cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 8 (2014)" : 30 Documents clear
Manajemen Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika, Kabupaten Malang) Putri Asih Budiwinanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Parking Management In Efforts To Improve Public Service. (Studies in the Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informaika, Kabupaten Malang). Increase of population demands increasing public facilities. Parking problems are found in large cities, one of which is a Kabupaten Malang .This research is to answer the question (research problem) on the Management of parking management inKabupaten  Malang. For the research methods used in this thesis is a descriptive research method using a qualitative approach , and methods of data collection using interviews , observation and documentation The results showed that in the Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupatn Malang, the problem using the parking management in accordance with management functions are expressed GR Terry Planning, Organizing, Actuating, Controling. Parking management in Kabupaten Malang longer required to be more innovative in order to create better public services. Keywords Parking management, public service. Abstrak: Manajemen Parkir dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik. (Studi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang). Bertambahnya jumlah penduduk menuntut bertambahnya fasilitas publik. Masalah parkir banyak ditemukan di kota-kota besar, salah satunya adalah Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (masalah penelitian) tentang Pengelolaan manajemen parkir di Kabupaten Malang. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Malang menggunakan manajemen parkir sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dikemukakan oleh GR Terry yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controling. Manajemen parkir di Kabupaten Malang dituntut untuk lebih  inovatif lagi agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik.   Kata kunci: Manajemen parkir, pelayanan publik
Evaluasi Kebijakan Transportasi Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta Idrus Chairiansyah Atmodjo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Transportation Policies In Order To Reduce traffic jam in Jakarta (Study of TransJakarta Busway bus). This study is based on the relationship Transjakarta policy with traffic jam problem that has been happening in Jakarta. This study used a descriptive research with a qualitative approach, focusing on the input evaluation, process evaluation, output evaluation, and outcome evaluation. Based on the results of research found that a TransJakarta bus transportation policy is still not significant in reducing traffic jam problems in almost all the roads in Jakarta. This happens because there are still many weaknesses that occur in the TransJakarta bus. These weaknesses is, a shortage of the fleet, the services provided by the officer is still not good, the minimal number of SPBGs, the arrival frequency (headway) uncontrolled when TransJakarta bus operates that makes passengers are not feel safe and comfortable. However, although there are still many problems, TransJakarta bus passenger numbers have increased in the last two-three years until 2013.Keywords: Policy Evaluation, Transportation, Traffic jam, JakartaAbstrak: Evaluasi Kebijakan Transportasi Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta (Studi tentang Bus Transjakarta Busway). Penelitian ini didasari pada hubungan kebijakan bus Transjakarta dengan permasalahan kemacetan yang selama ini terjadi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi output, dan evaluasi outcome. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan transportasi bus Transjakarta masih belum signifikan dalam mengurangi masalah kemacetan di hampir seluruh ruas jalan di DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena masih banyak kelemahan yang terjadi di dalam bus Transjakarta. Kelemahan tersebut yaitu, kekurangan jumlah armada, pelayanan yang diberikan oleh petugas masih belum baik, minimnya jumlah SPBG, frekuensi kedatangan (headway) yang tidak terkendali saat bus Transjakarta beroperasi membuat penumpang tidak merasa aman dan nyaman. Meskipun masih terdapat banyak masalah, jumlah penumpang bus Transjakarta mengalami peningkatan dalam dua-tiga tahun terakhir sampai tahun 2013.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Transportasi, Kemacetan, Jakarta
PERENCANAAN SKENARIO BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENAMBAH SUMBER PENDAPATAN DESA (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo) Adiwiratna Briandana Ganefanto Rahmat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Planning Is Village-Owned Enterprise (BUMDes) to Add Sources Of Income Villages (Study in the village of Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo). Development Village-owned enterprise this should also be done by the village that has the potential of his village because there are benefit that obtained by developed BUMDes. Development BUMDes this is also done in village Karangpatihan but is still on planning. The absence of a regulation or regulations regarding BUMDes so BUMDes can only be supervise and coordinate and it became a problem in the development BUMDes in village of Karangpatihan. Development BUMDes is aims to raise the income of the villages and the economy of the village. In arrange the planning, needed an instrument for arrange and embody the plan is scenario planning based on Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting. Development BUMDes in village of  Karangpatihan that  remains is still yet to be seen, so needed development to institutional BUMDes it to see the variables are leadership, doctrine, program, resources, internal structure, connection that allows, connection functional, connection normative, connection clasps spread / spread themselves, and source of income village. Keywords: village-owned enterprise (BUMDes), scenario planning, instutional Building Abstrak: Perencanaan Skenario Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menambah Sumber Pendapatan Desa (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo). Pembangunan Badan Usaha Milik Desa ini sebaiknya juga dilakukan oleh desa yang memiliki potensi desanya Pembangunan BUMDes ini juga dilakukan di Desa Karangpatihan tetapi masih dalam tahap perencanaan. Belum adanya regulasi atau peraturan mengenai BUMDes sehingga BUMDes hanya dapat mengawasi dan mengkoordinasi serta itu menjadi permasalahan dalam pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan. Pembangunan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan perekenomian desa. Dalam menyusun perencanaan tersebut, dibutuhkan sebuah alat untuk menyusun dan mewujudkan perencaanan tersebut yaitu dengan perencenaan skenario (scenario planning) berdasarkan Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting. Pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan yang wujudnya masih belum terlihat, sehingga dibutuhkan juga pembangunan untuk kelembagaan BUMDes tersebut dengan melihat variabel-variabel yaitu kepemimpinan, doktrin, program-program, sumber daya, struktur intern, kaitan memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif, kaitan menyebar dan sumber pendapatan desa. Kata kunci : badan usaha milik desa, scenario planning, pembangunan kelembagaan 
Peran Sekretariat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang di DPR RI Jakarta Periode 2009-2014 Herda Prabadipta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Legislation Committee Secretariat The House of Representatives of Republic of Indonesia (DPR RI) In The Draft Law Preparation On DPR RI Jakarta 2009-2014. To understand the role of the Secretariat of the Legislative Committee, the researchers used a type of qualitative research methods with a descriptive approach. The focus raised is how the role of the Secretariat of Legislation in providing administrative support in the process of drafting the law draft, through the viewpoint of administrative management functions, which consist of: planning, organizing, actuating and controlling. Based on the research results, it can be seen that the overall administrative support provided by the Secretariat of Legislation Committee for the members of the Legislative Committee. However, adding performance results of Legislation required cooperation from both, the Secretariat of Legislation Committee and the Legislation Committee Board itself.   Keywords: Roles, secretariat, policy, legislation, House of Representatives   Abstrak: Peran Sekretariat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di DPR RI Jakarta Periode 2009-2014. Dalam memahami peran Sekretariat Badan Legislasi tersebut, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus yang diangkat adalah bagaimana peran Sekretariat Badan Legislasi dalam memberikan dukungan administratif dalam proses penyusunan RUU, melalui sudut pandang fungsi manajemen administrasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dukungan administratif anggota Badan Legislasi diberikan oleh Sekretariat Badan Legislasi. Bagaimanapun, dibutuhkan kerjasama dari kedua pihak untuk meningkatkan hasil kinerja legislasi.   Kata Kunci: Peran, sekretariat, kebijakan, legislasi, DPR RI
Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung Intan Nastiti Permatasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of Superior Sectors and Competitiveness Area as Efforts Development Tulungagung Regency. Local government districts of Tulungagung has an important role in determining superior sectors and competitiveness of its territory. Development supported with the development of superior sectors and indirectly can also increase competitiveness can develop the region. Through this research aims to analyze the sector highlights and how the sector development. The approach used is descriptive quantitative, with the analysis methods Location Quotient, Shift Share, and Typology Klassen. The results of research showed there were four sector highlights the agricultural sector; trade, hotel and restaurant sector; financial, leasing and services company sector; and services sector. While sector having competitiveness high that is manufacturing industry sector and the services sector. In addition, in developing these sectors the government tulungagung been working in accordance with a plan for the future. Therefore, the government tulungagung can give priority development in the financial,  leasing and services company sector, and implementing regional economic development strategy to the maximum. Keyword: Regional economic development, superior sectors, competitiveness area, regional development. Abstrak: Analisis Sektor Unggulan dan Daya Saing Daerah Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam  menentukan sektor unggulan dan saya saing daerahnya. Pembangunan yang didukung dengan pengembangan sektor unggulan maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan daya saing daerah serta dapat mengembangkan wilayahnya. Melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor yang diunggulkan dan bagaimana pengembangan sektor tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan metode analisis yaitu Location Quotient, Shift Share dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukan terdapat empat sektor yang diunggulkan yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing tinggi yaitu sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Selain itu, dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah baik sesuai dengan rencana untuk kedepannya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat memberikan prioritas pengembangan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta menerapkan strategi pembangunan ekonomi daerah dengan maksimal.   Kata kunci: Pembangunan ekonomi daerah, sektor unggulan, daya saing daerah, pengembangan wilayah
Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) Ayu Eka Puspitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation The Availability Green Open Space as Fulfillment The Needs of Public Space (Study on The Environmental Agency's Gresik). Green Open Space is an elongated area/lane groups, the use of which is more open and a place to grow plants. The area of ​​green open space of at least 30% of the area of ​​the city described in described in Regulation No.10 of 2010. Gresik Currently only reached 15.45%, a fast growing number of industry imbalance in the environmental ecosystem.. In this case the government in achieving the fulfillment of RTH assisted by public and private sector to implement the program of the Ministry of Public Works P2KH program, RAKH program and routinely program as well as other programs. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy provision of green open space in Gresik regency. This study used a qualitative descriptive study. Implementation of the policy provision of green open space has 2 focus. The focus of the two related to each other in the implementation of policy implementation and analyze whether the implementation of the policy has been running well.   Keywords: Policy implementation, Green Open Space Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik). Ruang Terbuka Hijau yaitu area memanjang/jalur mengelompok, penggunaanya lebih bersifat terbuka serta tempat tumbuh tanaman. Luas minimal Ruang Terbuka Hijau 30% dari luas wilayah kota dijelaskan dalam Perda Kabupaten Gresik No.10 tahun 2010. Saat ini Gresik hanya mencapai 15,45%, banyaknya industri yang berkembang pesat mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem lingkungan. Dalam hal ini pemerintah dalam mencapai terpenuhinya RTH dibantu oleh masyarakat dan pihak swasta dengan melaksanakan program dari Kementrian PU yaitu program  P2KH, RAKH serta program rutinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  kualitatif. Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau memiliki 2 fokus. Dari kedua fokus tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan menganalisa apakah implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.   Kata kunci: Implementasi kebijakan, Ruang Terbuka Hijau 
Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo) Nabilla Lintang
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation Policy One Stop Service System (Studies on Capital Investment and Licensing Office of Probolinggo Regency, During this bureaucratic permitting still impressed complicated because it still spreads in various unit of work but then came the innovation policies of One Stop Service System. The formation of the PTSP Regulations based on the Ministry of Home affairs number 24 in 2006 about One Stop Service Implementation Guidelines, where each County or city shall be entitled to form the PTSP. The regulation is also supported by the Regent number 41 in 2008 about delegation Some Authority in the field of Licensing To capital investment and the Licensing Office of the Probolinggo Regency, give up some of its related issues permitting. Its main purpose is directed at the creation of convenience services permitting investments both foreign and domestic, by not reducing the conditions that must be met. Keywords: Policy, policy innovation, One Stop Service. Abstrak: Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo). Selama ini birokrasi perijinan masih terkesan rumit karena masih menyebar di berbagai SKPD akan tetapi kemudian muncullah inovasi kebijakan yaitu Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan PTSP tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana setiap Kabupaten atau Kota berhak untuk membentuk PTSP. Peraturan tersebut juga didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, Bupati menyerahkan sebagian kewenangannya yang berkaitan dengan masalah perijinan. Tujuan utamanya diarahkan pada terciptanya kemudahan pelayanan perijinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata Kunci: Kebijakan, inovasi kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan) Mira Agustina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Stakeholder’s Role in Managing Waste of Traditional Market to Create Environmentally Sound Market (Case Study in Kolpajung Market, Pamekasan). Traditional market is one of the public assets at which its existence is important to support the needs of community. However, the presence of traditional market nowadays is often considered dirty due to a lot of trash. It then makes the government of Pamekasan cooperates with private sector in processing that waste. The process takes place through turning waste into compost. This potential is the beginning of environmentally sound market creation because the produced compost has positive impact on the environment. Related to that, this study aimed to describe the stakeholders’ role in managing waste of traditional market in accordance with the environmentally sound market, the supportive and hindering factors, and the social and economic impacts of the waste management. Keywords: stakeholders’ role, traditional market, waste management Abstrak: Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan). Pasar tradisional merupakan aset publik yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai makhluk ekonomi. Namun keberadaan pasar tradisional seringkali dianggap kumuh, kotor dan banyak sampah. Ini yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk bekerja sama dengan swasta dalam mengolah sampah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan mengubah sampah menjadi kompos, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama petani. Kondisi ini merupakan awal terciptanya pasar berwawasan lingkungan, karena pupuk yang dihasilkan berdampak positif pada lingkungan, sehingga dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar tradisional untuk mewujudkan pasar berwawasan lingkungan, faktor pendorong maupun penghambat dalam pengelolaan sampah, serta menggambarkan dampak sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan sampah tersebut. Kata kunci: peran stakeholder, pasar tradisional, pengelolaan sampah
Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dengan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Persiapan Pelaksanaan Program Transmigrasi (Studi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya) Mentari Wulandari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Intergovernmental Cooperation the Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency in Preparation of Implementation Transmigrastion Program. The transmigration program is an alternative solution to overcome the problems of population and as an effort to spur equitable development in Indonesia. In order for these objectives to be realized then The Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency preparing the implementation of the resettlement program to the fullest by establishing cooperative relationships between local. The partnership established through the preparation process of cooperation, assessment of cooperation, discussion and signing of a cooperation agreement and the process of preparation of the transmigration program. In the process of cooperation embodied the principles of cooperation shows that the preparation of the implementation of the transmigration program was organized with the involvement of multiple stakeholders in the area, so that the transmigration program was organized with attention to local needs and the support of community. In order transmigration program may be optimized so The Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency still need to enhance the role of stakeholders in the area sharing and allocation of local budget funds for the preparation of the implementation of the transmigration program.Keywords: Intergovernmental Cooperation the Local Government, Preparation of Implementation Program, Transmigrastion ProgramAbstrak: Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Persiapan Pelaksanaan Program Transmigrasi. Program transmigrasi merupakan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan sebagai upaya memicu pemerataan pembangunan di Indonesia. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan persiapan pelaksanaan program transmigrasi secara maksimal dengan menjalin hubungan kerjasama antara daerah. Hubungan kerjsama ini terjalin melalui proses persiapan kerjasama, penjajakan kerjasama, pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerjasama dan proses persiapan pelaksanaan program transmigrasi. Di dalam proses kerjasama tersebut terkandung prinsip-prinsip kerjasama yang menunjukan bahwa persiapan pelaksaan program transmigrasi diselenggarakan dengan melibatkan beberapa stakeholders di daerah, sehingga program transmigrasi diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan mendapat dukungan dari masyarakat. Agar program transmigrasi dapat berjalan secara optimal maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun masih perlu meningkatkan peran stakeholders di daerah dan melakukan sharing alokasi dana APBD untuk penyelenggaraan persiapan pelaksanaan program transmigrasi.Kata kunci: kerjasama antara daerah, persiapan pelaksanaan program, Program Transmigrasi
Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Isnaini Yuni Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Community Organization Restructuring Policy (Study of Community Organization in Ngadas Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang District). Research is conducted by the consideration about the importance of community organization for the empowerment of village people. Community organization, therefore, must be restructured and given great attention. Result of research indicates that the implementation of community organization restructuring policy in Ngadas Village has been consistent to the existing regulation. It is verifiable with Van Meter and Van Horn’s model of analysis over policy implementation. There are supporting and constraining factors behind the implementation of community organization restructuring policy. The supporting factor is related to attitude and original trait of the people of Ngadas Village which are supportive to policy implementation. The constraining factor includes lack of document and archive of Village Community Organization and lack of detail about community organization restructuring policy in Local Regulation of Malang District No. 16 in year 2006. Keywords: Policy implementation, organizational restructuring, Village Community Organization, Local Regulation Abstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar Pentingnya keberadaan lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat Desa. Oleh karena itu penataan lembaga kemasyarakatan perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa Ngadas sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari analisa implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam Implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya sikap dan sifat asli mayarakat Desa Ngadas sangat mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi yakni kurang terarsipkannya dokumen terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 16 Tahun 2006 yang belum bisa mengatur secara rinci terkait penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kata kunci: Implementasi kebijakan, penataan lembaga, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue