cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2015)" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur) Sonbay, Ermida Fermiana
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

The transfer of the management of PBB-P2 from the Central Government to Local Governments is a new opportunity for the region to impose a new levies (add a types of local taxes and levies). Therefore, the local government is expected to be able to increase acceptance of the PBB-P2. This is because the the Local Government to know and understand the state of the region. It is more effective if the PBB-P2 is managed by the Local Government. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Results indicate that the overall readiness of the local government of TTU to manage land and building tax Rural and Urban (PBB-P2) has not been optimal because inadequate infrastructure and lack of human resources. Whereas for the implementation of the PBB-P2 harvesting at TTU is not running well because there are mistakes and some constraints on the database, NJOP and the local community. Therefore, the Local Government of TTU still needs additional human resources more experienced to overcome the obstacles that occur in the harvesting process of the PBB-P2. Keyword: Diversion of PBB-P2, the readiness of Local Government and the implementation of the PBB-P2 harvesting. ABSTRAK Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah harus bisa meningkatkan penerimaan  PBB-P2. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan mengerti keadaan daerahnya. Sehingga lebih efektif jika PBB-P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten TTU  untuk mengelola PBB-P2 belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai dan SDM yang dimiliki juga masih kurang. Sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten TTU belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kesalahan-kesalahan dan beberapa kendala pada database, NJOP dan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten TTU masih membutuhkan tambahan SDM yang lebih berpengalaman untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pemungutan PBB-P2. Kata Kunci :  Pengalihan PBB-P2, kesiapan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN MALANG Anggraini, Elga
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

The application of BPHTB collection in Malang Regency is based on the Standard Operational Procedure (SOP) of BPHTB collection that has been regulated through Decree of Regent. The potential of BPHTB in Malang Regency is determined based on the extent of territory of Malang Regency with 13 objects subjected to BPHTB. The implementation of BPHTB collection is influenced by several factors. The supporting factor is a President Program to build people housings that may increase the potential of BPHTB and also other related programs. The constraining factor is lack of obedience from taxpayer which causes less effectiveness of BPHTB collection. Result of BPHTB collection in PAD of Malang Regency is quite favorable, and the implementation of BPHTB collection has been very effective because the realization rate is beyond 100 % of the predetermined target. Keywords: the Analysis over BPHTB Collection, BPHTB, the Analysis over the Application of Collecting. ABSTRAK Penerapan pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang didasarkan pada Standar Oprasional Prosedur (SOP) pemungutan BPHTB yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Potensi dari BPHTB yang ada di Kabupaten Malang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kabupaten Malang dengan 13 objek yang dikenakan BPHTB. Pelaksanaan pemungutan BPHTB terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor pendukung yang berupa program presiden yang ingin membangun rumah untuk rakyat yang nantinya berpotensi BPHTB dan beberapa faktor lain sedangkan, faktor penghambar yang ada salah satunya disebabkan oleh ketidak patuhan wajib pajak yang menyebabkan tidak efektifnya waktu pemungutan BPHTB. Hasil dari pemungutan BPHTB untuk PAD Kabupaten Malang cukup tinggi dan dalam pelaksanaanya menunjukkan hasil sangat efektif  karena realisasi diatas 100% dari target yang ditetapkan. Kata Kunci: Analisis Pemungutan BPHTB, BPHTB, Analisis Penerapan Pemungutan.
ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP PEMBANGKIT JAWA BALI (PLTU PJB) PAITON Andi, Muhammad Fitroh
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

The realization of groundwater tax revenue of PLTU PJB Paiton has contributed significantly to realization of groundwater tax revenue of Situbondo. However, the realization of groundwater tax revenue of PLTU PJB Paiton still showed fluctuations each month. The fluctuations are caused by the ineffectiveness of groundwater tax collection procedures implemented by the Department of Revenue, Financial Management and Asset of Situbondo (DPPKAD). The results of this research showed that the groundwater tax collection procedure of PLTU PJB Paiton has been implemented according to the law than the others taxpayers of groundwater in Situbondo. The realization of groundwater tax revenue of PLTU PJB Paiton have good contribution to the groundwater tax revenue of Situbondo with the average contribution during 2011 to 2014 was 66.39%. The implementation of the groundwater tax collection procedure of PLTU PJB Paiton is supported by many factors such are human resources, the facilities and infrastructures, water gauge, information systems, internal and external control, and dutifully taxpayers. Meanwhile, the obstacle factor is DPPKAD of Situbondo does not have a specific standard operating procedures (SOP) which would govern the groundwater tax collection procedure of PLTU PJB Paiton or the other taxpayers. Keywords: The procedure of tax collection, tax groundwater. ABSTRAK Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah PLTU PJB Paiton telah memberikan kontribusi yang besar terhadap realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Situbondo. Namun demikian, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah PLTU PJB Paiton pada setiap bulannya masih menunjukkan fluktuasi. Fluktuasi tersebut disebabkan karena tidak berjalannya prosedur pemungutan Pajak Air Tanah yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Situbondo secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan Pajak Air Tanah PLTU PJB Paiton telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang  dibandingkan dengan WP Air Tanah lainnya di Kabupaten Situbondo. Pemungutan Pajak Air Tanah PLTU PJB Paiton memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap  realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Situbondo dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah 66,39%. Pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah PLTU PJB Paiton didukung oleh berbagai faktor yaitu faktor SDM, sarana dan prasarana, alat pengukur penggunaan air, sistem informasi, pengawasan internal dan eksternal serta patuhnya WP. Sementara itu faktor yang menghambat prosedur pemungutan Pajak Air Tanah PLTU PJB Paiton adalah tidak terdapatnya SOP secara khusus yang mengatur prosedur pemungutan tersebut. Kata Kunci: Prosedur Pemungutan Pajak, Pajak Air Tanah
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2012 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus Tentang Pajak Reklame Rokok Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo) Felani, Muchamad Afif
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

The purpose of this research is to know the implementation impact regulation of government No. 109 of 2012 on Securing Material Containing Addictive Subtance Such as Tobacco for Health concerning acceptance advertisement of tax. Type of research is descriptive with qualitative approach. Data are obtained from interview, documentation, and observation by office DPPKAD Regency Situbondo. These results indicate that an increase in PAD Situbondo sizeable during the period 2010-2014 followed by increasing acceptance of advertisment tax Situbondo, but the increase is not accompanied by increased effectiveness and advertisment tax rate of contribution to the Local Taxes and PAD are still low or less, implementation of PP 109 in 2012 only decrease the cigarette billboards, while for advertisment tax revenues from cigarette sector has increased over the period 2011-2014. Based on that DPPKAD Situbondo should be working harder to able to optimize the advertisment tax revenues from advertisment sector potentially larger. Keyword: Situbondo Advertisment Tax District, Analysis Implementation PP 109 in 2012, Cigarette Advertising Tax ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan terhadap penerimaan Pajak Reklame. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang diperoleh dari kantor DPPKAD Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD Kabupaten Situbondo yang cukup besar selama periode tahun 2010-2014 diikuti dengan meningkatnya penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Situbondo, namun peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan meningkatnya efektivitas dan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan PAD yang masih rendah atau kurang. Implementasi PP 109 tahun 2012 hanya berdampak pada menurunnya reklame rokok, sedangkan untuk penerimaan Pajak Reklame dari sektor rokok semakin meningkat selama periode tahun 2011-2014. Berdasarkan hal itu DPPKAD Kabupaten Situbondo harus lebih kerja keras lagi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame dari sektor reklame yang berpotensi lebih besar. Kata Kunci: Pajak Reklame Kabupaten Situbondo, Analisis Implementasi PP 109 tahun 2012, Pajak Reklame Rokok.
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen) Santoso, Sarah Nisa
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB)

Abstract

This research aims are determining how significant the influence of the tax knowledge, awareness of the taxpayer, and tax sanctions toward tax payer compliance in together test and partial test in STO Kepanjen. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The population in this research  are all individual taxpayer on STO Kepanjen. The samples taken as many as 100 respondents, with the sampling method is accidental sampling. This research uses multiple linear regression, validity test, reliability test, classic assumption test, together test (F test), partial test (t test), and the coefficient of determination (r2 test). The results showed that the test together, tax knowledge, awareness of the taxpayer, and tax sanctions significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen. In the partial test, knowledge of taxes significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen, awareness taxpayer significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen, and tax sanctions significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen. Keywords : Tax Knowledge, Awareness of the Taxpayer, Tax Sanction, Compliance of the Taxpayer ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial dan secara bersama-sama di KPP Pratama Kepanjen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Sampel penelitian yaitu sebanyak 100 responden, dengan metode pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji bersama-sama (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (uji r2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji bersama-sama, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Pada uji parsial, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015): April Vol 4, No 2 (2015): MARET Vol 4, No 1 (2015): MARET Vol 3, No 1 (2014): DESEMBER Vol 2, No 1 (2014): AGUSTUS Vol 1, No 1 (2014): Mei More Issue