cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 7 (2016)" : 30 Documents clear
Rencana Pengembangan Pertanian Apel Dengan Pendekatan Community Based Development (Studi di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Rif'an Zamhari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Planing of The Apple Agriculture Development with Community Based Development Approach (The studies in Poncokusumo Village, Poncokusumo, Malang). The development of apple agriculture in Poncokusumo recently, tends to be not advocacy to those farmer communities. Determinant parties in the development so far are the Regent and SKPD related, while the farm community development only affected parties. Therefore, the development of apple agriculture model that emphasizes the importance of community-based development is needed. To aim that, the planning of the development of apple agriculture in farmer communities in Poncokusumo is needed. Development planning for the next 5 years development plan consists of 5 sub-systems of agriculture; (a) provision of means of production, prepare agricultural infrastructures. (b) On-farm, coaching and development of farming through apprenticeship to increase apple production. (c) Off-farm, post-harvest handling to advanced treatment. (d) Marketing, marketing of farming and processing through trading agencies apples. (e) Supporting, all activities which serve to optimize the performance of the four sub-systems before. Comprehensively the draft planing of Poncokusumo’s apple farm requires the development of technology-based economy of agriculture with farming communities as actors to make a community based on development. Keywords: planning, apple, community based development Abstrak: Rencana Pengembangan Pertanian Apel dengan Pendekatan Community Based Development (Studi di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Pengembangan pertanian apel selama ini di Desa Poncokusumo cenderung tidak memberikan peran kepada masyarakat tani. Pihak penentu dalam pengembangan selama ini adalah Bupati dan SKPD terkait, sedangkan masyarakat tani hanya pihak terkena dampak pengembangan. Oleh karenanya dibutuhkan model pengembangan pertanian apel yang menekankan pentingnya pengembangan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan rencana pengembangan pertanian apel. Rencana pengembangan untuk 5 tahun ke depan terdiri dari 5 rencana pengembangan sub sistem pertanian; (a) penyediaan sarana produksi, mempersiapkan infrastuktur pertanian. (b) On farm/usahatani, pembinaan dan pengembangan usahatani melalui permagangan untuk meningkatkan produksi apel. (c) Off farm/pengolahan hasil, penanganan pasca panen hingga pengolahan lanjutan. (d) Pemasaran, pemasaran hasil usahatani dan pengolahan melalui lembaga trading apel. (e) Penunjang, seluruh kegiatan yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja keempat sub sistem sebelumnya. Secara komprehensif rancangan  pengembangan pertanian apel Desa Poncokusumo menghendaki perekonomian berbasis teknologi pertanian dengan masyarakat tani sebagai aktornya untuk mewujudkan community based development.   Kata kunci: rencana, apel, community based development
The Effort Of Pamong Praja Police Force In Organizing Street Vendors Toward The Beauty And The Orderly Of Mojokerto City (Study in Pamong Praja Police Force's Office of Mojokerto City) Andi Satria Ramadhan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort of Pamong Praja Police Force in Organizing Street Vendors toward The Beauty and The Orderly of Mojokerto City (Study in Pamong Praja Police Force's Office of Mojokerto City). Writers lift the problem about the efforts of Pamong Praja Police Force in Management and Supervision of Street Vendors. Background about that title because increasing the presence of the informal sector like street vendors is feared to add to the problem in urban areas, because its existence is considered to be creating chaos, traffic congestion, and interfere with the cleanliness and the physical attraction of the city. There are need for modification or revision of regulation No. 5 of 2005 which regulates the organizationand development of street vendors in Mojokerto to be adapted to the conditions of the vendors at this time. So as to create a shared understanding between the meaning of the arrangement of vendors set out in the local regulation No. 5 of 2005 on the structuring and development of street vendors in Mojokerto City. writers lift the problem about the effort of Pamong Praja Police Force in Management and Supervision of Street Vendors. Background about that title because increasing the presence of the informal sector like street vendors is feared to add to the problem in urban areas, because its existence is considered to be creating chaos, traffic congestion, and interfere with the cleanliness and the physical attraction of the city. There is a need for modification or revision of regulation No. 5 of 2005 which regulates the organization and development of street vendors in Mojokerto to be adapted to the conditions of the vendors at this time. So as to create a shared understanding between the meaning of the arrangement of vendors that can support the implementation of the restructuring program vendors set out in the local regulation No. 5 of 2005 on the structuring and development of street vendors in Mojokerto City.     Keywords: Pamong Praja Police Force, Street Vendors, Organizing Abstrak: Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata Pedgang Kaki Lima menuju Keindahan dan Ketertiban Kota Mojokerto (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto). penulis mengangkat permasalahan mengenai Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Mentertibkan Pedagang Kaki Lima. Pilhan tema tersebut dilatar belakangi oleh meningkatnya permasalahan dalam Sector Informal seperti Pedagang Kaki Lima yang dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik Kota. Perlu adanya perombakan atau revisi dari adanya perda no 5 tahun 2005 yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto xii untuk disesuaikan dengan kondisi para pedagang kaki lima saat ini.serta perlu adanya ketegasan sanksi yang diberikan dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga tidak ada membeda bedakan pedagang satu dengan pedagang lain dan juga perlu adanya sosialisasi tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kepada pedagang kaki lima. Perlu adanya komunikasi secara langsung terbuka antara pihak pemerintah Kota Mojokerto dan pedagang kaki lima agar mengetahui kelebihan dan kekurangan masing masing pihak.Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi antara arti dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga dapat mendukung pelaksanaan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang tertuang dalam peraturan daerah no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Kata kunci: Satuan Polici Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Pengorganisasian
Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang) Hamida Aprillia Jayantie
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Regulation of The Living Environmental Ministry No. 5 Year of 2013 About Adiwiyata Program (Study on Living Environmental of Malang City and Junior High School 14 Malang). Environmental problems increasingly widespread, one solutions to prevent and solve it through environmental education called Adiwiyata program. Junior High School 14 Malang is one of schools which has implements it and on the implementation process found an intern and extern obstacle’s. The study purposed to describe and analyze the implementation Adiwiyata program based on Components and Standards from Regulation of Ministry of The Living Environmental No. 5 year of 2013 and a model of the policy implementation refers  to Van Metter and Van Horn and also factors that affecting. Result of this research showed that there are 5 variables i.e size and the purpose of policy, resources, characteristic of conducting agent, attitude the implementor, and communication between organization and implementor. Overall, all of the variables has been implemented and efforts maximally by residents school with supported factors are the teachers’s education and competency, transparent of financial, the availibilty of facility and the participation of stakeholders; and resisted factors i.e lack of student’s participation, lack of financial, facilities which did not work properly and lack of other school participation. Keywords: Implementation, Environmental Education, Adiwiyata Program Abstrak: Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 Tentang Program Adiwiyata (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang). Perkembangan permasalahan lingkungan hidup semakin luas, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangannya melalui pendidikan berwawasan lingkungan (pendidikan lingkungan hidup) yaitu Program Adiwiyata. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Malang ialah salah satu sekolah yang mengimplementasikan Program Adiwiyata dan dalam pelaksanaannya ditemukan kendala internal dan eksternal. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Adiwiyata berdasarkan Komponen dan Standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 dan model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini ditunjukkan dengan 5 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Secara keseluruhan, semua variabel telah dilaksanakan dan diupayakan secara maksimal oleh warga sekolah dengan faktor pendukung yaitu jenjang pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik, keuangan yang transparan, ketersediaan sarana prasarana, dan partisipasi pihak luar; dan faktor penghambat antara lain kurangnya partisipasi peserta didik, sumber dana yang kurang mencukupi, sarana prasarana yang tidak berfungsi secara maksimal, dan kurangnya partisipasi sekolah imbas   Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Berwawasan Lingkungan, Program Adiwiyata
Small And Medium Enterprises (SMEs) Empowerment Level In Malang (Study on Industrial Center of Keripik Tempe Sanan) Pramita Kartikasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tingkat Keberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang (Studi pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan). UKM telah Menjadi sektor penting dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penguatan ekonomi di sektor UKM dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan. Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki prioritas untuk mendorong pelaku ekonomi di sektor informal dan UKM menjadi lebih produktif dan kompetitif. Pusat Industri Tempe Keripik Tempe Sanan adalah salah satu pusat industri yang telah berkembang secara dinamis dibandingkan industri kecil yang lain di Kota Malang. Penelitian ini menganalisa tingkat keberdayaan di Sanan untuk menentukan langkah-langkah pengembangan selanjutnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan UKM di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan masih dalam tahap Non-Partisipasi pada tingkat Partisipasi Terapi. Pelatihan yang bersifat praktis dan kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat, membuat partisipasi masyarakat masih rendah. Pemberdayaan kurang memiliki dampak signifikan pada pengembangan UKM di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. Kata kunci: UMKM, pembangunan ekonomi, pemberdayaan, tingkat keberdayaan Abstract: Small and Medium Enterprises Empowerment Level in Malang (Study on Industrial Center of Keripik Tempe Sanan). The SMEs has became the important sector and has huge contribution in economic development, providing employment, and also contributing to Gross Domestic Product (GDP). Economy strengthening in SMEs sector can be implemented through the empowerment. Malang is one area that has a priority to encourage the economic actors in informal sector and SMEs to be more productive and competitive. Industrial Center of Keripik Tempe Sanan is one of the industrial centers that have developed dynamically rather than the others small industries in Malang. This study is analyzed the empowerment level in Sanan to determine the next development steps. The results from this study indicate that the SMEs empowerment level of keripik tempe Sanan industry still in the stage of Non Participation in the level of Therapy Participation. The training is both practice and less to accommodate the public needs makes the public participation is still low. The empowerment has significantly less impact on the development of SMEs in Industrial Center of Keripik Tempe Sanan. Key words: Small Enterprises, SMEs, economic development, empowerment, empowerment level
Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Pada Gedung Tinggi (Studi pada UPT. Pemadam Kebakaran di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang) Golfried Sitompul
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Fire Hazard Preparedness in High-Rise Building ( Research on Firefighting Unit, Department of Public Works, Housing, and Building Control Malang). In the fire disaster handling required good management in order to cope with and overcome the disastrous fire. UPT. Fire Department city of Malang doing disaster response fire supported by trained and skilled personnel and equipment to support the task. The results of this study explained that the UPT. Firefighters perform current preparedness by implementing outreach to the community and also improve the ability of personnel to be more prepared and responsive in the face of catastrophic fires. Implementation of the Mappng area still are manual because only based on mastery of the region by way of recite the region of malang. UPT. Department of Malang does not yet have a map that integrates with current conditions. Fire disaster preparedness strategies implemented by UPT. Fire Department city of Malang only focus on current conditions and have yet to implement a long-term preparedness strategies. In addition, the fire-disaster preparedness for tall buildings have not been implemented because of the high-rise building in the city of Malang, not many. UPT. Firefighters need to devise a long-term strategy in order to meet the growing demands of Malang increasing and dense. Keywords: Preparedness, Disaster, Fire, High-rise Building   Abstrak: Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Pada Gedung Tinggi (Studi pada UPT. Pekerjaan Umum, Perumahan, Pengawasan Bangunan Kota Malang). Dalam penanganan bencana kebakaran dibutuhkan manajemen yang baik agar dapat mengatasi dan menanggulangi bencana kebakaran tersebut. UPT. Pemadam Kebakaran Kota Malang melakukan penanggulangan bencana kebakaran dengan didukung oleh aparatur yang dilatih dan terampil serta memiliki peralatan untuk mendukung tugas tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa UPT. Pemadam kebakaran melakukan kesiapsiagaan saat ini dengan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan juga menigkatkan kemampuan personil agar lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana kebakaran. Pelaksanaan Mappng wilayah masih bersifat manual karena hanya berdasarkan penguasaan wilayah dengan cara menghapal wilayah kota malang. UPT. Pemadam Kota Malang belum memiliki peta yang terintegrasi dengan kondisi Kota Malang saat ini. Strategi kesiapsiagaan bencana kebakaran yang dilaksanakan oleh UPT. Pemadam Kebakaran Kota Malang hanya fokus pada kondisi saat ini dan belum melaksanakan strategi kesiapsiagaan jangka panjang. Selain itu, kesiapsiagaan bencana kebakaran untuk gedung tinggi belum dilaksanakan karena gedung tinggi di Kota Malang belum banyak. UPT. Pemadam kebakaran perlu menyusun sebuah strategi jangka panjang agar dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan Kota Malang yang semakin meningkat dan padat.   Kata kunci: Kesiapsiagaan, Bencana, Kebakaran, Gedung tinggi
Kerjasama Dinas Perhubungan Dan Dinas Sosial Dalam Pengadaan Fasilitas Transportasi Publik Darat (TRANSJAKARTA) Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Dki Jakarta Tria Nurwara Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Cooperation between the Department of Transportation and Departmen of Social Welfare in the Procurement Facility for Land Public Transportation (Transjakarta) for Persons with Disabilities in DKI Jakarta. DKI Jakarta is know as the busiest city, so that the society with high degree of mobility needs transportation services, person with disabilities are not expection. Transportation which has been providing facilities for person with disabilities of Transjakarta. The purpose of this study is to investigate and describe the forms of cooperation of department, the actors involved in the procurement of Transjakarta for disabilities, the result of the cooperation, supporting and inhibiting factors of cooperation of Department of Transportation and Department of Social Welare. Based on the result o the study, it show thet the procurement facilities of land public transportation (Transjakarta) for person with disabilities in Jakarta is already performing well. Department of Transportation, Department of Social Welfare and SMEC Local People Global Experience Australia Aid have been carrying out the rule nicely. Generating a Regulation No 10 o 2011 on the Protection o Person with Disabilities and also improving the inrastruktur facilities of Busway. Factors advocates there are sanctions for agencies which intentionally do not provide or facilitate people with a disabilitieswho werw found in regulation. Factors barrier the lack of awareness of the community and Transjakarta officer will needs priority for persons with disabilities, and the absence of the MOU that stengthen cooperation was conducted office Department of Transportation and Department Social Welfare.  Therefore, the MOU that need to be made strengthen their relations cooperation between the department. Keywords: Cooperation, Transjakarta, Disabilities, DKI Jakarta Abstrak: Kerjasama Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial dalam Pengadaan Fasilitas Transportasi Publik Darat (Transjakarta) bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.Provinsi DKI Jakarta sebagai kota sibuk sehingga mobilitas masyarakatnya yang tinggi membutuhkan pelayanan transportasi, tidak terkecuali penyandang disabilitas. transportasi yang telah menyediaakan fasilitas bagi disabilitas adalah Transjakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk kerjasama, aktor yang terlibat dalam pengadaan fasilitas Transjakarta bagi penyandang disabilitas, hasil kerjasama, faktor pendukung dan penghambat kerjasama Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pengadaan fasilitas transportasi publik darat (Transjakarta) bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan baik. Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan SMEC Local People Global Experience Australia Aid sudah melaksanakan peran dengan baik. Serta, menghasilkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, melakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada halte serta Busway.Faktor pendukungterdapat sanksi bagi instansi yang dengan sengaja tidak menyediakan atau memfasilitasi penyandang disabilitas yang terdapat di dalam Perda. Faktor penghambat yakni kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas Transjakarta akan kebutuhan prioritas bagi disabilitas, serta belum adanya MOU yang menguatkan kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Maka dari itu, perlu dibuat MOU yang menguatkan hubungan kerjasama antar dinas tersebut.   Kata kunci: Kerjasama, Transjakarta, Disabilitas, DKI Jakarta
¬Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Sektor Industri Makanan Dan Minuman Untuk Menyongsong MEA (Studi di Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang) Aulia Krisna Setiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy to Enhance the Competitiveness of Food and Beverage Industry Sector of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) Towards the ASEAN Economic Community (AEC). (Study in Dinas Koperasi dan UKM and Dinas Perindustrian dan Perdagangan of Malang City). Competitiveness is a key factor that must be owned by Malang’s food and beverage industry sector of MSMEs to achieve success in the era of AEC. But it is known that the level of competitiveness of this business group is low due to a number of shortcomings that they experienced. Due to the fact, the purpose of this study is intended to determine, describe and analyze the strategy of Dinas Koperasi dan UKM and Dinas Perindustrian dan Perdagangan of Malang City in enhancing the competitiveness of Malang’s Food & Beverage industry sector of MSMEs to welcoming AEC and the supporting factors and inhibiting factors of the strategy. This research is a descriptive qualitative approach. The research results showed that the overall strategy being pursued by both Officials to enhance the competitiveness of food and beverage MSMEs in Malang has been running as well as have a positive impact for the business groups, but has not been fully maximized because the ratio of workloads that are not proportional to the number of sources power apparatus in the two agencies, a limited budget, and not all entrepreneurs realize the importance of competitiveness. Keywords: strategy, competitiveness, ASEAN Economic Community, MSMEs Abstrak: Strategi Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Makanan dan Minuman (Mamin) untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (Studi di Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang), Daya saing adalah faktor kunci yang harus dimiliki oleh UMKM sektor industri Mamin Kota Malang untuk meraih kesuksesan di era MEA. Akan tetapi, diketahui bahwa tingkat daya saing kelompok usaha ini tergolong rendah karena sejumlah kelemahan yang meliputi mereka. Mengingat fakta riil tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam meningkatkan daya saing UMKM sektor industri Mamin di Kota Malang untuk menyongsong MEA serta faktor pendukung dan faktor penghambat strategi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum strategi yang dilaksanakan oleh kedua dinas untuk meningkatkan daya saing UMKM Mamin di Kota Malang telah berjalan dengan baik sebagaimana telah memberikan dampak yang positif bagi kelompok usaha tersebut, namun belum sepenuhnya maksimal sebab rasio beban kerja yang tidak proporsional dengan jumlah sumber daya aparatur pada kedua dinas, anggaran yang terbatas, serta tidak semua pelaku UMKM menyadari pentingnya memiliki daya saing. Kata kunci: strategi, daya saing, Masyarakat Ekonomi ASEAN, UMKM
Pengelolaan Aset Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) Nike Virginia Septiana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of  Village Asset  in Realizing Village Autonomy in Kedunglurah Village Pogalan Sub-District Trenggalek Regency. According to Law No. 6 of 2014 about Village, the village has its own autonomy for organize and manage the interests of local communities and their rural household. The authority possessed by the village one of which is the authority in the village asset management aimed to improve the welfare of villagers and increase rural incomes. Population data types of assets ownership and utilization  is based  from the government of Kedunglurah Village. The results showed that the asset management of village in Kedunglurah village conducted by the government's own village. Management of ground the village treasury submitted to each village officials, while for management of village market and stalls formed stewardship consisting of village officials, BPD, LKMD, and society. Utilization of asset village is good enough, but in administration of village assets is less orderly and thorough. Inhibiting factors were found is still a lot of land assets that have not been certified, a lack of human resources trained in management of village asset, and a paternalistic culture that still exists in society. Keywords: Management of village asset, village autonomy   Abstrak: Pengelolaan Aset Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki otonomi sendiri untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat beserta rumah tangga desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa salah satunya adalah kewenangan dalam pengelolaan aset desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. Data jenis-jenis aset desa serta kepemilikannya dan pemanfaatannya didasarkan dari Pemerintah Desa Kedunglurah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Kedunglurah dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Pengelolaan tanah kas desa diserahkan kepada masing-masing perangkat desa, sedangkan untuk pengelolaan pasar desa dan kios dibentuk kepengurusan yang terdiri dari aparat desa, BPD, LKMD, dan masyarakat. Pemanfaatan aset desa sudah berjalan cukup baik, namun dalam pengadministrasian aset desa masih kurang tertib dan menyeluruh. Faktor penghambat yang ditemukan ialah masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat, sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam pengelolaan aset desa, dan budaya paternalistik yang masih ada di masyarakat.   Kata kunci: pengelolaan aset desa, otonomi desa
Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta) Hendry Adji Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of the Implementation of the National Health Insurance Program By Health Social Security Agency (Studies in Cipto Mangunkusumo Hospital). Health has a relationship with productivity and poverty. Someone who has a healthy physical would be able to produce something to produce, otherwise poverty also affects the health, where most poor people become vulnerable to health. From this is exactly what a guideline for the government to deliver programs JKN where it is intended that the health service can be accepted by all Indonesian people without exception. Since January 1 2014, the government launched a program of health services JKN where the target of the policy intended for all Indonesian people. Researchers observed the implementation of these policies at Cipto Mangunkusumo, which is one of the government hospitals nationwide where researchers want to conclude how the shape of program services JKN by BPJS at RSCM, then wanted to know how the implementation of the national health insurance program by BPJS and what impact it had on the implementation of the The national health insurance program in the RSCM. This is a qualitative descriptive study where the use of an interactive model Mills and Huberman and seek the implementation of policy implementation based on the model of George C. Edwards III. Keywords: Health Insurance, BPJS, National Health Insurance, RSCM, Implementation of JKN Abstrak: Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta). Kesehatan memiliki hubungan dengan produktivitas dan kemiskinan. Seseorang yang berfisik sehat akan dapat menghasilkan sesuatu untuk berproduksi, sebaliknya kemiskinan juga mempengaruhi kesehatan dimana hampir sebagian besar masyarakat miskin menjadi rentan akan kesehatan. Dari hal tersebutlah yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dimana hal tersebut bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sejak 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program pelayanan kesehatan JKN di mana target kebijakan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peneliti mengamati pelaksanaan kebijakan ini di Cipto Mangunkusumo, yang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah nasional di mana peneliti ingin menyimpulkan bagaimana bentuk program layanan JKN oleh BPJS di RSCM, kemudian ingin tahu bagaimana pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dengan BPJS dan apa dampak itu pada pelaksanaan Program asuransi kesehatan nasional di RSCM. Ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penggunaan model interaktif Mills dan Huberman dan mencari pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan pada model George C. Edwards III. Kata kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, RSCM, Implementasi Program JKN
Penerapan Gaya Kepemimpian Demokratis Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Kepemimpinan Camat Magersari Kota Mojokerto) Hendra Prawira
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Application of Force Leadership Democratic in Order to Increase Performance Employees (Study Leadership Camat Magersari City of Mojokerto). A model of style democratic leadership applied by the Camat in office Magersari city of Mojokerto, nothing for the success of achievements and with hold good governance in accordance the tasks and functions of sub-district office Magersari city Mojokerto in achieving vision and mission. Background this shows that the requirement for a leader to improve the quality of performance employees, and  least as a leader in an elementary manner can be seen in applying a on good cooperation to employees. The application of force democratic leadership conducted by Camat Magersari Mojokerto city is getting done, there are still problems formally and informal. The application of force democratic leadership conducted by camat needs to be taken in the style of democratic leadership and performance indicators employees to increase the employee performance according to the and results reality which happens to leader with employees in the district office Magersari Mojokerto city . Keywords: Democratic Leadership Style, Employee Performance Abstrak: Penerapan Gaya Kepemimpian Demokratis Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Kepemimpinan Camat Magersari Kota Mojokerto). Model gaya kepemimpinan demokratis diterapkan oleh Camat di Kantor Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, tidak lain untuk keberhasilan dan pencapaian dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam mencapai visi dan misi. Latar belakang ini menunjukkan bahwa keharusan bagi seorang pemimpin untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai, dan setidaknya sebagai seorang pemimpin secara dasar bisa dilihat dalam menerapkan suatu kerjasama yang baik pada pegawainya. Penerapan gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan oleh Camat Magersari Kota Mojokerto sudah terbilang terlaksana, akan tetapi masih ada kendala secara formal dan informal. Penerapan gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan oleh Camat perlu dilihat pada indikator gaya kepemimpinan demokratis dan serta indikator kinerja pegawai agar dapat meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan riset dan hasil realita yang terjadi terhadap pemimpin dengan pegawainya di Kantor Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.   Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Demokratis, Kinerja Pegawai

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue