cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 12 (2015)" : 30 Documents clear
Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Bayu Adi Saputro
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Program in Raising Poverty (A Study in Sidoharjo, Jambon, Ponorogo). Poverty is the most complex issue whether tha happens in both developing countries and developed countries. The Government has been planed some programs to solve the poverty, such as Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Program. Results of the research show that the implementation of Raskin Program in Sidoharjo was different from the policy. The implementation has been divided into two processes. The implementation of Raskin Program in Sidoharjo can be seen by the objective ans benefit, distribution and monitoring process. Factor that support of Raskin Program were the commitment of the implementer agent, coordination between institution and the anthusiasm respond from society. In other side, factor that inhibit the implementation of Raskin Program were financial bugeting, database, less monitoring, economis social and geographic. Keyword: Program Implementation, Raising Proverty, Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Program Abstrak: Implementasi Program  Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks baik di negara berkembang maupun di negara maju. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu pogram dari pemerintah adalah Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo berbeda dari ketentuan yang ditetapkan. Proses implementasi dibagi menjadi dua proses. Adapun implementasi Program Raskin di Desa Sidoharjo ini dapat dilihat dari sasaran dan manfaat, proses pendistribusian serta pengawasan. Faktor yang mendukung implementasi program Raskin adalah adanya komitmen dari agen pelaksana, koordinasi antar instansi serta respon masyarakat yang antusias. Sedangkan faktor penghambat program ini adalah berkaitan dengan anggaran/biaya, basis data, kurangnya pengawasan, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan juga kondisi geografis. Kata Kunci: Implementasi Program, Pengentasan Kemiskinan, Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi Pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo) Fathatur Rohmah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Strategy in the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises Processed Mango (Study on Sentra Processed Mango Banjarsari Village Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Development is a process that planned to change things for the better. The development process is done through empowerment of MSMEs. Local government strategy of Kabupaten Probolinggo in practice represented Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan is indispensable to increase capability of processor mango and increase the volume of MSMEs processed mango which is one of the superior products. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah is implementing the strategy of local governments in the development of human resources in terms of managerial effort, capital facilitation, market access expansion and support the ease of licensing. While Dinas Perindustrian dan Perdagangan is implementing the strategy of local governments in the development of human resources in the manage mango and expansion of market access. Factors supporting of empowerment is financial support from the government and business consulting clinic, while inhibiting factors is the seasonal raw materials and the quality of human resources are lacking. Keywords: development, strategy, empowerment, MSMEs   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi Pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo). Pembangunan merupakan proses terencana untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Proses pembangunan yang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang dalam pelaksanaannya diwakili Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengolah mangga dan meningkatkan volume UMKM olahan mangga yang merupakan salah satu produk unggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkop UKM merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan. Sedangkan DISPERINDAG merupakan pelaksana strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal mengelolah mangga dan perluasan akses pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.   Kata kunci: pembangunan, strategi, pemberdayaan, UMKM
Penerapan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur) Roudlotul Insiyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Application of Employment Management Information System (SIMPEG) of Human Resource Management in the Management (Study of Badan Kepegawaian Daerah in East Java Province). The Application of Employment Management Information System (SIMPEG) of employee who manages data through SIMPEG may be so influential to the decision making process by the officer of interest. The higher competence of employee in managing employee data through SIMPEG is the faster and more precise information about employee that will be used by the officer in making the decision. The method used is descriptive qualitative approach. Result of research indicates that Local Employment Agency of Surabaya Area has a competence to manage employee data in proper way. Result of research indicates that Local Employment Agency of Surabaya Area has a competence to manage employee data in proper way. Keywords: SIMPEG, Human Resource Management, BKD   Abstrak: Penerapan pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai pada manajemen sumber daya Manusia (Studi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). Penerapan pengelolaan sistem informasi