cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN" : 30 Documents clear
REKONSTRUKSI HUKUM BERKEADILAN GENDER SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PEMBERDAYAAN BURUH PEREMPUAN TELAAH DISPARITAS HUKUM PADA TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN MAGELANG Hidayat, Arif
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlakuan terhadap Pria dan wanita tentu saja berbeda,namun kenyataan berbicara bahwa wanita cenderung menjadi korban perlakuan tidak adil. Ini mengarah ke skema yang berbeda antara pria dan wanita dalam penilaian keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penegakan keadilan antaralaki-laki dan perempuan. Melalui metode kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun,model utama kedua menunjukkan kemiripan, misalnyarelasi yang didominasi model penegakan hukum. Selainpengaruh dominan hukum internasional, dalam model kesejahteraan, pria terlibat secara signifikan sedangkan dalam model perempuan variabel yang mempengaruhi  adalah harapankata kunci: Pemberdayaan, Penegakan Hukum, KeadilanGender. Men and women are treated differentially but women tend to be the victims of unjust treatment. It leads to the different schemas between men and women in justice judgment. This article aimed to explore the law enforcement model between men and women. Trough the qualitative method the study shows that law enforcement model between men and women is different. However, the main model of these two is similar, e.g. relationaldominated law enforcement model. Besides the dominant influence of interactional law, in the model of men welfare is significantly involved while in the model of women the other influencing variable is expectation.Keywords: Empowerment, Law Enforcement, Gender Justice.
RUU PERADILAN AGAMA PADA LEGISLASI NASIONAL 2010 DALAM TELAAH GENDER Masudi, Masudi
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketimpangan yang dapat menimpa kaum perempuandalam praktik poligami atau model perkawinan lainnya,seperti sirri (sembunyi-sembunyi), mut’ah (kontrak), danperkawinan tanpa wali hakim yang tidak berhak harusditangani dengan penanganan yang terarah. Artikelini mencoba untuk melihat bagaimana Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 yang menjadi sandaran hukum dalam penentuan sanksi pidana bagi para pelaku poligami, nikah siri, kawin kontrak,dan wali hakim yang tidak sah di mata hukum. Satu halyang menarik bahwa pro kontra yang muncul akibatRUU ini merupakan satu hal yang mutlak. Namun perluditekankan bahwa kearifan dan kebijaksanaan setiapelemen bangsa Indonesia merupakan penentu eksistensiIslam yang “membumi” sebagai perwujudan semangat “rahmatan lil’alamin”.Kata Kunci: Kesetaraan, RUU Peradilan Agama, perkawinan Islam proposed equality for both men and women not only in terms of their public relation but also domesticone, i.e. marital relationship. Unfair treatment that facedby women in the practice of polygamy or other marital models, such as sirri marriage, mut’ah contract, andmarriage without a legal guardian should be solved bydirectional handling system. This article tries to see howthe Proposed Religion Justice Bill, which became theNational Legislation and the laws in the determinationof criminal sanctions for the actors of polygamy,unregistered marriage, mut’ah contract, and alsomarriage without a legal guardian in the eyes of the law.One interesting thing that the pros and cons that arise asa result of this bill is an absolute must. However, it shouldbe emphasized that the wisdom and discretion of eachelement of the Indonesian people is what determines theexistence of Islam that is “grounded” as the embodimentof the spirit of “rahmatan lil’alamin”.Key words: equality, Proposed Religion Justice Bill,marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : KRITISISME ATAS UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT Rahmawati, Anita
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Baru-baru ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) meningkat. Jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi, karena kasus inimasih dianggap sebagai urusan rumah tangga yang tidaklayak untuk diketahui oleh publik. Budaya patriarkimenjadi salah satu kendala bagi korban, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, melaporkan kekerasan yang mereka alami ke polisi untuk mendapatkanperlindungan hukum tidak membantu penyelesaianmasalah yang dialami perempuan ini. Selain itu, aparathukum dianggap tidak peka terhadap gender dalampenanganan kekerasan kasus di rumah. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga diharapkan mampu meningkatanperlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anaksebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Makalah ini disajikan kekerasan terkait gender dalam UU Nomor 23 Tahun 2004kata kunci: Kekerasan berbasis gender, kekerasan domestik, UU No 23 Tahun 2004 The violence case in household is increasing recently.The number of cases caught is not as many as the oneactually occurs, because the case is still considered as thehousehold affair that does not deserve to be known bypublic. Patriarchy culture becomes one of obstacles forthe victim, most of them are women, to report violencethey experience to the police due to a great number of lawdo not help the women remaining, and the law apparatusnot sensitive to the gender in handling violence case inhouse-hold. Prevailing Undang-Undang Number 23 Year2004 about Violence Abolition in Household is expectedto present the increase of law protection for the womenand the children as the victims of violence in household.This paper presented the gender-related violence in UU Number 23 Year 2004 perspective.Keywords: Gender-related Violence; Domestic Violence; UU No. 23 tahun 2004
IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Adillah, Siti Ummu
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapatini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-UndangPerkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahirdi luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubunganperdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri  akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahanmungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-lakiyang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan halini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dankeluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluargaayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapatterbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.kata kunci: Pernikahan sirri, Anak ilegal, Keputusan Mahkamah Konstitusi “Sirri marriage is not considered valid by the state, therefore, children born out of marriage are regardedas children born outside of marriage. This is differentfrom the religious point of view. This oppinion based onarticle 43 paragraph (1) Marriage Act tells that “Childrenwho are born outside of marriage may only have a civilrelationship with their mother and their mother’s family. Sirri mariage therefore will decrease the right of  the wifeand children. With the decision of the ConstitutionalCourt No. 46/PUU-VIII/2010, children born outsideof marriage may have a civil relationship with the manwho is proved to be the biological father.Thus Article 43paragraph (1) shall read: “Children born out of wedlockhave a civil relationship with their mother and theirmother’s family as well as with their father and theirfather’s family in case the fathership can be scientificallyor technologically proved, and / or other evidence suchas blood relations, including civil relationship with their father’s family can be proved.”Keywords: Sirri marriage, illegal child, the Constitutional Court Decision
MENEGAKKAN HAM MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA Rochaety, Nur
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:substansi, struktur dan budaya. Dalam substansi, produk hukum yang tersedia saat ini adalah Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 Tahun 2007tentang Tindak Pidana Perdagangan dalam artikel Persons. Tulisan ini mencoba untuk melihat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan baik di rumah, tempat kerja  dan juga dalam masyarakat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan daya tawar yang dimiliki perempuan dalam relasi  pria dan wanita. Melalui metode penelitian kualitatif peneliti ingin mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk fisik,seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, masyarakat dan negara. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk melindungi perempuan masih rendah. kata kunci: Perlindungan hukum, perempuan, korbankekerasan The Real life of the community showed that in the legal field,the problem of violence against women and protection ofwomen victims of violence are not sufficient. Various factorsaffect the law enforcement process, namely: the substance,structure and culture. In substance, legal products availabletoday are Law Number 23 of 2004 on the Elimination ofDomestic Violence, and the Law Number 21 Year 2007concerning the Crime of Trafficking in Persons.This articlefocused on kinds of  violence against women either athome, the workplace, and in society as a manifestation ofthe bargaining power imbalance in the relationship betweenmen and women. Through qualitative research method theresearcher would like to know forms of violence againstwomen include physical, sexual, economic, political, andpsychological appearence which can be done either byindividuals, communities and countries. This article showsthat the law enforcement to protect the women is still low.Keywords: legal protection, women, violence victims
SOSIOLOGI ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK : STUDI KASUS DI PONOROGO, JAWA TIMUR Rokamah, Ridho
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah penyebab terjadinya pekerja anak, dan  implementasi Undang-undang No.1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitiandapat ketahui bahwa alasan anak di bawah umurmenjadi pekerja anak adalah karena ekonomi, mengisiwaktu luang, terpaksa, lari dari rumah, dll. Fenomenaini terjadi karena adanya struktur norma-norma hukumdalam masyarakat yang tidak bisa berlaku. Sedangkanimplementasi undang-undang ini dilapangan jugamasih belum bisa maksimal karena banyak faktor yangsaling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukumbaik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas, dankesadaran dari seluruh masyarakat untuk menghapuspekerja anak secara integrasi belum terbentuk.kata kunci: Pekerja Anak, UU No.1 Tahun 2000 The number of school dropout children in Ponorogofrom year to year is still high despite decreased. Thisphenomenon led to the opportunitie for children tobecome child laborers. Based on this concern, theresearcher examined the causes of the child laborproblem, and the implementation of Law No. 1 of 2000on Combating Child Labour. The research approachused in this study is a qualitative approach. The resultsof this research is that the main reason of child labor wasan economic factor, leisure time, being forced, or runningaway from home, etc. This phenomenon occurs becauseof the structure of legal norms in the society still can notbe applied. While the implementation of this legislationin the field still can not be maximized because of manyfactors are intertwined, from the existence of laws eithersociological or philosophical, cultural / societal normsthat started to fade, inadequate facilities, non assertiveenforcer and the awareness of the whole society toeliminate child labor in the integration has not beenformed.Keywords: Child Labour, Law No.1. Year  2000
PERAN PEREMPUAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN: STUDI KASUS PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMULUS, KECAMATAN MEJOBO, KABUPATEN KUDUS, TAHUN 2011 Dewi, Siiti Malaiha
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan publik merupakan tindakan yang mungkin dilakukan atau mungkin tidak oleh pemerintah.Sayangnya, dalam hal kesetaraan gender, banyak kebijakan publik yang tidak ramah perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam perjuangan untuk kepentingan perempuan di APB Desa Temulus Tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya beberapa stakeholder perempuanyang berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada perumusan anggaran, selain itu adabeberapa stakeholder juga memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup perempuan. Adadua jenis kendala yang dihadapi oleh para pemangkukepentingan: kendala internal dan eksternal. Kendalainternal meliputi kurangnya pemahaman stakeholder perempuan akan kebutuhan perempuan, dan pemetaan peran yang saling tumpang tindih. Sedangkan kendala eksternal seperti budaya yang menempatkan laki-laki”lebih” daripada perempuan.Kata Kunci: Perempuan, Kebijakan Publik, Anggaran Responsif Gender Public policy is any selected by the government to do or to not do Unfortunately, many public policies are notgood at this stage female friendly. This study aims to determine the extent to which stakeholders the role ofwomen in the fight for women’s interests in APBDesaTemulus Year 2011.The results of this study indicatethat only some women stakeholders that play a role inchampioning women’s interests at the budget meeting,whilesome others have contributed to improving thequalityof life for women. Some of the constraints facedby stakeholders when mapped into two:internal andexternal constraints. Internal constraints include a lackof understanding of the needs of women of women stakeholders, and it faces conflicting roles. While theexternal constraints such as culture that treats men more valuable than women.Keywords: Women, Public Policy, Gender Friendly Budgetting.
BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hadi, Solikul
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat.Pengaturan peran laki-laki dan perempuan dalamkeluarga berdampak pada peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (KID) yang membedakan peran perempuan dan laki Iaki perlu  dikritisi.Pembagian peran di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHl) yang sangat patriarkis dalam banyak hal cenderung banyak diilhami oleh aturan aturan jauh sebelumnya yang bersifat diskriminati.  Ditingkat nasional, pemerintah Indonesia pada tahun 1974melakukan reformasi hukum keluarga berupa Undang Undang Perkawinan Nomor 1/1974 yang kemudian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada aturanfornal pemerintah itu, dapat ditemukan sejumlah normayang ambivalen. Di satu pihak pemerintah mengakuilegal capacity kaum perempuan, di satu pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (sexroles) dan stereotype terhadap perempuan dan laki laki dengan membagi secara kaku, peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-Iaki di sektor publik.Kata Kunci: Rekonstruksi, Gender, Kompilasi Hukum Islam The family is the smallest unit of society. Setting theroles of men and women in the family have an impact onthe role and position in society. The formulation in theCompilation of Islamic Law which distinguish the roleof women and male-to be scrutinized. The division ofroles in the Compilation of Islamic Law very patriarchalin many cases tend to more or less inspired by the rulesahead of time that is diskriminati. At the national level,the Indonesian government in 1974 to reform familylaws such as the Marriage Law No. 1/1974 which wasthen fitted with Islamic Law Compilation. Fornal on therules of the government, can be found a number of normswere ambivalent. On the one hand it recognizes the legalcapacity of women, on the one hand it confirms the roleof gender (sex roles) and stereotypes of women and menby dividing rigidly, the role of women in the domestiksector and the role of male-in the public sector.Keywords: Reconstruction, Gender, Compilation ofIslamic Law
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI MALAYSIA MELALUI IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW PBB 1979 Qodarsari, Umi
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskriminasi terhadap perempuan umumnya disebabkan budaya patriarki. Kekhawatiran tentang kondisi perempuan muncul dan diwujudkan melalui gerakan perempuan yang kemudian melahirkan konvensi internasional perlindungan hukum bagi perempuan.Salah satu konvensi tersebut adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). CEDAW mewajibkan negara-negara yang meratifikasi untuk mengutuk segalabentuk diskriminasi dan menerapkan kebijakan yangmenghapus diskriminasi terhadap perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pekerja Indonesia di Malaysia. Bagaimanapun,artikel ini menemukan bahwa efektivitas CEDAW yangdilihat dari tiga aspek, yaitu kewajiban, presisi, dan delegasi masih relatif rendah. Hal ini memungkinkanpelanggaran isi konvensi, Indonesia dan Malaysia masih belum mampu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara efektif.Kata kunci: Diskriminasi, CEDAW, Efektifitas Perjanjian InternasionalThe discrimination of women generally due to thepatriarchal culture. Concerns about the condition ofwomen is arised and presented through the women’smovement that comes with international conventionsto establish a legal protection for women. One of theseconventions is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).CEDAW obliges ratifying countries to condemn allforms of discrimination and implement policies thateliminate discrimination against women. This articleaimed to know the problems faced by the Indonesianworkers in Malaysia. However, this article finds thatthe effectiveness of CEDAW which is seen from threeaspects, namely obligation, precision, and delegation isrelatively low. This allows the violation of the contentsof the convention, Indonesia and Malaysia are still notable to resolve the cases of violence against women effectively.Keyword: Discrimination, CEDAW, Effectiveness of International Agreement
DIMENSI-DIMENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI ERA INDUSTRIALISAI Wati, Briliyan Erna
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok marginalyang paling rentan terhadap kelalaian yang dilakukanoleh majikan. Hal ini terbukti dengan tidak adanyakejelasan hukum atau perlindungan bagi status mereka.Seharusnya jaminan konstitusional sebagai bentukkepedulian negara untuk memberikan perlindunganekonomi, sosial serta keadilan dan kesejahteraan bagipekerja rumah tangga sudah ada sejak kemerdekaanIndonesia. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkanbetapa pentingnya regulasi perlindungan pekerjarumah tangga. Temuan dari artikel ini adalah bahwaada berbagai alasan baik normatif, hukum dan bahkanpraktis yang menunjukkan bahwa perlindungan hukumbagi pekerja rumah tangga harus diatur dalam undangundangkhusus dan harus direalisasikan. Pertama,keberadaan undang-undang tentang pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai titik tolak bagi pemerintah untuksecara bertahap merubah status hukum Pekerja RumahTangga (sebagai pekerja non formal) menjadi pekerja formal. Pergeseran ini penting karena itu berdampakpositif pada nilai ekonomi mereka.kata kunci: Pekerja Rumah Tangga, PerlindunganHukum, Peraturan Household Workers (PRT) are marginal groups whichare the most vulnerable to the abuse of the employer.This proved by the absence of legal clarity or protectionfor their work. Constitutional Guarantees  as a formof  state contracts in order to provide Economical andSocial protection as well as justice and welfare for humanincluding domestic workers should be a fundamentalregulation since Indonesian independence. This articleaimed to show how important is the regulation in terms ofhousehold worker protection. The finding of this article isthat the existence of normative , legal and even practicalreasons to strengthen the argument that the protection ofthe law for domestic workers should be regulated in thelegislation specifically in  Drafts or Bill on Protection of Household Workers. There are many reasons strengthenthe argument that the protection of the law againstHousehold Workers (PRT) should be realized. First, theexistence of legislation on domestic workers as a form oflegal protection for domestic workers as a strating pointfor the government to gradually bring the HouseholdWorkers (as non formal workers) into formal workers.This shift is important because of it’s positive impact on their economic value.keywords: household workers, legal protection, legislation

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2024): PALASTREN Vol 16, No 2 (2023): PALASTREN Vol 16, No 1 (2023): PALASTREN Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN Vol 11, No 2 (2018): PALASTREN Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN Vol 10, No 2 (2017): PALASTREN Vol 10, No 1 (2017): PALASTREN Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Palastren (Januari - Juni) More Issue