cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 9 (2016)" : 16 Documents clear
Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target Of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study In Local Government of Pasuruan Regency) Tika Larasati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementasi Kebijakan Peningkatan Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Di Era Outonomy Daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah saat ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk bisa mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan menjadi poin positif terhadap perkembangan daerah dan pendapatan asli daerah adalah dalam sektor investasi. Sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan, kemandirian dan kemajuan daerah pada sektor investasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara responsif menyadari potensi yang ada untuk dapat terus meningkatkan PAD sebagai modal untuk pembangunan daerah dengan upaya menarik dan mengundang para investor. Bentuk responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memformulasikan kebijakan peningkatan investasi, pelaksanaan dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pameran promosi investasi, menyelenggarakan business gathering. Dalam Pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti faktor yuridis, faktor RTRW, dan faktor administrasi. Selain itu terdapat faktor pendukung seperti potensi daerah, keadaan infrastruktur dan fasilitas, iklim sosial dan politik yang kondusif, serta penghargaan investment award yang diberikan dari pemerintah pusat melalui BKPM. Implementasi kebijakan peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan juga memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor investasi. Dampak lainnya yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan UMKM. Selain itu terdapat dampak negatif yaitu kerusakan jalan yang diakibabkan kegiatan-kegiatan produksi dengan melibatkan kendaraan bertonase besar. Jika tidak ada penanganan lebih lanjut akan menghambat mobilitas ekonomi dikarenakan akses jalan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan nilai investasi. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Pemerintah Daerah, Investasi, PAD Abstract : Policy Implementation of Increasing Investment As An Efforts To Reach The Target of Local Revenues (PAD) In Autonomy Era (Study in Local Government of Pasuruan Regency). In line with the principle of regional autonomy now requires every local government to be independent and creative, looking for sources of financing , as well as actively seeking various opportunities that could be used as a source of  local revenues. The potential sector of Pasuruan Regency is Investment sector. In line with the policy and program of central government, so it is expected of local government can promote development, independence and progress of the region in the investment sector. The research results obtained that the local government of Pasuruan Regency responsively realize the potential that exist to be able to continues to increase local revenue  as a capital for regional development with efforts to attract and invite the investor come to Pasuruan. The responsive forms that made by local government of Pasuruan Regency are formulating policy of increasing investment with implementing of one-stop service delivery, organized an exhibition of investment promotion and organizing business gathering. During the implementation there are inhibiting factors such as the judicial factors, spatial factors and administrative factors. Besides that there are supporting factors such as regional potential, infrastructure condition, facilities and basic facilities, the conducive of social and political climate also the achievement of investment award that come from central government through BKPM. The policy implementation of increasing investment in Pasuruan regency also give the good enough impact in the development of investment also the increasing of local revenues that derived from investment sector. The others impacts that occur is increased the absorption employment, community income and UMKM. In addition, there are a negative impact which is the road damage that caused the production activities involving large tonnage vehicles. If there are no further treatment and attention it will hamper the economic mobility because the access road is an important infrastructure factors in investment growth.   Keyword : policy,  implementation, local government, investment, local revenues
PERUBAHAN PROSEDUR PENGGUNAAN ANGGARAN SETELAH KELURAHAN MENJADI SKPD (Studi pada Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang) Nur Risqi Saputra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract Change Of Procedure Usage Of Budget After Sub-District Become SKPD. ( Study At Office Sub-District Of  Lowokwaru Malang City). This research use research type qualitative. As for becoming focus in this research is (1) Change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD in Sub-District of Lowokwaru covering (a) Difference of tupoksi officer of sub-district in procedure usage of budget after sub-district become SKPD. (b) Procedure usage of budget after sub-district become SKPD. (2) Factor resistor and supporter of change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD. Factor Resistor (a) The lack of socialization change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD to officer of Sub-District of Lowokwaru. (b) Resource of aparatur less supporting sub-district change of procedure penggunaa of budget. Supplementary factor cover (a) The existence of governmental support  central government and town. (b) The existence of positive respon of society. Pursuant to result of research can be concluded that after change  realize, public of Sub-District  Lowokwaru feel real evidence of  facility, this matter which yield the existence of active partisipation of society so central for the development of Sub-District of Lowokwaru toward better. But from duty facet and function officer of sub-district still like before existence of difference of procedure usage of budget. Socialization less to each officer of sub-district become factor resistor of change of procedure usage of budget after sub-district become SKPD in Sub-District of Lowokwaru. Of the conclusion given by suggestion for the Chief of village of new duty socialization memeberikan to officer of sub-district concerning difference of procedure usage of budget to increase officer performance to be more effective and is efficient. Besides socialization difference of usage of budget after sub-district become SKPD passed to citizen Sub-District of Lowokwaru so that citizen more active participate in giving input and play a part in development of Sub-District of Lowokwaru. Keyword: Change Of Procedure Usage of Budget,Reform, Sub-District.   Abstrak: Perubahan Prosedur Penggunaan Anggaran Setelah Kelurahan Menjadi SKPD (Studi Pada Kantor Kelurahan Lowokwaru Kota Malang).Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1) Perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD di Kelurahan Lowokwaru yang meliputi (a) perbedaan tupoksi pegawai kelurahan dalam prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. (b) prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. (2) Faktor penghambat dan pendukung perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD. Faktor penghambat (a) Kurangnya sosialisasi perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD kepada pegawai Kelurahan Lowokwaru. (b) Sumber daya aparatur kelurahan yang kurang mendukung perubahan prosedur penggunaa anggaran. Faktor pendukung meliputi (a) Adanya dukungan pemerintah kota dan pemerintah pusat. (b) Adanya respon positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah perubahan tersebut dijalankan,warga Kelurahan Lowokwaru merasakan bukti nyata perubahan  ini dibidang fasilitasi, hal ini yang menghasilkan adanya partisiapasi aktif dari masyarakat sangat berperan untuk pembangunan Kelurahan Lowokwaru kearah yang lebih baik. Namun dari segi tugas dan fungsi pegawai kelurahan masih tetap seperti sebelum adanya perbedaan prosedur penggunaan anggaran. Kurangya sosialisasi kepada setiap pegawai kelurahan menjadi faktor penghambat perubahan prosedur penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD di Kelurahan Lowokwaru. Dari kesimpulan tersebut diberikan saran untuk Lurah memeberikan sosialisasi tugas baru kepada pegawai kelurahan mengenai perbedaan prosedur penggunaan anggaran untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih efektif dan efisien. Selain itu sosialisasi perbedaan penggunaan anggaran setelah kelurahan menjadi SKPD diberikan pada warga Kelurahan Lowokwaru agar warga lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan berperan dalam pembangunan Kelurahan Lowokwaru.   Kata kunci: Perubahan Prosedur Penggunaan Anggaran,Reformasi,Kelurahan
Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik Rochmatun Rochmatun
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The performance of the Ombudsman Representative For East Java External Public Services Supervisory Authority. Public service delivery in East Java is still a lot of colored maladministration practices. In 2013, East Java province ranked second after Jakarta, as most provinces receive reports / complaints of maladministration action as many as 387 reports quoted (report in 2013 ORI). Acts of maladministration is one thing that could cause the service to be less qualified. To encourage improvement of the quality of public services, it is necessary to optimum performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of East Java as an external watchdog of public services. The results showed the performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of East Java in 2014 seen from indicators of inputs, process, outputs and outcomes has been running well but still less than optimal. Keywords: Performance, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, External Monitoring, Public Service Abstrak: Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur masih banyak diwarnai praktek maladministrasi. Pada tahun 2013, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah D.K.I Jakarta, sebagai provinsi terbanyak menerima laporan/pengaduan tindakan maladministrasi yaitu sebanyak 387 laporan dikutip dari (laporan tahun 2013 ORI). Tindakan maladministrasi tersebut merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan pelayanan menjadi kurang berkualitas. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kinerja yang optimal dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2014 dilihat dari indikator input, process, output dan outcomes sudah berjalan baik akan tetapi masih kurang optimal.   Kata kunci: Kinerja, Ombudsman Republik Indonesia  Perwakilan Jawa Timur, Pengawas Eksternal, Pelayanan Publik
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi (studi di segitiga emas kabupaten Banyuwangi) Adhytia Adhytia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adhytia, 2014, The Implemetation of Regent’s Regulation Policy number 52, 2011 about the Details of Tasks, Functions, and Working Procedures of Culture and Tourism Agency of Banyuwangi (Research at Banyuwangi Golden Triangle). Dr. Mochamad Makmur, Ms dan Dr. Riyanto M.Hum 86 pages + xiv. This research is done because Culture and Tourism Agency is an agency that is related to the development of Tourism Industry, especially in Banyuwangi, based on Regent’s Regulation Policy number 52, 2011 about The Details of Tasks, Functions and Working Procedures of Culture and Tourism Agency of Banyuwangi especially at Banyuwangi Golden Triangle which consists of Ijen Crater, Plengkung Beach and Green Bay.   Keyword(s) : Policy Implementation   Adhytia, 2014, Implementasi Kebijakan Perbub No 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (Studi di Segitiga Emas Banyuwangi), Dr. Mochamad Makmur, Ms dan Dr. Riyanto M.Hum 86 Hal + xiv. Penelitian ini dilakukan karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan instansi yang terkait dengan Pengembangan industri Pariwisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kebijakan Perbub No 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Khususnya di Segi Tiga Emas Banyuwangi yang mencakup Kawah Ijen, Plengkung dan Teluk Hijau.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang) Bayu Dwi Andaru
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: An analysis of community satisfaction index to public services (Case Study of Departmen of Population Civil Registration Malang). Public Service is one of the supporting important image of the government in the eyes of the community, both central and local. Therefore the government shall offer a service that quality, so the level of satisfaction the public have increased and in line with the public trust against the government as service providers services. Community satisfaction levels can be measured through community satisfaction index that is set in the ministerial decision state apparatus empowerment No.25/KEP/M.PAN/2/2004 on the general guidelines index construction of community satisfaction. This research use descriptive research with a quantitative approach. Type and source of the data used was the primary data from the spread of the questionnaire, interview and secondary data from documents obtained in the place of research, the internet and a list of other literature. The variables used in this study was tangibles, reliability, assurance, empathy, responsiveness. The result of this research department for population and civil registry and to poor people gain satisfaction 64.17 conversion of an interval that the service in good category.The impact of the human factor of resources the landscape and among the most dominant factor in influencing the other on IKM. Keyword: Satisfaction index society, public service, service quality and community satisfaction   Abstrak: Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang). Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting penunjang citra pemerintah dimata masyarakat, baik pusat maupun daerah. Maka dari itu pemerintah haruslah memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat dan sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia jasa layanan. Tingkat kepuasan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner, wawancara dan data sekunder dari dokumen yang diperoleh di tempat penelitian, internet dan daftar pustaka lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bukti Langsung (Tangibles), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty), Daya Tanggap (Responsivenes). Hasil dari penelitian ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk tingkat kepuasan masyarakat memperoleh nilai interval konversi sebesar 64.17 artinya kinerja pelayanan dalam kategori baik. Faktor faktor yang berpengaruh ialah faktor sumberdaya manusia, lingkungan dan peraturan yang paling dominan di antara faktor yang lain dalam mempengaruhi penilaian IKM.   Kata Kunci: Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, kualitas pelayanan dan Kepuasan Masyarakat
Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang) Alfian Prasadana Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact: Evaluation Of Waste Management Program At Final Disposal Place Edutainment Of Talangagung (Study in Department of Human Settlements and Spatial Plan- ning Malang Regency). Trash known as useless things and Final Disposal Place known as a place that should never be visited. Yet all those stereotype is invalid when it comes to Final Disposal Place Edutainment of Talangagung that has waste management program which environmental friendly and has benefit for peo- ple as well. Final Disposal Place Edutainment of Talangagung has comfortable and beautiful environment, the place has playground, gazebo and Methane Converter. While the visitors enjoying the comfortable place, they also given education about waste management for environmentally friendly purpose, as well as how the methane converter works and get financial benefit by joining Waste Bank Program. Final Disposal Place Edutainment Talangagung well known as one of the best in Indonesia, that’s proven by so many visitor from another local government and student for comparative study or research purpose. No wonder that Final Dis- posal Place Edutainment of Talangagung get award each year.   Keywords: Evaluation, Program, Waste Management, Edutainment   Abstrak: Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung. (Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabu- paten Malang). Sampah dikenal sebagai barang yang tidak berguna dan TPA dikenal sebagai tempat yang tidak layak dikunjungi, namun hal itu tidak berlaku di TPA Wisata Edukasi Talangagung, TPA Talangagung memiliki program pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan juga bermanfaat bagi masyarakat. TPA Talangagung memiliki lingkungan yang asri dan sejuk bahkan memiliki arena bermain anak, gazebo dan alat peraga pengelolaan gas menjadi gas metan. Selagi menikmati TPA yang nyaman, pengunjung diajarkan cara pengelolaan sampah dan juga pengelolaan gas metan sehingga dapat berguna bagi masyarakat sebagai peng- ganti LPG. Selain itu di sini juga terdapat program bank sampah yang memberikan manfaat secara finansial kepada masyarakat. TPA Talangagung dikenal sebagai TPA percontohan di Indonesia terbukti dari banyaknya kunjungan dari kalangan pemerintah daerah dan mahasiswa, tidak heran apabila TPA ini telah menerima berbagai macam penghargaan setiap tahunnya.   Kata kunci: Evaluasi, Program, Pengelolaan Sampah, Edutainment
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali) Putu Agus Niarta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Provincial Government Policy of Tourism Accommodation Development Moratorium Evaluation (Study at Denpasar City, Badung Regency, and Gianyar Regency, Bali Province). Bali is known as one of the tourist destinations in Indonesia with it’s attraction of rich and beauty nature, not to mention the unique art and culture. The fame of Bali across the world affect the number of tourism, thus increasing tourism accommodation. As a matter of fact, development of tourism accommodation is centralized in the South Bali area. In order to create equitable development of tourism accommodation, the Provincial Government of Bali issued Circular No.570/1665/BPM dated 27th of December 2010 about temporary suspension of principle approval issuing for tourism accomodation service. This study show that moratorium policy which has been aimed at Denpasar City, Badung Regency and Gianyar Regency is not well implemented. Construction permits continue to be issued and the development disparity is still persist. Keywords: Public Policy, Local Government, Tourism   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Pulau Bali merupakan salah satu lokomotif destinasi wisata andalan Indonesia dengan daya tarik utama yakni kekayaan dan keindahan alam serta seni budaya yang unik dan berkarakter. Karena terkenalnya Bali di mata dunia maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pun meningkat yang akhirnya berimbas pada peningkatan penyediaan akomodasi pariwisata. Kondisi di lapangan menyatakan bahwa pembangunan akomodasi di Bali selama ini hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan akomodasi di seluruh wilayah Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali No.570/1665/BPM tanggal 27 Desember 2010 tentang penghentian sementara penerbitan persetujuan prinsip untuk bidang jasa akomodasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditujukan kepada Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar tidak serta merta dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi tetap diterbitkan dan ketidakmerataan pembangunan masih tetap terjadi.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Kepariwisataan
Strategi Penerapan E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui E-Complaint (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Blitar) Elga Goesman Vrtdiansyah Miftahul Hudha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of E-Government Strategy to Improve Public Services Through E-Complaint (Studies in the Department of Transportation, Communications and Information Technology Government of Blitar). One of the functions of e-Government in the public service through the Complaint Service Unit and the Information Society (ULPIM). Results of analysis showed that the strategy of implementation of e-government in improving public services through e-complain on Dishubkominfo Blitar is to establish the superstructure (policy), establishes the superstructure (the policy), the development of Apparatus Resources (SDA) The Government of Blitar, providing network infrastructure that is the provision of free Internet access, providing Internet access Government of Blitar and provision of Mail Server, providing Infrastructure Application System through the manufacturing sites across the Local Government Unit (SKPD) Government of Blitar, providing funding in connectedness with the handling of complaints and information and conduct the evaluation process also carried out by the department in order to provide assurance that the e-Gov can improve public services through e-complain Keywords: Strategy Implementation of E-Government, Public Services and E-Complaint Abstrak: Strategi Penerapan E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui E-Complaint (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Blitar) Salah satu fungsinya e-Government dalam pelayanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM). Hasil analisis dapat diketahui bahwa strategi penerapan e-government dalam meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint pada Dishubkominfo Blitar yaitu dengan menetapkan suprastruktur (kebijakan), menetapkan suprastruktur (kebijakan), pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemerintah Kota Blitar, menyediakan infrastruktur jaringan yaitu dengan penyediaan akses internet gratis, penyediaan akses Internet Pemerintah Kota Blitar dan penyediaan Mail Server, menyediakan Infrastruktur Sistem Aplikasi melalu pembuatan situs di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Blitar, menyediakan Pendanaan dalam keterhubungan dengan penanganan pengaduan dan informasi dan melakukan proses evaluasi juga dilakukan oleh dinas dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa e-Gov dapat meningkatkan pelayanan publik melalui e-complaint. Kata Kunci :Strategi Penerapan E-Government, Pelayanan Publik dan E-Complain
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) Santos Rimba Bhirawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: People Participation to Garbage Management (Study in Sumedang Bersatu Integrated Garbage Treatment Facilities at Cepokomulyo Village Sub district of Kepanjen in the Regency of Malang). Basically, development process and environment have a mutual relationship which can give influence each other. Development is based on environment and environment does, either. Garbage management became one of major community problems to be solved by Government, recently. Community participation in keeping a good sanitation, especially by solving some garbage management problems, was expected by Government. Basically, garbage management contain of some processing stages such as container packaging, accumulation, transportation, and manufacturing of garbage. Result showed that people participation of garbage management in Cepokomulyo Village was good enough because people has participated directly and indirectly, either. However, there still be a lack information in garbage sorting and manufacturing process. Government must be more active to give information to the people about community-based garbage management so that they will be more understand about the functions and benefits of garbage. Keywords: people’s participation, garbage management   Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Pada dewasa ini pola pemerintah telah mempunyai konsep pembangunan yang arahnya untuk meningkatkan pean serta masyarakat dalam pembangunan. Salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi pemerintah sekarang ini adalah tentang sampah. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan ikut aktif mengelola masalah persampahan sangat diharapkan oleh pemerintah. Pada dasarnya pengelolaan sampah terdiri atas beberapa tahapan proses antaralain, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan. Partisipasi masyarakat Desa Cepokomulyo dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik karena masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi masih ada kekurangan dalam hal pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Pemerintah diharapkan bisa terus memperhatikan masyarakat agar program pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan.   Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah
Sinergi Pemerintah Daerah Dan Koperasi Dalam Pengembangan Potensi Peternakan Sapi Perah (Studi pada Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan Nongkojajar Kabupaten Pasuruan) Muhammad Sofi As`ari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Synergy of Local Government and Cooperatives in Dairy Farm Potential Development (Studies in Dairy Cattle Breeders Cooperative (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar Pasuruan). Nongkojajar have the opportunity to develop the potential of the dairy farm. National milk production is not yet able to meet the needs and national milk consumption provides opportunities for Dairy Cattle Breeders Cooperative (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar to be able to improve the welfare of cooperative members and the surrounding community through increased yield and quality of dairy cattle. Synergies Government of Pasuruan with KPSP Setia Kawan is required in order to develop the potential of a dairy farm in Nongkojajar. This study used a qualitative approach, in order to get the fullest possible information regarding synergy with KPSP Pasuruan regency government Setia Kawan in developing the potential of a dairy farm in Nongkojajar. These results indicate that the synergies realized in the form of implementation of the programs carried out jointly and is directed on increasing understanding of farmers through a program of technical assistance and training in dairy farming. However, the implementation of the program does not run properly due to coordination and communication among executive actors are not well maintained.   Keywords: Local Government, Cooperative, Synergy, Development Abstrak: Sinergi Pemerintah Daerah dan Koperasi dalam Pengembangan Potensi Peternakan Sapi Perah (Studi pada Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar Kabupaten Pasuruan). Nongkojajar memiliki peluang untuk mengembangkan potensi peternakan sapi perah. Produksi susu nasional yang belum mampu mencukupi kebutuhan dan konsumsi susu nasional memberikan peluang bagi Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat sekitar melalui peningkatan hasil produksi dan kualitas susu sapi perah. Sinergi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan KPSP Setia Kawan diperlukan dalam upaya pengembangan potensi peternakan sapi perah di Nongkojajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Sinergi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan KPSP Setia Kawan dalam upaya pengembangan potensi peternakan sapi perah di Nongkojajar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sinergi diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program-program yang dilaksanakan secara bersama-sama dan dirahkan pada peningkatan pemahaman peternak melalui program bimbingan teknis dan pelatihan seputar peternakan sapi perah. Namun pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik disebabkan koordinasi dan komunikasi antar aktor pelaksana tidak terjalin dengan baik.   Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Koperasi, Sinergi, Pengembangan

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue