Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Operation Peace Spring Turki Pada Konflik Bersenjata Suriah: Legalitas Dan Akibat Hukumnya ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8437
<![CDATA[This paper will examine the legality of Turkey's military action in Syria in 2019, codenamed OPS, and whether it can be considered an act of aggression against Syria under international law. Unlike similar papers, which discuss the military action in terms of politics and foreign policy and link it to Turkey's refugee problem, this paper will focus on the military action's compliance with international law principles such as the use of armed force, right of self-defence, and international crimes This paper is normative legal research that draws its conclusion using the deductive syllogism method. This paper concludes that OPS does not meet the criteria of international law's right to self-defence and is a clear violation of the UN Charter's prohibition on the use of armed force. More research is needed to investigate the legal ramifications of Turkey's military action, such as whether OPS fulfilled the elements of the crime of aggression in the 1998 Rome Statute, how much damage Syria has suffered as a result of this military action and how Turkey is liable for these losses under international law. Keywords: crime of aggressions, military intervention, right to self-defence Abstrak Tulisan ini akan membahas isu legalitas dari aksi militer Turki di Suriah pada tahun 2019, dengan sandi OPS, serta menganalisa apakah aksi militer tersebut dapat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Suriah berdasarkan kerangka hukum internasional. Tidak seperti tulisan serupa yang membahas aksi militer ini dari segi politik dan kebijakan luar negeri serta menghubungkannya dengan masalah pengungsi yang dialami Turki, tulisan ini akan berfokus pada hubungan aksi militer tersebut dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti penggunaan kekuatan bersenjata, hak membela diri, dan kejahatan internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode silogisme deduktif dalam pengambilan kesimpulannya. Dalam kesimpulannya, tulisan ini menemukan bahwa OPS tidak memenuhi kriteria hak membela diri yang diatur dalam hukum internasional dan jelas merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam Piagam PBB. Dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mendalami akibat hukum bagi Turki akibat aksi militernya ini, seperti apakah OPS telah memenuhi elemen dari kejahatan agresi dalam Statuta Roma tahun 1998 serta seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh Suriah akibat aksi militer ini dan bagaimana pertanggungjawaban Turki atas kerugian tersebut dalam kerangka hukum internasional. Kata kunci: agresi militer; hak mempertahankan diri; invensi militer]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8527
<![CDATA[The involvement of a third party in a debt agreement as the owner of the mortgage object is a legal action that often occurs in people's lives. Not a few third parties feel disadvantaged due to debt agreements between debtors and creditors because there are still no regulations that clearly regulate legal protection, one of the cases is Decision No.9/Pdt.G/2020/PN.Tbn. This research aims to investigate issues relating to legal protection for third parties as the owner of the guaranteed rights under applicable legal regulations.This research method uses a normative legal approach by conducting an approach to the law applicable in Indonesia and then conduct a normative analysis using the data sources of the rules of the laws of court decisions. opinions of the legal experts, with the existing legal concept. This research will later focus on legal protection for third parties as collateral owners based on applicable regulations and legal settlements if third parties feel aggrieved over the object of collateral owned. From the results of this study it can be concluded that there is no prohibition on the involvement of third parties as guarantors of land rights in the process of debt agreements, but the legal regulations regarding the role of third parties are only implicitly explained in Law No.4/1996 so that third parties are vulnerable to being harmed. As a form of legal protection for third parties, it can be carried out through a preventive process by issuing APHT and SKMHT by authorized officials. In addition, if a third party's rights have been impaired, this can be done through litigation and non-litigation. Keywords: agreement; guarantee; third party Abstrak Terlibatnya pihak ketiga dalam perjanjian utang piutang sebagai pemilik objek jaminan hak tanggungan merupakan perbuatan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit pihak ketiga merasa dirugikan akibat adanya perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur sebab masih belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukumnya, salah satu kasusnya adalah Putusan No.9/Pdt.G/2020/PN.Tbn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan hak tanggungan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia selanjutnya dilakukan analisis normatif dengan menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan, pendapat para ahli hukum, beserta konsep hukum yang ada. Penelitian ini nantinya akan memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku dan penyelesaian hukum bila pihak ketiga merasa dirugikan atas objek jaminan hak tanggungan yang dimiliki. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin hak atas tanah dalam proses perjanjian utang piutang, akan tetapi peraturan hukum mengenai peran pihak ketiga hanya dijelaskan secara tersirat dalam UU No.4/1996 sehingga mengakibatkan pihak ketiga rentan untuk dirugikan. Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat dilakukan melalui proses preventif dengan penerbitan APHT dan SKMHT oleh pejabat yang berwenang, selain itu apabila pihak ketiga telah dirugikan haknya, dapat ditempuh secara ligitasi dan non ligitasi. Kata kunci: jaminan;perjanjian; pihak ketiga]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8625
<![CDATA[After the Covid-19 pandemic (New Normal Era) after the pandemic hit for two years almost all over the world, including Indonesia, there are still various social and legal problems that have not been resolved. Legal phenomena related to private interests as a result of Covid-19 arise in society because of conflicts of interest between parties so that disputes occur whose resolution requires another party (3rd party). At first, solutions can still be found by means of peace and deliberation, but in practice it is certainly not as easy as imagined because each party survives on the right side. The solution offered is by measiboth within the scope of the court (litigasi) and outside the court (non litigation). Along with the development of information technology in the digital era, the Indonesian government through the Supreme Court issued PERMA Number 3/2022 concerning Electronic Mediation in Court to resolve disputes quickly, fairly and evenly (win-win solution). The method in this research uses a legislative and conceptual approach to examine and analyze the regulation of the judicial field in the digital era related to mediation. The results of the analysis show that electronic (online) mediation regulated in PERMA Number 3/2022 was born legal because the manufacturing process is in accordance with the law and appropriate because it has adjusted to the current era of technology and information. Mediation is one of the appropriate, fast, effective and cost-effective ways to resolve disputes peacefully without interacting directly between the parties to the dispute. With PERMA, simple, fast and cost-effective judicial legal principles can be achieved and this rule will be needed in the future if the country faces another pandemic again. Keywords: electronic; mediation; new normal Abstrak Pasca pandemi Covid-19 (Era New Normal) setelah pandemi melanda selama dua tahun hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, masih menyisakan berbagai permasalahan baik sosial maupun hukum yang belum tuntas terselesaikan. Fenomena hukum yang berkaitan dengan kepentingan privat sebagai dampak Covid-19 muncul di masyarakat karena benturan kepentingan antar para pihak sehingga terjadilah persengketaan yang penyelesaiannya memerlukan pihak lain (pihak ke 3). Pada mulanya masih dapat dicari solusi dengan cara perdamaian dan musyawarah, namun dalam prakteknya tentu tidak semudah yang dibayangkan karena masing-masing pihak bertahan di pihak yang benar. Solusi penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan mediasi baik yang dilakukan dalam lingkup pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, pemerintah Indonesia melalui MA mengeluarkan PERMA No.3/2022 secara elektronik untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, adil dan berimbang (win-win solution). Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan bidang peradilan di era digital yang berkaitan dengan mediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mediasi elektronik (online) yang diatur dalam PERMA No.3/2022 dilahirkan sudah sah karena proses pembuatannya sudah sesuai undang-undang dan tepat karena telah menyesuaikan dengan era teknologi dan informasi yang berkembang sekarang ini. Mediasi adalah salah satu cara yang tepat, cepat, efektif dan hemat biaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa berinteraksi secara langsung antara pihak-pihakbersengketa. Dengan PERMA dapat dicapai prinsip hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya hemat serta aturan ini akan dibutuhkan untuk ke depannya jika negara menghadapi pandemi lainnya lagi. Kata kunci: elektronik; mediasi; new normal]]>
<![CDATA[Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Limbah Medis Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8680
<![CDATA[The purpose of this research is to find out about medical waste management under the precautionary principle. This study uses a normative research method based on a review of literature and regulations or public policies to discuss issues. The novelty of the research is the application of the precautionary principle in the management of medical waste as environmental protection from disease transmission and environmental pollution. The results of this study are that medical waste contains odorous, dangerous, and toxic substances, so it must be managed carefully so that the results of medical waste management do not harm the surrounding environment. The precautionary principle is one of the principles used in managing hazardous waste so as not to have an adverse impact on life and the surrounding environment for a sustainable community life. Therefore, it is necessary to enforce the law against the perpetrators who pollute the environment by disposing of medical waste without first managing it in the form of administrative sanctions, fines, and criminal sanctions. The conclusion from this study is that the precautionary principle is a principle that aims to provide protection for the environment in society. Keywords: health services; management; medical waste Abstrak Tujuan penelitian ini menemukan tentang pengelolaan limbah medis dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berlandas pada kajian terhadap kepustakaan dan regulasi atau kebijakan publik untuk membahas permasalahan. Kebaruan penelitian yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan limbah medis sebagai perlindungan lingkungan hidup dari penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Hasil penelitian ini bahwa limbah medis mengandung zat B3 sehingga harus dikelola secara hati-hati agar hasil dari pengelolaan limbah medis tidak membahayakan lingkungan disekitarnya, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam mengelolah limbah berbahaya agar tidak memberikan dampak buruk kepada kehidupan serta lingkungan sekitarnya untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah medis tanpa dikelola terlebih dahulu yang berupa pemberlakuan sanksi secara administrasi, denda, serta sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di masyarakat. Kata kunci: layanan kesehatan; limbah medis; pengelolaan]]>
<![CDATA[Konsep Pengaturan Kontinuitas Koalisi Partai Politik Dari Pre-election Coalition Ke Government Coalition ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8762
<![CDATA[The regulation concerning political party coalitions of the presidential election has been implemented since the enactment of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It has been known that in the practice of coalitions formed is relatively short-term and unstable. This study aims to analyze the existence of a pre-election coalition in the presidential election and to examine the concept of formed coalition continuation from the pre-election to become the government steady coalition. Conceptual, comparative, and statute approach are used in this study as a normative legal method research. The research result showed that the continuity of the pre-election coalition in government administration is in line with the purpose of Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, to strengthen the binding power of the coalition, it is necessary to set regulations in the forthcoming election law by adding an agreement clause to transform the pre-election coalition into a government coalition. Keywords: continuity; government coalition; political party coalition; pre-election coalition Abstrak Pengaturan koalisi partai politik pada pemilihan presiden mulai terlaksana sejak berlakunya Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Praktik koalisi partai politik yang terbentuk masih bersifat jangka pendek dan tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi pre-election coalition pada pemilihan presiden serta mengkaji konsep pengaturan kontinuitas koalisi partai politik dari pre-election coalition ke government coalition. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menerangkan pertama, kontinuitas pre-election coalition dalam penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, penguatan daya ikat antar koalisi partai politik membutuhkan pengaturan dalam undang-undang pemilu di masa mendatang melalui penambahan klausul kesepakatan transformasi pre-election coalition menjadi government coalition. Kata kunci: government coalition; koalisi partai politik; kontinuitas; pre-election coalition]]>
<![CDATA[Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8798
<![CDATA[The demand for an extension of the village head's term of office becomes a dilemma, according to regulations the authority for extending the term of office of the village head is an open legal policy that forms political laws, but on the other hand, in democratic principles, we want restrictions on power. The research method used in this study is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the terms of office for village heads are not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, such as the terms of office for the president and vice president and the term of office for regional heads. One of the reasons for the difference in arrangement is inseparable from the peculiarities of village governance in the Indonesian constitutional structure. According to the democratic principle that requires a limitation of power, an extension of the term of office for the village head will have the potential for abuse of power, such as corruption cases at the village level which occupy the top rank as the sector with the most corruption cases being prosecuted by law enforcement officials. Keyword: democracy; length of service; village head Abstrak Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi problematik, secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang bersifat politis, namun di sisi lain dalam prinsip demokrasi menginginkan adanya pembatasan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan aturan mengenai masa jabatan kepala desa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah. Salah satu alasan pembedaan pengaturan itu tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan (abuse ofpower) seperti kasus korupsi di tingkat desa yang menempati urutan teratas sebagai sektor kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum. Kata kunci: demokrasi; kepala desa; masa jabatan]]>
<![CDATA[Dynamics Of Authority To Defend The Kanjuruhan Tragedy In The Criminal Justice System ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8953
<![CDATA[The Criminal Justice System in Indonesia has explained related to the authority of each law enforcement apparatus, including the authority to defend suspects or defendants. However, deviations occurred in 2022 where the police acted as defenders in trials (legal advisors) for other members of the police who were accused in the Kanjuruhan tragedy, this is of course vulnerable to conflicts of interest and is not in line with the criminal justice system. The research method used is empirical juridical, which is related to the implementation of laws and regulations in cases that occur in society, in this case, the question of the authority to defend in the trial of the Kanjuruhan case. In principle, the authority to defend in the context of criminal justice is regulated in the Law No.18/2003, in cases where a police officer is acting as a legal representative for other police officers in criminal cases it is a deviation from the process of the criminal justice system in Indonesia, this also contradicts Article 16 in the Law No.2/2002, which explains that the police do not have the authority to provide legal assistance in criminal trials. Keywords: authority; criminal justice system; defense]]>
<![CDATA[Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v19i1.8966
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the authority of the Regional Government in establishing the Regional Public Service Agency. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study found that based on Article 346 of Law No.23/2014 in conjunction with Article 205 paragraph (1) PP No.12/2019 Regional Government has attribution authority to form BLUDs with the aim of improving public services. The authority of the Regional Government to form a BLUD is a discretionary authority that gives the choice to the Regional Government whether or not to form a BLUD based on consideration and an assessment of regional needs to improve public services. In forming a BLUD, Regional Governments must meet the requirements as stipulated in Article 29 Permendagri No.79/2018, namely substantive, technical and administrative requirements. Keyword: authority; public service, regional government; regional public service agency Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan Pemda dalam pembentukan BLUD. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Pasal 346 UU No.23/2014 jo Pasal 205 ayat (1) PP No.12/2019 Pemda memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kewenangan Pemda untuk membentuk BLUD merupakan kewenangan diskresi yang memberikan pilihan kepada Pemda untuk membentuk BLUD atau tidak berdasarkan pertimbangan dan penilaian kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam pembentukan BLUD, Pemda harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Permendagri No.79/2018 yakni persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Kata kunci: badan layanan umum daerah; kewenangan; pelayanan publik; pemerintah daerah]]>
