cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Evi Kongres
Contact Email
evikongres@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaldih@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 02166534     EISSN : 2654525X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DiH: Jurnal Ilmu Hukum is published by the by the University Law Faculty Doctor of Law Study Program August 17, 1945 Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. DiH: Jurnal Ilmu Hukum is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum only accepts articles related to the topic of law except business law. The DiH: Jurnal Ilmu Hukum is available in both print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 24 (2016)" : 6 Documents clear
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2013 Nata, M Nasir
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2239

Abstract

Since the enactment of the Act Number 32 of the Year 2004 regarding Regional Government, especially after the enactment of the Government Regulation Number 48 of the Year 2005 regarding the Appointment of the Honorary Employees to become the candidates of civil servants, the implementation of village administration began to be problematic. This problem is caused by the demands of the Village Head and Village Secretary for equal rights to be equalized with the Civil Servants. This demand implicates the birth of the Government Regulation Number 45 of the Year 2007 on the Requirements and Procedures for the Appointment of a Village Secretary to be a Civil Servant, and theoretically this regulation contradicts the Government Regulation Number 78 of the Year 2013 on the Second Amendment of the Government Regulation Number 98 of the Year 2000 on the Procurement of Civil Servants. Based on the background of this study, the problems are formulated as follows: 1) What is the ratio legis of the appointment of the Village Secretary to be a civil servant in the perspective of the Government Regulation Number 78 of the Year 2013, and 2) What is the reason of the appointment of the Village Secretary to be a civil servant? The formulation of this problem aims to analyze and to find the ratio of legis and the ratio decidendi of the appointment of  the Village Secretary to be a Civil Servant in the perspective of the Government Regulation Number 78 of the Year 2013. Problem analysis of this study indicates that the ratio legis of the appointment of the Village Secretary to be a civil servant is based on the reason that government has an authority to appoint a civil servant, while the reason of the appointment of the Village Secretary to become a civil servant is that it is in accordance with justice principle and legal certainty, that is to satisfy the sense of justice in the society. In order not to cause multiple interpretations, the appointment of civil servants in all sectors should be based on common ground regulation, and the Secretary of the Village should indeed be appointed from the element of civil servants.
MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya) Hadi, Syofyan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2244

Abstract

Cara berhukum setiap masyarakat memiliki ciri dan karakter khas masing-masing. Cara berhukum tersebut melahirkan tradisi atau sistem hukum yang berbeda, seperti sistem eropa kontinental, anglo saxon sistem hukum Pancasila. Sistem eropa kontinental menjadikan aturan tertulis yang terkodifikasi secara sistematik sebagai sumber primer, sedangkan sistem anglo saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber primernya. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatik yakni sistem yang memadukan semua hal yang baik-baik dari semua sistem yang ada. Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya.
DIVERSI DAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS Prasetya, Rendra Kurniawan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2240

Abstract

Traffic and road transport are important in improving the social mobility of the community. Traffic problems are a national-scale problem and relate to community development. The most important factor in traffic is the matter of traffic accidents causing death. Perpetrators in traffic accidents may be subject to legal or off-court settlement efforts. The regulation on traffic and road transport nationally is regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. The law is a guideline in the prosecution of traffic violations. This provision is expected to adhere to and comply with the entire legal rules of driving or traffic, so that it creates safety, security and smooth traffic and improve the welfare of the community. The research method used is normative law research method. The approach is done constitution approach, concept approach, philosophy approach and case approach. Law materials source is primary, secondary and tertiary law materials with the analysis using deductive silogism. Law enforcement is the process of undertaking efforts to uphold or functioning legal norms in real terms as a behavioral guide in traffic or legal relationships in the life of society and state. Law enforcement is an attempt made to make the law both formal and material in nature, as a code of conduct in every legal act, both by legal subjects concerned and law enforcement officials authorized by law to ensure the proper functioning of the legal norms applied in the society life and state.
KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Pulungan, Muhammad Soleh
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2241

Abstract

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yakni “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Indonesia merdeka telah mencapai usia ke-71 tahun (1945-2016), tetapi tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat belum dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan sosial masyarakat di negeri ini masih cukup tinggi. Otonomi daerah dalam konstitusi terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B UUD 1945. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan, dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian yakni (1). Untuk menganalisis dan menemukan prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam Sistim Negara Kesatuan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS. (2). Untuk menganalisis dan menemukan, kebijakan otonomi daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial PMKS di Kalimantan Timur. Metode Penelitian bersifat penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perudang-undangan. Hasil Penelitian; Prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah pada Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dalam rangka otonomi daerah di Kalimantan Timur, pada tataran implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Hal ini disebabkan adanya pembagian kewenangan yang tumpang tindih, kultur hukum masyarakat yang belum memberikan signifikansi positif, serta pemberdayaan PMKS yang berjalan lambat, dan jumlah PMKS yang terus meningkat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial PMKS yang lebih baik, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Bahkan Perda tersebut diharapkan lebih spesifik mengatur persoalan PMKS di Kalimantan Timur yakni tiga kategori; kemiskinan, praktek prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Perda yang dimaksud agar lebih memfokuskan terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS baik yang berada di dalam Panti Sosial maupun yang berada di luar, sehingga kemajuan dalam penanganan PMKS dapat berjalan secara dinamis dalam rangka mewujukan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia.
ETIKA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM Pramono, Agus
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2242

Abstract

Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees equality for all before the law (equality before the law). In realizing the principles of law in the society and state, the role and function of Advocate as a profession that is free, independent and responsible is important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies such as the police and prosecution. The problems in this dissertation are: (1) What are the basic ratiologic advocate violation of professional ethics Advocate? and (2) How does the concept of behavioral guidelines advocate in practicing a profession as legal counsel in an effort to control the Advocate in law enforcement? The method used is normative research enables researchers to utilize the findings of empirical legal science and other sciences for the benefit and the analysis and explanation of law without changing the character of law as a normative science. The method used in this research is the approach of legislation or statute approach, arguing that research must necessarily normative approach legislation, because examined are various rules of law as well as its central theme a focus of research. The results of basic research advocate consideration as a respectable profession and became an important part of chess dynasty law enforcement, Advocate has responsibility in undertaking to participate in the realization of the rule of law. The responsibility is not merely a necessity but a legally mandated obligations arising from the demands of conscience. The obligations of an advocate is reflected in the ability of responsible advocate against God, professional code of ethics, rules of law and society. Ultimately lawyer also required to be able to account for his actions to the public as an implementation of a sense of responsibility to God, codes and regulations. The concept of behavioral guidelines advocate in practicing a profession as a lawyer as Advocate control efforts in law enforcement by law or code of ethics which is already adequate, but rather on how to implement them. Relating to the existence of a single container and how to manage the Honorary Council (DK) Organization. Monitoring system needs to be upgraded with the supervision of the Advocate smoothed by the Advocate Organization with the Honorary Council to enforce the Law on Advocates and the Code of Conduct.
PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR Prasetyo, Dessy Rochman
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 24 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i24.2243

Abstract

Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara menyeluruh, serta merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Indonesia bahkan melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, harus diimbangi dengan upaya pengembalian aset yang optimal dengan cara penyitaan maupun perampasan aset, ditambah dengan pidana tambahan yang mengarah pada penjeraan dan pemiskinan koruptor.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025 Volume 21 Nomor 1 Februari 2025 Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Volume 19 Nomor 1 Februari 2023 Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022 Volume 18 Nomor 1 Februari 2022 Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021 Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Vol 14, No 27 (2018) Vol 13, No 26 (2017) Vol 13, No 25 (2017) Vol 12, No 24 (2016) Vol 12 No 23 (2016) Vol 11, No 22 (2015) Vol 11 No 21 (2015) Vol 10, No 20 (2014) Vol 10 No 19 (2014) Vol 9 No 18 (2013) Vol 9 No 17 (2013) Vol 8 No 16 (2012) Vol 8 No 15 (2012) Vol 7 No 14 (2011) Vol 7 No 13 (2011) More Issue