cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ketahanan Nasional
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08539340     EISSN : 25279688     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2005)" : 3 Documents clear
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Budi Santoso
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 10, No 2 (2005)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22958

Abstract

Kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik (good citizenship) pasti sepakat, jika korupsi diposisikan sebagai kejahatan besar dan merupakan,biang keladi yang sangat penting bagi keruntuhan negara dan kejayaan bangsa. Kita sangat sedih, bila dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya, meluas dari tingkat pusat sampai ke daerah, dari strata atas sampai strata bawl', Bukan hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga di kalangan swasta dengan jaringan yang luas. Indonesia digolongkan oleh lembaga Transparancy International termasuk negara yang terkorup di dunia.Berlarut-larutnya tindakan mencegah dan nzemberantas korupsi, mengakibatkan ban yak orang yang rnenganggap bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang wajar baik oleh pelaku korupsi maupun orang lain, Leman, saudara tetangga dan masyarakat pada umumnya. Demikianlah kenyataan­nya. Pegawai negeri dengan gaji dua juta rupiah sebulan memiliki dua rumah, dua sedan baru, dua isteri, dapat berwisata keluar negeri dan lain-lainnya, dianggap biasa saja oleh lingkungan sekitarnya. Karyawan dengan gaji dua setengah juta rupiah sebulan, tetapi punya "sambilan" dari jabatannya sebesar Rp. 15 juta, juga dianggap biasa.
Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Ber Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara Soeprapto Soeprapto
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 10, No 2 (2005)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22980

Abstract

Enam puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpidato di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdeka­an Indonesia (BPUPKI) tentang philosophische grondslag atau landasan filsafati bagi negara yang segera akan didirikan. Landasan filsafati ini diberi nama Pancasila, yang kemudian dijadikan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata Pancasila sebagai dasar negara, sejak tahun 1945 tidak mengalami perubahan statusnya sebagai dasar negara sampai dewasa ini, meskipun terjadi perubah­an perumusan pada UUD yang satu dengan yang lain.Namun sejak bergulirnya reformasi, orang enggan berbicara tentang Pancasila, karena dipandang bahwa Pancasila belum atau tidak mampu untuk mengantar bangsa Indonesia menuju kemajuan bangsa. Bahkan ada yang berkesimpulan bahwa Pancasila inilah yang mengantar ke kemerosotan dan krisis multidimensional. Benarkah hal tersebut? Ternyata setelah sekitar enam tahun reformasi bergulir dengan meninggalkan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip atau asas lain, kehidupan perpolitikan, ekonomi dan kemasyarakatan bukan bertambah baik, tetapi bertambah semrawut. Oleh karena itu orang mulai bertanya­tanya, benarkah keterpurukan bangsa itu karena Pancasila? Atau mungkin karena manusianya yang tidak konsisten menerapkan:yprinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila?dalam permusyawaratan/per­wakilan, yang diterapkan mela­lui lembaga-lembaga negara yang disepakati oleh para found­ing fathers.
Sistem Pemerintahan Adalah Jati Diri Bangsa Sofian Efendi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 10, No 2 (2005)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22961

Abstract

Jati diri bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para warga bangsa, tetapi juga dari pililzan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh bangsa tersebut. Topik yang hendak saya babas pada kesempatan ini adalah sistem pemerintahan demokratis­konstitusional bagaimanakah yang telah dirancang oleh the founding fathers dalam UUD 1945? Masalah sistem pemerintahan tersebut saya Pandang perlu kita wacanakan kembali karena selama ini pemahaman kita ten tang bentuk dan susunan pemerintahan negara hanyalah didasarkan pada sumber-sumber sejarah yang diragukan keotentikannya. Setelah MPR-RI 1999-2004 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun zvaktu 2 tahun dan menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan negara, perlu kita pertanyakan apakah sistem pemerintahan presidensial tersebut yang ditetapkan oleh pimpinan dan anggota BPUPK dan PPKI yang kemudian disahkan sebagdi UUD 1945, Konstitusi Pertama NKRI?Kalau konstitusi suatu negara dapat diibaratkan sebagai rel yang akan membawa bangsa tersebut ke tujuan yang dicita-citakannya, apakah cita-cita para pendiri negara bangsa untuk membentuk pemerintahan negara konstitu­sional yang demokratis serta yang sesuai dengan corak hidup bangsa dapat tercapai apabila rel tersebut setiap kali diubah arahnya dan dibelokkan ? kondisi itulah yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini setelah MPR mengadakan amandemen terhadap UUD 1945.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2005 2005


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 2 (2025) Vol 31, No 1 (2025) Vol 30, No 3 (2024) Vol 30, No 2 (2024) Vol 30, No 1 (2024) Vol 29, No 3 (2023) Vol 29, No 2 (2023) Vol 29, No 1 (2023) Vol 28, No 3 (2022) Vol 28, No 2 (2022) Vol 28, No 1 (2022) Vol 27, No 3 (2021) Vol 27, No 2 (2021) Vol 27, No 1 (2021) Vol 26, No 3 (2020) Vol 26, No 2 (2020) Vol 26, No 1 (2020) Vol 25, No 3 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24, No 3 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 3 (2017) Vol 23, No 2 (2017) Vol 23, No 1 (2017) Vol 22, No 3 (2016) Vol 22, No 2 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 1 (2015) Vol 21, No 1 (2015) VOL. XXI, NO. 1 APRIL 2015 Vol 20, No 3 (2014) Vol 20, No 2 (2014) Vol 20, No 1 (2014) Vol. XX, No. 3, Desember 2014 VOL. XX, NO. 2, AGUSTUS 2014 VOL. XX, NO. 1, APRIL 2014 Vol 19, No 3 (2013) Vol 19, No 2 (2013) Vol 19, No 1 (2013) VOL. XIX, NO. 3, DESEMBER 2013 VOL. XIX, NO. 2, AGUSTUS 2013 VOL. XIX, NO. 1, APRIL 2013 Vol 17, No 3 (2012) Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012) Vol 16, No 3 (2011) Vol 16, No 2 (2011) Vol 16, No 1 (2011) Vol 15, No 3 (2010) Vol 15, No 2 (2010) Vol 15, No 1 (2010) Vol 14, No 3 (2009) Vol 14, No 2 (2009) Vol 14, No 1 (2009) Vol 13, No 3 (2008) Vol 13, No 2 (2008) Vol 13, No 1 (2008) Vol 12, No 3 (2007) Vol 12, No 2 (2007) Vol 12, No 1 (2007) Vol 11, No 3 (2006) Vol 11, No 2 (2006) Vol 11, No 1 (2006) Vol 10, No 3 (2005) Vol 10, No 2 (2005) Vol 10, No 1 (2005) Vol 9, No 3 (2004) Vol 9, No 2 (2004) Vol 9, No 1 (2004) Vol 8, No 3 (2003) Vol 8, No 2 (2003) Vol 8, No 1 (2003) Vol 7, No 3 (2002) Vol 7, No 2 (2002) Vol 7, No 1 (2002) Vol 6, No 3 (2001) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 3 (2000) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 3 (1999) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 3 (1998) Vol 3, No 2 (1998) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 3 (1997) Vol 2, No 2 (1997) Vol 2, No 1 (1997) Vol 1, No 1 (1996) More Issue