cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 9 (2014)" : 30 Documents clear
Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); Perspektif Governance (Studi di Kabupaten Sampang) Reni Marantika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The efectivity of Salt Business Empowerment Program (PUGAR); Governance Perspective (Study in Kabupaten Sampang). The increasing national salt supply caused the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia issued a salts empowerment of people program (PUGAR). The purpose of the program is develops the salt people business. One of the centers of salt is Sampang. The purpose of this study was determine the effectiveness of programme “PUGAR” in Sampang. The results of the study showed that “PUGAR” a lack of proper regulation because it only emphasizes the distribution of “Bantuan Langsung Masyarakat” rather than to solve the basic problems of the saltworks capital and marketing. That is why the program “PUGAR” in Sampang has not yet reached its effectiveness to date. Recommended suggestions include: production of salt by boiling, forming the cooperatives and addition of assistants. Keywords: efectivity , Salt Business Empowerment, PUGAR Abstrak: Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); Perspektif Governance (Studi di Kabupaten Sampang). Peningkatan kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun menyebabkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Tujuan program tersebut adalah untuk mengembangkan usaha garam rakyat. Salah satu sentra garam rakyat yang telah melaksanakan program PUGAR sejak tahun 2011 adalah Kabupaten Sampang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program PUGAR dalam perspektif governance di Kabupaten Sampang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program PUGAR merupakan regulasi yang kurang tepat karena hanya menekankan pada penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat daripada untuk menyelesaikan permasalahan dasar pegaraman yaitu permodalan dan pemasaran. Hal tersebut yang menyebabkan program PUGAR di Kabupaten Sampang belum mencapai efektivitasnya sampai saat ini. Saran yang direkomendasikan antara lain: produksi garam dengan cara perebusan, membentuk koperasi dan penambahan tenaga pendamping.   Kata kunci: efektivitas, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
Peran Pemimpin Informal Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Tentang Peran Kyai di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk) Dina Pratiwi Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Role of Informal Leaders In Supporting Implementation of Rural Governance (Study Role of the Kyai Musir Kidul Village District Rejoso, Nganjuk). The village administration would go well if society actively support the wheels of government; besides public to actively public figures or normally referred to kyai village also very instrumental in supporting the village administration. The participation kyai village very needed to help the village their duty implementation is either in development village, decision making or manufacture of regulation village.The observation known that there are phenomena in the participation kyai in supporting the village administration among other: the participation in the field of development, the participation in government sector, the participation in matters of religion and the participation in the social field.Keywords: informal leader, kyai village Abstrak: Peran Pemimpin Informal Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi tentang Peran Kyai di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk). Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat berperan aktif dalam menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan, selain masyarakat aktif tokoh masyarakat  atau biasanya disebut dengan  kyai desa juga sangat berperan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Keikutsertaan kyai desa sangat diperlukan untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pelaksanaannya baik dalam pembangunan desa, pengambilan keputusan atau pembuatan peraturan desa. Hasil pengamatan diketahui bahwa ada beberapa fenomena pada keikutsertaan kyai dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain : Keikutsertaan dalam bidang pembangunan, keikutsertaan dalam bidang pemerintahan, keikutsertaan dalam bidang keagamaan dan keikutsertaan dalam bidang sosial kemasyarakatan.Kata kunci: pemimpin informal, kyai desa
Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Implementatif pada KRPL Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri) Aprilia Dwi Mariyati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Program of Sustainable Reserve Food Garden (SRFG) to Support Food Security (Implementation study of SRFG in Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). Indonesia as agricultural country, properly provide food for citizen but still imports of food. Although food basic needs that must be provided. Therefore, need alternatives food safety among implementation SRFG program. But the implementation, vulnerable of sustainability. Purpose this study to know role and synergy of participant, factors were support or inhibit sustainability of implementation and benefits of implementation SRFG program for food security in the village. Research method used is descriptive with qualitative approach and used Bogdan&Taylor analysis the steps are before-field, in-field and post-field. Results showed that role and synergy of stakeholders in implementation of sustainability SRFG program in Puhjarak village still not optimal. Support factors because of  fertile soils, potential still quite large yard, infrastructure and available institutional and SRFG is government program. Inhibiting factors are unsolved technical problems and reduces motivation SRF actors. Implementation of SRFG program helpful support food security in household level at least. Keywords: implementation policy, sustainable reserve food garden (SRFG), food security.   Abstrak: Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Implementasi pada KRPL Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). Indonesia sebagai negara agraris seharusnya menyediakan pangan untuk penduduknya namun masih melakukan impor pangan. Padahal pangan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap warga. Sehingga, perlu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan yaitu implementasi program KRPL. Namun dalam implementasinya rentan keberlanjutannya. Penelitian ini ingin mengetahui peran dan sinergitas stakeholders, faktor-faktor pendukung atau penghambat keberlanjutan implementasinya, serta manfaat implementasi program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan di Puhjarak. Jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis datanya, analisis yang dikemukakan Bogdan&Taylor meliputi tahap pralapangan, dilapangan dan pasca lapangan. Hasil penelitian menunjukkan peran dan sinergitas stakeholders dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak belum optimal. Faktor pendukungnya karena tanah yang subur, potensi pekarangan cukup luas, sarana dan prasarana serta kelembagaan yang tersedia dan KRPL merupakan program pemerintah. Faktor penghambatnya karena permasalahan teknis yang belum terselesaikan dan berkurangnya motivasi pelaku RPL. Implementasi program KRPL bermanfaat mendukung ketahanan pangan di desa tersebut minimal ditingkat rumah tangga.   Kata kunci: implementasi kebijakan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), ketahanan pangan.
Implementasi Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro Indah Ratna Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Working Capital Lending to Small Industries and Small Trades of Bojonegoro Regency. Small industries and small trades have a strategic role in realizing economic development but it can also increase people’s income. Constraints faced by small industries and small traders in Bojonegoro regency generally in the capital. The purpose of this study is to investigate the implementation of the provision of working capital loans for small industrial entrepreneurs and small traders.This research used descriptive method using qualitative approac. The result of this study proved that the implementation of working capital lending to small industries and small traders was properly done according to Mayor Regulation number 13 year 2012 the technical team as the technical executor has conducted socialitation, field survey, group target determination, and tending ceilling determination. Bank jatim as the main executor also has completed its duly fits to the right and obligation. Keywords: implementation, small business, working capital Abstrak: Implementasi Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro. Industri kecil dan pedagang kecil memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro secara umum yaitu pada permodalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pinjaman modal kerja bagi industri kecil dan pedagang kecil. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian pinjaman modal kerja bagi industri kecil dan pedagang kecil telah berjalan dengan baik sesuai dengan Perbup Nomor 13 tahun 2012. Tim teknis sebagai implementor telah melaksanakan sosialisasi, survey lapangan, penentuan target grup dan penentuan plafon pinjaman. Bank jatim sebagai bank pelaksana juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kata kunci: implementasi, usaha kecil, modal kerja
Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan Dari Good Environmental Governance (Studi pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Malang) Fely Ulya Felantias
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: An Effort of Forest Protection as an Embodiment of Good Environmental Governnace (Studies in Perum Perhutani KPH Malang). Malang Raya is one of region in Indonesia has considerable forest coverage. With an area of ​​88.848.1 hectares of forest covering Kabupaten Malang and the town of Batu. The forest itself has great benefits for human life. However, the benefits of the forest can not be used if not well managed forests. Due to the lack of good forest management, it can cause critical lands. Like the forests in Malang damaged forests and critical lands. Where transparency, participation, and accountability of forest management is less running maximum. In addition, the cause of critical lands could be due to human activity is not responsible for, stolen trees and clearing new land, the existence of these problems will require maximum efforts for forest protection in order to preserve the forest so the forest benefits can be felt by humans. Such efforts can be done by implementing good environmental governance (GEG). Keywords: forest protection, good environmental governance, transparency, accountability, participation Abstrak: Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari Good Environmental Governance (Studi Pada Perum Perhutani KPH Malang). Malang Raya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki cakupan hutan yang luas. Dengan luas hutan 88.848,1 ha yang meliputi Kabupaten Malang dan Kota Batu. Hutan itu sendiri memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan manusia. Akan tetapi manfaat hutan tersebut tidak bisa dirasakan apabila hutan tidak dikelola dengan baik. Akibat tidak adanya pengelolaan hutan yang baik maka bisa menimbulkan lahan kritis. Seperti halnya hutan di Malang Raya mengalami kerusakan hutan dan lahan kritis. Di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan hutan kurang berjalan maksimal. Selain itu penyebab lahan kritis bisa dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, pencurian pohon maupun pembukaan lahan baru, Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan upaya perlindungan hutan yang maksimal guna menjaga kelestarian hutan sehingga manfaat hutan bisa dirasakan oleh manusia. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan good environmental governance (GEG).   Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, good environmental governance
Skenario Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Energi Nasional Dan Membangun Green Energy Constellation Hingga Tahun 2025 (Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementeria Nurul Yaqin
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Development of Renewable Energy Policy in the National Energy Security in Order to Maintain and Build Green Energy Constellation Until 2025 (Studies in the Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources, Central Jakarta).The need for energy is directly proportional to population growth and economic growth. Therefore, the energy resources for the needs of the population must be maintained, so that people’s activities are not disrupted. Today, Indonesia's energy supply is dominated by fossil energy sources, that are not environmentally friendly and can not be regenerated. There needs to be a substitute for fossil energies, knowing that in the next few years the fossil fuels will run out, and will not be able to support the national energy supply again. And for the substitute of fossil energy is renewable energy. That energy has the properties of an environmentally friendly, renewable, and abundant numbers. Therefore strong efforts are needed from the government through the Ministry of ESDM. Knowing that renewable energy is the future energy, then the scenario formulation is the most appropriate step to see the future condition of the national energy. Keywords: renewable energy, policy scenario, economic growth   Abstrak: Skenario Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dalam Upaya Menjaga Ketahanan Energi Nasional dan Membangun Green Energy Constellation Hingga Tahun 2025 (Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat) Kebutuhan energi selaras dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pasokan energi untuk kebutuhan masyarakat perlu dijaga, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Akan tetapi pasokan energi Indonesia saat ini didominasi oleh sumber energi fosil, yang sifatnya tidak ramah lingkungan dan tidak bisa diperbarui. Perlu adanya pengganti energi fosil mengingat dalam beberapa tahun kedepan energi fosil akan habis, tidak akan mampu lagi menunjang pasokan energi nasional. Pengganti energi fosil tersebut adalah energi baru terbarukan. Yaitu energi yang mempunyai sifat ramah lingkungan dan bisa diperbarui, dan jumlahnya melimpah. Dari sini perlu upaya kuat dari pemerintah melalui Kementerian ESDM. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi energi baru terbarukan dan energi saat ini untuk merumuskan sebuah skenario kebijakan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Melihat energi baru terbarukan adalah energi masa depan, maka merumuskan skenario adalah langkah paling tepat untuk melihat kondisi masa depan dari keenergian nasional.   Kata kunci: energi baru terbarukan, skenario kebijakan, pertumbuhan ekonomi
Peran dan Partisipasi Nahdlatul Ulama dalam Politik Lokal (Studi tentang Peran dan Partisipasi Politik Kiai dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan di Kabupaten Gresik) Yusuf Widodo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role and Participation of Nahdlatul Ulama in Local Politics (Studies on The Role and Participation Politician Kiai on Executive Power Management in Gresik). The role and participation of politician kiai NU in the power management is sort of reality. Nonetheless, the result of this study indicate that the role and participation of politician kiai NU can not maintain the executive power from the kiai NU. Internal conflict in the Branch Board of Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik causes public support for head of regional decreased. This study aims to describe and analyze the role and political participation in the management of executive power in Gresik.   Keywords: politician kiai, the role of politics, political participation, power management   Abstrak: Peran dan Partisipasi Nahdlatul Ulama dalam Politik Lokal (Studi tentang Peran dan Partisipasi Politik Kiai dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan di Kabupaten Gresik). Peran dan partisipasi politik kiai NU dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan merupakan sebuah realitas. Kiai memiliki akses yang besar untuk menjalin hubungan, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan partisipasi politik kiai ternyata tidak dapat mempertahankan kekuasaan pemerintahan dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama. Konflik internal dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gresik membuat dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dan partisipasi politik kiai dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Gresik.   Kata Kunci: kiai politik, peran politik, partisipasi politik, pengelolaan kekuasaan
Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Produsen Jamu (Studi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo) Nopi Bekti Pertiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The role of the Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Manufacturers in Herbal Medicine Empowerment (Studies in the Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Sukoharjo). Manufacturers of herbal medicine in the village Nguter there are several obstacles in developing a business that is limited to the production of capital, less skilled in producing herbs, and less extensive in product marketing. So the role of government Sukoharjo through Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises is needed to foster and enhance the ability of small businesses become strong and independent businesses. The research method used is descriptive qualitative research method. Analysis of research data using an interactive model of Miles and Huberman. The benefit of this research is theoretically to be material to the academic study of information at once may be food for thought in the development of public administration, particularly in the case of Empowerment of Small and Medium Enterprises. Add insight and knowledge about the empowerment of Small and Medium Enterprises. Keywords: empowerment and Micro, Small and Medium Enterprises   Abstrak: Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Produsen Jamu (Studi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo). Produsen jamu di desa Nguter terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya yaitu keterbatasan modal untuk produksi, kurang trampil dalam memproduksi jamu, dan kurang luas dalam pemasaran produk. Sehingga peran pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus dapat menjadi bahan pemikiran dalam perkembangan dunia administrasi publik, khususnya dalam hal Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.   Kata kunci: pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Manajemen Stratejik Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Tuban) Satria Dwi Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategic Management Of Local Government In The Management Of The Fund For Social Rehabilitation Program Home Is Not Livable (RS RTLH) (Studies in public works department and Bappeda Tuban Regency). Poverty reduction must be balanced between economic development, social assistance and the fulfilment of livable homes. Fulfillment house livable also became one of the factors in determining the standard of poverty. Local government of Tuban Regency make a policy it’s Social Rehabilitation Program Home Is Not Livable (RS RTLH) for poor families who occupy the House is not livable. The implementaston of Program RS RTLH Tuban been running for 7 years start in 2007-2013, but it has problems with a limited source of funding. Based on the results of this study indicate that limited fund resources make the implementation of RS RTLH program not optimally and still far from the aim target. RS RTLH’s decision makers have to build a new strategic to get a new funding source, if  they want to improve RS RTLH program for the next year.   Keywords: stratejic management, public policy, coorporate social responsibility (CSR).   Abstrak: Manajemen Stratejik Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Tuban) Penanggulangan kemiskinan harus seimbang antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial dan pemenuhan rumah layak huni. Pemenuhan rumah layak huni juga menjadi salah satu faktor dalam menetapkan standar kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban membuat kebijakan yaitu program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) bagi keluarga-keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Pelaksanaan program RS RTLH Kabupaten Tuban sudah berjalan selama 7 mulai tahun 2007-2013, tetapi memiliki kendala dengan sumber dana yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terbatasnya sumber dana membuat pelaksanaan program RS RTLH tidak optimal dan masih jauh dengan sasaran target yang ditentukan. Para pengambil keputusan dalam program RS RTLH harus membuat strategi baru untuk mendapatkan sumber pendanaan yang baru, jika ingin meningkatkan program RS RTLH pada tahun selanjutnya.   Kata kunci: manajemen stratejik, kebijakan publik, coorporate social responsibility (CSR).  
Implementasi Progam Pembangunan Sanitasi Perkotaan dalam mewujudkan Sustainable Communities (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu) Sony Andi Antoro
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 9 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Urban Sanitation Development Program to Establish Sustainable Communities (). The objectives of research are to describe the implementation process of sanitation development program to establish sustainable communities, to understand the factors causing the implementation of Urban Sanitation Development Program, and to acknowledge the actors who are involved in the program of urban sanitation development of Batu City. Research method is qualitative. Focus is given into 3 aspects in the implementation of sub-program sanitation. These are trash sector, waste water sector and environmental drainage sector. Result of research indicates that ISSDP program has met the demand for healthy environment, increased the life quality of community, and improved health, environment and demographic conditions of the poor in Batu City. The constraining factors include the contrast of some value systems, the difficulty of marketing the trash-based recycling product, lack of obedience of people to the policy, and less optimized care from the involved actors. The actors who are involved within the implementation program of urban sanitation are not influenced by gender difference. The implementation of Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) in Batu City is concerned with 3 groups which are base group, supportive group and target group.   Keywords: policy implementation, program, sanitation   Abstrak: Implementasi Program Pembangunan Sanitasi Perkotaandalam Mewujudkan Sustainable Communities. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi program pembangunan sanitasi dalam mewujudkan sustainable communities, sekaligus faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses implementasi program Pengembangan Sanitasi Perkotaan serta untuk  mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam program pengembangan sanitasi perkotaan di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus ini terbagi menjadi 3 aspek, implementasi sanitasi sub program yang meliputi sektor persampahan, sektor air limbah dan sektor drainase lingkungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa program ISSDP berhasil memenuhi kebutuhan akan lingkungan yang sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan kondisi kesehatan, lingkungan, dan penduduk, khususnya penduduk miskin di Kota Batu. Sedangkan kendala yang ditemui adalah pertentangan antara sistem nilai, kesulitan dalam pemasaran hasil produk Recyling dari sampah, masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada kebijakan serta kesadaran akan kepedulian berbagai pihak yang terlibat belum optimal. Sementara aktor yang terlibat program implementasi sanitasi perkotaan tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender. Dalam implementasi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) di Kota Batu terdapat 3 kelompokyaitu kelompok basis, kelompok pendukung dan kelompok sasaran.   Kata kunci: implementasi kebijakan, program, sanitasi.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue