cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2016)" : 30 Documents clear
Implementasi Pengelolaan Pasar Daerah Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor Kebijakan (Studi tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Daerah pada Pasar Citra Niaga Kabupaten Jombang) Achab Sonni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:The Implementation of Market Management in the Regional Relationship Between Policy Actor (The Study of Market Management Policy on Market Citra Niaga Jombang District). Strategy of market management policies districts Jombang who is an effort of Dinas Perindustrian,Perdagangan and Pasar to overcome the existing problems in Citra Niaga market Jombang.Then, this research aims to understand and analyze the implementation of market management policies regions in perspective relation between actor market policy in Citra Niaga market Jombang.The research results show that the effort the implementation of several strategies market management policy areas by has been good enough,because the availability of officialson the ground enough, clarity of information activities that communication evenly from department until market user, a disposition that attitude high and conformity structure organization responsible for the implementation of the strategy of market management regions. It is just that some the implementation of the strategy did not have optimal results because human resource still be lacking in innovate market management through regional,the lack of land and equipment advocates implementation, activities and the lack of consciousness of market users in obeying an obligation and order.As on the recommendations of field researchers are as follows: Improve surveillance in market, underscored the rule, and sanctions the market building optimally, skill and enhance human resources through training and comparative studies. Keywords:Implementation, Market management regional policy, ThePerspective of Actor Relation Policies Abstrak:Implementasi Pengelolaan Pasar Daerah Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor Kebijakan (Studi tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Daerah pada Pasar Citra Niaga Kabupaten Jombang). Strategi kebijakan pengelolaan pasar daerah Kabupaten Jombang yang merupakan upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar untuk mengatasi permasalahan yang ada di pasar Citra Niaga Jombang. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar daerah dalam perspektif relasi antar aktor kebijakan di pasar Citra Niaga Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Implementasi beberapa strategi kebijakan pengelolaan pasar daerah yang dilakukan sudah cukup baik, dikarenakan ketersediaan aparat dilapangan yang cukup, kejelasan informasi kegiatan yang dikomunikasi secara merata dari dinas sampai pengguna pasar, sikap disposisi yang tinggi dan kesesuaian struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi strategi pengelolaan pasar daerah. Hanya saja, beberapa implementasi strategi tidak mendapatkan hasil yang optimal karena sumber daya manusia yang ada masih kurang dalam berinovasi melalui pengelolaan pasar daerah, minimnya lahan serta peralatan pendukung kegiatan implementasi, dan kurangnya kesadaran dari pengguna pasar dalam mematuhi kewajiban dan peraturan. Sebagaimana yang terjadi dilapangan maka rekomendasi dari peneliti adalah sebagai berikut: Meningkatkan pengawasan dipasar, mempertegas peraturan dan sanksi, pemanfaatan gedung pasar secara maksimal, dan  meningkatkan skill sumber daya manusia melalui pembinaan dan studi banding.   Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pengelolaan Pasar Daerah, Perspektif Relasi Aktor Kebijakan.
Perencanaan Program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dalam Penerapan E-Government (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik) Yoga Prasetya Bhaskara
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Program Planning of Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) in E-Government Application (Studies in Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik). The background of this program planning activities due to changes of program SP2TP manually to IT-based SIMPUS program which is in order to improve the management of health centers. The purpose of this study is to describe and analyze the program planning SIMPUS in Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. This type of research is descriptive with qualitative approach. The type of data used are primary and secondary data. Data collection through interviews and documentation. Based on this research, SIMPUS program is still in the planning stages. That agencies had set goals and targets of the program, do some socialization, providing the budget drafts, as well as preparation for prospective SIMPUS operators. There are two contributing factors, namely, the support of the leadership, as well as the availability of facilities and infrastructure. As well as two inhibiting factors, namely the problem of the human resource capabilities in the health centers and the lack of a strong legal basis. This should be an important concern for Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik in order to plan the program can be run in accordance with its intended purpose. Keywords: SIMPUS, electronic government, program planning Abstrak: Perencanaan Program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dalam Penerapan E-Government (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik). Latar belakang kegiatan perencanaan program ini dikarenakan adanya perubahan program SP2TP yang masih manual menjadi program SIMPUS berbasis IT guna meningkatkan manajemen puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis perencanaan program SIMPUS di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Jenis penelitian digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, program SIMPUS masih berada dalam tahap perencanaan. Instansi tersebut telah menentukan tujuan dan sasaran program, melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, menyediakan rancangan anggaran, serta persiapan bagi calon operator SIMPUS. Terdapat dua faktor pendukung yaitu, adanya dukungan pimpinan, serta tersedianya sarana dan prasarana. Adapun juga dua faktor penghambat, yaitu permasalahan pada kemampuan SDM di puskesmas dan tidak adanya dasar hukum yang kuat. Hal ini perlu dijadikan perhatian penting bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik agar perencanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.   Kata kunci: SIMPUS, electronic government, perencanaan program
Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang (Studi pada Kawasan Stadion Gajayana Malang). Deta Ratmalia Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Green Open Space Policy in Malang City (Studies in area Stadion Gajayana Malang). Olympic Garden Mall construction built on region Gajayana Stadium, is an example of green space that has been experienced over the function. In fact in an effort to control utilization and green open spaces that still menglami diverse persolaan, this needs to be thought was lack of firmness in implementing policies related to green space based on the applicable law and pay attention to the implementation of the policy guidelines for the management of spatial planning at the regional Regulation No.4 of 2011, on Spatial Planning Malang 2010-2030. Implementation of green open space in Malang implemented by the Department of Hygiene and Malang (DKP), the planning done by DKP and BAPPEDA with the actors involved are actors inside govermnet and actors outside government, including actors inside government are the actors in governance namely the central government and municipal authorities, in this case the municipality is DKP and BAPPEDA. As well as actors outside government are non-state actors such as private parties (CSR) and community. RTH policy implementation process Malang antaralain includes three stages, among others, is the stage of combining the plan, the implementation phase of the program and determine the stage of monitoring schedule. There are factors supporting and inhibiting factors, in the process of implementing that one of them is supporting the implementation of policies RTH Malang terjalinya cooperation between the private sector and the inhibiting factors are land yangdari year to year has decreased the amount. Keywords : implementasi kebijakan, ruang terbuka hijau, kota malang Abstrak: Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi pada Kawasan Stadion Gajayana Malang). Pembangunan Mall Olimpic Garden yang dibangun diatas kawasan Stadion Gajayana, adalah contoh RTH yang telah mengalami alih fungsi. Pada kenyataanya dalam upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau yang masih menglami beragam persolaan, hal ini perlu dikiranya adanya ketegasan dalam  melaksanakan kebijakan terkait RTH berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan memperhatikan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan penataan ruang pada Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030. Perencanaan yang dilakukan oleh DKP serta BAPPEDA dengan aktor yang terlibat diantaranya adalah aktor inside govermnet dan aktor outside government. Serta aktor outside government adalah aktor non-pemerintah seperti pihak swasta (CSR) dan masyarakat. Proses implementasi kebijakan RTH Kota Malang antaralain meliputi tiga tahap, antara lain adalah tahap menggabungkan rencana, tahap pelaksanaan program dan tahap menentukan jadwal pengawasan. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, didalam proses implementasi yaitu salah satunya adalah yang mendukung implementasi kebijakan RTH Kota Malang terjalinya kerjasama antara pihak swasta dan faktor penghambat adalah lahan yangdari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah.   Kata kunci: implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Malang
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri) Rendy Setia Hermawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Local Government in the Development of Green Open Space for Sustainable Development in Kediri (Studies in Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri). Green open space is green environment a healthy and sustainable. Local government play an important role in the development of green open space to sustainable development. Sustainable development an area needed some aspects . Covering, the economic aspect, sociocultural, and environment. In the city kediri provision of will the needs of space green open have not fulfill 30 % of the total urban areas, as the city kediri having about 448 ha or 7,07 % of all the area. Equity will green open space public and private should be aware of their needs by local governments. The role of local governments ( bappeda ) in the development of green open space is good. But in the research, a little showed that the role of the government should dioptimalisasikan viewed from the perspective of coordination, integration, simplification and synchronization. Particularly in local development planning which is not in accordance with what is applied. So that the plan and the reality is still not running smoothly. This has become a concern for local governments Kediri is developing green open space to fit with the plans that have been prepared. Keywords: role of Local Government, green open space development, sustainable development. Abtrak: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri). Ruang terbuka hijau merupakan lingkungan hijau yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau untuk pembangunan berkelanjutan. pembangunan berkelanjutan suatu daerah dibutuhkan beberapa aspek. Meliputi, aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Di Kota Kediri penyediaan akan kebutuhan ruang terbuka hijau masih belum memenuhi 30% dari total wilayah kota, karena Kota Kediri memiliki sekitar 448 Ha atau 7,07% dari luas wilayah. Pemerataan akan ruang terbuka hijau publik maupun privat harus di sadari kebutuhannya oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah (BAPPEDA) dalam pengembangan ruang terbuka hijau sudah baik. namun di dalam hasil penelitian, sedikit menunjukan bahwa peran pemerintah  harus dioptimalisasikan dilihat dari segi koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi. Khususnya di dalam perencanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan apa yang di aplikasikan. Sehingga rencana dan kenyataan masih belum berjalan dengan lancar. Hal inilah yang menjadi sebuah perhatian untuk pemerintah daerah Kota Kediri yang sedang melakukan pengembangan ruang terbuka hijau agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.   Kata Kunci: peran Pemerintah Daerah, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan 
Implementasi Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (Studi KKP-E di Desa Tanjungrejo Kabupaten Madiun) Bremy Kurniaevani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of the Food Security Credit Program and Energy (the CTF-E Programs Studies in Tanjungrejo village of Madiun County) Research in this thesis with purpose to describe from the Credit Program Implementation Food and Energy in the Tanjungrejo Village Madiun County. CTF-E is an intangible capital credit for the work needs to ranchers and small farmers. In the Tanjungrejo Village itself before the credit program food security and energy (CTF-E) own people have insufficient income from the farm. This program seeks to develop cattle breeding process to improve people’s lives by promoting cooperation among all stakeholders (Banking, Government, and Society). Implementation of Credit Program Food Security and Energy ( CTF-E) is composed of the involvement of actors, resources, communication between all the elements and objectives in this program. So economically beneficial to farmers so as to meet the needs of clothing, food and shelter them. While socially visible for mutual aid society. Keywords: implementation of a credit Program of food security and energy ,CTF-E, banking, ranchers, farmers, community groups.Abstrak: Implementasi Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (Studi KKP-E di Desa Tanjungrejo Kabupaten Madiun)Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan dari Implementasi Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Desa Tanjungrejo Kabupaten Madiun. KKP-E ini merupakan modal yang berwujud kredit untuk kebutuhan kerja kepada peternak maupun petani kecil.di Desa Tanjungrejo Kabupaten Madiun itu sendiri sebelum adannya program KKP-E masyarakatnya masih mempunyai penghasilan yang kurang dari memadai dari hasil peternakan. Maka program ini berupaya untuk mengembangkan proses peternakan sapi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menjalin kerja sama antar semua stakeholder (Perbankan, Pemerintah, serta Masyarakat). Implementasi Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) ini terdiri dari keterlibatan aktor, sumberdaya, komunikasi antar semua elemen, dan sasaran dalam program ini.Jadi secara ekonomi bermanfaat bagi para peternak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pandan dan papan mereka.Sedangkan secara sosial terlihat adanya gotong royong masyarakat. Katakunci: implementasi, kredit, KKP-E, perbankan, peternak, petani, kelompok tani, masyarakat.Abstract: Implementation of the Food Security Credit Program and Energy (the CTF-E Programs Studies in Tanjungrejo village of Madiun County) Research in this thesis with purpose to describe from the Credit Program Implementation Food and Energy in the Tanjungrejo Village Madiun County. CTF-E is an intangible capital credit for the work needs to ranchers and small farmers. In the Tanjungrejo Village itself before the credit program food security and energy (CTF-E) own people have insufficient income from the farm. This program seeks to develop cattle breeding process to improve people’s lives by promoting cooperation among all stakeholders (Banking, Government, and Society). Implementation of Credit Program Food Security and Energy ( CTF-E) is composed of the involvement of actors, resources, communication between all the elements and objectives in this program. So economically beneficial to farmers so as to meet the needs of clothing, food and shelter them. While socially visible for mutual aid society. Keywords: implementation of a credit Program of food security and energy ,CTF-E, banking, ranchers, farmers, community groups.
Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pertanian Kota Madiun Miwas Akbar Puprananda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Analysis of Performance Based Budgeting Arranging at Agriculture Department of Madiun City Performance Based Budgeting are budgeting systems that count heavily on the output and outcome that will be achieved  by the programs/activity that compiled at certain budgeting periodic. The purpose of performance budgeting system are for describing clearly a lot of program/activity that will compiling within one year period and how step to realisation output, benefit and outcome from budgeting that compiled. Performance based budget preparation begins from the process of the determination of the organization strategy, making the operational objectives organization, determination of the activity against the program or activity, and at last step is the process of evaluation and decision making about the budet which has been drawn up. In the preparation of performance based budget also to note the prnciples to support the appropriateness of the use budget in the implementation, the principles are : transparancy and accountibility, budgetary discipline, the justice budget, efficiency and efectivity budget, and structured approach to performance. The result of this research showed that performance based budgeting at Agriculture Departmen of Madiun City is implemented properly. However, public participation in compiling budgeting well of out the expectation and hope of society, where the society indeed proposing only limited adjust with the program priorities that have been set by Agriculture Department of Madiun City.   keywords : budgeting arraging, performance based budgeting, madiun city Abstrak : Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pertanian Kota Madiun Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang menitikberatkan pada tujuan dan hasil yang akan dicapai melalui program/kegiatan yang telah disusun pada periode anggaran tertentu. Sistem  penyusunan anggaran berbasis kinerja mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara jelas program/kegiatan apa saja yang akan disusun dalam jangka waktu satu tahun dan bagaimana cara dalam merealisasikan tujuan, manfaat dan hasil dari anggaran yang telah disusun tersebut. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dari proses penetapan strategi organisasi, pembuatan tujuan operasional organisasi, penetapan aktivitas terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dan pada tahap terakhir yaitu proses evaluasi beserta pengambilan keputusan terkait anggaran yang telah disusun. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja juga pelu diperhatikan prinsip – prinsipnya guna menunjang ketepatan anggaran dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut antara lain : transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran,serta disusun dengan pendekatan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian Kota Madiun telah dilaksanakan dengan semestinya seusai dengan alur penyusunan anggaran yang telah ada. Namun memang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran tersebut masih di luar dari ekspektasi dan harapan masyarakat, dimana pengusulan masyarakat tersebut memang hanya sebatas menyesuaikan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota Madiun. kata Kunci : penyusunan anggaran, anggaran berbasis kinerja, Kota Madiun
Implementasi Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan E-Musrenbang Di Kota Surabaya (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Pemerintah Kota Surabaya). Alfi Zakiyah Firsa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (E-Musrenbang)  In Surabaya (The Study Of Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya City Government ). The development of information technology so rapidly around the world gives a lot of convenience in all areas. With the electronic government Surabaya city government itself began to grow rapidly in order kepemerintahanya through electronic government. One of them e-musrenbang created in 2009 by the State Development Planning Agency (BAPPEKO) Surabaya city government to assist in planning the development of the city of Surabaya. E-musrenbang a public policy as an innovative form of electronic government conducted by the Development Planning Agency Surabaya City Government, which is a tool to assist in the passage of musrenbang in Surabaya, and make government administration more controlled, responsible and transparent to masyarakat.   Keywords: Implementation, Public Policy, Electronic Government, E-musrenbang, Surabaya Abstrak: Implementasi Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan E-Musrenbang Di Kota Surabaya (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Pemerintah Kota Surabaya). Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di seluruh dunia memberi banyak kemudahan dalam segala bidang. Dengan adanya electronic government pemerintah Kota Surabaya sendiri mulai berkembang pesat dalam tata kepemerintahanya melalui electronic government. Salah satunya e-musrenbang yang dibuat pada tahun 2009 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) pemerintah kota Surabaya untuk membantu dalam merencanakan pembangunan Kota Surabaya.E-musrenbang merupakan kebijakan publik sebagai sebuah inovasi berbentuk electronic government yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan sebuah alat untuk membantu proses berjalannya musrenbang di Kota Surabaya, serta menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih terkontrol, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.   Kata Kunci: Implementasi, kebijakan Publik, Electronic Government, E-musrenbang, Kota Surabaya
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN GONDOSULI BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung) Yugke Chintya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Local Government Strategy to Development  of the Gondosuli Minapolitan Region with Fisheries Cultivation Based (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung). Indonesia is a country rich in natural resources, one of which is fisheries resources. The fisheries sector has potential as a driver of the local economy if it can be managed properly. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries launched minapolitan policy as a policy of development of fisheries. Minapolitan the policy, expected management and utilization of fisheries resources optimally will have added value and raise the welfare of society. Therefore, Dinas Kelautan dan Perikanan the have a role in the development Gondosuli Minapolitan village, Kecamatan Gondang order minapolitan goals can be achieved. Keywords: The fisheries sector, minapolitan. Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Gondosuli Berbasis Perikanan Budidaya (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung). Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya perikanan. Sektor perikanan memiliki potensi sebagai pendorong perekonomian lokal jika dapat dikelola dengan baik.Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan kebijakan minapolitan sebagai kebijakan pembangunan perikanan. Adanya kebijakan minapolitan, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal akan memiliki nilai tambah dan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan perikanan memiliki peranan dalam pengembangan kawasan minapolitan di Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang agar tujuan minapolitan dapat tercapai.   Kata Kunci: sektor perikanan, minapolitan. 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Optimalisasi Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar) Waming Okinawa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Government Policy On Sustainable Fisheries Resource Optimization (Study at Department of Marine and Fisheries Blitar). In terms of natural potential, Indonesia has the potential of aquatic resources large enough for the development of aquaculture. This is supported by extensive public waters in Indonesia is ± 14 million hectares, covering 11.95 million ha of rivers and swamps, 1.78 million ha of natural lakes, and 0.03 million ha artificial lake. The living waters of various types of fish. This is a very good natural potential for the development of fisheries. This study aimed to describe and analyze the implementation of the Government policy of optimizing sustainable fisheries resources. As well as to analyze the factors supporting and inhibiting factors in the implementation of Government policy on sustainable fishery resource optimization. The results of field research found that the implementation of the policy of sustainable fishery resource optimization that can be said to be successful   Keywords: Implementation, Public Policy, Fishery cultivation.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Optimalisasi Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar). Indonesia memiliki sumber daya perairan yang  besar untuk pengembangan budidaya perikanan. Hal ini didukung dengan luas perairan umum di Indonesia saat ini ± 14 juta hektar, meliputi 11,95 juta ha sungai dan rawa, 1,78 juta ha danau alam, dan 0,03 juta ha danau buatan. Hal ini merupakan potensi alam yang sangat bagus untuk pengembangan usaha perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalis implementasi kebijakan Pemerintah tentang optimalisasi sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Serta untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pemerintah tentang optimalisasi sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk pengumpulan data yaitu meliputi oibservasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan optimalisasi sumberdaya perikanan yang berkelanjutan yaitu dapat dikatakan berhasil. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Budidaya Perikanan
Implementasi Perda No 24 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dikawasan NIP (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto) Riska Dewi Aprilia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Local Regulation No. 24/2006 about Environmental Pollution Control at The Area of Ngoro Industri Persada (NIP) (Study of Life Environment Agency in Mojokerto Regency). This research was conducted by the Implementation Regulation No. 24 Year 2006 on Environmental Pollution Control In Ngoro Industrial Zone Persada (NIP) related to effluent discharge permit application. Problems that occur in this research that the businesses are still many do not understand that their business activities are included in the mandatory activities UKL-UPL. Based on the results of research that has been done it can be seen that the implementation of the disposal of liquid waste in the area of Ngoro Industri Persada has been carried out in accordance with Regulation Mojokerto No 24 of 2006, but has not been effective because of constraints in law enforcement factor, as well as constraints of community factors and business owners. Barriers in implementing Regulation No. 24 Year 2006 on Environmental Pollution Control was working area Environment Agency Mojokerto very broad, socialization is not optimal, the lack of public knowledge about the law No. 24 of 2006, there are still many who do not understand the initiator and create documents UKL- UPL. Keywords: policy implementation, UKL-UPL Abstrak: Implementasi Perda No 24 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dikawasan  NIP (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini dilakukan berdasarkan Implementasi Perda No 24 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) terkait dengan permohonan ijin pembuangan limbah cair. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu adanya para pelaku usaha yang masih banyak  tidak mengerti bahwa kegiatan usahanya tersebut masuk dalam kegiatan wajib UKL-UPL. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pembuangan limbah cair di kawasan Ngoro Industri Persada telah dilakukan sesuai dengan Perda Kabupaten Mojokerto No 24 Tahun 2006, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat dan pemilik usaha. Hambatan dalam mengimplementasika Perda No 24 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang sangat luas, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda Nomor 24 Tahun 2006, masih banyaknya pemrakarsa yang belum mengerti dan membuat dokumen UKL-UPL.   Kata kunci: implementasi kebijakan, Dokumen UKL-UPL

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue