cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017" : 8 Documents clear
Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017 Budi Prayitno
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.162 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.289

Abstract

For the last five years, Semarang City has shown significant improvements in its public services, urban planning, and regional development. Local government leaders and most importantly financial performance of Semarang City Local Government are some of the key factors behind its success. This research is aimed to identify fiscal decentralization level of Semarang City Local Government within 2013-2017 by analyzing financial capacity of Semarang City, level of fiscal decentralization, ratio balance between operational and capital expenditure, aswell as contribution of Regional Revenue (PAD) towards its Regional Budget (APBD). The research indicates that Semarang City’s Fiscal Sovereign Rating Position is at Participatory Level. Semarang City Local Government is considered nearly capable in performing regional autonomy matters. Moreover, Fiscal Decentralization Ratio Level shows that the financial capacity of Semarang City is at moderate level with average proportion of 36,53%. Ratio between Daily Expenditure and PAD (Regional Revenue) shows financial capacity of Semarang City is at excellent position. In average, the proportion between daily and development expenditure is 41.27% and 58.73% . Additionally, PAD contribution towards Regional Budget (APBD) gradually increases each year. In general, financial performance of Semarang City Local Government improves every year. Keywords: regional autonomy, fiscal decentralization, local revenue, financial performance Kota Semarang sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi pelayanan, penataan kota, serta pembangunan. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang tidak boleh dilupakan adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2013- 2017 dengan menganalisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio keserasian antara belanja operasional dengan belanja modal, serta kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Semarang berada pada level Partisipatif. Pemerintah Kota Semarang dianggap sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam level Sedang dengan proporsi rata-rata mencapai 36,53 %. Rasio Pengeluaran Rutin dengan PAD menunjukkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Semarang pada posisi Sangat Baik. Jika diproporsi secara rata-rata, proporsi antara belanja rutin dan belanja pembangunan yakni 41,27 % berbanding 58,73 %. Demikian juga kontribusi PAD terhadap total Pendapatan APBD menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kemampuan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan
Tingkat Kesesuaian Kompetensi Inti dan Manajerial Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Lia Rosliana; Rustan Amarullah
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.361 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.294

Abstract

Abstract Competence is the key to achieving the performance of a professional public service organization. The suitability between the job’s competency needs and the competence of the officers will determine the level of success of the organization. Based on this matter, this article is descriptively qualitative (by utilizing the results of psychological reports and assessment of competencies) trying to assess the suitability of competencies held by structural officers (echelon IV) in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of East Kalimantan Province, and analyzing the efforts which can be done to minimize the existing competency gap. The results show that most of the echelon IV officers have met the expected competency standards, and there are some officials who have not match the competency standards. It can also be analyzed eight efforts that can be done to improve the competence of the officials, through the provision of relevant training, independent training, coaching, job shadowing, giving challenge, change of organizational culture, continued performance feedback, and assignment and apprenticeship. Keywords: Competency, Suitability of Competency, Competency Improvement Abstrak Kompetensi adalah kunci mencapai kinerja organisasi pelayanan publik yang profesional. Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabatnya akan menentukan level keberhasilan organisasi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini secara deskriptif-kualitatif (dengan memanfaatkan hasil laporan psikotes dan assessment kompetensi) mencoba untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan gap competency yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural eselon IV telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, dan terdapat beberapa pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi tersebut. Dapat pula dianalisis delapan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat tersebut yaitu, melalui pemberian training yang relevan, training mandiri, coaching, job shadowing, pemberian challenge, perubahan budaya organisasi, continues performance feedback, serta penugasan dan pemagangan. Kata Kunci: Kompetensi, Kesesuaian Kompetensi, Peningkatan Kompetensi
Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Tomi Setiawan; Nosia Warsa
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.699 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.295

Abstract

Purpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests. Keywords: public social private partnership, public infrastucture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat. Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publik
Studi Mengenai Transformasi Ekonomi Berbasis Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Handayani
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.106 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.298

Abstract

According to the unstable economy if theeconomy is depend on the mining sector, it is necessary for the government of South Kalimantan Province considering to encourage the economic activities of other sectors. Tourism is one sector that can be considered. The purpose of this paper is to know the impact of the tourismsector on other sectors in South Kalimantan and to find out the province’s readiness to make tourism as a leading sector. The research method used is the analysis of Input-Output table. Based on the results of the analysis,the tourism sector has a spread of power index of 0.937 which means its influence on all sectors of theeconomy closely but not too strong. Meanwhile, the sensitivity index is 1.443 (above average for all sectors). Based on spread of power and sensitivity index, the tourism sector is quite ready to become a key or leading sector in South Kalimantan. From the result of output and income impact analysis, tourism sector which become priority is transportation, trade, and restaurant sub sector. Keywords: tourism, Input-Output analysis, economy impact. Berkaitan dengan kurang stabilnya suatu ekonomi jika bergantung dengan sektor pertambangan, perlu adanya pertimbangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong aktivitas ekonomi sektor lain. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pertimbangan.Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap sektor lainnya di Kalimantan Selatan dan untuk mengetahuikesiapan provinsi tersebut untuk menjadikan pariwisata sebagai ekonomi unggulan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tabel Input-Output. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sektor pariwisata memiliki nilai indeks daya penyebaran 0,937 yang berarti pengaruhnya terhadap seluruh sektor ekonomi erat namun tidak terlalu kuat. Sedangkan, indeks derajat kepekaan 1,443 (di atas rata-rata seluruh sektor).Berdasarkanindeks daya penyebaran dan derajat kepekaan, sektor pariwisata cukup siap untuk menjadi sektor kunci atau unggulan di Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis dampak output dan pendapatan, sektor pariwisata yang menjadi prioritas adalah subsektor angkutan, perdagangan, dan restoran/rumah makan. Kata kunci: pariwisata, analisis Input-Output, dampak ekonomi.
Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Tri Wahyuni; Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.316 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.300

Abstract

Innovation can create better bureaucracy. Article 386 paragraph 1 Law Number 23 Year 2014 concerning Local Government states that in order to improve local government performance, the local governments can create innovations. The successful innovation in Samarinda Municipality in 2016 isa great capital to continue the innovations’ success stories in the municipality. Following the issuance of Government Regulation Number 38 Year 2017 concerning Regional Innovation, it is explicitly mentioned that regional innovation is coordinated by the heads of Research and Development (R & D) Agency. Applying qualitative approach through literature study, this reasearch examines the role of the agency in performing its tasks based on the government regulation. This study aims to contribute ideas about any possible effort that can be done by R & D Agency in Samarinda Municipality in carrying out its function as mentioned in Government Regulation Number 38 Year 2017 concerning Regional Innovation. Result of the research indicates that the agency must strengthen itself as organization in charge of regional innovation by providing criteria for regional innovation, becoming Independent Team Coordinator for local innovation innitiatives derived from local government leader, local parliament member, civil servant, and local government apparatus. The Agency must have ability to think and work fast. The agency must also improve its human resources, both in quantity and quality aspects. Finally, the agency must obtain additional budget to support its coordinating job to improve the Regional Innovation System (SIDa). Keywords: organization strengthening, research and development Agency, innovation. Inovasi dapat menciptakan birokrasi yang lebih baik. Pasal 386 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kesuksesan inovasi Kota Samarinda di tahun 2016 merupakan modal besar untuk melanjutkan kisah sukses selanjutnya tentang inovasi di lingkungan PemerintahKota Samarinda. Setelah terbitnya No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, secara eksplisit disebutkan bahwa inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.Jika peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda yang begitu besar sebagai leading sector tidak segera merespon tugas dan fungsinya melalui upaya pemetan terhadap segala peluang dan hambatan, maka dikhawatirkan akan dapat menghambat keseluruhan proses inovasi di Pemerintah Kota Samarinda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang berbagai langkah konkrit yang dapat dilakukan Badan Penelitian dan PengembanganKota Samarinda dalam menjalankan fungsi inovasi sebagaimana yangtersebut di dalam PP. No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.Dari hasil analisa penelitian, yang harus dilakukan oleh Balitbangda untuk melakukan upaya penguatan terhadap organisasinya berdasarkan PP No. 38 tahun 2017 antara lain: memberi input terhadap kriteria inovasi daerah, menjadi Koordinator Tim Independen atas inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, danPerangkat Daerah. Balitbangda harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan bekerja cepat. karena waktu untuk evalusi terhadap inisiatif inovasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.Balitbangda Kota samarinda juga harus melakukan pembenahan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Berkaitan dengan anggaran, Balitbangda harus mendapatkan tambahan alokasi anggaran yang representatif untuk menunjangpelaksanaan fungsi – fungsi koordinasi inovasinya serta upaya untuk mewujudkan penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa). Kata Kunci :Penguatan Organisasi, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
Front Cover JBA Vol. 13 No. 3 2017 cover depan
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1390.218 KB)

Abstract

Preface JBA Vol. 13 No. 3 2017 Tim Redaksi
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.769 KB)

Abstract

Appendix JBA Vol. 13 No. 3 2017 apendix belakang
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.298 KB)

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue