cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ketahanan Nasional
ISSN : 08539340     EISSN : 25279688     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (1999)" : 5 Documents clear
KEMUNGKINAN INDONESIA MENJADI NEGARA FEDERAL H. Budisantoso - Suryosumarto
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 4, No 3 (1999)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1146.208 KB) | DOI: 10.22146/jkn.11963

Abstract

Para pendiri Negara Indonesia menetapkan bahwa Negara Indonesia aalah Negara Kesatuan berbentuk Republik yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 ayat 1  UUD 1945, Mengapa para "founding fathers" tersebut menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan tentu ada alasan yang sangat kuat , yang melandasnya. Bahkan bentuk Negara Republik Indonesia Serikat sebagai salah satu hasil KMB, hanya berlaku sangat singkat , sebagian besar pemimpian baik di pusat maupun di daerah yang dikenal dengan golongan  unitaris(lawan dari golongan fedralis) bersepakat untuk mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan utamanya adalah kesadaran dan kepedulian (concern) mereka terhadap terciptanya Persatuan Indonesia. Mereka sangat menyadari bahwa kondisi obyektif bangsa dan wilayah Indonesia sangat berpotensi untuk terjadinya disentegrasi. Negara Indonesia adaah suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat.
DESENTRALISASI BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL Kimura - Hirotsune
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 4, No 3 (1999)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.11970

Abstract

Sebagai bagian dari reformasi politik menyusul jatuhnya pemerintah Presiden Suharto tahun 1998, selama massa pemerintahan  transisi di bawah Presiden B.J Habibie, telah disahkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25  tahun 1999 yang mengatur keseimbangan anggaran antara pusat dan daearah .Berlakunya dua produk tersebut menandai pergeseran yang sangat penting dari pola politik birokratis (bureaucratic policy) yang tersentralisasi selama masa Orde Baru, menjadi pola desentralisasi yang memperkenalkan otonomi pemeerintah daerah, sehingga kewenangan pusat hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan, pengadilan dan kehakiman, kebijakan moneter 
MOBILITAS SOSIAL DAN BEBAN KULTURAL ; TINJAUAN ANTROPOLOGIS FENOMENA KKN DI INDONESIA Safri - Sairin
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 4, No 3 (1999)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.11996

Abstract

Tulisan ini berupaya menjelaskan latarbelakang keterpurukan bangsa dan negara kita sejak pertengahan tahun 1977 yang lalu, dari perspektif Antropologi. Telah banyak pakar yang menganalisis fenomena perubahan sosial yang terjadi secara tiba tiba itu, dengan keahlianya masing-masing, tetapi sepengetahuan saya belum banyak yang mencoba menjelaskanya dari tinjauan Antropologi secara mendalam. Analisis yang saya kemukakan ini mungkin dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pemahaman terhadap masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu, sehingga strategi dan upaya untuk menata kehidupan bangsa dalam menyambut Millenium ke-3 yang telah berdiri di beranda kehidupan kita, akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
DISENTEGRASI MORAL MASYARAKAT DALAM PRESPEKTIF KETAHANAN NASIONAL T Jacob
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 4, No 3 (1999)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.11950

Abstract

Sejak tahun 1970-an kalangan intelektual dan akademisi sebenarnya telah memberi sinyalemen tentang adanya proses disentrigasi moral di kalangan masyarakat bangsa kita. Para pengamat memperhatikan adanya penipuan, korupsi , asintoni antara kata dan kerja, ketidakadilan, kekerasan, dan pelanggaranhak-hak manusia, yang menjalar kemana-mana serta memasuki segala bidang dan instansinya, sampai ke kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pendidikan, dan agama, sehingga tidak ada lagi tempat berharap bagi kebanyakan orang.Nilai-nilai diganti oleh harga-harga; dengan uang sebagian besar penegak hukum, moral dan etika dapat dikooptasi. Tidak hanya "nilai-nilai P4" yang baru 50 tahun usianya tidak dihayati mulai dari lapisan atas, melainkan juga nilai -nilai agama yang sudah ada beratus, bahkan beribu tahun, tidak diindahkan dalam praktek. Batas buruk baik menjadi kabur, malahan bergeser ke arah buruk. Sanksi sejawat, sanksi administratif, dan saksi hukum terkikis sedikit demi sedikit , serta sanksi agama di dunia juga dapat dipesan dan diatur .Ketahananan nasional yang holistis hanya mengelembung dan mudah sekali dikempiskan, oleh karena lemahnya ketahanan agama, ketahanan hukum, ketahanan moral, ketahanan ekonomis, dan ketahanan kultural-edukasional.Ada anggapan yang tak diucapkan , bahwa ketahanan militer dan politis sudah cukup untuk menjaga ketahanan nasional. Hasilnya dapat kita lihat sekarang. Anyaman moral hampir seluruhnya koyak dan sangat memalukan bangsa.
PENDIDIKAN TINGGI DAN NATION AND CHARACTER BUILDING Suprodjo - Pusposutardjo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 4, No 3 (1999)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.11954

Abstract

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara beberapa bulan terakhir yang penuh diwarnai dengan kekerasan dan menuju ke arah disentegrasi sangat gayut untuk di telaah sebagai sebstansi studi Ketahanan Nasional. Demikian pula bila permasalahan tersebut dipertanyakan kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagai lembaga yang secara formal diberi mandat untuk menyiapkan intelektual bangsa pelaku utama terwujudnya , maupun berlangsung proses nation and character building.Berkaitan dengan nation and character building, perlu dikemukakan bahwa peran perguruan tingggi (melalui peran intelektual hasil didiknya san proses pendidikanya) hanya merupakan bagian dari proses mewujudkan nation and character building yang sangat luas cakupanya dan sangat komplek prosesnya. Uraian ini akan memaparkan bagaimana upaya yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi selaku penanggungjawab pengarahan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan kewenangan mandat dan kemampuan yang sangat terbatas, berupaya untuk memenuhi tuntutan dan berlangsungnya nation  and character building. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

1999 1999


Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 2 (2025) Vol 31, No 1 (2025) Vol 30, No 3 (2024) Vol 30, No 2 (2024) Vol 30, No 1 (2024) Vol 29, No 3 (2023) Vol 29, No 2 (2023) Vol 29, No 1 (2023) Vol 28, No 3 (2022) Vol 28, No 2 (2022) Vol 28, No 1 (2022) Vol 27, No 3 (2021) Vol 27, No 2 (2021) Vol 27, No 1 (2021) Vol 26, No 3 (2020) Vol 26, No 2 (2020) Vol 26, No 1 (2020) Vol 25, No 3 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24, No 3 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 3 (2017) Vol 23, No 2 (2017) Vol 23, No 1 (2017) Vol 22, No 3 (2016) Vol 22, No 2 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 1 (2015) Vol 21, No 1 (2015) VOL. XXI, NO. 1 APRIL 2015 Vol 20, No 3 (2014) Vol 20, No 2 (2014) Vol 20, No 1 (2014) Vol. XX, No. 3, Desember 2014 VOL. XX, NO. 2, AGUSTUS 2014 VOL. XX, NO. 1, APRIL 2014 Vol 19, No 3 (2013) Vol 19, No 2 (2013) Vol 19, No 1 (2013) VOL. XIX, NO. 3, DESEMBER 2013 VOL. XIX, NO. 2, AGUSTUS 2013 VOL. XIX, NO. 1, APRIL 2013 Vol 17, No 3 (2012) Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012) Vol 16, No 3 (2011) Vol 16, No 2 (2011) Vol 16, No 1 (2011) Vol 15, No 3 (2010) Vol 15, No 2 (2010) Vol 15, No 1 (2010) Vol 14, No 3 (2009) Vol 14, No 2 (2009) Vol 14, No 1 (2009) Vol 13, No 3 (2008) Vol 13, No 2 (2008) Vol 13, No 1 (2008) Vol 12, No 3 (2007) Vol 12, No 2 (2007) Vol 12, No 1 (2007) Vol 11, No 3 (2006) Vol 11, No 2 (2006) Vol 11, No 1 (2006) Vol 10, No 3 (2005) Vol 10, No 2 (2005) Vol 10, No 1 (2005) Vol 9, No 3 (2004) Vol 9, No 2 (2004) Vol 9, No 1 (2004) Vol 8, No 3 (2003) Vol 8, No 2 (2003) Vol 8, No 1 (2003) Vol 7, No 3 (2002) Vol 7, No 2 (2002) Vol 7, No 1 (2002) Vol 6, No 3 (2001) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 3 (2000) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 3 (1999) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 3 (1998) Vol 3, No 2 (1998) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 3 (1997) Vol 2, No 2 (1997) Vol 2, No 1 (1997) Vol 1, No 1 (1996) More Issue