cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 8 (2015)" : 30 Documents clear
Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target Of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study In Local Government of Pasuruan Regency) Tika Larasati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementasi Kebijakan Peningkatan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Era Outonomy Daerah. Sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan, kemandirian dan kemajuan daerah pada sektor investasi. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara responsif menyadari potensi yang ada untuk dapat terus meningkatkan PAD sebagai modal untuk pembangunan daerah dengan upaya menarik dan mengundang para investor. Bentuk responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memformulasikan kebijakan peningkatan investasi, pelaksanaan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pameran promosi investasi, menyelenggarakan business gathering. Dalam Pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti faktor yuridis, faktor RTRW, dan faktor administrasi. Selain itu terdapat faktor pendukung seperti potensi daerah, keadaan infrastruktur dan fasilitas, iklim sosial dan politik yang kondusif, serta penghargaan investment award yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BKPM. Dampak lainnya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan UMKM. Selain itu terdapat dampak negatif yaitu kerusakan jalan yang diakibabkan kegiatan-kegiatan produksi dengan melibatkan kendaraan bertonase besar. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut akan menghambat mobilitas ekonomi dikarenakan akses jalan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan nilai investasi. Kata Kunci: kebijakan, implementasi, Pemerintah Daerah, investasi, PAD Abstract: Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study in Local Government of Pasuruan Regency). In line with the policy and program of central government, so it’s expected of local government can promote development, independence and progress of the region in the investment sector. The research results is local government of Pasuruan Regency responsively realize the potential that exist to be able to continues to increase local revenue  as a capital for regional development with efforts to attract and invite the investor come to Pasuruan. The responsive forms that made by local government of Pasuruan Regency are formulating policy of increasing investment with implementing of one-stop service delivery, organized an exhibition of investment promotion and organizing business gathering. During the implementation there are inhibiting factors such as the judicial factors, spatial factors and administrative factors. Besides that there are supporting factors such as regional potential, infrastructure condition, facilities and basic facilities, the conducive of social and political climate also the achievement of investment award that come from central government through BKPM. The others impacts that occur is increased the absorption employment, community income and UMKM. In addition, there are a negative impact which is the road damage that caused the production activities involving large tonnage vehicles. If there are no further treatment and attention it will hamper the economic mobility because the access road is an important infrastructure factors in investment growth.   Keyword: policy,  implementation, local government, investment, local revenues 
Evaluasi Kinerja Online Public Access Catalogue (OPAC) sebagai Sarana Sistem Temu Kembali Informasi Buku (Studi di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Malang) Yunita Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance Evaluating of Online Public Access Catalogue (OPAC)  Means of Information Retrieval book (Studies at Library of the University of Brawijaya, Malang). Use of OPAC as information retrieval system books often there is a problem where pemustaka unable to find a collection of books diraknya. This study was conducted to determine, describe, and explain the performance of the online public access catalog (OPAC) as a means of information retrieval study books in the Library of University of Brawijaya. In this study, researchers used a mixed methods research sequential model explotary by carrying out qualitative research first and then followed by quantitative research. Qualitative research will show that the data obtained from interviews, documentation, and literature study. Quantitative Research will display data from the result of measurement values ​​of recall and precision with a sample size of 30. The results reveal of OPAC search tools as a means of information retrieval system there are three access points are access points title, author and subject, the results of the recall and precision measurements using known that the recall value of each access point was 100% while the precision value 67% title access point, point Access authors 53%, and 69% subject access points. Keywords: OPAC, information retrieval systems, Recall and Precision Abstrak: Evaluasi Kinerja Online Public Access Catalogue (OPAC) sebagai Sarana Sistem Temu Kembali Informasi Buku (Studi di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Malang). Penggunaan OPAC sebagai sistem temu kembali informasi buku yang seringkali terdapat masalah dimana pemustaka tidak dapat menemukan koleksi buku diraknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsi, dan menjelaskan kinerja online public access catalogue (OPAC) sebagai sarana sistem temu kembali informasi buku studi di Perpustakaan Unversitas Brawijaya Malang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mixed methods research model sequential explotary dengan cara melaksanakan penelitian kualitatif terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif akan menampilkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian Kuantitatif akan menampilkan data dari hasil pengukuran nilai dari recall and precision dengan jumlah sampel 30. Hasil penelitian diketahui Alat penelusuran OPAC sebagai sarana sistem temu kembali informasi ada tiga titik akses yaitu titik akses judul, pengarang dan subjek, dari hasil pengukuran menggunakan recall and precision diketahui bahwa nilai recall dari setiap titik akses adalah 100% sedangkan nilai precision titik akses judul 67%,  titik akses pengarang 53%,  dan titik akses subjek 69%. Kata kunci: OPAC, sistem temu kembali informasi, Recall and Precision
Kerjasama Antar Aktor Dalam Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Kelud (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) Pavita Wulan Andadari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Cooperation Among Actors in Handling of  Mt. Kelud Eruption Refugees (Study in Local Disaster Management Agency Kabupaten Malang). Disaster management is the set of efforts which include the establishment of policy development that the risk of disaster, prevention activities of disaster, emergency response, and rehabilitation (UU Number 27 Tahun 2007). The impact of natural disaster is any person or group of people who were forced or forced out of their homes for an uncertain period of time as a result of adverse effects of disasters are generally called refugees. Government can not act singly therefore it required the involvement non-government actors and civil society to do contributin. Formulation of the problem and the role of actors that involved, the cooperation, and supporting and inhibiting factors in cooperation among actors in the handling of Mt. Kelud eruption refugees. Government (BPBD of Malang Regency) as actors of decision makers, private sector (PT. Semen Indonesia) as facilitator provide logistical needs in refugees and civil society as participators. In handling of the economic, social and cultural in civil society and decreasing the rumor that arises during the emergencies conditions can be an important concern for the manufacturers at once decision-makers to build the disaster management mechanism and handling of refugees that integrated, effective, and efficient. Keywords: disaster management, handling of refugees, cooperation among actors Abstrak: Kerjasama Antar Aktor Dalam Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Kelud (Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang). Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU No. 27 Tahun 2007). Dampak yang ditimbulkan dari bencana alam yang terjadi adalah adanya orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang umumnya disebut pengungsi. Pemerintah tidak dapat berperan secara tunggal oleh sebab itu diperlukan keterlibatan aktor Non-pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kerjasama. Rumusan masalah diantanya mengenai aktor yang terlibat serta perannya, bentuk kerjasama dan faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama antar aktor dalam penanganan pengungsi erupsi Gunung Kelud. Pemerintah (BPBD Kabupaten Malang) sebagai aktor pengambil keputusan, aktor swasta (PT. Semen Indonesia) sebagai fasilitator pemberi bantuan logistik kebutuhan di pengungsian dan Masyarakat berperan sebagai partisipator. Penanganan terhadap dampak ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat serta pengurangan rumor yang timbul pada saat kondisi darurat dapat menjadi perhatian penting untuk para pembuat sekaligus pengambil keputusan untuk membangun mekanisme penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terpadu, efektif dan efisien.   Kata Kunci :manajemen bencana, penanganan pengungsi, kerjasama antar aktor. 
Implementasi Programovop Untuk Mengembangkan Produk Ikm (Studi Di Sentra Kerajinan Pigora Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto) Fenti Dwi Astutik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : OVOP Program To Develop The Products Of Lower And Middle Industries IKM (A Study in Jiyu Village, Kutorejo District, Mojokerto Regency).The program is a strategy to improve the productivity of handicraft product in the from of picture frames by using local resources. This is a government program to develop handicraft products and improve the prosperity of the community. A concern of local governments in the form of capital and equipment support give to craftsmen. OVOP program was assignment in 2012 and implemented since the 2013 and was followed by 30 craftsmen of picture frames. The sctattered in the jiyu village, kutorejo district, mojokerto regency. Until now the program is still working. The results showed that the implementation of one village one product in the mojokerto regency, based observation by the research focus of the communication originated in the implementation of the program begins from the MoU between the mojokerto regent and the governor of east java on the determination of commodity agreements KID, OVOP, creative industries, and AGRO regency/city in east java. Keywords: Implementation, OVOP program,  lower and middle industries (IKM). Abstrak : Mengembangkan Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Studi di Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto).Program tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam meningkatkan produktifitas produk kerajinan pigora dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.Dan sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan produk hasil kerajinan serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bentuk kepedulian pemerintah daerah berupa dukungan modal dan peralatan yang diberikan kepada pengrajin. Program OVOP ini ditetapkan pada tahun 2012 dilaksanakan sejak tahun 2013 dan diikuti oleh 30 orang pengrajin pigora yang tersebar di desa jiyu, kecamatan kutorejo, kabupaten mojokerto. Hingga sekarang program ini masih berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program One Village One Product di kabupaten mojokerto sesuai dengan yang diamati berdasarkan fokus penelitian yakni berawal dari komunikasi dalam pelaksanaan program dimulai dari adanya MoU antara Bupati Mojokerto dan Gubernur Jawa Timur mengenai kesepakatan penentuan komoditi KID, OVOP, industri kreatif, dan AGRO Kab/Kota se Jawa Timur. Kata kunci: implementasi, program OVOP, industri kecil dan menengah (IKM)
Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kediri (Studi tentang alih fungsi lahan Kediri Waterpark di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030) Ella Yulisa Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of land conversion Policy in Kabupaten Kediri (A Study of land function shift Kediri Waterpark Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Based on Region Layout Plan Policy of Kabupaten Kediri 2010-2030). Increased land conversion due to increasing human needs for non agriculture land occurred in Kabupaten Kediri precisely in the Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri as an artificial touristic Kediri Waterpark occurred in 2010. The land that was originally an agricultural land, now changed into tourism land. With the occurrence of the land conversion, the government of Kabupaten Kediri arrange local regulations number 14/2011 on Region Layout Plan of Kabupaten Kediri 2010-2030 to regulate land use and control of land conversion. The result of the research shows that the implementation of land conversion policy in Desa Pagung as an artificial touristic Kediri Waterpark which includes some stakeholders as the implementer is apporociate with the space use direction as written in the document of Region Layout Plan Policy of Kabupaten Kediri and it has also been planned that facility development in Kecamatan Semen. Nevertheless, there are implementation constraints is the absence of written covenant between the investor party and the government of Desa Pagung, furthermore there was no endorsement from the people of Desa Pagung. Keywords: Region Layout Plan (RLP), Land corversion, Kediri Waterpark Abstrak: Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kediri (Studi tentang alih fungsi lahan Kediri Waterpark di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030). Peningkatan alih fungsi lahan yang disebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap lahan non pertanian di Kabupaten Kediri tepatnya di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebagai kawasan wisata Kediri Waterpark selama mulai tahun 2010. Lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian kini berubah menjadi kawasan wisata. Kegiatan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kediri memformulasikan peraturan Kabupaten Kediri tahun 2011 nomor 14 dengan isi aturan rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Kediri. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi perubahan fungsi lahan di Desa Pagung untuk Kediri Waterpark yang melibatkan beberapa stakeholder di Kabupaten Kediri telah sesuai dengan arah pemanfaatan ruang pada aturan tahun 2011 nomor 14 Kabupaten Kediri yang telah direncanakan pada pengembangan fasilitas Kecamatan Semen. Meskipun demikian, implementasi tersebut terdapat kendala, yaitu tidak ada perjanjian tertulis antara pihak desa dan investor yang mengakibatkan tidak adanya dukungan dari masyarakat Desa Pagung. Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Alih Fungsi Lahan, Kediri Waterpark
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan (Studi di Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara) Agus Indra Irawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Regulation of the Minister of Marine and Fisheries Number 12 Year 2010 about Minapolitan (Studies in Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara). Results from this study is a model of policy implementation Minapolitan at the Fishery Port Muara Angke use implementation model George C. Edward III in which includes variable communication, resources, disposition, and a bureaucratic structure. Internal communication in implementing policies Minapolitan been running well, but communication to the public is not going well because there is a failure in the transmission/distribution of communication. Resources used overall is good enough only to staff shortages and a number of human resources for the facilities are still inadequate and many quality is degraded. Disposition in the appointment of bureaucrats in UPT Muara Angke go well because the selection of bureaucrats are in accordance with the skills and have high dedication to policies Minapolitan. Bureaucratic structures in UPT is good enough in coordinating the bureaucracy so that policies can be implemented Minapolitan. There are supporting factors and obstacles in implementing policies Minapolitan in Muara Angke, North Jakarta. Keywords: implementation, model implementation George C. Edward III, minapolitan   Abstrak: Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan (Studi di Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara). Hasil dari penelitian ini mengacu pada model implementasi George C. Edward III yang di dalamnya memuat variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi internal dalam mengimplementasikan kebijakan Minapolitan sudah berjalan cukup baik, namun komunikasi ke masyarakat tidak berjalan dengan baik dikarenakan terjadi kegagalan dalam transmisi/penyaluran komunikasi. Sumberdaya yang digunakan secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja pada staf terjadi kekurangan jumlah sumberdaya manusia dan untuk fasilitas masih kurang memadai dan banyak kualitasnya yang mengalami kerusakan. Disposisi dalam pengangkatan birokrat di UPT Muara Angke berjalan dengan baik karena pemilihan birokrat sudah sesuai dengan keterampilan dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan Minapolitan. Struktur birokrasi di UPT sudah cukup baik dalam mengkoordinasikan birokrasi sehingga kebijakan Minapolitan dapat terlaksana. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan Minapolitan di Muara Angke Jakarta Utara.   Kata kunci: implementasi, model implementasi George C. Edward III,minapolitan
Analisis Sektor Unggulan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Ika Putri Ramadini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Analysis of Leading Sector for Arrange Local Middle-Term Development Plan in Probolinggo City. The leading sektor will be important point as the basic of regional delelopment planning in region otonom. The objective of research is to analyze the leading sector in Probolinggo City to improve the development of Probolinggo City. Base (leading) and non-base sectors are identified to help the local government to focus on the development of potential sectors as the consequence of limited resources. The identified leading sectors will be great opportunity to optimize the development at Probolinggo City. Development Program is reflected into the programs which are also the manifestation and realization of vision and mission of Local Leader stated in Local Middle-Term Development Plan (LMTDP) of Probolinggo City. In such, to achieve the goal of development, programs in LMTDP of Probolinggo City must be adapted toward the leading sectors in Probolinggo City to avoid from the waste of program funding.   Keyword : Leading Sector, Local Middle-Term Development Plan Abstrak: Analisis Sektor Unggulan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo. Sektor unggulan merupakan poin penting untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah . Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan Kota Probolinggo dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Probolinggo. Identifikasi sektor basis (unggulan) maupun non basis akan membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan pembangunan kepada sektor-sektor yang berpotensi sebagai konsekuensi dari adanya sumber daya yang terbatas. Sektor unggulan yang telah diindentifikasi akan menjadi peluang besar untuk mengoptimalkan pembangunan dan memiliki daya saing dengan daerah lain. Rencana Pembangunan tersebut tercermin pada program-program RPJMD Kota Probolinggo sebagai wujud realisasi visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran maka perlu adanya penyesuaian program-program yang dibuat dalam RPJMD Kota Probolinggo terhadap sektor-sektor unggulan yang dimiliki Kota Probolinggo terutama untuk menghindari pemborosan pendanaan program.   Kata Kunci : Sektor Unggulan, RPJMD
Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Limbah Industri (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) dan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, Sumatera Selatan) Hartika Hartika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: The Implementation of Life Environment Protection and Management Policy in Dealing With Industrial Waste Pollution (Study of Life Environment Agency in Ogan Komering Ulu Regency and PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk). This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the Life Environment Protection and Management Policy has been implemented. But in the process there are still deficient; namely: a) Socialization the policy that hasn’t been effective; b) Dukungan anggaran dan fasilitas yang belum mencukupi; and c) The issuing of sanctions that is less firm. But related commitment, the actors involved has run and has the responsibility for each as well as its role so that this policy could be implemented well. Advocates factors related to the implementation of this policy is: a) sophisticated equipment; b) People who care of the environment; and c) Ease in complaints. While factor inhibitors is, Things that could inhibiting the course impelementasi the policy, the inhibitors are as follows: a) budget; b) difficulty to find out damaged of dustbox; c) A lack of facilities in terms of public health . Keywords: Policy Implementation, Life Environment, Industrial Waste Pollution   Abstrak: Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Limbah Industri (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Dan Pt. Semen Baturaja (Persero) Tbk, Sumatera Selatan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diimplementasikan. Namun, dalam prosesnya masih terdapat kekurangan, yaitu: a). Sosialisasi kebijakan yang belum efektif; b). Dukungan anggaran dan fasilitas yang belum mencukupi; dan c). Pemberian sanksi yang kurang tegas.Akan tetapi terkait komitmen, pihak-pihak terkait telah menjalankan dan memiliki tanggungjawab serta perannya masing-masing agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik.  Faktor pendukung terkait implementasi kebijakan ini adalah: a). Peralatan yang canggih; b). Masyarakat yang perduli lingkungan; dan c). Kemudahan dalam penyampaian keluhan. Sedangkan faktor penghambat ialah hal-hal yang dapat menghambat jalannya impelementasi kebijakan tersebut, adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: a).  Anggaran; b). Kesulitan untuk mengetahui kantong penampung debu yang bocor; serta c). Kurangnya fasilitas dalam hal kesehatan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Lingkungan Hidup, Pencemaran Limbah Industri
Implementasi Program Layanan Sertifikasi Tanah Massal pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) (Studi di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo) Siti Uswatul Khasanah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Mass Land Certification Service Program trough Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) (Study at Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo). Based on Law No. 5 of 1960 on the Undang-Undang Pokok Agraria contained legal guarantee rights to land. So that on August 15, 1981 launching a program of the Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) to provide legal certainty to the holders of land rights. Kecamatan Jabon have implemented the PRONA in Year 2013 by the Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. The implementation of mass land certification service program through PRONA at Kecamatan Jabon has been consistent based aspect of the success of an implementation program seen from implementers, target groups, costs, process activities, output. Recommendations from this research, especially for Kantor Pertanahan that should do to increase the intensity of socialization, additional quota of participants, additional cost other than subsidy cost must be controlled, whereas for the community are expected to further increase its participation to obtain better understanding of PRONA.   Keywords: program implementation, mass land certification, PRONA   Abstrak: Implementasi Program Layanan Sertifikasi Tanah Massal pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Studi di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria terdapat jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh sebab itu pada tanggal 15 Agustus 1981 disusun suatu program yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kecamatan Jabon telah melaksanakan PRONA pada Tahun 2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan program layanan sertifikasi tanah massal pada PRONA di Kecamatan Jabon telah sesuai berdasarkan aspek keberhasilan suatu implementasi program dilihat dari pelaksana, kelompok sasaran, biaya, proses kegiatan, serta output. Rekomendasi dari penelitian ini khususnya bagi Kantor Pertanahan yaitu hendaknya melakukan penambahan intensitas sosialisasi, penambahan kuota peserta, perlu ada pengawasan terkait biaya tambahan terlepas dari biaya subsidi, sedangkan bagi masyarakat diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya agar pemahaman mengenai PRONA akan semakin baik.   Kata kunci: implementasi program, sertifikasi tanah massal, PRONA
Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Posyandu Lanjut Usia Dalam Aspek Sumber Daya (Studi Tentang Program Posyandu Lansia Di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) Nabila Sasa Erdika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of Increasing Health Policy Through Posyandu Lanjut Usia In Resource Aspect. The study was based government efforts in order to achieve welfare for the elderly who started from “Program Puskesmas Santun Lansia” which is a program of the Department of Health which developed into the improvement of health services at the community level in order to achieve the welfare of the elderly in the health sector . On Kelurahan Sawojajar , the local governance pushing community to have Posyandu each Rukun Warga. With Posyandu Lansia, community of elderly. Through the Posyandu for eldery, the community of their age group get the service in the health sector.The Research intended to analyzing and identification how the implementation Posyandu Lansia in Kelurahan Sawojajar in resouce aspect. On the implementation has been running systematically initiated of the planning, implementation and evaluation although not maximized.related in human, information, authority , facilities and financial resource has running maximum even need many improvement. Keyword : Implementation, Policy, Posyandu Elderly, Health Service Abstrak : Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Posyandu Lanjut Usia Dalam Aspek Sumber Daya (Studi tentang Program Posyandu Lansia Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandaang Kota Malang) Penelitian ini didasarkan upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bagi kelompok lanjut usia yang berawal dari Program Puskesmas Santun Lansia yang merupakan program dari Dinas Kesehatan yang berkembang menjadi peningkatan pelayanan kesehatan pada tingkat masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan kelompok lanjut usia pada bidang kesehatan. Pada Kelurahan Sawojajar, pihak kelurahan mendorong untuk tiap RW memiliki posyandu. Melalui posyandu lansia ini, masyarakat kelompok lansia mendapatkan pelayanan sederhana dalam bidang kesehatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan bagaimana implementasi posyandu lansia di Kelurahan Sawojajar pada aspek sumber daya. Pada pelaksanaan telah berjalan secara sistematis dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi meskipun belum maksimal. Untuk sumber daya manusia, informasi, wewenang, fasilitas dan finansial telah berjalan maksimal meski perlu perbaikan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Posyandu Lansia, Pelayanan Kesehatan

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue