cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2016)" : 30 Documents clear
Evaluasi Program Sinkronisasi Dapodik dalam Rangka Pemerataan Penyaluran Dana BOS (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik) Ajeng Rohanies
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Synchronization Program of Dapodik to Distribution of BOS (Case Study in Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik).Education is a very important matter and strategic in national development because it is one determinant progress to a country. Various educational problems especially the problem is the cost for schools to be addressed by the government with their school operational fund programming (BOS) .The general objectives of the BOS program is to offset the cost of education .The distribution of the fund always in monitoring and evaluated so that the funds in a channel not wrong target .One of many efforts to fair distribution , the use of programs and accountability BOS fund is by making use of e-Government program .The utilization of e-Government program in education world is due to the Dapodik application. Many benefits and advantages of Dapodik application, One of them is synchronizing the census databasic education for distribution the distribution of school operational assistance (BOS). Keywords: evaluation of program, synchronization, dapodik, BOS Abstrak: Evaluasi Program Sinkronisasi Dapodik dalam Rangka Pemerataan Penyaluran Dana BOS (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik).Pendidikan adalah hal yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu negara. Macam-macam persoalan pendidikan khususnya masalah tidak ada biaya untuk sekolah ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan pembuatan program Dana Bantuan Operasional Sekolah. Tujuan umum dari program tersebut adalah untuk meringankan biaya pendidikan. Penyalurannya selalu dimonitoring dan dievaluasi agar dana yang disalurkan tidak salah sasaran. Salah satu upaya untuk pemerataan, penggunaan dan pertanggungjawaban program tersebut adalah dengan memanfaatkan penggunaan e-gov. Pemanfaatan e-gov dalam dunia pendidikan adalah adanya aplikasi Data Pokok Pendidikan. Banyak manfaat dan keuntungan dari aplikasi tersebut, salah satunya adalah program sinkronisasi Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk pemerataan penyaluran dana BOS.
Pengembangan Kapasitas dalam Dimensi Penguatan Organisasi (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Malang) Anggun Irmaya Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Capacity Building in Dimensions of Organizational Strengthening (Studies in DinasPendidikan Kota Malang).Organizationalcapacity building is very important and necessary in order to establish anorganization that is effective, efficient, rational and proportionate.Strengthening the organization required at the Dinas Pendidikan Kota Malang assteps to improve organizational performance. This research was conducted inorder to describe and analyze the strengthening of the organization as well assupporting factors and obstacles encountered in the Dinas Pendidikan KotaMalang. The focus of the study, namely, include: (1) strengthening capacitybuilding in the dimensions of the organization at the Dinas Pendidikan Kota Malang,(2) the factors supporting and strengthening the organization. These resultsindicate that the process of strengthening the organization at the Dinas PendidikanKota Malang is quite consistent with the theory of capacity developmentdimensions of strengthening the organization and based on the legal regulationsthat have been established. Improvement recommendations given in Dinas PendidikanKota Malang is improvement and planting of organizational culture that isresponsive, effective communication, increase in staff and guidance to staffresistance. Keywords: capacity building, organizational strengthening Abstrak: Pengembangan Kapasitas dalam DimensiPenguatan Organisasi (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Malang).Pengembangankapasitas organisasi sangat penting dan diperlukan dalam rangka membentukorganisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional. Penguatanorganisasi diperlukan pada Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai langkahperbaikan kinerja organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  untuk mendeskripsikan dan menganalisispenguatan organisasi serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pada Dinas Pendidikan Kota Malang. Fokus daripenelitian yaitu, meliputi : (1) pengembangan kapasitas dalam dimensi penguatanorganisasi pada Dinas Pendidikan Kota Malang, (2)  faktor-faktor pendukung dan penghambatpenguatan organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penguatan organisasipada Dinas Pendidikan Kota Malang cukup sesuai dengan teori pengembangankapasitas dalam dimensi penguatan organisasi dan berpedoman pada peraturanhukum yang telah ditetapkan. Rekomendasi perbaikan yang diberikan pada DinasPendidikan Kota Malang adalah perbaikan dan penanaman budaya organisasi yangresponsif, komunikasi  yang efektif,penambahan staf dan pembinaan terhadap resistensi staf. Kata kunci : pengembangan kapasitas, penguatan organisasi
Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Studi pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Malang Tahun 2014) Diga Saffiar Ariandi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of Education and Training to Improving Employee Competency (Study on Leadership Training Level IV Malang 2014). Needs to be known that the effectiveness of education and training of the Civil Service is considered an important thing. Through the effectiveness of the education and training for employees, will be able to note the extent to which education and training can improve employee competence. The focus of this research is the effectiveness of education and training in improving the competence of employees as well as the  supporting and inhibiting factors in the education and training of employees of the city of Malang. Based on the results of research, education and training that carried in the Malang city government is effectively able to improve the competence of employees, this can be known through some indicators of competencies that is the knowledge, skills, attitudes and behaviors, as well as increased employee motivation. Moreover as for supporting factor is the budget, existence of cooperation or partnership with the Training Agency of East Java Province. While inhibiting factors including Training Needs Analysis (AKD) were just been implemented in 2015, limited facilities and infrastructure, and there are a task that can not finished by the employees. Keywords: effectiveness, education and training, competency Abstrak: Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Studi pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Malang Tahun 2014). Perlu diketahui bahwa efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dirasa merupakan suatu hal yang penting. Melalui efektivitas pendidikan dan pelatihan pegawai, nantinya dapat diketahui  sejauh mana pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pegawai. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai serta Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan dan pelatihan pegawai Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Kota Malang secara efektif mampu meningkatkan kompetensi pegawai, hal ini dapat diketahui melalui beberapa indikator kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta motivasi pegawai yang meningkat. Selain itu adapun faktor pendukung yaitu anggaran, Adanya kerja sama atau kemitraan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penghambat diantaranya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang baru dilaksanakan tahun 2015, Terbatasnya sarana dan prasarana, Adanya beban tugas yang belum diseleseikan oleh pegawai. Kata Kunci: efektivitas, pendidikan dan pelatihan, kompetensi
Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo) Riska Rachmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Reformation Of Bureaucracy In Enhancing The Quality Of Public Services. The study of public administration said that one of the government’s jobs is giving the best service to the society. But, in fact, there are many obstacles that arestill found in some of the public services. Therefore, the reformation of public administration in government’s bureaucracy is urgently needed in order to create the best public service quality. The result of the research shows that BPPT Sidoarjo was able to conduct bureaucracy reformation to improve the quality of public services. The transformation of institution’s form and the number of the authority has been renewed since 2001 until 2014. BPPT of Sidoarjo District has arranged the management, those are: Conducted SPP (Public Service Standard) and SOP (Standard Operating Procedure) which has been determined. Optimized and developed the technology. Got a very good predicate from the survey of public satisfaction Be able to respond all of the public complaints. The human resources of the institution have also been improved by doing several trainings in order to work more professionally. Besides that, there are several factors that affect the success of the implementation of bureaucracy reformation, those are: The commitment of the head toward the employees. The disposition of the employees based on their skills. The facilities of maintenance that are adequate. There are also some obstacles, those are: The lack of permission service socialization. The lack of coordination among the relevant technical SKPD. Therefore, the deep socialization to all of the society and the discipline of the work among the relevant SKPD are needed in order to give the maximum service to the public. Key words: bureaucracy reformation and public service quality.   Abstrak: Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Studi administrasi publik menyatakan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, pada kenyataanya, beberapa pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan masih ditemukan banyak kendala. Maka dari itu, reformasi pelayanan publik pada birokrasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPT Sidoarjo telah dapat melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perubahan bentuk lembaga dan jumlah kewenangan telah diperbaharui dari tahun 2001 sampai 2014. BPPT Kabupaten Sidoarjo telah menata ketatalaksanaan antara lain yaitu: melaksanakan SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Mengoptimalkan dan mengembangkan tekonologi yang ada. Mendapat predikat sangat baik dari survei kepuasan masyarakat. Dapat merespon semua pengaduan masyarakat yang ada. Sumber daya manusianya juga dibentuk untuk bekerja lebih professional melalui serangkaian diklat. Meskipun begitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu: Komitmen atasan terhadap pegawai. Penempatan pegawai sesuai skill. Sarana prasarana yang memadai. Terdapat juga faktor yang menghambat yaitu: Kurangnya sosialisasi pelayanan perizinan. Kurangnya koordinasi antar SKPD teknis terkait. Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi mendalam kepada seluruh masyarakat dan kedisiplinan kerja antar SKPD terkait agar pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal. Kata Kunci: reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (Studi Terhadap Implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, K Khusnu Abadi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Government Policy in the Development of Betawi Cultural Village (Study on the Implementation of DKI Jakarta Governor Decree No. 151 in 2007 about Guidance in Development of Betawi Cultural Village in Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. As an effort to maintain an ethnic and cultural betawi Jakarta city, the government make and build Betawi Cultural Village in Srengseng Village, South Jakarta, as the central region of Betawi culture preservation and development. As a guidance in development, The government of Jakarta makes a governor decree no 151 in 2007. This research makes a several conclusions, the implementation of Jakarta Governor decree No. 151 In 2007, explains that the physical and non-physical development, make zoning, as well as the Master Plan. But, there are many parties involved in development, so it will consume some time and communication more. As  a cultural tourism destination, the village is still limited of facilities for performing Betawi culture, as well as the number of houses that do not show Betawi model of architect in their village. Another issue is environmental aspects, where there are garbage alongside the lake, as well as the disposal of household waste. Keywords: policy implementation, development, cultural village Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (Studi Terhadap Implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan). Sebagai upaya untuk mempertahankan etnis dan budaya Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kawasan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, sebagai kawasan pusat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Sebagai pedoman teknis pembangunan, pemerintah DKI Jakarta membuat Pergub DKI Jakarta No.151 Tahun 2007. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu dalam implementasi Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 151 Tahun 2007, terdapat program pembangunan jangka menengah yang menjelaskan mengenai pembangunan fisik dan non fisik, serta membuat zonasi dan Master Plan. Namun, terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pembangunannya, sehingga membutuhkan banyak komunikasi dan menelan waktu lebih. Sebagai tujuan wisata budaya, kampung Betawi ini masih terbatas fasilitas untuk pertunjukan seni budaya Betawi, serta masih terdapat rumah penduduk yang tidak menunjukkan arsitektur Betawi di kawasan permukiman. Permasalahan lain yang muncul ialah dari aspek lingkungan, dimana masih terdapat sampah dipinggir danau, serta pembuangan limbah rumah tangga.   Kata kunci : implementasi kebijakan, pembangunan, perkampungan budaya  
Sinergi Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta dalam Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Batu Iwan Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Synergies Between Local Government, Public and Private Sector in Development of Tulungrejo Village Tourism Based Public Participation in Batu City.  In order to create an atmosphere that is conducive to development needed synergy among social actors. Social actors here include public, government and private, with the functions and roles of each. All social actors must walk together to achieve a more optimal development. Development of rural tourism is the government's policy of innovation in improving the welfare of rural communities. Batu City as a tourist city seeks to develop tourist villages in improving the economy of rural communities. This effort would not run if it is not the role between actors in social, where the results of research conducted social actors that play a role in Development of Tulungrejo Village Tourism namely the Department of Tourism and Culture Batu City, Tulungrejo Awareness Group, Tulungrejo Society and Tourism Industry in Batu City. All four complement each other and work together in developing Tulungrejo Tourism Village.   Keywords: synergies, the development of tourism, tourist village Abstrak: Sinergi Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta dalam Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Batu. Dalam rangka menciptakan suasana pembangunan yang kondusif dibutuhkan kesinergian antar aktor sosial yang ada. Aktor sosial disini meliputi Masyarakat, Pemerintah dan Swasta, dengan fungsi dan peran masing-masing. Semua aktor sosial tersebut harus berjalan bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal. Pengembangan desa wisata merupakan inovasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kota Batu sebagai kota wisata berupaya mengembangkan desa wisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Upaya ini tentu tidak akan berjalan jika tidak adanya peran antar aktor-aktor sosial yang ada, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan aktor sosial yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Tulungrejo yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Kelompok Sadar Wisata Desa Tulungrejo, Masyarakat Desa Tulungrejo dan Pelaku Industri Pariwisata yang ada di Kota Batu. Keempatnya harus saling mengisi satu sama lain dan bersinergi dalam mengembangan Desa Wisata Tulungrejo.   Kata Kunci: sinergi, pengembangan pariwisata, desa wisata
Pemberdayaan Agroindustri Pangan Olahan Skala Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiaji (Studi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu) Sugiarti Angga Mula Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Empowerment of Small and Medium Scale of Food Processed Agroindustry in Bumiaji (Studies in the Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu). One of the local government's efforts in developing the local economic potential of the small and medium scale food processed agroindustry is through empowerment. Empowerment done to foster a healthy business, resilient and competitive. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu is the parties directly involved in the empowerment of small and medium scale agroindustry. The results showed that the empowerment of small and medium scale agroindustry by the Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu conducted through several programs, including (1) the growth of the business climate is socialization and facilitating access to capital; (2) strengthening is capacity building, development of marketing, production technology assistance and (3) protection of business. However, the role of the Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu less effective in responding to the problems and challenges faced by actors of small and medium scale agroindustry in Bumiaji. Can be seen from the steps of empowerment that have not touched the entire small and medium scale agroindustry. This is due to the low capacity of the industry, dependence on limited government and funds owned by the department. Keywords: empowerment, Small and Medium Scale Food Processed Agroindustry, the Role of Local Government Abstrak: Pemberdayaan Agroindustri Pangan Olahan Skala Kecil dan Menengah di Kecamatan Bumiaji (Studi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu). Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal yakni agroindustri pangan olahan skala kecil dan menengah adalah pemberdayaan. Pemberdayaan penting dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha yang sehat, tangguh dan berdaya saing. Diskoperindag Kota Batu adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam pemberdayaan agroindustri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan agroindustri skala kecil dan menengah oleh Diskoperindag Kota Batu dilakukan melalui beberapa program, diantaranya (1) penumbuhan iklim usaha yakni sosialisasi dan fasilitasi akses permodalan; (2) penguatan daya yakni peningkatan kapasitas SDM, pengembangan pemasaran, bantuan teknologi produksi dan (3) perlindungan usaha. Namun, peran Diskoperindag Kota Batu  kurang efektif dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh agroindustri skala kecil dan menengah di Kecamatan Bumiaji. Dapat dilihat dari langkah pemberdayaan yang belum menyentuh seluruh agroindustri skala kecil dan menengah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM industri, ketergantungan pada pemerintah dan juga terbatasnya dana yang dimiliki oleh dinas. Kata kunci: pemberdayaan, Agroindustri Pangan Olahan Skala Kecil dan Menengah, peran pemerintah daerah
Program “Campus Social Responsibility” Terhadap Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kota Surabaya) Ike Prasetia Ningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: “Campus Social Responsibility” Program to Children With Social Welfare Issues (Study on Dinas Sosial Surabaya City). Implementation of campus social responsibility program in Surabaya conducted by the Dinas Sosial Surabaya, which also as the originator of the idea of the implementation of this program. This Program can do because of factors problem level of social welfare in Surabaya especially that come to school-age children. This factors that lead to many of those who could not attend school or even never at all to education. With reference to some local regulations of Surabaya , the implementation of this program is expected to reduce the dropout rate experienced by children with social welfare issues (PMKS) are spread in several districts in the city of Surabaya. Keywords: implementation of the program,  program of campus social responsibility Abstrak: Program “Campus Social Responsibility” Terhadap Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kota Surabaya). Implementasi program campus social responsibility di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang juga sebagai pencetus ide dari pelaksanaan program ini dilakukan karena adanya faktor tingkat permasalahaan kesejahteraan sosial di Kota Surabaya khususnya yang menimpa anak-anak pada usia sekolah. Faktor ini yang mengakibatkan banyak dari mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau bahkan tidak pernah sama sekali memperoleh pendidikan. Dengan mengacu pada beberapa peraturan daerah Surabaya, adanya implementasi program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah yang dialami anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Surabaya. Kata kunci: Implementasi Program, Program Campus Social Responsibility
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Sekolah Lapang Good Agricultural Practices (SL-GAP) Bawang Merah Varietas Manjung (Studi di Kabupaten Pamekasan) Dyah Ghani Windiyarti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Sustainable Agricultural Development Through Onion of Manjung Varieties (Study in Pamekasan Regency). Due to the improve of quality of local product’s commodity onion of Manjung varieties, Pamekasan government held the Good Agricultural Practices Field School (SL-GAP) Onion of Manjung varieties through financial aid and counseling to onion farmers. In addition, SL-GAP activities also is aimed to farmers empower three kecamatan the knowledge of sustainable onion cultivation. There are three regencies conducting SL-GAP onion are Manjung varieties, they are Pamekasan (in Palengaan sub district), Waru and Pasean, which are the center of Manjung onion development. The implementation of SL-GAP is related to the problems faced by Manjung onion farmers in cultivate onion incessantly while the production of onion is less optimal. Keywords: SL-GAP, Empowerment, Sustainable Agricultural Development Abstrak: Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Sekolah Lapang Good Agricultural Practices (SL-GAP) Bawang Merah Varietas Manjung (Studi di Kabupaten Pamekasan). Dalam rangka meningkatkan mutu produk komoditas bawang merah lokal Varietas Manjung pemerintah Kabupaten Pamekasan mengadakan kegiatan Sekolah Lapang Good Agricultural Practices (SL-GAP) Bawang Merah Varietas Manjung melalui bantuan dana dan penyuluhan kepada petani bawang merah. Selain itu kegiatan SL-GAP bawang merah Varietas Manjung juga bertujuan untuk memberdayakan petani melalui peningkatan wawasan agar dapat  membudidayakan bawang merah Manjung dengan baik dan benar sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan. Terdapat tiga kecamatan yang melaksanakan kegiatan SL-GAP bawang Merah Varietas Manjung di Pamekasan yaitu Kecamatan Palengaan, Waru dan Pasean, yang merupakan sentra dari pengembangan bawang merah Varietas Manjung. Pelaksanaan kegiatan SL-GAP bawang merah Varietas Manjung terkait dengan permasalahan yang dihadapi petani bawang merah Manjung dalam membudidayakan bawang merah secara berkelanjutan dan produksi bawang merah yang kurang optimal. Kata Kunci: SL-GAP, Pemberdayaan, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Pakta Integritas dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Publik (Studi pada Keputusan Bupati Madiun Nomor: 237 Tahun 2005 tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun) Nurlita Pravitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract : The implementation of the policy  Integrity Pact  In Performance Improvement of Public Apparatus (Studies in Madiun Regency Decree No : 237 of 2005 regarding Integrity Pact in Environmental Madison County). The integrity pact is used as a reference for Madiun district government in dealing with acts of corruption of public officials that happen in Madison County in accordance with the decision of the Regent Madiun number : 237 of 2005 on the integrity pact. The purpose of this study to determine the implementation of integrity pacts in improving the performance of the apparatus of public, based on the Decision Regent Madiun No. 237 of 2005 on Integrity Pact Governments Madison County, particularly the Kecamatan Wungu and the Kecamatan Balerejo and describe the inhibiting factors and the factors driving the implementation of integrity pacts in improving the performance of public officials. The results showed that the improved performance of the apparatus of public in Madison County, especially in Sub Balerejo and Kecamatan Wungu implemented effectively and accountable in accordance with the Decree of the Regent Madiun number : 237 in 2005, but has not been fully maximized because not all officials have the responsibility of the importance of integrity pact resulting in less than the maximum in providing services to the public which ultimately the vision and mission of the integrity pact can not be reached. Keywords: Policy Implementation, The Integrity Pact, Public Apparatus, Madison County Abstrak : Implementasi Kebijakan Pakta Integritas dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Publik (Studi pada Keputusan Bupati Madiun Nomor: 237 Tahun 2005 tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun). Pakta integritas digunakan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menangani tindak penyelewengan aparatur publik yang terjadi di lingkungan Kabupaten Madiun sesuai dengan keputusan Bupati Madiun nomor : 237 tahun 2005 tentang pakta integritas . Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi pakta integritas dalam peningkatan kinerja aparatur publik, berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 237 Tahun 2005 tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Madiun, khususnya Kecamatan Wungu dan Kecamatan Balerejo serta mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan pakta integritas dalam peningkatan kinerja aparatur publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur publik di Kabupaten Madiun khususnya di Kecamatan Balerejo dan Kecamatan Wungu  dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai dengan Keputusan Bupati Madiun nomor : 237 tahun 2005, namun belum sepenuhnya maksimal karena tidak semua aparatur mempunyai tanggung jawab akan pentingnya pakta integritas yang mengakibatkan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya visi misi dari pakta integritas tidak dapat tercapai. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pakta Integritas, Aparatur Publik, Kabupaten Madiun.  

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue