cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "2005: HARIAN MEDIA INDONESIA" : 7 Documents clear
UJIAN NASIONAL YANG BERKEADILAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.782 KB)

Abstract

         Ada hal baru yang ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, sekarang ini; yaitu mengumumkan momentum Ujian Nasional (Unas) jauh hari sebelum pelaksanaannya dilakukan. Berbeda dengan yang sudah-sudah momentum Unas diumumkan dalam waktu relatif mepet dengan pelaksana-annya sehingga sulit bagi masyarakat untuk memberi respon atau bahkan masukan demi penyempurnaannya.          Seperti diketahui bersama, Depdiknas yang diwakili Kepala Balitbang Mansyur Ramli dan Kepala Puspendik Bahrul Hayat bersama Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro baru-baru ini menginformasikan bahwa penyelenggara Unas 2006 tidak lagi Depdiknas tetapi BSNP. Sebagai catatan baru pertama kalinya dalam sejarah BSNP akan menyelenggarakan Unas. Kedua, tingkat kelulusan secara kompre-hensif adalah di atas 4,50; sedangkan tingkat kelulusan secara parsial untuk bidang studi yang diunaskan adalah di atas 4,25. Ketiga, pengawas ujian tidak lagi semata-mata guru dan tenaga kependidikan lain tetapi nantinya akan dilibatkan tim independen. Dan masih banyak kebijakan lainnya yang diinformasikan.          Untuk melaksanakan Unas tahun 2005/2006 sudah ditunjuk Ketua Pelaksana dari kalangan BSNP, yaitu Djemari Mardapi yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ditunjuknya Pak Djemari sebagai ketua tentu bukan karena berasal dari lembaga yang sama dengan Direktur Jenderal Mandikdasmen, yaitu Suyanto, tetapi kiranya lebih dipertimbang-kan yang bersangkutan memiliki latar belakang akademis yang mendukung.
UU GURU: ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.517 KB)

Abstract

       Banyak orang kecewa ketika pemerintah “gagal” memberlakukan UU Guru pada tanggal 25 November 2005 lalu bertepatan dengan Hari Guru yang oleh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diperingati secara meriah dan antusias. Meriah karena peringatan Hari Guru tersebut melibatkan puluhan ribu guru; dan juga antusias karena sebagian guru berharap segera disahkannya RUU Guru menjadi UU untuk mendongkrak kesejahteraannya.          Lucu memang, banyak guru yang belum pernah sekali pun membaca RUU Guru, apalagi naskah versi agak terakhir yang menimbulkan banyak polemik, tetapi dengan penuh antusias mengharapkan RUU Guru dapat segera disahkan menjadi UU. Mereka beranggapan, nantinya UU Guru secara otomatis mampu memberikan reward berupa kesejahteraan yang dimimpikan.          Bertempat di kantor PGRI Pusat Jakarta, dan di hadapan banyak tokoh pendidik seperti Muh. Surya, Winarno Surakhmad, H.A.R. Tilaar, dsb., saya pernah menyatakan bahwa UU Guru yang menjamin kesejahteraan guru baik-baik saja diupayakan; namun seandainya pengesahannya tertunda para guru tidak perlu khawatir akan kesejahteraannya kalau pemerintah mematuhi UU Sisdiknas yang dibuatnya sendiri. Kenapa? Karena masalah kesejahteraan pendidik sudah ada dalam UU Sisdiknas; hanya pemerintah saja yang kurang konsisten untuk mematuhinya. 
andi INOVASI PENDIDIKAN NEGARA PASIFIK Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Bahwa pendidikan itu penting kiranya memang tidak terbantahkan oleh siapa pun. Itulah sebabnya maka banyak organisasi bertaraf internasional yang concern di bidang pendidikan; salah satunya adalah PAPE, Pan Pacific Association of Private School Education. Organisasi tingkat internasional ini merupakan wadah untuk berkomunikasi masalah-masalah pendidikan, khususnya pendidikan swasta, yang beranggotakan negara-negara Pasifik; Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand, Canada, Amerika Serikat (AS), dan sebagainya.         Untuk menyelenggarakan acara rutin tahunannya maka pada tanggal 18 s/d 21 September 1992 ini  PAPE berkonggres di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini merupakan konggres yang ke-XIV,dan kebetulan saya merupakan salah satu delegasi Indonesia yang diminta berperan serta di dalam konggres tersebut sekaligus memberikan kontribusi dalam forum pendidikan di tingkat internasional itu.          PAPE merupakan organisasi internasional yang ber-upaya menghimpun "kekuatan" pendidikan bangsa-bangsa di lingkungan Pasifik.  PAPE lahir di Jepang pada tanggal 8 November 1979 sebagai hasil kesepakatan bersama delegasi negara-negara Pasifik yang diundang oleh tokoh pendidik-an swasta Jepang dalam rangka memperingati 40 tahun Un-dang-undang Perguruan Swasta (Private School Law). Hadir dalam acara yang bersejarah tersebut para delegasi dari hampir semua negara-negara Pasifik. Dalam pertemuan ini-lah muncul kesepakatan yang akhirnya melahirkan PAPE.
DANA KOMPENSASI BBM UNTUK PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.027 KB)

Abstract

       Pendidikan, sektor pembangunan yang memerlukan biaya besar akan tetapi tidak pernah mendapatkan alokasi dana yang memadai sekarang ini akan mendapatkan tambahan dana sebesar 5,6 triliun rupiah. Dana ini merupakan kompensasi BBM yang khusus dikucurkan untuk menambah anggaran pendidikan yang mepet.          Angka 5,6 triliun tersebut memang relatif besar untuk ukuran sektor pendidikan. Bayangkan, pada tahun 2004 yang lalu keseluruhan anggaran pendidikan kita cuma 15,2 triliun rupiah; itupun sudah termasuk bidang kebudayaan, pembinaan pemuda dan olah raga. Dengan demikian adanya tambahan dana pendidikan yang mencapai 5,6 trilyun rupiah itu bernilai lebih sepertiga dari anggaran pendidikan tahun lalu. Lumayan besar dan tentu cukup bermakna.          Terhadap dana tambahan tersebut pemerintah sudah memutuskan akan dipakai untuk memberikan beasiswa kepada 9,6 juta anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin.          Sebagian anggota masyarakat kita menilai keputusan pemerintah itu sangat tepat karena pada kenyataannya sampai hari ini masih banyak anak yang tidak bersekolah karena orang tuanya miskin sehingga tidak dapat membayar uang sekolah dan keperluan pendidikan lainnya. Namun demikian ada juga yang menilai keputusan pemerintah tersebut kurang tepat karena pemberian beasiswa seperti itu tidak akan ada ”berkasnya”. Mengapa dana tersebut tidak digunakan saja untuk hal-hal yang konkret seperti membangun gedung sekolah misalnya.
KEBIJAKAN BUKU PELAJARAN LIMA TAHUNAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.08 KB)

Abstract

         ?Tidak ilmu suluh padam?, demikianlah bunyi pepatah lama bangsa Indonesia yang kira-kira artinya ialah, orang yang tidak memiliki ilmu atau kepandaian yang cukup maka kehormatannya di mata masyarakat akan sirna. Dengan kalimat pendek: tidak berilmu, kehormatan diabaikan orang.          Pepatah serupa ternyata juga kita dapati di negara-negara manca. Di Malaysia dan Brunei Darussalam tetangga kita ada pepatah, ?Hitam-hitam bendi, putih-putih sadah?, yang artinya kurang lebih sbb: orang yang berilmu akan dihormati sekalipun berwajah buruk, sedangkan orang yang tidak berilmu akan ditindas sekalipun berwajah elok. Sementara bangsa Arab pun mempunyai pepatah kuno, ?al ngilmu shoidun, walkitaabahu khoiduh(u)?, yang artinya ilmu itu seperti binatang buruan atau liar dan buku itu sebagai tali pengikatnya.          Dari ?serangkaian? pepatah kuno tersebut di atas kiranya dapat kita tarik benang merah antara buku, ilmu dan kehormatan. Ketersediaan buku yang cukup, memungkinkan seseorang atau sebuah bangsa menjadi berilmu alias pandai; selanjutnya keberilmuan atau kepandaian inilah yang dapat mengangkat kehormatan orang atau bangsa yang bersangkutan.          Apakah buku merupakan satu-satunya media yang menyebabkan orang atau bangsa menjadi berilmu? Tentu saja tidak! Kalau ada dua orang atau lebih yang saling berdialog maka masing-masing dapat meningkat ilmunya. Kalau ada orang yang duduk sendirian sambil mengamati kejadian alam di sekitarnya pun juga dapat meningkat ilmunya. Bahkan di jaman yang serba elektronik sekarang ini, orang dapat membaca kejadian dunia tanpa harus beranjak dari kamar karena keberilmuannya.
LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.582 KB)

Abstract

       Agar tidak menimbulkan salah pengertian kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud liberalisasi pendidikan tinggi di dalam tulisan ini adalah terjadinya pelayanan jasa pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh masyarakat global sebagai akibat dari ?perdagangan? jasa pendidikan tinggi yang diformalkan oleh organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO).           Sebelum diformalkan oleh WTO, sebenarnya praktek globalisasi pendidikan tinggi sudah berlangsung di Indonesia. Ketika UGM Yogya-karta mempekerjakan dosen-dosen asing seperti Dr. Helmut Weber dari Jerman dan Prof. Jay Singh Yadaf dari India, hal itu merupakan contoh dari praktek globalisasi pendidikan tinggi. Demikian juga ketika beberapa dosen PTN dan PTS di Yogyakarta dikirim untuk menempuh studi lanjut di Australia seperti di ANU Canberra dan RMIT University Melbourne, hal itu pun juga merupakan contoh dari praktek globalisasi pendidikan tinggi.          Sekarang ini banyak Perguruan Tinggi Asing (PTA) yang beroperasi di Indonesia, seperti misalnya German-Swiss University Serpong serta Bond University (dengan Pelita Harapan?), Monash University (dengan IPMI?) dan University of Wales (dengan Universitas Esa Unggul?) di Jakarta; hal itu juga merupakan praktek dari globalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.
MEMPERBAIKI GEDUNG SEKOLAH “BOBROK” Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.546 KB)

Abstract

       Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI dalam acara Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Jakarta baru-baru ini. Dalam forum yang dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat negara serta diikuti oleh 400-an peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu Pak Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas terhadap pembangunan gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Dalam tiga tahun mendatang diharapkan gedung-gedung sekolah yang ?bobrok? sudah dapat diperbaiki.          Pernyataan Pak Kalla tersebut sepertinya mendapatkan sambutan positif dari para peserta konferensi yang hadir pada saat itu. Apa yang disampaikan oleh wakil presiden tentang perbaikan sekolah-sekolah ?bobrok? tersebut nampaknya sejalan dengan tema konferensi, yaitu penanggulangan kemiskinan.          Pak Bambang Soedibyo selaku menteri pendidikan nasional yang juga hadir pada acara pembukaan konferensi tersebut juga merespon positif atas apa yang disampaikan wakil presiden. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang ?bobrok? setidaknya diperlukan anggaran sebesar 5 triliun rupiah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2005 2005


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue