cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 10 (2015)" : 30 Documents clear
Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Papuma Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Jember dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur) Wella Oky Candra Yuana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Tanjung Papuma Beach Tourism Object to Improve The Income of Coastal Community (Study at Tourism Office of Jember Regency and Perum Perhutani Unit II of East Java). Tourism is a strategic sector which is designated as the leading sector to support national development. Recalling the importance of tourism, therefore, tourism must be planned and developed properly to optimize its utilization to the community. Being as a marine country with sea-based natural resources, Indonesia is enriched with marine potentials but without eliminating its land potentials. One tourism object is Tanjung Papuma Beach Tourism Object. The result of this study can be concluded the potentials owned by Tanjung Papuma Beach Tourism Object are concerned with its geographical site, tourism object attraction, and number of tourist visit that always increases every year. The development of Papuma Tanjung Beach Tourism Object has been attempted by related parties including Tourism Office of Jember Regency and Perum Perhutani Unit II of East Java, and immediate community by providing the necessary structures and infrastructures of Tanjung Papuma Beach Tourism Object, developing tourism object attraction, improving tourism activity and promotion, and increasing community participation. The development of tourism object will give big impact on immediate community because the community always has opportunity to exploit tourism potentials in order to create new employment which then influences the improvement of the income of coastal commuity. There are factors supporting and constraining Tanjung Papuma Beach Tourism Object. The supporting factors are the potentials of Tanjung Papuma Beach Tourism Object, for the same purpose, and the rule between the management of tourism object and community. The constraining factors include less responsive leaders in Perum Perhutani, quite stronger economic principle, and lower human resource in the management of tourism object or in the immediate community. It is suggested that both intervention and support of all managerial elements in tourism object are needed to develop good cooperation.   Keywords: tourism development, income of coastal community Abstrak: Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Papuma Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pariwisata Kabupaten Jember dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur). Pariwisata merupakan sektor strategis pada suatu negara dalam hal untuk menunjang dan memajukan pembangunan. Mengingat begitu pentingnya peran pariwisata maka dibutuhkan upaya pengembangan pariwisata yang terencana agar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai negara maritim kekayaan alam berbasis bahari berpotensi tinggi untuk dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di daratan. Salah satu objek wisata yang perlu dikembangkan adalah objek wisata Pantai Tanjung Papuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa potensi yang dimiliki objek wisata Pantai Tanjung Papuma dapat dilihat dari letak geografis, daya tarik objek wisata, dan kunjungan wisatawan. Pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Papuma dilakukan oleh Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur serta masyarakat setempat dengan cara penyediaan sarana dan prasarana objek wisata Pantai Tanjung Papuma, pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi wisata, dan peningkatan peran masyarakat. Adanya pengembangan objek wisata tersebut, dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat setempat yaitu tercipta lapangan kerja baru yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Papuma terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya potensi yang dimiliki objek wisata Pantai Tanjung Papuma, adanya tujuan yang sama, serta peran antara pengelola objek wisata dan masyarakat sekitar. Faktor penghambat pengembangan objek wisata yaitu pimpinan dari Perum Perhutani yang kurang tanggap, adanya prinsip ekonomi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini perlunya campur tangan dan dukungan dari semua pihak pengelola objek wisata agar tercipta kerjasama yang baik.   Kata kunci: pengembangan wisata, pendapatan masyarakat pesisir
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Lokal (Studi Terhadap Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi) Tri Antini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Strategy of Local Governmentto Empower Micro Small Medium Enterprise (SMEs) Based on Local Potential  (Study on Batik Empowerment in Banyuwangi Regency). Small, Micro and Medium Enterprises (SMEs) have a vital role in national and local development. However, the potential of Small, Micro and Medium Enterprises have not yet maximised by many local governments. The results show that Banyuwangi district have implemented various strategies to empower their Small, Micro and Medium Enterprises such as: enlarging access to credit, providing facilities, providing training, support on marketing and developing partnership with related sectors. Supporting factors include ability of batik Small, Micro and Medium Enterprises to produce various unique products, marketing and training. Meanwhile, challenges factors include lack of entrepreneurship spirit within community, lack of raw materials and less opportunity for wider promotion. Keywords: Strategy, SMEs, Batik   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Lokal (Studi Terhadap Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi) Peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam perekonomian nasional dan daerah sangat penting. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil Menengah sering dikatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun demikian, berbagai potensi Usaha Mikro Kecil Menengah seringkali masih belum dapat diberdayakan secara optimal oleh banyak pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan berbagai strategi pembedayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Batik berbasis potensi lokal dengan melalui berbagai strategi: perluasan akses modal, dukungan fasilitas, pemberian pelatihan, bantuan pemasaran, dan membangun kemitraan dengan serktor terkait. Beberapa faktor pendorong pelaksanaan strategi tersebut adalah kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah batik itu sendiri dalam membuat aneka ragam produk yang bersifat unik, pemasaran yang relatif sudah memadai dan sarana pelatihan yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain masih rendahnya kemauan masyarakat untuk berwirausaha, keterbatasan bahan baku, dan kesempatan promosi yang terbatas.   Kata kunci: strategi, UMKM, batik 
Implementasi Program Blockgrant Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan) Vita Uzlifatul Ilma
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Implementation of Empowerment Blockgrant Program through Teacher Work Group (TWG) for Improvement of Teacher’s Quality (Study at Elementary School Cluster 02 in Tikung Subdistrict, Lamongan Regency). Education is the main factor in the development process. This is because education is the way to measure the quality of human resource in a country. However, the level of education in Indonesia is still low when compared to other countries in Southeast Asia. One of factor that influence education is the quality of teacher. Teacher has a role in creating qualified young generation. The research was a qualitative descriptive study using the technique of domain analysis by James Spradley. This method is to find the detail about the implementation of blockgrant’s program in Teacher Working Group (TWG) to improve the quality of teacher. Furthermore, obtained a general overview of the issues is the problem of program implementation and the factors that influence it. It can be concluded that the implementation of blockgrant’s program through Teacher Working Group (TWG) at the Elementary School Cluster 02 Tikung Subdistrict force has a good effect in improving the quality and significant improvements and can improve the quality of teachers in the region Tikung Subdistrict, Lamongan Regency with a percentage.   Keywords: Implementation of Program, Blockgrant’s, Quality of Teacher   Abstrak: Implementasi Program Blockgrant Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru (Studi di Sekolah Dasar Gugus 02 Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). Pendidikan merupakan faktor utama dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tolak ukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dalam kenyataannya tingkat pendidikan di Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah mutu dari tenaga pendidik itu sendiri. Guru sebagai faktor utama dalam bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis domain menurut James Spradley. Metode ini berguna untuk menemukan dan menerapkan implementasi dari program blockgrant secara detail pada program kerja guru untuk meningkatkan kualitas guru. Lebih lanjut lagi isu umum yang berkembang dan menjadi permasalahan implementasi dan faktor yang mempengaruhi. Ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari blockgrant untuk kelompok kerja guru di sekolah dasar gugus 02 Kecamatan tikung menunjukkan pengaruh yang baik dan peningkatan yang siknifikan serta dapat meningkatkan kualitas guru di wilayah Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan dengan persentase.   Kata kunci: Implementasi Program, Blockgrant, Mutu Guru
Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Internasional (Studi Kasus Program Kerjasama Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Prefecture Osaka) Ferina Safitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: East Java Provincial Government Strategy for Developing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) by International Cooperation (Case Study: Sister Province Program between East Java Provincial Government and Osaka. This research is describe about East Java Provincial Government strategy to developing of UMKMs region. The strategy of East Java Provincial Government to face globalization is doing some cooperation with another countries. One such of cooperation is Sister Province between East Java Provincial Government and Prefecture Osaka. The objective of this research is to perceive, explain, and analyze about East Java Provincial Government strategy to developing UMKM, and the supporting factors and constraining factors of  Sister Province cooperation. This research is using descriptive methode with qualitative approach. The data analysis technique is interactive model by Miles, Huberman and Saldana which consists of data collecting, data reduction, data display, and conclution. Keywords: cooperation, sister province, strategy Abstrak: Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Internasional (Studi Kasus Program Kerjasama Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Prefecture Osaka). Penelitian ini memaparkan tentang langkah dari Pemerintah Jawa Timur guna mengembangkan dari UMKM daerahnya. Semakin menyebarnya isu globalisasi saat ini, langah yang dijalani adalah dengan menjalani kerjasama untuk mengembangkan dari UMKM dengan pihak luar negeri. Bentuk kerjasama yang dijalani adalah Sister Province dengan Prefecture Osaka. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk menjabarkan strategi yang dijalani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timr untuk mengembangkan UMKM melalui kerjasama Sister Province dengan Prefecture Osaka, serta faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualtitatif. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa model interaktif Miles, Huberman dan Saldana, yang terdiri dari pegumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.   Kata kunci : kerjasama, sister province, strategi
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari (Studi pada Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) Irene Astryd Purwaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Implementation of Local Regulation No.16/2012 about Service and Utilization of Blimbingsari Airport Facility in Banyuwangi Regency (Study at Blimbingsari Airport, Rogojampi District, Banyuwangi Regency). Banyuwangi Regency has the potential to develop strategic tourism. That is what underlies the development Blimbingsari Airport to attract tourists to visit Banyuwangi. Development Blimbingsari Airport authority is divided into two, namely the authority of the air side of the Directorate General of Civil Udara.dan on government-owned land side Banyuwangi. Explanation of the division of authority which is managed by the Government Banyuwangi Regional Government issued Decree No. 16 of 2012 on Services and Facilities Utilization Blimbingsari Airport Banyuwangi are implemented on the model of implementation belongs to George Edward III in order to be effective policy implementation such as: communication (communication), resources ( availability of support resources), disposition or attitudes (the willingness and commitment to implement policy), bureaucratic (bureaucratic structure). Keywords: implementation, Local Regulation, Service Airport   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi di Bandar Udara Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata strategis untuk dikembangkan. Hal itulah yang mendasari adanya pembangunan Bandar Udara Blimbingsari untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari kewenangannya dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan sisi udara milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pada sisi darat milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan pembagian kewenangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikeluarkanlah Peraturan Daerah tersebut yang diimplementasikan dari model implementasi milik George Edward III agar implementasi kebijakan menjadi efektif diantaranya yaitu: communication (komunikasi), resources (ketersediaan sumber daya pendukung), disposition or attitudes (kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan), bureaucratic (struktur birokrasi). Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pelayanan Bandar Udara
Inovasi Pelayanan Paket Perizinan Online Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada BPPT Kabupaten Sidoarjo) Betari Danu Oktavia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation of Online Permit Package Service as The Effort to Improve Public Service Quality (Study of BPPT Kabupaten Sidoarjo). BPP in Sidoarjo Regency create an innovation service in the field of licensing that is Online Permit Package Service. An excess of this service compared to previous service is simple procedure, the requirements that simple, the speed of service and cost saving. There are factors supporting innovation in the development of innovation is that leadership, the culture of innovation, the quality of employees, the team work and partnership, the performance of innovation, as well as a network of innovation. There is little the obstacles in the implementation that is the attitude in the face of the risk and change, as well as aspects of administrative. But seen from the quality of the service provided by the presence of this innovation shown the result is a good enough. Evidenced by an absence of an increase in Community Satisfaction Index (IKM) after innovations Online Permit Package Service. Keywords: service innovation, service quality, online permit package service Abstrak: Inovasi Pelayanan Paket Perizinan Online sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada BPPT Kabupaten Sidoarjo). BPPT Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara pelayanan perizinan menciptakan sebuah inovasi yaitu Pelayanan Paket Perizinan Online. Kelebihan layanan ini dibandingkan layanan sebelumnya yaitu prosedur yang sederhana, persyaratan yang sederhana, kecepatan pelayanan dan biaya yang hemat. Dalam pengembangan inovasi terdapat faktor pendukung yaitu kepemimpinan inovasi, budaya inovasi, kualitas pegawai, tim kerja dan kemitraan, kinerja inovasi, serta jaringan inovasi. Ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sikap dalam menghadai resiko dan perubahan, serta aspek administratif. Namun dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan dengan adanya inovasi ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Dibuktikan dengan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah adanya inovasi pelayanan paket perizinan online. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan, Kualitas pelayanan, Pelayanan Paket Perizinan Online. Kata kunci: inovasi pelayanan, kualitas pelayanan, Pelayanan Paket Perizinan Online
Upaya Penataan Kawasan Kumuh Desa Berbasis Masyarakat (Studi pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung) Fika Valensia Yusikaningtyas
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort of Community-Based to Structuring The Slum Village Area (Studies on Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Jatimulyo Village, Kauman District, Tulungagung Regency). Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) is essentially a form of continued improvement of Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) and the implementation activities are focused on the handling of dense the poor, slums, and settlement area. Based on the guidelines of PLPBK, Jatimulyo as a rural villages in the program beneficiaries to carry it out, that is the effort of structuring the slum village area with engage the role of the community which through by public facilities and infrastructure development and then socio-economic development. The result of this research are the efforts of structuring the slum village area in the Jatimulyo Village is already run well with the active role and participation of society, so that the implementation of the PLPBK program is implemented by all relevant parties can be realized thoroughly and achieved according to destination. However, as long as these efforts do, of course there are also the supporting factors and the inhibiting factors.   Keywords: the structuring of the slum village area, community-based development, the PLPBK program.   Abstrak: Upaya Penataan Kawasan Kumuh Desa Berbasis Masyarakat (Studi pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung). Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada dasarnya merupakan bentuk lanjutan program dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), di mana fokus kegiatan pelaksanaannya pada penanganan kawasan permukiman miskin, kumuh, dan padat. Dengan berdasar, pada pedoman PLPBK, Desa Jatimulyo sebagai desa/kelurahan penerima program dalam melaksanakannya, yaitu dengan upaya penataan kawasan kumuh desa yang mengikutsertakan peran masyarakat melalui pembangunan sarana-prasarana publik dan upaya pembangunan sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan kawasan kumuh desa berbasis masyarakat di Desa Jatimulyo sudah dijalankan secara baik dengan peran aktif dan partisipasi masyarakat, sehingga program PLPBK yang dilaksanakan oleh semua pihak terkait pun dapat diwujudkan secara seksama dan dicapai sesuai tujuan. Akan tetapi, selama upaya-upaya ini dilakukan tentu terdapat pula adanya faktor pendukung dan faktor penghambatnya.   Kata kunci: penataan kawasan kumuh desa, pembangunan berbasis masyarakat, program PLPBK
Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (Studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kewirausahaan di LAPAS Kelas IIA Kediri) Cindy Setya Mahadewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development Strategy of Prisoners to Produce Skilled Labor (Study About Education and Training Entrepreneurship Sector at Correctional Institution Class IIA Kediri). The development of prisoners become a requirement by Correctional Institution Class IIA Kediri. Development prisoners is done by giving education and training especially entrepreneurship sector, so the prisoners have skill when they will be free, and be a qualified skilled labor. This strategy include the implementation strategy is the embodiment of the various policies that have been established. In the development programs needs support from budget, human resource, technology, and institution so that development programs performing well. Constraints in process of development are the condition of penitentiary that is not balance with the numbers of prisoners that overload from the capacity of Correctional Institution Class II A Kediri, many backgrounds of prisoners that requirement the staff to balance their self in giving education and training. Innovative strategies need to be prioritized in the development of prisoners through education and training programs are not optimal. Keywords: development strategy, prisoners, skilled labor. Abstrak: Strategi Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil (studi tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kewirausahaan di LAPAS Kelas IIA Kediri). Pengembangan warga binaan pemasyarakatan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Strategi pengembangan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bidang kewirausahaan, sehingga warga binaan pemasyarakatan memiliki bekal keterampilan saat bebas dan menjadi tenaga kerja terampil yang berkualitas. Strategi ini termasuk implementasi strategi yang merupakan perwujudan dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan ini membutuhkan dukungan dari segi anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dan instansi supaya program yang diselenggarakan LAPAS Kelas IIA Kediri terlaksana dengan baik. Kendala dalam proses pengembangan diantaranya kondisi LAPAS yang tidak berimbang dengan jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas di LAPAS Kelas IIA Kediri, berbagai latar belakang narapidana mengharuskan petugas untuk menyelaraskan dirinya dalam pemberian pendidikan dan pelatihan. Strategi yang lebih inovatif perlu diutamakan dalam mengembangkan warga binaan melalui pemberian program pendidikan dan pelatihan yang dirasa masih kurang optimal.   Kata kunci: strategi pengembangan, warga binaan pemasyarakatan, tenaga kerja terampil.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar) Disty Purnamasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The role of village-owned enterprises (BUMDes) In Improving Welfare Village Society (Case Study Minggirsari Village, District Kanigoro, Blitar). In achieving prosperity among the villagers is not easy, the mindset of the villagers are still traditionally made, improving the welfare of the rural level is running slow, because the central government tried to help villagers with the form in which the institution may overshadow the economic activities of the community. On the other hand the implementation of these activities instituted government can not escape the role of the village which gave a boost to the board in order to be professional in providing services to its citizens. Of these activities has been increased economic bagia villagers and village also helped by the management of the institution, so that villagers get the distribution of the results of operations that helps in increasing the revenue village. BUMDes role in the implementation of these two roles implemented into the role of facilitator and catalyst. From deploy this role, many residents have been assisted in business development and others. On the other hand, other activities carried out BUMDes to help people to improve their welfare is by allocating 15% to social assistance activities. The activities of the business unit implemented in partnership with the system for a yield of 70% for residents and 30% for BUMDes. In addition, some business units stand also helped the residents, especially farmers. Keywords:  Role, BUMDes, and Welfare   Abstrak: Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa  yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari kegiatan tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagia warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu dalam meningkatkan PAD desa. Pelaksanaan peran di BUMDes ini dilaksanakan menjadi dua peran yakni peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaa peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan social. Kegiatan dari unit usaha dilaksanakan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil sebesar 70% untuk warga dan 30% untuk BUMDes. Selain itu, beberapa unit usaha yang berdiri juga membantu warga khususnya petani.   Kata kunci: Peran BUMDes, dan Kesejahteraan
Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Fisik (Infrastruktur) Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo) Shinta Nailul Mar'ah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Development in the Field of Physical (infrastructure) Based Rural Community Participation (Studies at Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Badegan). In this present in the era of the widest possible autonomy as it is today can be a motivation that physical development, especially in the field should be carried out by the government together with the people. As was the case in the implementation of physical development in the field by promoting community participation at Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Badegan. Implementation of development in the physical plane in the village has been held since the first Kapuran and considered running quite well and smoothly. There are two (2) kinds of participation were donated by the Desa Kapuran community in development in the physical plane, the tangible material (money, cigarettes, food and beverages) and non-material (energy that is usually done with mutual cooperation). Development in the field of physical (infrastructure) is run at the village level and at village level. Judging from the facts that occurred in the Desa Kapuran turned out in practice in the areas of physical development is still hampered by constraints that exist, given that the actual physical consciousness to participate particularly in the village is quite high.   Keywords: Village Program, Physical Development, Community Participation   Abstrak:Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Fisik (infrastruktur) Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pada era otonomi yang seluas-luasnya seperti sekarang ini pembangunan khususnya di bidang fisik hendaknya dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan di bidang fisik dengan mengedepankan partisipasi masyarakat di Desa Kapuran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pembangunan di bidang fisik di Desa Kapuran sudah dilangsungkan sejak dahulu dan dianggap berjalan dengan cukup baik dan lancar. Terdapat 2 (dua) macam partisipasi yang disumbangkan oleh masyarakat Desa Kapuran dalam pembangunan di bidang fisik, yakni berwujud materil (uang, rokok, makanan dan minuman) dan non materi (tenaga yang biasanya dilakukan dengan gotong royong). Pembangunan di bidang fisik (infrastruktur) dijalankan pada tingkat dusun dan pada tingkat desa. Dilihat dari fakta yang terjadi di Desa Kapuran ternyata dalam pelaksanaannya pembangunan di bidang fisik masih saja terganjal oleh kendala-kendala yang ada, mengingat bahwa sebenarnya kesadaran berpartisipasi khususnya dibidang fisik desa cukup tinggi.   Kata kunci: Program Pembangunan, Pembangunan Fisik, Partisipasi Masyarakat

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue