Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 10 (2015)"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[Hubungan Antar Aktor Dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Internasional (Studi Pada Program Peace Corps di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang) ]]>
<![CDATA[Okki Kurnita Rokhmala Devi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Relation Between Actors in The Cooperation of The Government of East Java Province and International Agencies (Study of Peace Corps Program at Education Field at SMK Negeri 1 Kudu Jombang Regency). Globalization era is witnessing the cooperation with other individuals or foreign institutions. Biro Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur attempts to settle for the cooperation with International Agencies in Peace Corps Program at Education Field. The location of the program is SMK Negeri 1 Kudu, Kabupaten Jombang. The program is executed on June 2014 using sound governance concept which underscores the role of international actors in the implementation of Peace Corps Program. The program is realized well due to the partnership relation between the actors. The cooperation between Pemerintah Provinsi Jawa Timur and International Agencies in Peace Corps Program at Education Filed at SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang is manifested through English teaching provided by United States volunteers to the students and the immediate communities. It is expected that the presence of Peace Corps Program will increase the competing ability of students and local communities, mainly at SMK Negeri 1 Kudu, in dealing with MEA.  Keywords : Relation Between Actors, Sound Governance, Peace Corps Abstrak: Hubungan Antar Aktor dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Internasional (Studi pada Program Peace Corps dalam Bidang Pendidikan di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang). Di era globalisasi, kerjasama dengan pihak lain dalam maupun luar negeri merupakan jembatan adanya pertukaran berbagai bidang teknologi yang baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Biro Administrasi Kerjasama pun menunaikan kerjasama dengan Lembaga Internasional pada program Peace Corps dalam bidang pengajaran. Salah satu kerjasama itu di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang. Rancangan mengenai asas serta usaha yang dijalankan mulai bulan Juni 2014 itu, mengenakan konsep sound governance yang membubuhkan peran aktor internasional di dalam kegiatannya. Rancangan mengenai asas serta usaha itu bisa berjalan karena adanya hubungan partnership antar aktornya. Kerjasama yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Internasional dalam program Peace Corps dalam bidang pendidikan di SMK Negeri 1 Kudu Kabupaten Jombang adalah melalui pengajaran bahasa inggris yang diberikan oleh relawan Amerika Serikat kepada pelajar dan masyarakat sekitar. Dengan adanya program tersebut diharapkan para pelajar dan masyarakat daerah terutama di SMK Negeri 1 Kudu dapat bersaing dan menghadapi MEA.  Kata kunci: Hubungan Antar Aktor, Sound Governance, Peace Corps]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Abi Ridho Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Society of Participation in Independent Village Development (Study at Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) In essence, society of participation is interpreted by consciously in receiving the benefits of the process. So that the society of participation gives the desired result of society development. The community engagement process can build a winning independent village. One of independent village superior which is Desa Sumberpasir in PDM-BKP (Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan) year of 2011. Society of participation in Desa Sumberpasir still in the stage of degrees pseudo / quasi participation (degree of tokenism). Nevertheless in the achievement of an independent rural development in the Desa Sumberpasir already good. That is because in addition to the participation of communities, the role of village government and village institutions has stimulated people to get involved in the development process by implementing the empowerment model to fit each community potential.  Keywords: Society of Participation, Village Development, Independent Village Abstrak: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dimaknai dengan secara sadar dalam menerima manfaat proses yang dilakukan. Sehingga partisipasi masyarakat memberikan hasil pembangunan yang dikehendaki masyarakat. Proses keterlibatan masyarakat tersebut dapat membangun desa mandiri yang unggul. Salah satu desa mandiri yang unggul adalah Desa Sumberpasir yang telah masuk dalam PDM-BKP (Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan) pada tahun 2011. Partisipasi masyarakat di Desa Sumberpasir masih berada dalam tahap derajat semu/partisipasi semu (degree of tokenism). Meskipun begitu dalam ketercapaian pembangunan desa mandiri di Desa Sumberpasir sudah baik. Hal tersebut dikarenakan selain partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa dan lembaga desa sudah merangsang masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dengan cara menerapkan model pemberdayaan sesuai masing-masing potensi masyarakat.  Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Desa Mandiri ]]>
<![CDATA[Internalisasi Green Lifestyle dalam Mewujudkan Ecologically Sustainable Development (Studi Pada Hilo Green Community Malang) ]]>
<![CDATA[Vanni Kumalasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Internalization Green Lifestyle to Support Realization of Ecologically Sustainable Development (Study in Hilo Green Community Malang). Nowadays, there are many problems of city or even country in development, one of popular problems is environtment. Green lifestyle is a applicable solution for a better environment.The involvement of the society in this context is very important to support the realization of Ecologically Sustainable Development. To achieve that, the existence of one of the environmental community is very influential. Hilo Green Community Malang is one of environmental community, where they internalize society to change their bad habit or lifestyle to become greener with green lifestyle. the internalization of green lifestyle conducted by HGC Malang through green actions in supporting of the realization of Ecologically Sustainable Development is still not cover all participants to be involved in all stages of internalization, in which only members of the HGC Malang were involved. This is due to the absence of ongoing activity with the same participants. The impact of this internalization, certainly from members HGC Malang increased awareness through environmental issues increased and also some lifestyle changes become green lifestyle. Keywords : internalization, green lifestyle, green community, ecologically sustainable development Abstrak: Internalisasi Green Lifestyle Dalam Mewujudkan Ecologically Sustainable Development (Studi Pada Hilo Green Community) Saat ini, ada banyak masalah dari kota atau bahkan negara dalam pembangunan, salah satu masalah yang populer adalah environtment. Gaya hidup hijau merupakan solusi yang dapat diterapkan untuk permasalahan lingkungan. Keterlibatan yang lebih baik dari masyarakat dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung realisasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Untuk mencapai itu, keberadaan salah satu komunitas lingkungan sangat berpengaruh. Hilo Green Community Malang adalah salah satu komunitas  lingkungan, di mana mereka menginternalisasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk mereka atau gaya hidup untuk menjadi lebih hijau dengan gaya hidup hijau. Internalisasi gaya hidup hijau yang dilakukan oleh HGC Malang melalui aksi-aksi hijau dalam mendukung terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan masih belum mencakup semua peserta untuk terlibat dalam semua tahap internalisasi, di mana hanya anggota HGC Malang terlibat. Hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan yang berkelanjutan dengan peserta kegiatan yang sama. Dampak dari internalisasi ini, tentu dari anggota HGC Malang sendiri munculnya kesadaran melalui isu-isu lingkungan yang meningkat dan juga beberapa perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup hijau. Kata kunci: internalisasi, gaya hidup hijau, komunitas hijau, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan]]>
<![CDATA[Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah, Bag. Administrasi Pemerintaan, Subbag. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Kabupaten Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Septy Amelia Nur Talitha]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Determination And Confirmation of the village boundary in Kabupaten Sidoarjo through on Permendagri No. 27 of 2006. Village boundary is important to determination and confirmation legal village area. This effort is important to avoid conflict cause by legal village boundary. The Goverment of Kabupaten Sidoarjo has sought in carrying out the determination and confirmation of the village boundary through on Permendagri No. 27 of 2006. The research focuses on the problem to determination and confirmation of village boundary in Kabupaten Sidoarjo through Permendagri No. 27 of 2006, and to know the factor to determination and confirmation of village boundary in Kabupaten Sidoarjo. The result of the determination and confirmation of village boundary has been done through Permendagri No. 27 of 2006. and make Kabupaten Sidoarjo became to one of Kabupaten Refrence in Indonesia. The human resources and budget availability are factor supporting in the determination and affirmation of village boundary. Inhibiting factors in the determination and affirmation of village boundary are differences of perception, about determination and affirmation of village boundary and lack completeness inauthentic evidence. Keywords: Determination and confirmation of village boundary, boundary setting, boundary confirm, conflict Abstrak: Penetapan dan Penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo bersadarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006. Batas desa penting untuk penetapan dan penegasan area desa yang resmi serta usaha untuk mencegah terjadinya konflik batas desa. Konflik batas desa di Kabupaten Sidoarjo membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyelesaikan konflik berdasarkan berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006, dan mengetahui faktor-faktor penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa sudah dilaksanakan sesuai berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten acuan di Indonesia. Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Perbedaan presepsi dan kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas serta kurangnya kelengkapan bukti autentik tentang batas desa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa.  Kata kunci: penetapan dan penegasan batas desa, penetapan batas, penegasan batas, konflik.  ]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kemacetan di Sekitar Universitas Brawijaya (Studi Mengenai Dampak Sebelum dan Sesudah Implementasi Peraturan Walikota Malang No 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Amanda Wahyu Kirana]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract : Evaluation of local government policy in dealing with the congestion around UB "studies about the impact before and after the implementation of malang mayor regulatory No. 35 of 2013 on traffic engineering in Malang". Mayor Regulation, is the legislation that created and made applicable in the area where the regulation are needed. One of the reasons why the regulation was made by the mayor is to answer and provide solutions on demand by the people to the government. One of the requests by the public can be either in the comfort and safety when driving in the traffic sector. One of the problems in the traffic sector is congestion. The findings indicate that the field of human resources is sufficient, and supporting infrastructure such as facilities and infrastructure is adequate. Although the implementation of policies to parse / handle the problem of congestion is quite effective, but in terms of efficiency policy has not. This policy has also succeeded in reducing the number of violations and accidents for motorists passing in the implementation of this policy implementation. Keywords: Mayor Regulation, Congestion, Traffic Engineering. Abstrak : Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kemacetan di sekitar Universitas Brawijaya “studi mengenai dampak sebelum dan sesudah implementasi peraturan wali Kota Malang nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa lalu lintas di Kota Malang.†Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat, dan berlaku di daerah tempat dibuatnya peraturan tersebut. Salah satu alasan mengapa peraturan Walikota dibuat adalah untuk menjawab dan memberikan solusi atas permintaan oleh masyarakat kepada pemerintah. Salah satu dari permintaan oleh masyarakat dapat berwujud pada kenyamanan dan keamanan saat berkendara di dalam sektor lalu lintas. Salah satu masalah di dalam sektor lalu lintas ialah kemacetan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki sudah cukup, dan infrastruktur pendukung berupa sarana dan prasarana telah memadai. Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengurai / menangani masalah kemacetan cukup efektif, namun dalam hal efisiensi kebijakan masih belum. Kebijakan ini juga telah berhasil di dalam mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi bagi pengendara bermotor yang melintas di kawasan diterapkannya implementasi kebijakan ini.  Kata kunci : Peraturan Walikota, Kemacetan, Rekayasa Lalu Lintas]]>
<![CDATA[Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung) ]]>
<![CDATA[Gilang Qodriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Institutional Capacity Building in order to Improve the Quality of Education (Case Studie in Department of Education Tulungagung). Institutional capacity building is a process of building that aim to realize the country’s progress in the areas of governance better. With the regional autonomy that Local Government has the right to manage and building an existing resource in the region. Local Government have a authority to building or operate education in the region agree with UU 32 year 2004 section 14 paragraph (1). Therefore, through the institutional capacity building, the Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung give effect to implementation of education in Tulungagung. Dinas Pendidikan Kabupaten  Tulungagung to change the structure and function of the organization, changes in working methods, incentives and the provision of training to employees. Keyword: capacity building, institutional, improve the quality of education. Abstrak: Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung). Pembangunan kapasitas kelembagaan merupakan proses pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya yang ada di daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membangun atau menyelenggarakan pendidikan di daerah sesuai UU No. 32 tahun 2004 pasal 14 ayat (1). Oleh karena itu melalui pembangunan kapasitas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung melakukan perubahan struktur dan fungsi organisasi, perubahan metode kerja, pemberian insentif dan pemberian diklat kepada pegawai. Kata Kunci: pembangunan kapasitas, kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan]]>
<![CDATA[Desentralisasi dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Faridatul Masruroh]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Decentralization and Performance of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in East Java. Fiscal decentralization has become an important development agenda to develop economy in many developing countries, including Indonesia. This research examines the link between fiscal decentralization and performance of SMEs development in East Java Province 2012. Bivariate correlation analysis is used to test the hypothesis that fiscal decentralization relates to SMEs performance. The population in this study is all districts in East Java which consists of 29 kabupaten and 9 kota. The findings show that the performance of SMEs in East Java is relatively good as can be seen from the high number of SMEs, SMEs employment and high contribution of SMEs on District Gross Domestic Product. Results of bivariate correlation analysis show that the DAU significantly associated with the three measures of performance of SMEs. DAK is significantly related to the amount of SMEs and SME employment. Meanwhile, district budget on SMEs and cooperative are significantly associated on the contribution of the SMEs sector on District Gross Domestic Product. Â Keywords: Fiscal Decentralization, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), and East Java Province Abstrak: Desentralisasi dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Desentralisasi fiskal telah menjadi agenda penting bagi pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan kinerja UMKM di Jawa Timur tahun 2012. Analisis korelasi digunakan untuk menguji hipotesis apakah desentralisasi fiskal berhubungan dengan kinerja UMKM di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Jawa Timur setelah hampir 15 tahun desentralisasi dapat dikatakan relatif baik. Hal ini ditunjukkan dari jumlah UMKM, penyerapan tenaga kerja UMKM, dan kontribusi PDRB UMKM yang relatif besar pada perekonomian Jawa Timur. Berdasarkan analisis korelasi ditemukan bahwa DAU berhubungan dengan ketiga ukuran kinerja UMKM. DAK berhubungan dengan jumlah UMKM dan penyerapan tenaga kerja UMKM. Sedangkan, besarnya dana koperasi UMKM dan PAD berhubungan dengan besarnya kontribusi PDRB sektor UMKM di Jawa Timur. Â Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Provinsi Jawa Timur.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolaan Ketahanan Pangan Melalui Upaya Pencegahan Gagal Panen (Studi di Kabupaten Lamongan) ]]>
<![CDATA[Anis Al Aminatuf Wulansari]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Policy management of food supply through prevention of crop failure (Study at Kabupaten Lamongan). Related with climate change, the impact on climate is unpredictable. This is what causing many uncertainties in food supply. Climate change cause when the rain will pour, when tp plant, flood, and drought are examples on direct impact. Indirect examples are the changes of price, food distribution, less stock, and food suplay. This research is done based on the policy management of food supplay throught prevention of crop failure at Kabupaten Lamongan which faced by many issues. The research is a descriptive whit qualitative approach. The data used in this research are based on Spradley model which highlighting in thematic analyzes. The result on this research will show that Kabupaten Lamongan is still not ready in order to manage food supply through prevention of crop failure. Keywords: the policy management in food supply, prevention of crop failure. Abstrak: Kebijakan Pengelolaan Ketahanan Pangan Melalui Upaya Pencegahan Gagal Panen (Studi di Kabupaten Lamongan). Berkaitan dengan perubahan iklim, saat ini dampak anomali iklim semakin sulit diprediksi. Hal ini akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian produksi seperti adanya gagal panen. perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya, dengan perubahan iklim maka akan terjadi perubahan kapan turunnya hujan, lamanya musim tanam, banjir, kekeringan, dll. Sementara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan harga karena stok yang berkurang, pengaruh ke distribusi makanan, dan pengaruh ke aspek ketersediaan pangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kebijakan pengelolaan ketahanan pangan melalui upaya pencegahan gagal panen di Kabupaten Lamongan yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Spradley dengan menekankan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesiapan Kabupaten Lamongan dalam rangka kebijakan pengelolaan ketahanan pangan melalui upaya pencegahan gagal panen. Â Kata Kunci: kebijakan pengelolaan ketahanan pangan, upaya pencegahan gagal panen.]]>
<![CDATA[Pengaruh Layanan Sirkulasi Terhadap Minat Kunjung Mahasiswa Pada Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang (Survei pada Mahasiswa S-1 Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
<![CDATA[Sabrina Ayu Primasti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Effect of Circulation Service To Interests Visitors Of Library On Muhammadiyah Malang University (Survey on Students S-1 of Muhammadiyah Malang University). This research is done to determine the effect of circulation service to interests visitors of library on Muhammadiyah Malang University. This researc used two variable is circulation service and interests visitors. This research used a quantitative approach to research explanation. The technique of collecting data used questionnaires and documentation. Analysis of the data in this study using simple linear regression and coefficient of determination. The resilt showed the influence of circulation service to interests visitors. Shown with tcalculate > ttable is 3,625 > 1,984 . And based on the simple linear regression analysis showed that the circulation service to visit influential interest of 11.8 %  Keywords: service circulation , visits interests , service library  Abstrak: Pengaruh Layanan Sirkulasi Terhadap Minat Kunjung Mahasiswa Pada Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang (Survei pada Mahasiswa S-1 Universitas Muhammadiyah Malang). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh layanan sirkulasi terhadap minat kunjung di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang. Variabel yang diteliti yaitu layanan sirkulasi dan minat kunjung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan sirkulasi berpengaruh terhadap minat kunjung. Ditujukkan dengan thitung > ttabel yaitu 3.625 > 1.984. Dan berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa layanan sirkulasi terhadap minat kunjungan berpengaruh sebesar 11.8%.  Kata kunci: layanan sirkulasi, minat kunjung, layanan perpustakaan]]>
<![CDATA[Perubahan Prosedur Penggunaan Anggaran Setelah Kelurahan Menjadi SKPD (Studi Pada Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Nur Risqi Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 10 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract Change Of Procedure Usage Of Budget After Sub-District Become SKPD. ( Study At Office Kelurahan Of Lowokwaru Malang City). This research use research type qualitative. As for becoming focus in this research is Change of procedure usage of budget after Kelurahan become SKPD in Kelurahan of Lowokwaru covering difference of tupoksi officer in procedure usage of budget after kelurahan become. Pursuant to result of research can be concluded that after change realize, public of Kelurahan Lowokwaru feel real evidence of facility, this matter which yield the existence of active partisipation of society so central for the development of Kelurahan of Lowokwaru toward better. But from duty facet and function officer of sub-district still like before existence of difference of procedure usage of budget. Socialization less to each officer of sub-district become factor resistor of change of procedure usage of budget after kelurahan become SKPD in Kelurahan of Lowokwaru. Of the conclusion given by suggestion for the Chief of village of new duty socialization memeberikan to officer of sub-district concerning difference of procedure usage of budget to increase officer performance to be effective and is efficient. Besides socialization difference of usage of budget after kelurahan become SKPD passed to citizen Kelurahan of Lowokwaru so that citizen more active participate in giving input and play a part in development of Kelurahan of Lowokwaru. Keyword: Budget, Reform,Kelurahan.  Abstrak: Perubahan Prosedur Penggunaan Anggaran Setelah Kelurahan Menjadi SKPD (Studi Pada Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD di Kelurahan Lowokwaru yang meliputi perbedaan tupoksi pegawai dalam prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa setelah perubahan tersebut dijalankan, warga Kelurahan Lowokwaru merasakan perubahan dibidang fasilitasi, yang menghasilkan adanya partisiapasi aktif masyarakat untuk pembangunan Kelurahan Lowokwaru menjadi baik. Namun dari segi tugas dan fungsi pegawai kelurahan masih tetap seperti sebelum adanya perbedaan prosedur penggunaan anggaran. Kurangnya sosialisasi kepada pegawai kelurahan menjadi faktor penghambat perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD di Kelurahan Lowokwaru. Dari kesimpulan tersebut diberikan saran untuk Lurah mensosialisasikan tugas baru kepada pegawai kelurahan mengenai perbedaan prosedur penggunaan anggaran untuk meningkatkan kinerja pegawai agar efektif dan efisien. Serta mensosialisasikan perbedaan penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD kepada warga Kelurahan Lowokwaru agar warga lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan Kelurahan Lowokwaru.  Kata kunci: Anggaran, Reformasi, Kelurahan ]]>
