrasi dan manajemen adalah: Aktivitas suatu organisasiFungsi atau tugas manajer Prinsip-prinsip administrasi dan manajemen   B. Teori Kebijakan Publik 1.  Pengertian Kebijakan Publik Cochran dalam Birldan (2010:8) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut, ” the term public policy always refers to the action of government and the intentions that determine those actions” yang diartikan bahwa terminologi kebijakan publik selalu merujuk pada tindakan pemerintah dengan tujuan dari keputusan melakukan tindakan tersebut. Proses tahapan kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) formulasi kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3)  evaluasi kebijakan. 2.  Implementasi Kebijakan Publik Menurut Grindle dalam Wahab (2005:59) implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. 4.  Efektivitas Implementasi Kebijakan Menurut Nugroho (2009:137), terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah dilaksanakan dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama atar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). Kemudian syarat keempat, adalah tepat lingkungan. Lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.   C.  Pelestarian Lingkungan 1.   Pengertian Lingkungan Hidup Supardi (2003:2) mengemukakan lingkungan juga disebut lingkungan hidup yang berarti jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Lingkungan hidup disini berarti segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang sifatnya mem- pengaruhi kelangsungan hidupnya. (Soemartono, 1996). Pada dasarnya lingkungan dibagi menjadi tiga kelompok dasar, yaitu: Lingkungan Fisik (Physical Environment) Lingkungan Biologis (Biological Environment) tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai terkecil 2.  Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Soemarwoto (2004:76) pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. D.  Konsep Pembangunan Menurut siagian (1998:47) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha perzumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). 1.  Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam pembangunan sekaligus pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan”,(Agustina R, 2008). Menurut Yakin (2004:26) pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut: a. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, social, dan ekonomi. b. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat. c. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.   2.  Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Program Pembangunan Lingkungan Hidup kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencangkup: a. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. b. Program Peningkatan Efektifita Pengelolaa, Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Alam. c. Program pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. 4. Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup a.    Peran Masyarakat Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika peranya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. b.  Peran Pemerintah dalam Pengelolaan  Lingkungan Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan  dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup E. Pengertian dan Klasifikasi Industri 1.  Pengertian Industri Menurut UU RI No Tahun 1984 pasal 1 tentang perindustrian, definisi industry adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 2.  Klasifikasi Industri Pengelompokkan industri dapat dibagi berdasarkan beberapa variabel yaitu jumlah tenaga kerja, bahan baku, hasil produksi dan lokasi industri. Berdasarkan jumlah pekerja menurut Badan Pusat Statistik dalam Arsyad (2004). a.  Perusahaan/industri besar   mempekerjakan 100 orang atau lebih b.  Perusahaan/industri sedang  mempekerjakan 20-99 orang. 3.  Limbah Industri Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Menurut Kristanto (2002:169) Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan asalnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Limbah Organik Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organic seperti dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri. Limbah Anorganik Limbah ini terdiri atas limbah industry atau limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbaharui. Metode Penelitian Data data serta argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan peneliti ingin mengungkap berbagai fakta dilapangan melalui dat primer dan sekunder yang kemudian dikorelasikan dengan teori, lokasi penelitian di Kabupaten Gresik, BLH dan KIG, dengan metode analisis milles and Huberman.   Hasil dan Pembahasan 1. Peranan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelestarian lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik. Peran pemerintah sangatlah penting, dikarenakan dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai daerah. Adapun peranan penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya: a. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS memuat rangkaian sistem analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gresik maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pe,eliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. b.  Penyediaan Kebutuhan Ruang Terbuka  Hijau (RTH) Di dalam undang0undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas miimalnya 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Data Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kabupaten Gresik 1.  Taman Kota 2.  Hutan Kota 3.  Pemakaman 4.  Median dan Pulau Jalan 5.  Sepadan Sungai c.  Pembuatan Regulasi atau kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tentang Lingkungan Hidup dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan pasal 34 undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bupati sesuai kewenangannya menetapkan jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai : 1. PERDA Kab.Gresik No 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 2. PERDA Kab.Gresik No 10 Tahun 2010 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. PERDA Kab.Gresik No 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025 2.  Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Industri Gresik Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya mengambil alternatif kebijakan, rencana dan program dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: 1. Program “Gresik Berhias Iman” (Bersih, Hijau, Asri, Indah, dan Nyaman)” 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melakukan program penanaman pohon secara bertahap yang dilakukan tiap tahun atau akhir tahun 3.  Pemkab Gresik memberikan regulasi bagi pengembang ataupun pemilik tanah untuk membatasi alih fungsi lahan besar-besaran. 3.  Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya a. Faktor pendukung (positive Links) 1.  dukungan dari masyarakat stakeholder yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah dan pelaku usaha. 2. pernyataan kesanggupan pengelolaan dan  pemantauan lingkungan hidup. 3. sarana dan prasarana yang ada, seperti laboratorium serta unit pelaksana teknis untuk me mantau kualitas lingkungan. B. Faktor Penghambat (Negative Links) 1. sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan 2. faktor ekonomi 3. pertumbuhan jumlah penduduk 4. urbanisasi yang menyebabkan lahan pemukiman menjadi padat 5. sanksi administrasi yang tergolong ringan Pembahasan a.  Peranan pemerintah Kabupaten Gresik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan Pemerintah Gresik. Seperti halnya yang dilakukan PT. Semen Indonesia persero Tbk, perseroan terus berupaya me- nyempurnakan model pengelolaan lingkungan berkelanjutan, guna mewujudkan industri semen ramah lingkungan (green cement industry). b. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam PERDA Kabupaten Gresik No 10 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan prkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan etestika c. Pembuatan regulasi dan kebijakan oleh Pemkab Gresik tentang lingkungan hidup kebijakan dibuat agar proses perlindungan dan oengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama, Kab.Gresik menjadi Bersih dan Sehat. 2. Implementasi Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik. Kabupaten Gresik juga mengimplementasikan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Pada tahun 2011, empat sekolah di kabupaten gresik, akan merebutkan predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. “ADIPURA BANGUN PRAJA” merupakan lambang spremasi kebersihan kota, Kabupaten Gresik bisa memperolehnya karena peran serta petugas kebersihan (pasukan kuning), pegawai dinas pekerjaan umum Kabupaten Gresik, dengan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. 1. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri Gresik dan upaya mengatasinya. a. faktor Pendukung faktor pendukung merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program inovativ, dalam konteks ini yaitu pembangunan berwawasan lingkungan b. faktor Penghambat - masyarakat yang kurang peduli - pertambahan jumlah penduduk - urbanisasi - pola pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara Penutup A. Kesimpulan 1. pemerintah Kab.Gresik memiliki peranan penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kab.Gresik 2. pemeritah Kb.Gresik juga berupaya memenuhi kebutuhan RTH sesuai arahan pemngembangan dalam RTRW Kab.Gresik, kebijakan pemantapan RTH perkotaan publik dengan luas 20% dan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan. B. Saran 1.  bagi pemerintah Kabupaten Gresik sebaiknya peranan yang sudah menjadi wewenang masing-masing pihak harus tetap terlaksana dengan baik. Seperti penyusunan KLHS pada tiap periode harus dibuat sesuai dngan batas periode. 2.  penyediaan RTH publik harus disesuaikan dengan ketentuan dan pengaturan privat melalui Zoning Regulation. Mempertahankan keberadaan lahan pertanian dan meningkaykan daerah resapan dengan mengurangi luasan rencana pemukiman. 3. berupaya menggalakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak industri yang melanggar peraturan-peraturan tersebut haruslah diberikan sanksi. Sehingga perusahaan lain menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup karena pelanggaran peraturan tersebut.   Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Dunn, William. (1999). Analisa Kebijakan Publik. Jakarta: Gajah mada university press. Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press Moleong, J Lexy. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. Siagian, Sondang, P. (1998). Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung. Soemarwoto, Otto. (2009). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress. ________________. (2004). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. Widjaja,AW. (2005) Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun (2010) tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Diakses pada tanggal 2 Januari (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 11 Tahun (2009) tentang Rencana PPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik tahun (2006-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11). Diakses pada tanggal 2 Januari (2014).  
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi pada kantor kepala Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk) sefty yuli purnamasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Village Government Performance in Service Population Administration (Studies in the District Office of the Chief of the Village Godean Loceret Nganjuk). Apparatus Performance is an important role in the functioning of the service. The performance level is divided into three individual performance, the performance of the process and organizational performance. The results showed that the performance of government officials in the ministry of rural population administration at the village head's office Godean, sub loceret, Nganjuk been good this can be seen from the quantity of work the village government officials can complete the work in accordance with the needs of the community. Quality of service is good village government officials this is evidenced by the efficiency and satisfaction in a community population administration invoke services. Work completed village government officials can be completed on time in accordance with that is planned or has been listed in the rules. There are 3 supporting the infrastructure and facilities, comfortable work environment, and the cooperation between devices. There are 3 inhibitor that is about the lack of reliable use of IT, lack of coordination between RT and RW field and the quality of education of the village. To overcome the problems occurred, suggestions to improve device performance needs to be improved is the village that the village administration capabilities through the provision of training, skill formation as administrative personnel for the village that is not only reliable in carrying out tasks that are routine but can also be a driver of a rural development. Keywords: Performance apparatus, village government, population services administration, godean. Abstrak: Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Kantor Kepala Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk). Kinerja Aparatur memang peranan penting dalam fungsi pelayanan. Tingkat kinerja dibagi menjadi tiga yaitu kinerja individu, kinerja proses dan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor kepala desa godean, kecamatan loceret, kabupaten nganjuk sudah baik hal ini dapat dilihat dari kuantitas pekerjaan aparatur pemerintah desa dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan aparatur pemerintah desa sudah baik hal ini dibuktikan dengan efisiensi dan kepuasan masyarakat dalam memohon layanan administrasi kependudukan. Pekerjaan yang diselesaikan aparatur pemerintah desa dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang telah direncakanan atau yang tercantum dalam aturan. Terdapat 3 pendukung yaitu sarana dan prasarana, Lingkungan kerja yang nyaman dan adanya kerjasama antar perangkat. Terdapat 3 penghambat yaitu tentang kurangnya penggunakan IT yang handal, Kurangnya koordinasi lapangan antara RT dan RW dan kualitas pendidikan perangkat desa. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, saran untuk meningkatkan kinerja perangkat desa yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan administrasi desa melalui pemberian pelatihan, keterampilan sebagai pembentukan tenaga-tenaga administrasi bagi desa yang tidak hanya handal dalam menjalankan tugas-tugas yang bersifat rutin tetapi juga bisa mrnjadi penggerak suatu pembangunan desa. Kata Kunci: Kinerja aparatur, pemerintah desa, pelayanan administrasi kependudukan, godean
Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mewujudkan Community Development (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PG Ngadirejo) Mirza Gholami
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 6 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Corporate Social Responsibility (CSR) in Creating Community Development (Study on the Partnership and Community Development Programs (PKBL) Ngadirejo Sugar Factory). As society increasingly critical and capable of social control over the business world. This calls for businesses to run their business more accountable. Therefore, PG Ngadirejo implement development CSR through PKBL with reference to community development perspective. This study used a qualitative approach and data analysis models Spradley. Development PKBL to achieve the community development partnership program through 1) the election of the target 2) the distribution of the allocation of funds 3) training 4) refund partnerships and 5) control, whereas community development, namely 1) ​​the election of the target 2) the distribution of the allocation of funds. The results of the research note, the partnership programs uses the approach of community for development because of the dominance of large companies are still so limited partner initiatives. While the community development programs using community with development approach because the public has a role in determining the types of social activities in accordance with their needs.   Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development, Partnership Programs and Community Development (PKBL)   Abstrak: Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mewujudkan Community Development (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PG Ngadirejo). Seiring masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut kepada pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Oleh karena itu, PG Ngadirejomelaksanakan pengembangan CSR melalui PKBL dengan mengacu pada perspektif community development. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data model Spradley. Pengembangan PKBL untuk mewujudkan community development yaitu program kemitraan melalui 1) proses penjaringan sasaran 2) penyaluran alokasi dana 3) pembinaan 4) pengembalian dana kemitraan dan 5) pengawasan sedangkan program bina lingkungan yaitu 1) proses penjaringan sasaran 2) penyaluran alokasi dana. Hasil penelitian diketahui, program kemitraan menggunakan pendekatan community for development karena dominasi perusahaan masih besar sehingga inisiatif mitra masih terbatas. Sedangkan dalam program bina lingkungan menggunakan pendekatan development with community karena masyarakat mempunyai peran dalam menentukan jenis kegiatan sosial sesuai dengan kebutuhannya.   Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Community Development, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue