cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2010)" : 13 Documents clear
TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI OLEH KEJAKSAAN AGUNG (Studi Yuridis Empiris Tentang Penyidikan Kasus Kejahatan Perbankan) Henni - Muchtar; Masruchin - Ruba'I; Mochamad - Munir
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.716 KB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi tuntutan utama. Terjadinya reformasi telah mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pengawasan, terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Terutama dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kejahatan korporasi yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan telah merugikan keuangan negara dan kejahatan tersebut muncul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan (Pakto 27 Oktober 1988). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam melaksanakan penyidikan dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan korporasi yang berkaitan dengan kejahatan perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif empiris dengan lokasi penelitian pada lembaga Kejaksaan Agung dan BPKP-Pusat Jakarta. Data primer diperoleh dari Kasubdit Tindak Pidana Korupsi, Kasubsi Tindak Pidana khusus dan Deputi Investigasi BPKP, melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan interpretasi emik yang dipakai untuk mendeskripsikan interpretasi etik. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap kejahatan perbankan diserahkan pada Jampidsus. Dasar yuridisnya, Undang-Undang No 5 Tahun 1991. Legitasi pelaksanaannya melalui Keppres No. 55 Tahun 1991. Dalam melakukan penyidikan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPKP. Penyidikan didahului dengan mendapatkan informasi dari BPK dan BPKP, kemudian ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan menunjukkan, kasus kejahatan perbankan meliputi penyalahgunaan BLBI, Kredit macet dan pelanggaran BMPK. Dalam melakukan penyidikan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi Kejaksaan Agung, secara yuridis dan non yuridis, berkaitan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan tersangka, disamping alasan teknis seperti tempus delicti, masalah administrasi, pemeriksaan rekening koran dan lain-lain. Beberapa saran diberikan dari hasil penelitian, secara yuridis dan non yuridis, harus ada peraturan yang pasti untuk menjembati bilamana terjadi konflik kewenangan, harapan adanya koordinasi antar lembaga dan pemahaman kasus perbankan secara profesional sehingga Kejaksaan Agung menjadi pilar dan ujung tombak dalam penegakan hukum. Kata kunci : penyidikan, kejahatan korporasi, perbankan, Kejaksaan Agung. ABSTRACT Issues about law enforcement in Indonesia still to be main demand. Reform has involved society in controlling Attorney General. Especially in law enforcement toward corporate crime that related with banking. Banking crime has harmed state financial and the crime emerge as effect of government policy in monetary and financial (Pakto, October 27 1988) This research aiming at knowing and understanding the procedures that conducted by Attorney General in performing investigation and obstacle factors in performing investigation toward corporate crime that related with banking crime This research is qualitative research with empirical descriptive in nature with research location at Attorney General institution and central BPKP, Jakarta. Primary data are obtained by interview of Kasubdit Tindak Pidana Korupsi, Kasubsi Tindak Pidana Khusus and Deputi Investigasi BPKP. Secondary data are obtained from literature that related with research issue by documentation. Then data are analyzed based on ethical interpretation that used to describe ethical interpretation. Results showed that authority to perform investigation toward banking crime is delegated to Jampidsus. The juridical base is Act No 5 of 1991. Legitimacy of its enforcement based on Presidential Decree No. 55 of 1991. In performing investigation Attorney General coordination with BPKP. The investigation preceded by information obtaining from BPK and BPKP, than this information is followed up. Inspection results showed, banking crimes include: BLBI abuse, jammed credit, and BMPK violations. In performing investigation, there are several obstacles for Attorney General, jurisdictionally and non jurisdictionally, related with suspect summons, inspection and arrest, beside technical reason as tempus delicti, administration problems, new account inspection etc. The research suggest jurisdictionally and non jurisdictionally, there should be a definite regulation to bridge authority conflict, hope for coordination between institutions and case understanding so the Attorney General became the pillar and tip of spear in law enforcement. Key words : investigation, corporate, bank crime, Attorney General.
KAJIAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI EKOSISTEM PESISIR Edi Susilo; Keppi - Sukesi; Kliwon - Hidayat
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.815 KB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan sosial masyarakat dan dinamika kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial dalam ekosistem pesisir. Penyebab utama perubahan struktur adalah masuknya unsur-unsur pembentuk struktur dari luar (individu, sistem), atau karena meningkatnya akses masyarakat terhadap perubahan di lingkungan lokal, maupun di lingkungan sosial luarnya. Dinamika kapasitas ruang struktur sosial di ekosistem pesisir Karanggongso selama masa pengamatan dapat dijelaskan melalui dua indikator penting, obyektif dan subyektif. Titik kritis ada yang berlaku secara umum, dan ada yang berlaku secara khusus. Penelitian ini menjelaskan bahwa teori evolusi berpeluang besar untuk disintesakan dengan teori-teori lain seperti teori konflik, ekuilibrium, dan teori timbul –tenggelam. Proses sistesa ini merupakan langkah opearasional pemetaan teori skematis yang dilakukan oleh Appelbaum. Dinamika struktur sosial sangat penting diketahui oleh pemeritah dan LSM, yang mana mereka memiliki perencanaan pembangunan dalam masyarakat nelayan. Kata kunci: struktur sosial, evolusi, kapasitas ruang, titik kritis ABSTRACT Research aim is to analyse any social changes and dynamic of space capacity and critical point of social structure in  coastal ecosystem. The main factor of  structural change is external factor of structural formation (individu , system), or increase of community access to the change of local social environment, and external social environment. Dynamics of space capacity of social structure in coastal ecosystem of Karanggongso during periode of research can be explained through the two indicators, objective and subjective. There are a general critical point and a special critical point. This results explain that a evolution theory  suggest a high possibility to be synthesized with any other theories, e.g. a conflict theory, an equilibrium theory,   and a “timbul-tenggelam” theory. The synthesis process is an operational stage in a schematic mapping of theories by Appelbaum. Dynamics of social structure must be known bt any goverment and NGO, which have any development plans in the fisherman community.   Keywords: social change, space capacity, critical point, coastal ecosystem.
MINAT PEREMPUAN MINANGKABAU PADA POLITIK MASIH RENDAH Nurwani - Idris
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 13 No. 2 (2010)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.642 KB)

Abstract

Abstract   In this paper “berpolitik” is participation in political domain, to get in parliament to take a part in Governor candidate, Mayor candidate and Kepala Nagari candidate, etc., in affirmative action. It’s difficult to realize that because so many barriers: political situation, economic, political culture in recruitment system, perforate system in general election, the act of law; government good will to woman candidate; political party attention not yet in affirmative action (external factors). And so on woman participation can be realize with woman political motivation, woman political competence, women political awareness (internal factors) and so importance how the woman interpreted the politics and how far they believe politics and how far they believe woman leadership.   Keywords: Minangkabau women; political believing.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2026): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue