cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2015)" : 30 Documents clear
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan) Mega Raharja
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Financial and Asset Management Area (Study in Finance and Asset Management Agency Regions of Lamongan). Financial and asset management area must be transparent and accountable in accordance with the principle of good governance. However, in Lamongan financial and asset management area is not running optimally. This research was conducted to describe and analyze the financial and asset management area processes as well as problems in the area of financial and asset management in Lamongan. This research used a descriptive method qualitative approach and using an interactive model of data analysis from Miles Huberman. Research results showed the financial and assets management area in Lamongan is not optimal. There are still obstacles in management, there are constraints on the discussion of budget planning areas that are not timely in the legislature and the lack of human resources accounting background. In the asset management area there are problems in the areas of asset inventory data processing is still less well and local government land that has not been certified. Keywords: Local Financial Management, Local Asset Management   Abstrak: Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan). Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip good governance. Namun, di Kabupaten Lamongan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data model interaktif  dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan belum optimal. Masih terdapat kendala dalam pengelolaannya, kendala terdapat pada pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak tepat waktu di legislatif dan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi. Pada pengelolaan aset daerah terdapat permasalahan pada inventarisasi aset daerah yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.   Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dearah Operasi VII Madiun) Ilham Tri Juliyanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Quality Improvement Strategy Railway Transportation Services (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun). This research intended to discover the strategic which applied by PT. KAI DAOP VII Madiun for increasing the quality of service in train transportation, supporting factor and inhibiting factor strategic in increase of quality of service of PT. KAI DAOP VII Madiun. In this research, uses descriptive research with qualitative approach and use analysis method from Miles Huberman. According to result of this research, strategic for increasing the quality of service in trains transportation which used by PT. KAI DAOP VII Madiun can be categorized as successfully to overcome the service, comfort, delay and safety problems. Master strategy like enterprise strategy, corporate strategy, business strategy and functional strategy used to overcome all those problems by PT. KAI DAOP VII Madiun. Keywords: quality of service, railway transportation   Abstrak: Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan PT. KAI DAOP VII Madiun dalam peningkatan kualitas pelayanan jasa transportasi kereta api, serta mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan strategi peningkatan kualitas pelayanan PT. KAI DAOP VII Madiun. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis Miles Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi peningkatan kualitas pelayanan jasa transportasi kereta api yang dilakukan PT. KAI DAOP VII Madiun dapat dikatakan berhasil untuk mengatasi masalah pelayanan, kenyamanan, ketepatan waktu dan keselamatan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan master strategy seperti enterprise strategy, Corporate strategy, bussines strategy dan functional strategy oleh PT. KAI DAOP VII Madiun dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.   Kata kunci: kualitas pelayanan, transpostasi kereta api.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisata Keplaksari Kabupaten Jombang) Retno Puji Rahayu
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy of Local Government in Developing Tourism in the Jombang Regency. (The Case Study on Taman Tirta Wisata Keplaksari  Jombang Regency). Jombang regency has many tourist attraction. One of them is Taman Tirta Wisata Keplaksari. This place is one of the leading sector in Jombang regency but still less interest and fewer visitors than any other tourist attractions are located in Jombang regency. It takes strategy of Local Government through the Department of Youth, Sport, Culture and Tourism in developing the tourism in Jombang regency especially in Taman Tirta Wisata Keplaksari that is more interesting sights and much in demand by the public. This study aims to determine whether the strategy of the local government in developing tourism Jombang already running optimally. This type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. Data collection techniques with interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the Tourism Development Strategy in Taman Tirta Tourism Keplaksari still not optimal because there are still some shortcomings that need further attention. Keywords: strategy, local government, Tourism, Jombang Regency Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisata Keplaksari Kabupaten Jombang). Daerah kabupaten Jombang memiliki banyak daya tarik wisata. Salah satunya adalah Taman Tirta Wisata Keplaksari. Tempat ini merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Jombang tetapi masih kurang diminati dan pengunjungnya lebih sedikit daripada tempat-tempat wisata lain yang berada di Kabupaten Jombang. Dibutuhkan strategi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jombang khususnya pada Taman Tirta Wisata Keplaksari agar tempat wisata ini lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jombang sudah berjalan secara optimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Pariwisata pada Taman Tirta Wisata Keplaksari masih belum optimal karena masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu perhatian lebih lanjut. Kata kunci: strategi, pemerintah daerah, Pariwisata, Kabupaten Jombang
Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang) Hadhan Bachtiar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development Of Waste Bank As The Form Of Society Participation In Processing Waste (Study On Waste Bank Cooperation In Malang). It is descriptive study with qualitative approach and is limited by two focus researches; they are (1) the development of “Waste Bank” in Malang, includes: Policy product as policy umbrella, socialization and communication and institutions, sources support, BSM development, the implementation of Waste Bank Program (SOP). (2) Participation of society in Malang in the development of “Waste Bank”, includes: the form of society participation, condition/level of participation. (3) Factors that becomes constraints and supporting in developing “Waste Bank” as the form of society participation in Malang, includes: supporting factor, constraints factor. In the effort to develop Waste Bank of Malang (BSM), there is necessarily needed society participations that waste processing program can run based on 3R principles. As mandated in Regulation of Environment Ministry 13 of 2012 on the Guidance of Implementing Reduce, Reuse and Recycle (3R) By Waste Bank. Society participation by obligation of sorting household garbage in organic and inorganic conducted by the society. There are supporting and inhibiting factors in developing Waste Bank of Malang; they are Regional Government role as the endorser of implementing Waste Bank Program also awareness of society in Malang has been formed because basically the waste processing through Waste Bank gives positive effects of such aspects like stated in the first point. Meanwhile for inhibiting factor, there are points; they are: a. low-level awareness of society, b. the number of Waste Bank that need budgets that need fixed budget annually from government, c. low waste value, d. stands competition. Keywords: Waste Bank, society participation   Abstrak: Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Pengembangan “Bank Sampah” di Kota Malang, meliputi: Produk Kebijakan Sebagai Payung Kebijakan, Sosialisasi dan Komunikasi dan Kelembagaan, Dukungan Sumberdaya, Pengembangan BSM, Pelaksanaan Program Bank Sampah (SOP). (2) Partisipasi masyarakat di Kota Malang dalam pengembangan “Bank sampah”, meliputi: Bentuk partisipasi masyarakat, Kondisi/tingkat partisipasi. (3) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengembangan “Bank Sampah” sebagai bentuk partisipasi masyarakat di Kota Malang, meliputi: Faktor pendukung, Faktor penghambat. Dalam upaya untuk pengembangan Bank Sampah Malang (BSM) sangat membutuhkan pastisipasi dari masyarakat agar program pengolahan sampah dapat berjalan berdasarkan prinsip 3R. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkunan Hidup No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah. Partisipasi yang diberikan masyarakat berupa kewajiban melakukan pemilahan sampah rumah tangga berupa organik maupun anorganik yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Bank Sampah Malang adalah peran Pemerintah Daerah sebagai Pendukung pelaksanaan Program Bank Sampah serta kesadaran sebagian Masyarakat Kota Malang sudah terbentuk karena pada dasarnya kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah memberikan berbagai dampak positif berbagai aspek seperti yang di sebutkan pada poin pertama. Sedangkan untuk faktor penghambat ada beberapa poin antara lain adalah: a. kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah, b. banyaknya kegiatan Bank Sampah yang membutuhkan anggaran, sehingga membutuhkan anggaran tetap setiap tahun dari Pemerintah, c. nilai sampah yang rendah, d. persaingan antar lapak.   Kata kunci: Bank Sampah, partisipasi masyarakat
Inovasi Program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek) Bagus Purnama Lany
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation Land Certificate Services Program (Studies of Land Certificate Services (LARASITA) in Land Office, Trenggalek). Give the public services are actively very needed to get public trust back. One of them that is make innovation on public service. National Land Agency (BPN) is one of institution that provide innovation of service in land sector actively to the community that known with LARASITA. Regency Trenggalek is one of area which carry out Larasita. Methods research which used for researching innovation LARASITA is method of qualitative. From there search, that LARASITA provide proactive in the community in service delivery of land certificates. Suggestions which can be given is the existence of repair antenna the connecting in order to support with internet access on implementation LARASITA. Keywords: innovation, land certificate services, LARASITA   Abstrak: Inovasi Program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi Tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek). Memberikan pelayanan publik secara aktif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali. Salah satunya yaitu membuat inovasi pada pelayanan publik. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah satu institusi yang memberikan inovasi pelayanan dalam bidang pertanahan secara aktif kepada masyarakat yang dikenal dengan LARASITA.Kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang melaksanakan LARASITA. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti inovasi LARASITA adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian, bahwa LARASITA memberikan layanan jemput bola pada masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah. Saran yang dapat diberikan adalah adanya perbaikan antena penghubung guna menunjang akses internet pada pelaksanaan LARASITA. Kata kunci: inovasi, pelayanan sertifikat tanah, LARASITA
Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Dan Penataan Pasar Modern Di Pasar Besar Rolan Adhyatma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Provincial Regulation on the Protection and Empowerment Traditional Market In Malang on the Implementation of the East Java Provincial Regulation No. 3 of 2008 on the Protection, Empowerment and Structuring Modern Market in the Great Market Malang. as a form of joint observation of one economy in a region, in particular the city of Malang. One of them is the people's economic triage their traditional markets. The market is one of the main components in the simple economy. Traditional markets have a very important role in the community. As a place for the sale and purchase transactions, allowing the public non-market traders to sell produce and other goods to the traders in the market and then buy other goods needed.  Keywords: Traditional Market, Local Government, Economy.   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Dan Penataan Pasar Modern Di Pasar Besar Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Malang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  No. 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Permberdayaan dan Penataan Pasar Modern di Pasar Besar Kota Malang; sebagai bentuk pengamatan terhadap salah satu sendi ekonomi dalam sebuah wilayah, khususnya Kota Malang. Salah satunya yang menjadi penyangga ekonomi rakyat adalah adanya pasar tradisional. Pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut. Pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat penting dimasyarakat. Sebagai tempat untuk bertransaksi jual beli, pasar memungkinkan masyarakat non pedagang untuk menjual hasil bumi maupun barang-barang lain kepada pedagang di pasar kemudian membeli barang lain yang dibutuhkan.   Kata kunci: Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah, Perekonomian. 
Strategi Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Batu Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Teguh Junaedi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Agriculture and Forestry Department Batu City in Improving Agriculture Produce of Food Crops. In fulfill people food needs, agriculture development should be conducted by Indonesian government. Agriculture development in Indonesia can’t be separated from many problems such as quality and quantity decrease of farming land resource and limited infrastructure availability aspect to support agriculture. The improvement of agriculture produce of food crops absolutely needed as food needs fulfillment. This condition leads the government of Batu City through Agriculture and Forestry Department to make strategy in improving agriculture produce of food crops. The strategy mentioned in strategic plan of Agriculture and Forestry Department Batu City in 2007-2012. With those strategies, it was proven that it could improve food crops production in Batu City in 2012 which reached up to 8.65% or for 7,404.8 tons compared in 2011 which only 6,815.50 tons. Keywords: agriculture development, improvement strategy of food crops produce   Abstrak: Strategi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Tanaman Pangan. Dalam memenuhi kebutuhan akan pangan penduduk, Pembangunan pertanian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam masalah diantaranya penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian dan terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian. Peningkatan hasil pertanian tanaman pangan mutlak diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan akan pangan penduduk. Kondisi ini memicu pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk membuat strategi-strategi peningkatan hasil pertanian tanaman pangan. Strategi tersebut tertuang dalam renstra Dinas pertanian dan kehutanan Kota Batu tahun 2007-2012. Dengan adanya strategi tersebut, terbukti bahwa dapat meningkatkan hasil produksi tanaman pangan padi di Kota batu pada tahun 2012 yang mencapai 8,65% atau sebesar 7.404,8 ton dibandingkan pada tahun 2011 yang  hanya 6.815,50 ton. Kata kunci: pembangunan pertanian, strategi peningkatan hasil tanaman pangan
Inovasi Program Penempatan Pegawai Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Dhio Yudhistira Mahesa Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: The Innovation Placement Of Employees In Order Bureaucracy Reform To Create Accountability (Case Study In BKD Malang). The importance of staffing is very influential on each institution and the employees themselves. Problems in staffing at BKD Malang is the placement of employees who are not in accordance with the educational background. This leads to a lack of a sense of accountable and a less optimal result of work done. The method used in this research is quantitative with AHP (Analytical Hierarchy procces).The results of this research are to determine the criteria staffing, researchers determined the six criteria: formal education, experience positions, leadership training, years of service, rank, and age. After determining the criteria for staffing, the next step is an assessment of each of the criteria that will be made program. The program contains the data about the employee being rated with six specified criteria, which will be a reference to the relevant agencies to put their employees in accordance with the assessment in this program. So, this program can then be engineered into recommendations for of BKD Malang to provide innovation in order to reform the bureaucracy Keywords: staffing, Bureaucratic reform, responsibility, AHP Abstrak: Inovasi Penempatan Pegawai Dalam Rangka Reformasi Birokrawsi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah). Pentingnya penempatan pegawai sangat berpengaruh terhadap setiap instansi maupun pegawai itu sendiri. Masalah dalam penempatan pegawai di BKD Kota Malang adalah adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hal ini menyebabkan kurang akuntabel dan kurang optimalnya hasil pekerjaan yang dikerjakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode AHP. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kriteria penempatan pegawai peneliti menentukan enam kriteria yaitu pendidikan formal, pengalaman jabatan , diklat kepemimpinan, masa kerja ,pangkat, dan usia. Setelah menentukan kriteria penempatan pegawai langkah selanjutnya adalah penilaian terhadap setiap kriteria yang akan dibuat program. Program ini berisi mengenai data pegawai yang diperingkat dengan enam kriteria yang ditentukan yang nantinya menjadi rujukan kepada instansi terkait untuk menempatkan pegawainya sesuai dengan penilaian yang ada di program ini. Jadi, rekayasa program ini nantinya dapat menjadi rekomendasi bagi BKD kota malang untuk memberikan inovasi dalam rangka reformasi birokrasi. Kata kunci : penempatan pegawai. Reformasi birokrasi, akuntabilitas, metode AHP
Gaya Kepemimpinan Lurah Untuk Meningkatkan Partisipasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Studi Di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Annisa Ayu Faradilla
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Leadership Style of Lurah Jatimulyo to Increase the Participation of the Farmers Union Group on the PUAP Program) (A Study in Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang City). In accordance to the Law No. 32 Year 2004 on Local Government in Article 120 paragraph 2, which states that the kelurahan is a governmental sub system,  so it is necessary to increase the ability and performance of the kelurahan government, especially to the leaders which called as lurah. Lurah must be able to generate trust to the people in the area of his authority with the appropriate leadership style to the community desires. In the Kelurahan Jatimulyo, Malang, there is a farmer groups (union) which called as Gapoktan Kembang Kertas.. Gapoktan Kembang Kertas is the only Gapoktan in Lowokwaru District which got  funds and run the PUAP program. The research aims are to determine, describe and analyze how the leadership style of the lurah in order to increase the participation of the Farmers Group Association (union) in Rural Agribusiness Development Program (PUAP) and also to know the participation of Farmers Group Association (union) in Rural Agribusiness Development program (PUAP). In this study, researcher prefer to use a qualitative method research with a descriptive approach. Based on the research that has been done, the leadership styles which used by the Lurah Jatimulyo to increase participation from the Group Kembang Kertas for PUAP program is a democratic leadership style. While participation in the program PUAP, Gapoktan Kembang Kertas relatively active. It can be seen from the 30% of the number of active members at the regular meeting in each month. Keywords: leadership style, participation, farmers union group, PUAP program Abstrak: Gaya Kepemimpinan Lurah Untuk Meningkatkan  Partisipasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam  program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Studi di Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 120 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah, maka diperlukan peningkatan kemampuan dari pemerintah kelurahan terutama pemimpin kelurahan yaitu lurah.  Lurah harus dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat di daerah yang dipimpinnya dengan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Di Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang terdapat sebuah Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang bernama Gapoktan Kembang Kertas yang merupakan satu-satunya Gapoktan di Kecamatan Lowokwaru yang mendapatkan dana dan menjalankan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan lurah untuk meningkatkan partisipasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam  program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan mengetahui partisipasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam  program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Lurah Jatimulyo untuk meningkatkan partisipasi dari Gapoktan Kembang Kertas dalam program PUAP adalah gaya kepemimpinan demokratis. Sedangkan partisipasi Gapoktan Kembang Kertas dalam program PUAP relatif aktif. Hal ini dapat dilihat dari 30% dari jumlah anggota yang aktif  dalam pertemuan rutin di setiap bulan Kata kunci: gaya kepemimpinan, partisipasi, Gapoktan, program PUAP
Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dalam Pengembangan Wilayah Pusat Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pengembangan Wilayah Pusat Pemerintahan Daerah Melalui Pembangunan Ring Road Kota Madiun) Wulansari Puspa Sudibyo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraction: Policy Implementation of Urban Development in Regional Development Center of Local Government (Case Study of Regional Development, Local Government Center Building Through Ring Road Madiun City). The development problems that lack of focus so it needs policies to resolve development well. One of the government policy’s of urban development in the central region of the development of local government based on local spatial planning (RTRW). The purpose of this research is to determine how the implementation of the program and what are the inhibitor factors in the implementation of urban development policies in the development of the central area of local government. Research results showed that the implementation of urban development policy has been good. Based on Local Spatial Planning (RTRW) Madiun, Ring Road area that became the focus of research, development and the structure is already programmed on the agenda of local governments. Inhibitor factor in this development is the implementation of human resources policies, both in terms of human resources within the government and in terms of the surrounding community. Keywords: implementation of policy, Local Spatial Planning (RTRW), development of region Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dalam Pengembangan Wilayah Pusat Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pengembangan Wilayah Pusat Pemerintahan Daerah Melalui Pembangunan Ring Road Kota Madiun). Permasalahan pembangunan yang kurang fokus, perlu adanya kebijakan untuk membantu menyelesaikan pembangunan dengan baik. Salah satu kebijakan pemerintah melalui pembangunan perkotaan dalam pengembangan wilayah pusat pemerintahan daerah yang berdasarkan pada RTRW daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program tersebut dan apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan perkotaan dalam pengembangan wilayah pusat pemerintahan daerah. Hasil peneliti menujukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan perkotaan ini sudah baik. Berdasar pada RTRW Kota Madiun, kawasan Ring Road yang menjadi fokus peneliti, pembangunan sudah secara struktur dan terprogram pada agenda pemerintah daerah. Faktor penghambat pada implementasi kebijakan pembangunan ini adalah SDM, baik SDM dari segi pemerintah sendiri maupun dari segi masyarakat sekitar. Kata kunci: implementasi kebijakan, RTRW, pembangunan daerah

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue