cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2015)" : 30 Documents clear
Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Reog Tulungagung (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung) Arya Surya Sumantri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Cooperation of Local Government and Society to Preserve Reyog Tulungagung (Studies in the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports of Tulungagung Regency). Development is an attempt to improve society aspects and state. One of contributing factors in development is cultural sector. There needs to be cooperation between local government and society to preserving local arts, particularly Reyog Tulungagung, which is the original arts of Tulungagung. The research method is qualitative with descriptive approach. The results of this research is the cooperation intertwined between the government and society is not maximized, particularly Reyog art of Tulungangung. Lack of good communication between the government and society the main obstacle in this cooperation. Moreover, the role of the private sector has not been maximixed to support the preservation of the arts Reyog Tulungagung. In order to this cooperation well, there’s needs to be improve of communication system between the government and society, make special programs which related to cultural preservation Reyog Tulungagung in particularly, the government capable more responsibility and responsive to issues which related to preservation of local culture, the society expected more creative in developing of existing art, maximize the role of private support to preserve the local arts. Keywords: Development, Good Governance, Society Partnerships and Government, Art. Abstrak: Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Reyog Tulungagung (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung). Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat dan bernegara, salah satu faktor pendukung dalam pembangunan adalah bidang kebudayaan. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah khususnya Reyog Tulungagung, yang merupakan kesenian asli Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat belum maksimal, khususnya kesenian Reyog Tulungangung. Kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat menjadi penghambat utama dalam kerjasama ini. Selain itu swasta kurang begitu dimaksimalkan perannya dalam membantu melestarikan Kesenian Reyog Tulungagung. Agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, perlu adanya perbaikan sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, membuat program khusus yang berkaitan dengan pelestarian budaya khususnya Reyog Tulungagung, pemerintah mampu lebih tanggung jawab dan responsif terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian budaya daearah, masyarakat diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan kesenian yang ada, memaksimalkan peran swasta dalam membantu melestarikan kesenian daerah. Kata kunci: Pembangunan, Good Governance, Kemitraan Masyarakat dan Pemerintah, Abstrak: Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Reyog Tulungagung (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung). Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat dan bernegara, salah satu faktor pendukung dalam pembangunan adalah bidang kebudayaan. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah khususnya Reyog Tulungagung, yang merupakan kesenian asli Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat belum maksimal, khususnya kesenian Reyog Tulungangung. Kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat menjadi penghambat utama dalam kerjasama ini. Selain itu swasta kurang begitu dimaksimalkan perannya dalam membantu melestarikan Kesenian Reyog Tulungagung. Agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, perlu adanya perbaikan sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, membuat program khusus yang berkaitan dengan pelestarian budaya khususnya Reyog Tulungagung, pemerintah mampu lebih tanggung jawab dan responsif terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian budaya daearah, masyarakat diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan kesenian yang ada, memaksimalkan peran swasta dalam membantu melestarikan kesenian daerah. Kata kunci: Pembangunan, Good Governance, Kemitraan Masyarakat dan Pemerintah, Abstrak: Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Reyog Tulungagung (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung). Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat dan bernegara, salah satu faktor pendukung dalam pembangunan adalah bidang kebudayaan. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah khususnya Reyog Tulungagung, yang merupakan kesenian asli Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama
Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang) Muhammad Wirawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The Evaluation Over School Operational Grant (BOS) Funding Policy To Improve Education Quality (study at Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Malang City).School Operational Grant (BOS) Program is aimed to relieve the burden of community in paying education cost to fulfill 9-year mandatory learning program. This grant policy must be monitored to ensure that the target is achieved. Malang City has been an education city to implement BOS. To ascertain that the error in the use of BOS is minimized, evaluation must be conducted over School Operational Grant (BOS) Funding Program. Research type is descriptive with qualitative approach. Data collection techniques include observation and interview. Result of research indicates that the implementation of BOS funding policy at city or school levels, including at SDN Percobaan 1 of Malang City, has been favorable and based on the procedure as stated in technical guide of BOS funding. The participation of community is needed to provide the input or even the surveillance over BOS funding program   Keywords: evaluation over policy, school operational grant funding, education quality   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang).Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan biaya masyarakat dalam menjalankan wajib belajar 9 tahun.Agar tepat sasaran dalam pelaksanaanya perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.Kota Malang termasuk Kota Pendidikan yang juga melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah. Dalam penggunaanya agra tidak terjadi kesalahan, maka sangat perlu ada evaluasi kebijakan dana Bantuan Opersaional Sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukkan serta pengawasan akan program dana BOS. Kata Kunci: evaluasi kebijakan, dana bantuan operasional sekolah,  mutu pendidikan
Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang) Diyan Purnomo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of HIV and AIDS Policy in Malang (Study Implementation Regional Regulation Number 14 Year 2008 Malang). In the area of Malang found cases of HIV and AIDS with the high numbers. To prevent the development of HIV and AIDS, Malang Regency Government issued a policy to tackle the problem, but the rate of HIV transmission in this area is still not under control. This study aims to analyze the implementation, analyze stakeholders in the HIV and AIDS policy , and analyze the factors enabling and inhibiting of policies on HIV and AIDS in Malang. The results of this study indicate combating HIV and AIDS policy in Malang has been implemented properly and in accordance with the policy-making purposes. The number of stakeholders involved in every process of this policy shows a good partnership between the government, NGOs (Non Government Organizations), and the community in a policy. The results of this study also indicate the presence of factors that make the support and constraints in the implementation of this policy. Keywords: analysis of policy, Human Immunodeficiency Virus (HIV),Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), implementation   Abstrak: Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang.(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Kabupaten Malang). Di daerah Kabupaten Malang didapati kasus HIV dan AIDS dengan angka yang tinggi. Untuk mencegah perkembangan HIV dan AIDS, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut, tetapi angka penularan HIV di daerah ini masih belum bisa dikendalikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, stakeholder (pemangku kepentingan) kebijakan, dan faktor pendukung dan penghambat  kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan penaggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang sudah diimplementasikan sesuai tujuan pembuatan kebijakan. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam setiap proses kebijakan  menunjukkan hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah, NGO (Non Government Organization), dan masyarakat. Hasil peneletian ini juga menunjukkan adanya faktor-faktor yang menjadikan dukungan dan kendala dalam implementasi kebijakan ini. Kata kunci: analisis kebijakan, Human Immunodeficiency Virus (HIV),Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), implementasi
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Mukhamad Fathoni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Head of Village’s Leadership Style in Physical Development Village (The study in Denok village, Subdistrict of Lumajang, City of Lumajang). Head of village is the head government in a village who is expected can regulate village administration well in giving service to society. Thus if the head of village presents his good performance in holding village administration, it will affect to the government administration in city, province, until center government. Head of village as a leader in village has some aspects of characteristics / leadership style that can help him in making a good relationship with his society. Head of village’s leadership style has a close relationship with the purpose to be achieved by the village government. Thus, head of village’s behavior / leadership style is always connected with head his activities in directing, motivating, communicating, making decision, and controlling government apparatus to succeed the purpose of village government. This study aims to find out head of village’s leadership style in physical village development. Keywords: leadership, leadership style, physical village development Abstrak: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila kepala desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan berpengaruh juga pada kinerja pemerintahan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa. Kata kunci: kepemimpinan, gaya kepemimpinan, pembangunan fisik desa
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) Robert Durianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Fishermen Community Empowerment Through Klinik IPTEK Mina Bisnis (Study at Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan and Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Fishermen community group in Kabupaten Lamongan is not separated from technology and innovation aspect in conduct their business. To be accepted and able to be better utilized, most governmental programme should be followed with direct approach in the form of advocate activities toward business player in sites. Kabupaten Lamongan based on its Cooperative Agreement with Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 24.1/BBPSEKP/ TU.330/2012 would held Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) as an attempt to empower fishermen community group. KIMBis would encourage productive entrepreneurship in fishermen community group through training and advocate activities by stakeholders. This study is a qualitative descriptive study, with the objectives to describe KIMBis institution, as the place for fishermen community empowerment through communication, advocate and consultation. Result of this study showed that KIMBis activities, in so far, is yet maximally operated and still dominated by training for community and stakeholder involvement was still suboptimal. Several achievement from this activity were (a) Increasing entrepreneurship orientation and (b) Better development of its human resources.   Keywords: fishermen, entrepreneurship, Klinik IPTEK Mina Bisnis   Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan tidak lepas dari aspek teknologi dan inovasi untuk menjalankan usahanya. Agar dapat diterima dan mampu dimanfaatkan lebih baik semestinya berbagai program kegiatan dari pemerintah juga diikuti dengan pendekatan langsung berupa pendampingan kepada pelaku usaha di lokasi. Kabupaten Lamongan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor 24.1/BBPSEKP/TU.330/2012 dilaksanakan kelembagaan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. KIMBis mendorong entrepreneurship yang produktif dalam kelompok masyarakat nelayan melalui pelatihan dan pendampingan oleh stakeholders terkait. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, kegiatan KIMBis sejauh ini belum maksimal masih terdominasi pelatihan untuk masyarakat dan keterlibatan stakeholders dipahami tidak terjadi secara optimal. Beberapa capaian dari kegiatan ini, yaitu (a) Meningkatnya orientasi kewirausahaan dan (b) Kualitas sumberdaya manusia berkembang cukup baik. Kata kunci: nelayan, entrepreneurship, Klinik IPTEK Mina Bisnis 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban) Dyah Ayu Virgoreta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Of “Program Keluarga Harapan” In An Effort To Improve The Welfare Of Society (Study On The Village Of Beji Sub-district Of Jenu Tuban East Java). Every country must have their problems. No exception Indonesian country. Indonesia has some problems , of them are in the field of economic social especially is the problem of poverty. Because of that the government made a policy to handle this poverty problem. Based in order to reduce  poverty, the Government launched  special program named of Program Keluarga Harapan (PKH). In this regard the implementation of Program Keluarga Harapan that was found in the village Beji is based on the high number of poor households. Program Keluarga Harapan (PKH) in Indonesia started to run in the 2007 and is expected to be done in stages, at least up to 2015. Is expected implementation from Program Keluarga Harapan (PKH) can improve the welfare of the community in the field of education and health.. Results of the study prove that recipients PKH annually has decreased. Keywords: poverty, Program Keluarga Harapan Abstrak: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban). Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing. Tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keuarga Harapan (PKH) berkaitan dengan hal tersebut implementasi program keluarga harapan yang terdapat di desa Beji ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Diharapkan implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan Kata kunci : kemiskinan, Program Keluarga Harapan.
Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Membangun Dan Memanfaatkan Fungsi Trotoar (Studi Kasus pada Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu) Azis Wahyu Priambudi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort of The Government of Batu City in Developing and Utilizing The Better Funtion of Pavement (Study of The Dinas Pengairan and Bina Marga, Batu City). Result of research indicates that the development of pavement by The Government of Batu City and The Dinas Pengairan and Bina Marga have provided pleasure, cleanliness, security and friendliness for all pedestrian inclubing is difabel.Community perception about which means that the community satisfies with the fuction and esthetic of the pavement. The contraints against new pavement development include internal and external factors. Internal constraining factor is the limited budget fund for the allocation of development for other infrastructure. The lack of finance has bad impact on the maintenance of the damage pavement. External factor is lack of people awareness through which pavement is misleadingly used. The lack of parts is the narrow road may constain the developments of standart pavement. It may be suggested that The Dinas Pengairan and Bina Marga Batu City shall improve development and maintenance of new pavement that will be contructed, must deliver the service to the community, shall be friendly to the disabled, and must maximize the budget such. Keywords: pavement, Batu city Abstrak: Upaya Pemerintah Kota Batu dalam Membangun dan Memanfaatkan Fungsi Trotoar (Studi pada Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu). Dengan pembangunan trotoar ini, Pemkot Batu dan Dinas Pengairan telah memberikan kenyamanan, kebersihan, keamanan dan keramahan bagi semua pejalan kaki termasuk difabel.Persepsi masyarakat tentang pembangunan trotoar yang baru ini, pada umumnya merasa puas secara fungsi dan estetika yang sesuai harapan.Dalam pembangunan trotoar baru ini terdapat kendala pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain minimnya dana anggaran untuk alokasi pembangunan pada infrastruktur lain. Hambatan pendanaan tersebut berpengaruh pada perawatan dan pemeliharaan trotoar yang mengalami kerusakan. Kendala pada faktor eksternal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat yang menyalahgunakan dalam memanfaatkan trotoar. Minimnya lahan pada jalan raya yang kurang lebar, berpengaruh pada standart pembangunan trotoar. Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yaitu Dinas Pengairan dan Bina Marga lebih meningkatkan pembangunan dan perawatan pada trotoar yang baru terutama yang akan dibangun, terus memberikan pelayanan pada masyarakat dan juga ramah bagi difabel, memaksimalkan anggaran yang ada. Kata kunci: trotoar, Kota Batu
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan) Errica Dwi Tanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Bureaucracy for Improvement The Integrated Licencing Service in Pasuruan City (Study in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City). The movement of goverment paradigm from centralistic to decentralistic which characterized by local autonomy policy bring new condition in implementation of local government. This paradigm movement characterizing include the movement of task volume or assesment of local goverment for acommodating all of affairs that submit later will be contained in organization structure of local apparatus. Bureaucracy reformation in both central and local government are needs for realization of “good Public governance” effort. Bureaucracy reformation another government departement, trust of society for government will be down when related with convoluted licene documents. With many problems make Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City did the bureaucracy reformation with lauched The One Gate Licencing Service System that based on Rule of Interior Minister. Keywords: bureaucracy reformation, public service, one stop service Abstrak: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). Perubahan paradigma pemerintah dari sentralistis menuji desentralistis yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan perubahan volume atau beban tugas pemerintah daerah dalam menampung seluruh urusan yang diserahkan nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Reformasi Birokrasi baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan “good public governance”. Reformasi birokrasi dinas pemerintah lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun ketika berurusan dengan dokumen perijinan yang terkesan berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan-permasalahan membuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan melakukan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasar pada Peraturan Mentri Dalam Negeri.   Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Studi Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kabupaten Malang) Yulia Nurul Ichrom
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Society-based Management of Place of Integrated Waste Management (A Study at Dinas Cipta Karya and Tata Ruang and Place of Integrated Waste Management at Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang). This study is aimed to describe the implementation of  TPST Mulyoagung Bersatu management. The subject of this management is a Non-Government Organization.This thing is accordance with the mandate of the Program Society-based Reduce Reuse Recycle (3R) Waste Management, through the local communities participation in managing the waste with 3R method in the surrounding region. The research method used a qualitative approach with descriptive methods. Focus of research in this study is to describe the implementation of TPST Mulyoagung Bersatu management covering aspects of Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting. The result shows that the implementation of management at TPST Mulyoagung Bersatu has quite optimal done. Through the KSM 's role in coordinating the implementation of the waste management with 3R method in the TPST Mulyoagung Bersatu  able to overcome the environmental problems that plagued the Brantas River in the village Mulyoagung due to inadequate waste management. Keywords: management, waste management   Abstrak: Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Studi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pada TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung. Dimana pelaku manajemen ini ialah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu sebuah organisasi sosial yang dikelola oleh masyarakat lokal. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) Berbasis Masyarakat, yaitu melalui adanya partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola sampah dengan metode 3R di wilayah sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dibatasi dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu yang meliputi aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadaan Tenaga kerja, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pelaporan, Penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pada TPST Mulyoagung Bersatu telah terlaksana cukup optimal. Melalui peran KSM dalam mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah 3R di TPST Mulyoagung Bersatu mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang melanda Daerah Aliran Sungai Brantas di Desa Mulyoagung akibat pengelolaan sampah yang kurang memadai.   Kata Kunci: manajemen, pengelolaan sampah  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati) Ully Hikmah Andini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Economic Empowerment from Underdeveloped Village to Developed Village (Study in Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati). The condition of Muktiharjo village is in underdeveloped, so need a way through economic empowerment. The research was a qualitative descriptive study using the technique of interactive analysis by Miles and Huberman. The result of this study indicated that economy potential that exist in Muktiharjo village are agriculture sector, fishery sector, tourism sector and micro and small enterprises sector. Economic empowerment that is done by regency government are as a planner, facilitator, supervisor and evaluator. Subdistrict government as a facilitator between regency government and village government. And village government such as become the society as a subject and object the development, increase the participation of society and give the empowerment through training and education, build the cooperation and build the public facilities that needed by society. The supporting factors in this research are the existing of great natural and human resources, globalization and development of technology. The obctacling factors are low of modal, public facilities and participation of society. Keywords: national development, economic empowerment, underdeveloped village Abstrak:Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Kondisi Desa Muktiharjo masih tertinggal, sehingga perlu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitianiniadalahpenelitiankualitatifdeskriptifdenganteknikanalisisinteraktif menurutMiles dan Huberman.Hasil daripenelitianinimenunjukkanbahwapotensi ekonomi di Desa Muktiharjo adalah pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator. Pemeritah kecamatan sebagai fasilitator antara pemerintah kabupaten dan desa. Dan pemerintah desa meliputi menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti memberikan pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.   Kata kunci: pembangunan nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat, desa tertinggal

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue