cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2015): April" : 25 Documents clear
SINKRONISASI KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN (Studi di KPP Malang Utara dan Kantor Rumah Zakat Malang) Alfiansyah, .
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

This research is conducted with background of confusing Personal Income Taxes (PPh) and Profession Donative Transfers (Zakat) collection system which results incomplete superseding between taxes and donative transfers. This is due to donative transfers sector hasn’t been structured by positioning donative transfers as net income factor which will be further processed to be a taxes imposition base, while taxes sector already has good management and collection system. This research focuses on general impression of personal income taxes and profession donative transfers collection concept, model and collection system of personal income taxes and profession donative transfers in Malang city, implementation of model and collection system of personal income taxes regarding to the effectiveness of collection. The result of the research shows synchronization process of personal income taxes and profession donative transfers collection concept can be an alternative solution in improving the effectiveness by keep separating both concepts, adopting taxation system into zakat where in this case, the collection of personal income taxes is managed by Kantor Pelayanan Pajak (KPP) while the collection of profession donative transfers is managed by Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) acknowledged by government and directly integrated with Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keywords: Profession Donative Transfers (Zakat), Personal Income Taxes (PPh), Effectiveness of Collection Abstrak Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya kerancuan sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Zakat profesi yang menyebabkan belum sepenuhnya membuat pemungutan pajak dan zakat ini saling menggantikan. Hal ini disebabkan karena pada sektor pajak sudah memiliki managemen dan alur pemungutan yang baik, sedangkan pada zakat masih belum terstruktur dengan hanya menempatkan zakat sebagai faktor penghasilan tetap yang akan diproses lebih lanjut untuk menjadi dasar pengenaan pajak. Fokus penelitian ini adalah gambaran umum konsep pemungutan pajak penghasilan orang pribadi dan zakat profesi di kota malang, Model dan cara pemungutan  pajak penghasilan orang pribadi dan zakat profesi di kota Malang, Implementasi model dan cara pemungutan  pajak penghasilan orang pribadi dalam efektifitas pemungutannya. Hasil penelitian ini menunjukkan proses sinkronisasi konsep pemungutan pajak penghasilan orang pribadi dan zakat profesi dapat menjadi sebuah alternatif solusi dalam meningkatkan efektifitas dengan memisahkan antar keduanya, dimana dalam hal ini pemungutan pajak penghasilan orang pribadi dikelola oleh Kantor Pelayan pajak (KPP) sedangkan untuk pemungutan zakat profesi dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) yang diakui pemerintah dan terintegrasi langsung dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kata Kunci: Zakat Profesi, Pajak Penghasilan (Pph), Efektifitas Pemungutan
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) Fitri, Dita Amalia Dastia
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

The background of this research is determained policy of preliminary refund of tax overpayment for corporate taxpayer which comply specific requirement base on Regulation of Finance Ministry Number 198/PMK.03/2013. The purpose of this research is analyzing the policy of preliminary refund of tax overpayment for corporate taxpayer which comply specific requirement from perspective principle tax in Indonesia and evaluate the implementation of the policy based on success indicator of a policy. This research uses descriptive method with qualitative approach. It employs primary data which is obtained through interviews and observations, and secondary data which is obtained through documentation. The study is taken place in Tax Office Madya of Malang. The result of this research shows that simplicity of this policy can ease the burden of tax auditors and satisfy the taxpayer. This policy ensures the fairness by filtering all requests for preliminary refund of tax overpayment based on Article 17D, so taxpayer preference of refund scheme can be controlled. Preliminary refund through verification is safe and not harm the nation expenditure. However, there are some rules that does not match between one rules and others. This discrepancy is caused by the rules that has not been updated yet. Keywords: Preliminary Refund, Specific Requirement, Risk Analysis. ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dari penetapan kebijakan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK/03/2013. Penelitian dilakukan dengan dua tujuan, pertama untuk menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan prinsip perpajakan di Indonesia, kedua untuk mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan indikator keberhasilan suatu kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesederhanaan kebijakan ini dapat meringankan beban fungsional pemeriksa dan memuaskan Wajib Pajak. Kebijakan ini menjamin keadilan dengan menyaring semua permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17D, sehingga kecenderungan Wajib Pajak dalam memilih jalur pengembalian sesuai keinginannya dapat dikendalikan. Pengembalian pendahuluan melalui penelitian dinilai aman dan tidak merugikan pengeluaran negara, Namun masih terdapat beberapa isi peraturan yang tidak sesuai antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena peraturan tersebut belum diperbarui. Kata Kunci: Pengembalian Pendahuluan,Persyaratan Tertentu, Analisis Risiko.
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN EFEKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode Tahun 2000-2013) Fatah, Adhita Abdul
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

Malang current developments are very rapidly along with the proliferation of educational facilities, shopping centers, industrial companies and local businesses that grow in various corners of the city of Malang, which in turn requires a billboard media as a means to promote to be known to the public. This situation encourages the Government of Malang to explore the potential of Local Taxes huge billboard in order to increase the Local Tax Revenue. Determine the effect of population and the number of advertisement industry on tax revenue and its effect on local tax revenue is the goal of this research. This study uses secondary data time series 2000-2013 year quarter. This study found 14 for total populations and 56 sampels. This research using path analysis. Results of path analysis in this study shows that the Total Population influence positively and significantly to the Advertising Tax Revenue, Total industry adversely affect the Local Tax Revenue and Tax Revenue Advertising and significant positive effect on the Regional Tax acceptance. Keywords: Population, Total Industry, Tax, Advertisement Tax Revenue, Revenue Local Tax Abstrak Perkembangan Kota Malang saat ini sangat pesat seiring dengan menjamurnya tempat pendidikan, pusat perbelanjaan, perusahaan industri dan bisnis lokal yang tumbuh berkembang di berbagai sudut Kota Malang, yang pada akhirnya membutuhkan media reklame sebagai sarana untuk mempromosikan agar dapat dikenal masyarakat. Keadaan ini mendorong Pemerintah Kota Malang untuk menggali potensi Pajak Daerah yang besar di bidang reklame guna menambah Penerimaan Pajak Daerah. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame dan efeknya pada penerimaan pajak daerah merupakan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu kuartal tahun 2000-2013.Penelitian ini terdapat Jumlah populasi sebanyak 14 dan jumlah sampel sebanyak 56. Penelitian ini menggunakan Analisis jalur. Hasil analisis jalur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Reklame, Jumlah industri berpengaruh secara negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dan Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, Pajak, Penerimaan Pajak Reklame, Penerimaan Pajak Daerah.
PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI) Syahputra, M. Sulhan
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

This research was conducted to examine effect of the warning letter, the letter forced, and administrative sanctions against the payment of tax arrears. The research method was used by quantitative methods. The sample used was 7.326 letters and sanctions issued by the tax office pratama singosari from January 2011 to December of 2014, by taking a sample of 48 samples. Analysis of study data using multiple linear regression analysis, the results of this study indicate that the letter of reprimand, forced letter, and administrative sanctions significant effect on the payment of tax arrears, but the dominant influence on the payment of tax arrears was administrative sanctions. Keywords: Warning Letter, Letter Forced, administrative sanctions, Tax Payment Arrears. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak. metode penelitian yang digunakan dengan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 7.326 surat dan sanksi yang diterbitkan kantor pelayanan pajak pratama singosari dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2014, dengan pengambilan sampel sebanyak 48 sampel. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, akan tetapi yang dominan mempengaruhi pembayaran tunggakan pajak adalah sanksi administrasi. Kata kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Pembayaran Tunggakan Pajak.
ANALISIS PENERAPAN ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF (SUATU STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA) Prahaji, Maulana
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

This research aims to know implementation of electronic invoice number on Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga and obstacle-alternative ways to overcome the implementation of electronic invoice number in order to prevent the publication of fictive tax invoices. The results of the research have been conducted by researcher that found Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga were running well to implement this program, it was proved by the significant result in terms of preventing the publication of fictive tax invoices made by either publishers or the users of fictive tax invoices. Obstacles that arose from the implemention of this program were: Users’ were depended to the system and connection of internet, Taxpayers still had to come to the tax office, and the level of understanding and negligence of the taxpayers even though alternative ways to overcome the obstacles that arose from the implementation of this program were: improving the quality of information network. System accelerate the transition electronic invoice number to the electronic tax invoice, and kept account instillation as habits and a good transfer knowledge between employees. The research suggests that are to improve the system and human resource development must be carried out. Keywords: Tax Invoice Fictive, Electronic Invoice Number, Publisher Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan elektronik nomor pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga dan hambatan serta alternatif cara mengatasi hambatan penerapan elektronik nomor faktur dalam rangka mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. Peneliti menemukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerapkan program ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan dalam rangka mencegah peredaran faktur pajak fiktif baik dari sisi pengguna maupun penerbit faktur pajak fiktif. Hambatan yang muncul dalam menerapkan program ini diantaranya : ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet, Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dan tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak sedangkan alternatif cara untuk mengatasi hambatan yang muncul diantaranya : meningkatkan kualitas sistem informasi, percepatan masa transisi elektronik nomor faktur menuju elektronik faktur, dan menanamkan budaya mencatat serta proses pembelajaran yang baik antar pegawai. Peneliti memberi rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga dalam hal perbaikan sistem dan peningkatan sumber daya manusia mutlak dilakukan. Kata Kunci: Faktur Pajak Fiktif, Elektronik Nomor Faktur, Penerbit
PENGARUH RESPONSIVITAS PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPUASAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan) Kusumawardani, Kadek Wiji
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

The aimed of this research are to explain direct influence of responsiveness on tax payer satisfaction, describe direct influence of responsiveness on taxpayer compliance and define direct influence of taxpayer satisfaction on taxpayer compliance. This research is designed as an explanatory research with quantitative approach. The variables in this research are responsiveness, taxpayer satisfaction and taxpayer compliance. The subject of this research are tax payers of KPP Pratama Badung Selatan. Total sample in this research are 96 respondents taken with accidental sampling technique and collecting the data using questioner. The data is analyzed by descriptive analysis and path analysis. The result of this research shown that responsiveness has direct influence on tax payer satisfaction, responsiveness has indirect influence on tax payer compliance amd tax payer satisfaction has direct influence on tax payer compliance. Based on the results of this research, KPP Pratama Badung Selatan is suggested to increase their responsiveness in order to increase tax payer satisfaction and the tax payer compliance. Key words : Responsiveness, Tax Payer Satisfaction, Tax Payer Compliance. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini ialah guna menjelaskan pengaruh responsivitas petugas pajak terhadap kepuasan wajib pajak, pengaruh responsivitas petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian penjelasan atau explanatory research dengan pendekatan kuantitatif ialah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Wajib pajak pada KPP Pratama Badung Selatan ialah populasi pada penelitian ini. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, maka didapat jumlah sampel sebanyak 96 orang responden yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa responsivitas petugas pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wajib pajak, responsivitas petugas pajak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepuasan wajib pajak berpengaruh secara sigifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Badung Selatan diharapkan untuk meningkatkan responsivitas petugas pajak untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak dan memicu kepatuhan wajib pajak. Kata kunci : Responsivitas, Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN ELEKTRONIK SPT MASA PPN SERTA REALISASI PENERIMAAN PPN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN KEBIJAKAN PER-11/PJ/2013 (Studi Pada Kpp Pratama Singosari Malang Tahun 2012-2014) Haryono, .
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

This study aims to analyze comparison of electronic periodic VAT return (e-VAT) acceptance, taxpayer compliance ratio in reporting periodic e-VAT return and VAT revenues were realized before and after the implementation of PER-11/PJ/2013 on Primary Tax Office in Singosari Malang. This study also explained generally the implementation, the supporting factors and obstacles of this policy. The results noted that this policy increased the effectiveness and efficiency in administrative system because of paperless. The supporting factors in this application was any socialization, SMS Service and consulting services with the Account Representative. The appeared obstacle such as the difficulty to understanding the content of socialization program, trouble in e-VAT program and the limited number of personnel. In average periodic e-VAT return acceptance and taxpayer compliance ratio to reporting periodic e-VAT return was any difference because there was an increase compared to the previous policy, meanwhile the average of VAT receipts did not have differences. Researcher gave advices to continue the activity than could increase taxpayer compliance and as well as did collaborate with government and private agencies to determine the financial transactions of registered taxpayers. Keywords: e-VAT, Compliance, Tax Policy Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan penerimaan e-SPT Masa PPN, Rasio kepatuhan PKP dalam melaporkan e-SPT Masa PPN dan Realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 di KPP Pratama Singosari. Penelitian ini juga menjelaskan secara umum penerapan, faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan ini. Hasilnya diketahui bahwa kebijakan ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada sistem administratif karena paperless. Faktor pendukung dalam penerapannya adalah adanya sosialisasi, Layanan SMS dan layanan konsultasi dengan Account Representative. Hambatan yang nampak adalah sulitnya untuk memahami isi dalam program sosialisasi, permasalahan pada program e-SPT dan terbatasnya jumlah personil. Rata-rata penerimaan e-SPT Masa PPN dan rasio kepatuhan PKP dalam melaporkan e-SPT Masa PPN memiliki perbedaan karena terdapat peningkatan dibandingkan kebijakan sebelumnya, sedangkan rata-rata penerimaan PPN tidak memiliki perbedaan. Peneliti menyarankan untuk melanjutkan upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menjalin kerjasama dengan badan pemerintahan maupun swasta untuk mengetahui segala transaksi Wajib Pajak. Kata kunci :  e-SPT, Kepatuhan, Kebijakan Pajak
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Savitri, Mona Ratna
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

A good understanding of taxpayers toward the self assessment system, maximum performance result will occur if the taxpayers understood exactly how the system of Self Assessment. The purpose of this study was to determine the effect of allowing a taxpayers understanding of the principle in self assessment indicator system (counting, taking into account, deposit and reporting of tax obligations) to the top of hotel tax impose Boarding House where polling used indicator principles stated by Adam Smith (Principle Efficiency, Convenience of Payment principle, Principle of Certainty and Equality Principle) and determine the factors that influence the level of understanding regarding the collection of taxes Taxpayer House Hotel on Boarding House. Based on the results of t-test, variable understanding of Taxpayers has the Sig. t of 0.000 or Sig t <5% (0.000 <0.05) and t> t table (23.972> 1.668) in partial understanding of the taxpayers a significant effect on the collection of hotel tax on Boarding House. Keywords: Understanding Taxpayers, Tax Collection Hotel on Boarding House ABSTRAK Pemahaman yang baik tentang wajib pajak terhadap sistem self assessment, hasil kinerja maksimum akan terjadi jika wajib pajak memahami persis bagaimana sistem Self Assessment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak yang memakai indikator dari prinsip self assessment system (menghitung, memperhitungkan, membayar dan pelaporan kewajiban pajak) terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos di mana memakai indikator prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith (prinsip efisiensi, prinsip kenyamanan dalam membayar, prinsip kepastian hukum dan prinsip kesetaraan) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mengenai pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos. Berdasarkan hasil uji t, pemahaman variabel Wajib Pajak memiliki Sig. t sebesar 0,000 atau Sig t <5% (0,000 <0,05) dan t> t tabel (23,972> 1,668) dimana pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos. Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN) Maghfiroh, Jannatul
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

This research aimed is to clarify the influence of tax service quality on taxpayers complience and the effect on performance of tax revenue Tax Office Pratama Tuban. This type of research used explanatory research method with quantitative approach. Data collection method is questionnaire and documentation method. The researcher questionnaire distributed directly to 100 respondents, individu and corporate taxpayers. The result of path analysis showed that variable tax service quality has a significant influence partially on the performance of tax revenue, and variable tax service quality has a significant influence partially on taxpayers compliance. Meanwhile, taxpayers compliance do not influence on the performance of tax revenue. Together, however, tax service quality, taxpayers compliance significantly influences the performance of tax revenue. Keywords: The quality of tax service, Compliance taxpayers, and The performance of tax revenue ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada kinerja penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik angket dan teknik dokumentasi. Peneliti menyebarkan angket ke 100 responden, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak dan juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Secara simultan atau bersama kualitas pelayanan pajak berepengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada kinerja penerimaan pajak. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kinerja Penerimaan Pajak
ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi) Setyorini, Niken Loveana
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5, No 1 (2015): April
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

Treasurer Government as tax collectors have an obligation to report on a tax return Tax Office where registered treasurer in accordance with the provisions of the tax, government treasury negligence in fulfilling the provisions of the tax would reduce state revenues from the tax sector. The aim of the study is to determine taxpayer compliance in reporting SPT treasurer VAT and analyze whether reporting SPT Value Added Tax in accordance with tax regulations. The study is conducted at the Tax Office (KPP) Primary Banyuwangi. This study is qualitative, with descriptive analysis method, data collection techniques with interviews and documentation. The results show the level of compliance in the reporting of SPT treasurer VAT is still low, and not in accordance with Law No. 16 of 2009 Article 4 paragraph (1) which states that the SPT must be filled with true, complete, and clear so as not to give rise to administrative sanctions the form of interest and penalties. Keyword : SPT collector, taxpayer treasurer, Value Added Tax ABSTRAK Bendahara Pemerintah selaku pemungut pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara terdaftar sesuai dengan ketentuan perpajakan, kelalaian bendahara pemerintah dalam memenuhi ketentuan perpajakan akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai dan menganalisis apakah pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian kualiatif dengan metode analisis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai masih rendah, dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas agar tidak menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Kata Kunci : SPT Pemungut, Wajib Pajak Bendahara, Pajak Pertambahan Nilai

Page 2 of 3 | Total Record : 25