manajemen pegawai pada setiap pegawai dalam mengelola data melalui SIMPEG dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan oleh para pejabat yang berkepentingan. Semakin berkompeten pegawai dalam mengelola data pegawai melalui SIMPEG, maka akan semakin cepat dan tepat informasi tentang pegawai dapat digunakan oleh para pejabat dalam mengambil keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Area Surabaya dalam mengelola data setiap pegawai sudah baik. Berdasarkan hasil tersebut maka dalam mewujudkan pengelolaan SIMPEG yang baik, serta peningkatan kualitas penerapan pengelolaan SIMPEG pada manajemen sumber daya manusia dengan adanya perbaikan dalam mengatasi kelemahan dan hambatan yang sering muncul. Kata Kunci : SIMPEG, Manajemen Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Evaluasi Strategi Marketing Politik Partai Nasdem dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi di Kabupaten Jombang) Fierda Nurany
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Evaluation of Political Marketing Strategy in The Winnings of Legislative Election 2014 (Study in Kabupaten Jombang). Nasdem Party targeted 10 seats in parliament with 100.000 votes on legislative election 2014 in Kabupaten Jombang. In fact, based on the final calculation result, it only obtained 4 seats with 38.711 votes. The results show that political marketing strategy of Nasdem party are Pull Marketing, Push Marketing, and Pass Marketing. The input-preparation. On legislative candidate election, Nasdem Party used the Pull Marketing strategy. While, on program planning and the role of media, Nasdem Party did not use political marketing strategy. On the process stage of campaign team performance, Nasdem Party use Push Marketing and Pass Marketing strategies. However, the Push Marketing strategy was not completely used. Nevertheless, on campaign activity, Nasdem Party used Pull Marketing and Pass Marketing strategies. From this marketing strategy employed, Nasdem Party obtained 38.711 votes and 4 seats for legislative and self-fraction establishment.   Keywords: the evaluation, strategy, political marketing, nasdem party   Abstrak: Evaluasi Strategi Marketing Politik Partai Nasdem dalam Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi di Kabupaten Jombang). Partai Nasdem dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Jombang menargetkan 10 kursi di parlemen dengan 100.000 jumlah suara. Ternyata,  pada hasil perhitungan akhir, hanya mendapatkan 4 kursi dengan jumlah suara 38.711 suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang dilakukan partai Nasdem Kabupaten Jombang diantarana Pull Marketing, Push Marketing, dan Pass Marketing. Pada masukan berupa persiapan, pada pemilihan Caleg Partai Nasdem menggunakan strategi Pull Marketing, dalam pembentukan tim sukses menggunakan strategi Push Marketing. Sedangkan pada rencana program dan peran media, Partai Nasdem tidak menggunakan strategi marketing politik. Pada tahap proses kinerja tim sukses Partai Nasdem menggunakan strategi Push Marketing dan Pass Marketing. Namun, pada Push marketing tidak dilakukan secara sempurna. Meskipun demikian, pada kegiatan kampanye, Partai Nasdem menggunakan strategi Pull marketing dan Pass marketing. Dari startegi marketing yang digunakan ini, Partai Nasdem memperoleh jumlah suara 38.711 suara dan 4 kursi anggota dewan serta pembentukan fraksi sendiri. Kata kunci: evaluasi, strategi, marketing politik, Partai Nasdem 
Desentralisasi dan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia Miro'atul Mustawaniyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Decentralization and Access of Basic Education in Indonesia. This research aims to explain and analyze the link between decentralization and basic education access in Indonesia. Basic education access is measured by Net Enrollment Rate (NER) for elementary school and junior high schools. Fiscal decentralisation is measured by general allocation fund (DAU), revenue (PAD) and district education budget, administrative decentralisation is measured by distribution of teacher both in elementary school and junior high school, and political decentralisation is measured by age of local election. This research is belong to explanatory research by using quantitative approach. Population in this research is all kabupaten/kota in Indonesia 2014. The analysis in this research use descriptive statistic to describe basic education access in Indonesia and bivariate correlation analysis to test the relationship between decentralization variables and NER. The results show that persistence of the wide gap between kabupaten/kota in Pulau Jawa and kabupaten/kota Pulau Jawa, especially Propinsi Papua after nearly fifteen years of Indonesia implementing decentralisation. Results of correlation analysis show that factors associated with the elementary NER and junior high schools NER are general allocation fund, district own revenue, district education budget, number of elementary school teachers, and age of democracy. However, the factors of junior high school NER are district own revenue, district education budget, and number of teachers junior high schools. Keywords:decentralization, basic education access, indonesia   Abstrak:Desentralisasi dan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan desentralisasi dan akses pendidikan dasar di Indonesia. Akses pendidikan dasar diukur dari APM SD/MI dan APM SMP/MTs tahun 2014. Desentralisasi diukur dari desentralisasi fiskal yang terdiri dari (DAU, PAD, dan anggaran pendidikan), desentralisasi administrasi yang terdiri dari (jumlah guru SD/MI dan guru SMP/MTs), dan desentralisasi politik yang terdiri dari usia Pilkada. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan akses pendidikan dasar di Indonesia dan analisis korelasi untuk menghubungkan antara variabel-variabel desentralisasi dan APM. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang lebar antara kabupaten/kota di Pulau Jawa dan beberapa kabupaten/kota di luar Pulau Jawa khususnya Propinsi Papua setelah hampir lima belas tahun Indonesia menjalankan desentralisasi. Hasil analisis korelasi menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan APM SD/MI dan APM SMP/MTs yaitu DAU, PAD, anggaran pendidikan, jumlah guru SD/MI, dan usia Pilkada berhubungan APM SD. Sedangkan, faktor-faktor yang berhubungan dengan APM SMP/MTs adalah PAD, anggaran pendidikan, dan jumlah guru SMP/MTs.   Kata kunci:desentralisasi, akses pendidikan dasar, indonesia 
Perkembangan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal Kuswoyo Kuswoyo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Financial Development Area in East Java in a time of fiscal Decentralization. This study aims to review and analyze the development of regional financial in municipalities/cities in east java province, the fiscal decentralization. Data taken from balancing regional financial information system for the financial year 2009 until 2013. These studies show that financial kabupaten/kota in east java, improving demonstrated increased the ratio of the revenue, the effectiveness of regional budgets, the index is the area, and for years the local self-sufficiency ratio 2009-2013. However, in general, the majority of municipalities/cities in east java, is still having financial ratio less healthy especially of ratios regional independency. The research found after fifteen to decentralize fiscal year only the surabaya is relatively high finance its independence. This research is to find local revenue ( pad ) and regional spending related to the regional treasury. Keywords : Local Government Fiscal Capacity, Fiscal Decentralization, East Java Abstrak: Perkembangan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perkembangan keuangan daerah di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur pada masa desentralisasi fiskal. Data bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2009 sampai dengan 2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan  Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan meningkatnya Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efektivitas Anggaran Daerah, Rasio Indeks Kemampuan Rutin Daerah, dan Rasio Kemandirian Daerah selama tahun 2009-2013. Namun, secara umum sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih memiliki rasio keuangan yang kurang sehat khususnya rasio kemandirian daerah. Penelitian ini menemukan setelah limabelas tahun desentralisasi fiskal, hanya Kota Surabaya saja yang relatif tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Penelitian ini menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Daerah berhubungan dengan rasio keuangan daerah.   Kata kunci : Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Jawa Timur
Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Muhammad Ali Zuhri Mahfud
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Roles and Coordination of Stakeholders in Minapolitan Area Development in Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Minapolitan area development policy in Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 determined Kabupaten Blitar as minapolitan area and based on Keputusan Bupati Blitar No. 188/151/409.012/KPTS/2010 determined six villages in Kecamatan Nglegok, namely: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng as minapolist area in Kabupaten Blitar. The aims of Minapolitan area development are to increase the incomes and social welfare of the people around the minapolitan area. But, not all stakeholders Thar involved in the implementation of minapolitan area development perform optimally. It was indicated by the lack of activities and financial support from some stakeholders. While from the aspects of coordination among stakeholders are conducted both internally and externally has implemented dynamically, but in aspects of coordination still have some problems, namely: egosectoral mindset of some stakeholders; the limited budget; and the legal basis is still not strong enough to be a set of technical guidelines in budgetary planning, in this case RPIJM minapolitan development needs to be improved. Therefore, it is necessary to have a more profound study on the development of the Minapolitan through the role and coordination among the stakeholders, it be thus able to realize minapolitan development in accordance to desired expectations.   Keywords: minapolitan, role, coordination, stakeholders   Abstrak: Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 menetapkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan minapolitan dan berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/151/409.012/KPTS/2010 menetapkan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Blitar difokuskan pada enam desa di Kecamatan Nglegok, yaitu: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng. Pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditinjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa stakeholder. Sedangkan dari aspek koordinasi antar stakeholder dilakukan secara intern dan ekstern yang sudah berjalan secara dinamis, namun masih memiliki beberapa kendala, yaitu: masih adanya mindset egosektoral dari sebagian stakeholder; keterbatasan anggaran dana; dan landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini RPIJM pengembangan kawasan minapolitan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui peran dan koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sehingga mampu mewujudkan pembangunan minapolitan sesuai dengan harapan yang diinginkan   Kata kunci: minapolitan, peran, koordinasi, stakeholder 
Pengembangan Pariwisata Gunung Kelud Pasca Erupsi Tahun 2014 (Studi Pada Kawasan Wisata Gunung Kelud Kabupaten Kediri) Sthefani Geby Arsita Devi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Development of Mount Kelud Tourism after Eruption in 2014 (Studi at the Mount Kelud Tourist Area of Kediri Regency) One of the biggest local income sources comes from tourism sectors. It will significantly contribute to build the area. One of the tourism sectors is the natural beauty of Mount Kelud which is located on the border among Kediri, Blitar, and Malang Regency. The natural beauty of Mount Kelud gets so many tourist attentions, not only from the domestic tourist, but also from foreign tourists. The volcanoes, it’s peak 1,731 above the sea which in 2007 formed a 100 m-wide lava dome known as a child of the mountain. The last eruption on February 14th, 2014 has changed the face of Mount Kelud. Lava dome that used to be an attraction has already vanished. Supporting acces is broken, and the entrance to the mountain peak is disconnected. The purpose of this research are to describe and analyze the condition of Mount Kelud tourism in Kediri Regency before an eruption in 2014, to describe and analyze the condition of Mount Kelud tourism in Kediri Regency after an eruption in 2014, to describe and analyze the development of Mount Kelud tourism after an eruption in 2014, to describe and analyze the challenges in the development of Mount Kelud tourism after an eruption in 2014. This research is done by using qualitative descriptive analysis. The Data collection methods used in this research were interview, documentation, and utilization of secondary data as supporting information. The selected research site was Mount Kelud tourism. Based on the results of the research showed that the condition of Mount Kelud tourism before an eruption in 2014, on the top of Mount Kelud there was a lava dome (the child of Mount Kelud), while the facilities and infrastructures were still quite enough. The condition of Mount Kelud tourism after an eruption in 2014, the lava dome that used to be an attraction for tourists has already vanished and replaced with a large hole, facilities and infrastructures that have been built some of which are vanished and enclosed by the volcanic residual soil of eruption in 2014. The developments of Mount Kelud tourism are focused improving facilities and infrastructures in the Pos I, it is according to the recommendations of the Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) about safety zone at a 30-km radius. The constructions of facilities and infrastructures such as ATV zone, flying fox, and gazebo. Challenges in developing Mount Kelud tourism, namely: eruptive nature of Mount Kelud, ownership of Mount Kelud, poor communication between government and community around the mountain, little tourist destination, human resources of Mount Kelud operator still need to be improved. Keywords: development, region, tourism. Abstrak : Pengembangan Pariwisata Gunung Kelud Pasca Erupsi Tahun 2014 (Studi Pada Kawasan Wisata Gunung Kelud Kabupaten Kediri) Salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang terbesar yakni dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata secara signifikan akan sedikit-demi sedikit turut membangun daerah. Salah satunya yakni pesona keindahan alam Gunung Kelud yang teletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Pesona alam Gunung Kelud menyedot perhatian para wisatawan, tidak hanya bagi wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Gunung api setinggi 1.731 mdpl yang pada tahun 2007 muncul kubah lava selebar 100 meter yang disebut anak Gunung. Terjadinya erupsi pada 14 Pebruari 2014 lalu telah banyak merubah wajah Gunung Kelud. Kubah lava yang dulu menjadi daya tarik sekarang menjadi sirna. Akses pendukung rusak, akses menuju puncak terputus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi pariwisata Gunung Kelud di Kabupaten Kediri sebelum terjadi erupsi tahun 2014, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi pariwisata Gunung Kelud di Kabupaten Kediri setelah terjadi erupsi tahun 2014, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata Gunung Kelud pasca erupsi tahun 2014, untuk mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dalam pengembangan pariwisata Gunung Kelud pasca erupsi tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan pemanfaatan data sekunder sebagai pendukung informasi. Lokasi dan situs penelitian yang dipilih adalah obyek wisata Gunung Kelud. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi pariwisata Gunung Kelud sebelum erupsi 2014 pada puncak kelud terdapat kubah lava(anak Gunung Kelud), sedangkan untuk sarana dan prasarana cukup memadai. Kondisi pariwisata setelah terjadi erupsi 2014 kubah lava yang menjadi daya tarik wisatawan hilang berganti sebuah lubang besar. sarana dan prasarana yang telah dibangun sebagian hilang tertutup material vulkanik sisa erupsi 2014. Pengembangan pariwisata Gunung Kelud difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana yang difokuskan di Pos I, hal ini sesuai rekomendasi dari pihak Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) tentang zona aman pada radius diatas 3 km. Pembangunan sarana dan prasarana seperti zona ATV, Flying fox, dan Gazebo. Tantangan dalam pengembangan pariwisata Gunung Kelud meliputi : sifat erupsi Gunung Kelud, hak pemilikan Gunung Kelud, masih kurangnya komunikasi antara pengelola dan masyarakat sekitar, kurangnya destinasi pariwisata di Gunung Kelud, SDM pengelola Gunung Kelud masih perlu ditingkatkan. Kata Kunci : Pengembangan, Kawasan, Pariwisata.
PENGARUH REFORMASI ORGANISASI PENGELOLAAN PELAYANAN HAJI TERHADAP KEPUASAN JAMAAH HAJI (STUDI PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA MALANG) Hafidz Khoiruddin
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This study aimed to clarify The Influence of The Reformation of Hajj Service Management Organization on The Satisfaction of Hajj pilgrims Study at the Religion Ministry Office of Malang City. The method used in this research is explanatory research methode, using a questionnaire as a data collection that is distributed directly to 30 respondents from religion ministry. Data analysis for this study by using single linier regression analysis aided SPSS Software Version 16.0. the result of single linier regression analysis show that The Reformation of Hajj Service Management Organization has a significant influence simultaneously and partially on satisfaction of hajj Pilgrims. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Reformasi Pengelolaan Pelayanan Haji pada Kepuasan Jamaah Haji studi pada Kantor Kementrian Agama Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori , menggunakan kuisioner untuk pengumpulan data yang didistribusikan langsung kepada 30 responden di Kementrian Agama. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana dibantu dengan SPSS Versi 16.0. hasil dari analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Reformasi Organisasi Pengelolaan Pelayanan Haji memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepuasan jamaah Haji.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MALANG (Studi Pada Implementasi PP. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen) Eka Ayu Intan Permatasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Transfer of the Capital Regency Malang " (A Study on Implementation of PP. No. 18 of 2008 About Transfer of Capital Regency Malang to Kepanjen District). The existence of Capital Regency Malang who had been in the city of Malang is considered less consistent with the policy of Malang who actively doing development in various fields. Therefore, should be move Capital Regency Malang. From the research results studies, District  Kepanjen judged worthy and qualified to serve as the capital Regency Malang. Based on Government Regulation No. 18 of 2008, then implemented transfer of the Capital Regency Malang gradually. District Kepanjen enactment as the Capital Regency Malang for make Kepanjen as a center of economic development and governance. The implementation of the transfer of the Capital Regency Malang to Kepanjen directed by Local Regulation No. 3 of 2010 About Spatial Plans of Malang Regency. To support the success of implementation transfer of the Capital Regency Malang has the aspect of communication between the government and relevant actors, availability aspects of land that can support the implementation transfer of the Capital Regency continuity, aspects of the attitude of the executive in implementing the policy and implementation aspects of the bureaucratic structures that transfer of the Capital Regency Malang properly fulfilled.However, some factors are constraining the implementation such the lack of commitment between irrigation department and Cipta Karya departments in directing existing development and lack of budget for implementation transfer of the Capital Regency. Keyword: Policy Implementation, Capital Regency Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang”(Suatu Studi Pada Implementasi PP. No 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen). Keberadaan Ibukota yang  saat itu bertempat di wilayah Kota Malang kurang selaras dengan kebijakan yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu,  perlu dipindah Ibukota Kabupaten Malang. Dari studi hasil lapangan secara keseluruhan, Kecamatan  Kepanjen dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Malang. Berdasarkan PP No 18 Tahun 2008 maka dilaksanakan pemindahan Ibukota Kabupaten secara bertahap. Ditetapkannya    Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang menjadikan Kepanjen sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pemerintahan. implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kepanjen diarahkan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Untuk mendukung keberhasilan. implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang telah memperhatikan aspek komunikasi antara pemerintah dengan aktor terkait, aspek ketersedian lahan yang dapat mendukung keberlangsungannya implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten , aspek sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dan aspek struktur birokrasi sehingga  implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Malang terlaksanakan dengan baik. Namun, dalam implementasinya masih terdapat faktor penghambat antara lain adalah kurangnya  komitmen  antara dinas pengairan dan dinas cipta karya dalam mengarahkan pembangunan yang ada dan minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ibukota Kabupaten

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue