cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 7 (2015)" : 30 Documents clear
Pengembangan Kapasitas Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Kiki Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Capacity Building of Public Servants to Attain Good Governance (Study at The Office of Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). The realization of good governance needs professional and competent public servants. Early step that shall be taken by local government is capacity building of public servants in every public organization in the local. One public organization that is Local Employment Agency of Malang Regency. Result of research indicates that capacity building of public servants at Local Employment Agency of Malang Regency in general has been quite well. Employee transparency for information openness is not working optimally. Employee responsiveness to administrative service is adequate. Employee equality in delivering service is sufficient. Capacity building of public servants must be supported by enthusiastic leadership which drives employee and collective commitment based on work contract and employee agreement. Employee must be made understood through socialization, internal session or even internal regulation. Keyword: capacity building, good governance Abstrak: Pengembangan Kapasitas Pegawai untuk Mewujudkan Good Governance (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah daerah, dibutuhkan pegawai yang profesional dan berkompeten. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai dalam setiap organisasi publik di daerah, salah satunya adalah BKD Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan kapasitas pegawai pada BKD Kabupaten Malang secara umum berjalan cukup baik. Penerapan transparansi pegawai dalam bentuk keterbukaan informasi belum dilakukan secara optimal. Responsivitas pegawai terhadap pelayanan administrasi sudah cukup baik. Keadilan pegawai terhadap pelayanan sudah cukup baik. Pengembangan kapasitas pegawai antusiasme pimpinan menggerakkan pegawainya dan komitmen bersama yang sesuai dengan kontrak kerja dan janji pegawai. Namun hal tersebut terhambat adanya faktor kesadaran individu pegawai yang masih perlu diperhatikan. Sebaiknya pegawai diberikan pemahaman melalui sosialisasi atau rapat internal dan membuat aturan internal, serta diterapkan teknik social engineering. Kata kunci: pengembangan kapasitas, good governance 
Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) Rahmi Fajri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact: Accountability Village Government of Management Village Fund Abstact: Accountability Village Government of Management Alokasi Dana Desa (ADD) (Study on Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Government in the financial management needs to apply the principles of good governance: accountability one of which is the management of the Village Fund Allocation (ADD).Village fund allocation is a form of government assistance to the village to improve the welfare of rural communities. Village fund allocation, so it needed government officials who have the ability and responsibility to manage the funds. In the management of ADD in the Ketindan village on Regulation No. 13/2012. Ketindan village government has proven its commitment or responsibility in a manner abide by and follow the stages as well as the applicable provisions in accordance with the Regulations issued by the Regent. But in practice they found that the greater the number of problems which slightly exceeds the percentage set out and than that found at the time of the planning program is not listed in the RPD but in listed financial realization. From these matters, it is expected the government to pay more attention to the Ketindan village related classification of the program so that these problems do not happen again. Keyword: accountability, village government, alokasi dana desa/add Abstrak: Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandasakan pada Peraturan Bupati Malang No. 13/2012. Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalah tersebut. Kata Kunci: akuntabilitas, pemerintah desa, alokasi dana desa (add)
Strategy Of Local Government To Empower Creative Industry In Local Souvenir (Study In Department of Cooperative, Industry, Trade and Tourism of Madiun City) Isni Wahidiyah Susanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Industri Kreatif di Bidang Oleh-Oleh Khas Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun). Karena keadaan Kota Madiun yang minim akan sumber daya alam, maka pemerintah daerah perlu melakukan strategi untuk memberdayaan industri kreatif di bidang oleh-oleh khas daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Selain dapat berkontribusi dalam PDRB Kota Madiun, dampak dari pemberdayaan tersebut juga dapat meningkatkan pendapat pengusaha dan mensejahterakan masyarakat karena kegiatan industri tersebut juga banyak menyerap tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan strategi tersebut masih muncul beberapa masalah seperti dalam pemberian modal yang masih belum merata karena persyaratan administratif yang tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha kecil. Meskipun masih ada masalah yang muncul, tetapi pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan industri kreatif di bidang oleh-oleh khas Kota Madiun sudah berjalan cukup baik.   Kata Kunci: strategi, pemberdayaan, industri kreatif   Abstract: Strategy of Local Government to Empower Creative Industry in Local Souvenir (Study in Departement of Cooperative, Industry, Trade and Tourism of Madiun City). Due circumstances in Madiun City is minimal of natural resources, local governments need to do strategy for empowerment the creative industry in local souvenirs to support economic growth in Madiun City. Besides being able to contribute to the GRDP in Madiun City, the impact of the empowerment of entrepreneurs can also increase the income and welfare of the society because the industrial activities also absorb labor. The results showed that in the implementation this strategy still appear some problems such as the provision of capital which is still not evenly distributed because of administrative requirements that can not be fulfilled by small entrepreneurs. Although there are still problems that arise, but the implementation the strategy of local governments to empower the creative industry in local souvenirs in Madiun City conducted well enough.   Keyword: strategy, empowerment, creative industry  
Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro) Vallen Laurinda Defrina Widyawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development of Wood Processing Industry as a Local Economic Development Efforts (Study at Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro). Wood processing industry center is quite commonly found in Bojonegoro, one of the place is located in Sukorejo Village. It is stated in the “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD) 2013-2018 Bojonegoro, related to the development of potential industrial sectors, one of them is the wood processing industry. This study aims to describe and identify Development of Wood Processing Industry as a Local Economic Development Efforts in Sukorejo Village. This type of research is descriptive with qualitative approach belongs to Miles, Hubberman and Saldana. The result of the development has been successful. But the work program is still needed in order to training and coaching the craftsmen. And also, it takes more intensive communication to the craftsmen from the stakeholder. Keywords: local economic development, timber processing industry Abstrak: Pengembangan Industri Pengolahan Kayu sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro). Sentra industri pengolahan kayu sudah cukup menjamur di Kabupaten Bojonegoro yang salah satunya terletak di Desa Sukorejo. Hal ini tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 terkait dilakukannya pengembangan sektor-sektor industri potensial yang salah satunya adalah industri pengolahan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pengembangan industri pengolahan kayu di Desa Sukorejo sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bersifat interaktif milik Miles, Hubberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan telah cukup berhasil. Namun, masih perlu program kerja yang jelas untuk melatih pengrajin dan perlu dilakukan komunikasi lebih intensif pada pengrajin yang harus dilakukan pemerintah.   Kata Kunci: pengembangan ekonomi lokal, industri pengolahan kayu
Pembangunan Yang Ideal (Studi Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo) Rizky Novitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Ideal Development (Green Room Availability Study Kabupaten Sidoarjo). Development is absolutely necessary in advancing a limited land area but an obstacle to creating a balanced development with nature so that the arrangement of space is needed in order to create the ideal development. Descriptive qualitative research results indicate that the rule requiring the arrangement of green spaces provide a minimum of 30% of the area of green space Overall however, Kabupaten Sidoarjo only able to meet the quota of 21.6% of the area of 177.147 km2 of green space that has been targeted on a total area of 591.59 km2 , To that end, the macro planning (revitalization function green space) and a micro plan (the greening of public facilities) have made the local government in an effort to meet and maintain the availability of green space. The fulfillment of these green spaces also requires awareness throughout society Kabupaten Sidoarjo in treating green space as a development asset. Keyword: Development, Green Room, Spatial Planning Act. Abstrak: Pembangunan yang Ideal (Studi Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo). Pembangunan mutlak diperlukan dalam memajukan sebuah daerah namun keterbatasan lahan menjadi kendala untuk menciptakan pembangunan yang seimbang dengan alam sehingga penataan ruang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan pembangunan ideal tersebut. Hasil penelitian secara deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa aturan penataan ruang hijau mewajibkan menyediakan minimal 30% ruang hijau dari luas wilayah keseluruhan namun, Kabupaten Sidoarjo hanya mampu memenuhi kuota 21,6% dari luas 177,147 Km2 ruang hijau yang telah ditargetkan dari luas total 591,59 Km2 . Untuk itu, penyusunan rencana makro (revitalisasi fungsi ruang hijau) dan rencana mikro (penghijauan fasilitas publik) telah dilakukan pemerintah setempat dalam upaya memenuhi dan menjaga ketersediaan ruang hijau. Pemenuhan ruang hijau tersebut juga menuntut kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam merawat ruang hijau sebagai aset pembangunan.   Kata kunci:  Pembangunan, Ruang Hijau, Undang-Undang Penataan Ruang
Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai ( Studi Pada Pegawai Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro) Fitria Ika Nur Imayanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Influence of Employee Competence and Work Motivation on Employee Performance (Study of the Employees at Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro). Public services are organized is the result of employee performance , the problem is the public service get complaints , feedback and criticism , means the employee's performance is still less than the maximum . Performance is a function of the competence and motivation. The objective of research is to understand the relationship, the influence of employee competence and work motivation on the employee performance and the efforts made to improve the performance of employees at Permit Agency of Bojonegoro Regency. Analysis techniques using multiple regression analysis, the results showed a significant influence between employee competence and work motivation on employee performance. Coefficient of 0.541, which means that 54.1% of performance employee at Permit Agency of Bojonegoro Regency influenced by employee competence and work motivation, while the remaining 45.9% is influenced by other variables which are not included in this study. The suggest is Permit Agency of Bojonegoro Regency shall improve employee competence and grow work motivation in more maximum ways to ensure that duties and responsibilities will be implemented and that better performance can be achieved. Keywords: employee competence,work motivation, employee performance. Abstrak: Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Motivasi Kerja tehadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro). Pelayanan publik yang diselenggarakan merupakan hasil dari kinerja pegawai, permasalahannya adalah pelayanan publik mendapatkan keluhan, masukan dan kritikan, berarti kinerja pegawai masih kurang maksimal. Kinerja merupakan fungsi dari kompetensi dan motivasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan, pengaruh dari kompetensi pegawai dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai serta upaya peningkatan kinerja pegawai pada Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, dengan hasil menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil koefisien sebesar 0,541 berarti bahwa 54,1% kinerja pegawai pada Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh kompetensi pegawai dan motivasi kerja, sedangkan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Saran yang diberikan yaitu agar Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan kompetensi pegawai dan menumbuhkan motivasi kerja agar lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menghasilkan kinerja yang lebih baik.   Kata kunci: kompetensi pegawai, motivasi kerja, kinerja pegawai.
Penerapan Good Governance Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Perspektif Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Di Dinas Pendidikan Kota Batu) Indy Aini Milladia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Good Governance Practice of the New Student Enrollment (Study of Perspective Transparency and Accountability Principle in Dinas Pendidikan in the City of Batu). In the program there is a principal that is an accordance same characteristics of good governance and public service in the implementation. Dinas Pendidikan as one of the public agency has provided information on the administration PPDB to school is already good. But the Dinas Pendidikan not transparency in providing PPDB information because the information is only given through circulars to school, not to the general public. PPDB implementation impressed old and expensive because it must go through a long process by Dinas Pendidikan. Accountability of Dinas Pendidikan can not feeled public because not transparency and proportionally. Dinas Pendidikan also haven’t tool to assess their performance for the public Keywords: good governance, public service, the new student enrollment   Abstrak: Penerapan Good Governance dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Perspektif Asas Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu).Pada program tersebut terdapat asas yang sesuai dengan karakteristik good governance serta pelayanan publik di dalam penyelenggaraannya. Dinas Pendidikan sebagai salah satu badan publik telah memberikan informasi tentang penyelenggaraan PPDB kepada sekolah dengan baik. Tetapi Dinas Pendidikan tidak dapat terbuka dalam memberikan informasi PPDB karena informasi hanya diberikan melalui surat edaran kepada sekolah, bukan kepada masyarakat luas. Proses penyelenggaraan PPDB oleh Dinas Pendidikan terkesan lama dan cukup mahal karena harus melalui proses yang panjang. Dengan demikian, pertanggungjawaban Dinas Pendidikan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat karena ketidaketerbukaannya dan tidak dilakukan secara proporsional. Dinas Pendidikan juga tidak mempunyai sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerjanya. Kata Kunci: good governance, pelayanan publik, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sustainable Development (Studi Pada Tpa Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang) Rodhia Alfadilah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Regional Innovation in Solid Waste Management Based on Sustainable Development (Studies in Educational Tourism of TPA Talangagung Kabupaten Malang). The increasing number of total population has significant impact on the amount of solid waste produced.  In addition, the types of solid waste become more varied as the consumption is increasing. Solid waste is surely a classical problem that give contribution to pollution and global warming, thus an innovation on solid waste management than can encourage sustainable development is needed.  Many regions in Indonesian including Kabupaten Malang, when conducting the solid waste management still leaves solid waste that must be disposed of to TPA where waste reaches the final point. Solid waste can be a resource if properly managed, therefore TPA is also need to innovate utilizing the potential of the solid waste. The innovation in solid waste management is important also to change the people mindset about solid waste. The result of the research shows that the innovation is in line with the application of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 on solid waste management, the spirit of the management officers namely Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, as well as the potential result of the innovation. Based on the sustainable development principles, the innovation in TPA Talangagung has been giving positive impact in the economic, social, and environment aspects. Keyword: Innovation, Solid Waste, Solid Waste Management, Sustainable Development Abstrak: Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sustainable Development (Studi pada TPA Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang). Jumlah penduduk berdampak signifikan pada jumlah sampah yang dihasilkan, jenis sampah juga semakin beragam seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Sampah merupakan masalah klasik yang membawa ancaman pencemaran dan pemicu global warming, sehingga dalam mengelolanya dibutuhkan sebuah inovasi yang mendukung terwujudnya sustainable development. Kebanyakan daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Malang dalam mengelola sampah masih menyisakan sampah yang harus dibuang ke TPA, dimana sampah mencapai titik terakhirnya. Sampah dapat menjadi sumberdaya apabila dikelola dengan baik, sehingga TPA juga perlu berinovasi memanfaatkan potensi sampah tersebut. Inovasi dalam pengelolaan sampah penting dilakukan juga untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang mendasari munculnya inovasi di TPA Talangagung adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat/spirit dari pengelola yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta adanya potensi yang ditimbulkan dari inovasi. Berdasarkan prinsip-prinsip sustainable development, inovasi di TPA Talangagung memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kata Kunci: Inovasi, Sampah, Pengelolaan Sampah, Sustainable Development
Pengembangan Sumber Daya Aparatur Oleh Camat Dalam Perspektif Kepemimpinan Transformasional (Studi Pada Kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ) Roni Prasetyo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Resource Development by sub-district in Transformational Leadership Perspective (Studies in Office Ngantang Malang ) . Both public and bureaucracy in the area to make the area into an autonomous region which refers to Law No. 32 of 2004 on Regional Government. Where the law is a step to organize households in a particular agency office Ngantang Malang to improve the quality of staff performance through the development of personnel resources. As in Office Ngantang, there are still many employees are still less professional in carrying out their respective duties, the district head in the perspective of transformational leadership to make efforts in developing personnel resources own sub-district has undertaken the development of personnel resources. Furthermore, looking at the indicators that can foster employee morale. As well as the factors that stimulate and inhibit the process of development of personnel resources. In this case in particular sub-district government district head in transformational leadership perspective optimally pursue the program with the objective of the program will have an impact to improve the professionalism of the performance of the employees. Keywords: Apparatus Resources Development , Leadership Trasnformational   Abstrak: Pengembangan Sumber Daya Aparatur oleh Camat dalam Perspektif Kepemimpinan Transformasional (Studi Pada Kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana undang-undang tersebut merupakan langkah untuk menata rumah tangga pada suatu instansi khususnya kantor Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas kinerja para pegawai melalui pengembangan sumber daya aparatur. Seperti di Kantor Kecamatan Ngantang, masih banyak ditemui pegawai yang masih kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, maka camat dalam perspektif kepemimpinan transformasional melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan sumber daya aparatur. Camat Ngantang sendiri telah melaksanakan pengembangan sumberdaya aparatur yaitu melalui Pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan dan pengawasan.Selanjutnya melihat indikator-indikator yang mampu menumbuhkan semangat kerja pegawai. Serta melihat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam proses pengembangan sumber daya aparatur. Dalam hal ini pemerintah kecamatan khususnya camat dalam perspektif kepemimpinan transformasional mengupayakan program tersebut secara maksimal dengan tujuan nantinya program tersebut berdampak untuk meningkatkan profesionalitas kinerja para pegawai. Kata kunci: Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kepemimpinan Trasnformasional.  
Pemberdayaan Pkl Di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura Sebagai Objek Pariwisata (Studi Pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Dan Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan) Indriana Eka Wahyurida
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 7 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: Empowerment of Street Vendors in Area of the Foot Bridge Suramadu side of Madura as Object Tourism(Studies in Development Agency Suramadu Areas and Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan). Street Vendors or PKL in Area of the Foot Bridge Suramadu side of Madura is one destination that is expected to became a tourist destination visited by tourists. However, the number of tourists visiting in this area occurs not increased. Not maximal skills of PKL KKJSM cause increase in the number of tourists even trended downwards especially aggravated the situation in these areas is very limited. The effort to make PKL KKJSM as a bustling tourism objects namely through empowerment PKL consisting of and development Rest Area has not been precise and uneven, limited infrastructure, and lack of innovative PKL KKJSM. This needs to be considered in view of the challenges ahead in the empowermwnt of PKL KKJSM as tourism object.   Keywords: empowerment, street vendors, object tourism   Abstrak: Pemberdayaan PKL di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura sebagai Objek Pariwisata (Studi pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan). Pedagang Kaki Lima (PKL)Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) merupakan salah satu tempat tujuan yang diharapkan menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Namun, yang terjadi jumlah wisatawan yang berkunjung tidak mengalami peningkatan. Kurang maksimalnya keterampilan PKL KKJSM menyebabkan tidak adanya peningkatan jumlah wisatawan bahkan cenderung terus menurun apalagi diperparah dengan keadaan di area tersebut yang serba terbatas. Adapun upaya dalam menjadikan PKL KKJSM sebagai objek pariwisata yang ramai dikunjungi yakni melalui pemberdayaan PKL yang terdiri dari pelatihan PKL, pembinaan tata kelola PKL, pemberdayaan masyarakat sekitar PKL, bantuan permodalan dan pembangunan Rest Area belum berhasil menjawab permasalahan PKL KKJSM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari program pemberdayaan PKL yang belum tepat dan tidak merata, terbatasnya sarana prasarana, dan kurang inovatifnya PKL KKJSM. Hal ini perlu diperhatikan mengingat tantangan ke depan dalam peberdayaan PKL KKJSM sebagai objek pariwisata.   Kata kunci: pemberdayaan, PKL, objek pariwisata.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue