cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2015)" : 9 Documents clear
PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU DALAM UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN Wijaya, Ahmad Ardy
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.524 KB)

Abstract

Regional autonomy gives freedom to local government to arrange their own territory, which it is related to the financing of local governments through tax revenue. In the process local government gives the authorize of entertainment tax revenue to Local Revenue Offices to levy entertainment tax revenue. The purpose of this research is to know the role from Local Revenue Offices of Batu, East Java in the effort to in terms of entertainment tax increase in extensification and intensification. Local Revenue Offices of Batu, East Java is improve the entertainment tax revenue through intensification and extensification entertainment tax on voting generally runs well though with some of the obstacles in the process of voting. This research used descriptive research methods with qualitative approaches. Keywords: Department of Revenue, Batu city, Entertainment Tax, extensification and intensification Abstrak Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, salah satunya berkaitan dengan pembiayaan pemerintah daerah melalui penerimaan pajak hiburan. Dalam proses penerimaan pajak hiburan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut hasil penerimaan pajak hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam upaya peningkatan pajak hiburan dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan pada umumnya berjalan dengan baik meski dengan beberapa hambatan dalam proses pemungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Peran, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Batu, Pajak Hiburan, ekstensifikasi dan intensifikasi
PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari) Zuhdi, Firdaus Aprian
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.795 KB)

Abstract

Tax reform carried out by Direktorat Jendral Pajak (DJP) to provides facilities to taxpayer in fulfilling tax liability through modernization of tax administration system is reporting development the tax payable using electronic notice (e-SPT). Self assessment system is tax administration system in Indonesia, indirectly require taxpayer to understand the rules of taxation. The obedience of taxpayers can be supported by related taxation knowledge in taxation obligations. Based on the foregoing, taxation knowledge owned by the taxpayer become factor in increasing the obediance of taxpayers. The type of the research is explanatory research. The pupose of this research is to find influence of the application of e-SPT and knowledge of taxation to the obedience of taxpayers in simultaneous and partial. Data analysis method used are descriptive analysis and inferencial analysis. The result of simultaneously test interpreted is as a significant influence between the implement of e-SPT and knowledge of taxation to the obedience of taxpayers. In partial test, it’s interpreted as a significant the implement of e-SPT and knowledge of taxation to the obedience of taxpayers. Key Words: Tax reform, Modernization of tax administration system, Self Assessment system. ABSTRAK Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT). Self Assessment System adalah sistem perpajakan di Indonesia, secara tidak langsung mengharuskan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan terkait dalam kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji parsial diperoleh hasil penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Reformasi perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Self Assessment system.
ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA (Studi pada PT. XYZ) Octavia, Sarah
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.456 KB)

Abstract

VAT refund provides opportunities for Taxpayer to claim overpaid taxes to the State. This study is aimed to determine VAT refund process in Indonesia which is done by examination process and takes a place on XYZ Corp. This research is a descriptive study with qualitative approach through the method of data collection such as interviews and documentation. The result of this research shows that VAT refund process in Indonesia as stipulated in Law and has not done by online cause the following: complicated VAT refund procedures itself either in internal or external DGT, the amount of workload borne by the tax authorities, and the length of VAT refund to the Taxpayer. VAT refund process in Indonesia which is regulated in Law needs to be deregulated in order to process VAT refunds more simple and quickly. In addition, VAT refund should be done by online in order to shorten the time period and the procedure itself. Key Word: VAT, VAT Refund, Examination. ABSTRAK   Restitusi PPN memberikan peluang kepada WP untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak kepada negara. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses restitusi PPN di Indonesia yang dilakukan dengan proses pemeriksaan dan mengambil studi pada PT XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui  metode  pengumpulan  data  wawancara  dan  dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara online menyebabkan hal berikut: berbelit-belitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri.   Kata Kunci: PPN, Restitusi PPN, Pemeriksaan.
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL BAGI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MALANG (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang) Andaria, Shofiatul
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.781 KB)

Abstract

This study is conducted to determine the implementation of the collection, as well as the effectiveness of any factors that can determine the effectiveness and contribution of the hotel tax for local taxes and locally generated revenue (PAD). This type of research is descriptive qualitative approach. Source of data used are primary data that do an interview to the billing section of the DPPKA District Malang and secondary data in the form of archives and official documents are owned by the DPPKA Districk Malang. These results indicate that the implementation of tax collection in Malang is in conformity with the existing regulations but still there are taxpayers who do not comply. Effectiveness of the tax revenue of the top hotels in 2011 and the lowest tax revenue in 2014. The average effectiveness of 134.38% belonging to a highly effective criteria. As for the most determining factor is the owner of the hotel as the taxpayer. Contributing the highest hotel tax revenues in 2013 amounted to 1, 37% while the lowest revenues in 2014 amounted to 1.07%, It is proved that the contribution rate of the hotel tax for local taxes is very less.   Key word: Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, PAD ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, tingkat efektivitas beserta faktor-faktor saja yang dapat menentukan efektivitas, dan kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan wawancara kepada seksi penagihan DPPKA Kabupaten Malang dan data sekunder yaitu berupa arsip dan dokumen resmi yang dimiliki DPPKA Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Adapun faktor tersebut yang paling menentukan adalah pemilik hotel sebagai wajib pajak. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,37% sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,07%, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel bagi pajak daeerah sangat kurang.   Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, PAD
Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang) Sadiq, Melisa LD.
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.308 KB)

Abstract

This study is being held with the intention to determine the effect of a set of variable consist of VAT enterprises Registered numbers, VAT return period, VAT payment slip against VAT revenue either jointly or partially and to determine the dominant variables. This type of study is an explanatory research. This study is based on documents or records as a research source. The sample used are 16 observations that were taken by purposive sampling. The type of data used is secondary data with quarterly data units. The data analysis used is descriptive statistics and inferential statistics. The results from this study are as follows: (1) Taken together, prove that the number of registered VAT enterprises, VAT return period and VAT payment slip significantly influence the research of VAT revenue. (2) Taken separately, prove that the amount of VAT payment slip significantly influence the VAT revenue. number of registered VAT enterprises and VAT return period not significantly effected the revenue. Key word: Number of Registered VAT enterprises, VAT return period, VAT payment slip, VAT revenue ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN terhadap penerimaan PPN baik secara bersama-sama maupun parsial dan untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan. Jenis penelitian ini yaitu explanatory research. Penelitian ini berdasarkan pada dokumen atau arsip sebagai sumber penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 16 amatan yang diambil secara purposive sampling. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan unit data triwulan. Analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan  statistik inferensial. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara bersama-sama membuktikan bahwa jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN, berpengaruh signifikan terhadap penelitian PPN. (2) Secara parsial membuktikan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Jumlah PKP dan SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan. Kata kunci: Jumlah PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN, Penerimaan PPN
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PEMAHAMAN WAJIB PAJAK YANG MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Pekerti, Titi Cahya
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.076 KB)

Abstract

Tax of broading house in Malang is fristly levied on January 2014, then this study explains : (1) Tax socialization effect towards Taxpayers understanding; (2) Tax socialization effect towards  taxpayers compliance; (3) Taxpayers understanding effect toward taxpayer compliance; (4) Tax socialization  towards  taxpayers compliance through taxpayers understanding. This type of study is an explanatory research. The sample used are 82 respondens that are taken by simple random sampling. The data analysis used is descriptive analysis and path analysis. The result are : (1) Tax socialization variable (X) has significant effect toward taxpayersunderstanding variable (Z) with path coefficient is 0,644 and level of significant is 0,000 (p<0,05); (2) Tax socialization variable (X) has significant effect toward taxpayer compliance variable (Y) with path coefficient is 0,440 and level of significant is 0,000 (p<0,05); (3)Taxpayers Understanding variable (Z) has significant effect toward taxpayer compliance variable (Y) with coefficient path is 0,385 and level of significant is 0,000 (p<0,05); (4) Taxation socialization variable (X) has significant effect toward taxpayer compliance variable (Y) through understanding taxpayer variable (Z) with indirect effect, the calculation result is 0,2476 for indirect effect and 0,688 for total effect. Keywords: Regional Tax, Tax Of Boarding House, Tax Compliance ABSTRAK Pemungutan pajak rumah kos di kota Malang baru berjalan pada Januari 2014, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:  (1) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak; (2) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak. Jenis penelitian ini yaitu explanatory research. Sampel yang digunakan sebanyak 82 responden yang diambil secara simple random sampling. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa : (1) variabel sosialisasi perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman wajib pajak (Z) dengan koefisien jalur (β) 0,644 dan tingkat signifikan 0,000 (p<0,05); (2) variabel (X) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan koefisien jalur (β) 0,440 dan tingkat signifikan 0,000 (p<0,05); (3) variabel pemahaman wajib pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan koefisien jalur (β) 0,385 dan tingkat signifikan 0,00 (p<0,05); (4) variabel sosialisasi perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui pemahaman wajib pajak (Z) dengan pengaruh tidak langsung hasil perhitungan Indirect Effect 0,2476 dan  Total Effect sebesar 0,688.   Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Rumah Kos, Kepatuhan Pajak
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 KATEGORI PAJAK RUMAH KOS Wulandari, Niken
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.022 KB)

Abstract

One of the Local Revenue (PAD) is a local tax. The amount of local tax rates of each region is different, determined by the Regional Regulation. Malang is one of the areas that impose a tax for entrepreneurs boarding houses more than 10 rooms. Knowing the tax compliance is the goal of this research. In this study researcher receipts descriptive types of qualitative research. Primary data has obtained by the interview to the taxpayers and the Revenue Service employees in Dispenda Malang. The conclusion  is the taxpayers who have boarding house business should obey to Malang Regional Regulation No. 16 of 2010, and the Dispenda Malang has implemented regulations correctly. Keywords : Taxes category Boarding House , Local Genuine Income (PAD) , Local Tax, Tax Payers Compliance. ABSTRAK Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Besarnya tarif pajak daerah masing-masing wilayah berbeda, ditentukan dengan adanya Peraturan Daerah. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang mengenakan pajak bagi pengusaha rumah kos lebih dari 10 kamar. Mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini peeliti meggunakan jenis penelitian deskripstif kualitatif. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada wajib pajak dan pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang dibagian pendapatan dan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wajib pajak dengan usaha rumah kos patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, dan Dinas Pendapatan Kota Malang telah melaksanakan peraturan dengan benar. Kata Kunci : Pajak Rumah Kos, Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010, Kepatuhan Wajib Pajak.
PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) Akbar, Imam Nur
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.28 KB)

Abstract

Tax has an dominant role at the state revenue,Income that derived from tax was much bigger than income that derived from non tax revenues and grant. One of them is the reform of taxation by using self assesment sytem. Research about The Influence of Individual Tax Payers Perception towards Self Assement System. Population in this research is individual taxpayers which is registered at KPP Pratama Batu at period 2014 which has total 19.837 individual tax payers. Sample that used in this research is 100 respondents which is conducted by using random sampling method.This research uses explanatory research with quantitative approach. The independent variable (X) of this research is individual taxpayers perception which contain of five (5) indicator and ten (10) item, while self assesment system as the dependent variable (Y) which contain of four (4) indicator and ten (10) item. The Data analysis technique used for this research is multiple linear analysis and descriptive analysis. Based on the T test result was found that individual tax payers perception has significance affects on Self Assesmnet System implementation. Keywords: Individual Taxpayers Perception, Self Assesment System Implementation ABSTRAK Pajak mempunyai peran dominan dalam penerimaan Negara, penerimaan yang berasal dari pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari PNBP maupun hibah, Penerimaan Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Salah satunya dengan reformasi perpajakan dengan menggunakan self assessment system. Penelitian tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu tahun 2014 yaitu sebanyak 19.837 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel Wajib Pajak  dilakukan dengan menggunakan metode random sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan pendekatatan kuantitatif. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lima indikator dan sepuluh item didalamnya, sedangkan variablel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Self Assessment System dengan empat indikator dan sepuluh item didalamnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier sederhana. Hasil uji f menunjukan bahwa Persepsi wajib orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Self Assessment System. Kata kunci : Persepsi Wajib Pajak, Pelaksanaan Self Assessment System
ANALISIS PENGHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA OUTSOURCING (Studi Kasus Pada PT XYZ) Azizah, Nadya Nur’
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.931 KB)

Abstract

Research about the analysis of Income Tax Article 23 for outsourcing at PT XYZ is aimed to understand and to analyze calculation, registration and reporting of Income Tax Article 23 for Outsourcing Service at PT XYZ to ensure whether the process has been in compliant or deviant with Law No.36/2006 about Income Tax. Result of research indicates that the calculation, registration and reporting of Income Tax Article 23 for outsourcing service at PT XYZ is not yet complying with Law No.36/2006 about Income Tax. The author also has found that the calculation of Income Tax Article 23 for outsourcing service at PT XYZ is not comparable with the determination of DPP taxbase for Income Tax Article 23 for outsourcing service. PT XYZ seems negligent from registering prepaid tax Article 23 such that the company does not submit Annual Income Tax Return to the Tax Service Office. PT XYZ as the provider of outsourcing service that must be subjected to Income Tax Article 23 for outsourcing service shall be proactive problem-solver in the case of mistaken calculation of Income Tax Article 23 for outsourcing service. PT XYZ has performed the registration for Profit-Loss and also prepared Balance Sheet. Keywords: Income Tax, Income Tax Article 23, Outsourcing Service ABSTRAK Penelitian tentang analisis perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ telah sesuai atau tidak sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ belum berjalan optimal sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peneliti juga menemukan bahwa penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ belum sesuai dalam menentukan DPP PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing, PT XYZ belum mencatat atas prepaid tax pasal 23 sehingga tidak melaporkan SPT PPh Badan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar. PT XYZ sebagai penyedia jasa outsourcing yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing harus aktif dalam hal apabila terjadi kekeliruan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing. PT XYZ harus melaksanakan pencatatan dalam Laba Rugi dan Neraca.   Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa Outsourcing

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015): April Vol 4, No 2 (2015): MARET Vol 4, No 1 (2015): MARET Vol 3, No 1 (2014): DESEMBER Vol 2, No 1 (2014): AGUSTUS Vol 1, No 1 (2014): Mei More Issue