cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022)" : 25 Documents clear
Legalitas Kawin Kontrak Dalam Persepsi Hukum Islam Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24855

Abstract

The marriage bond is a sacred institution that justifies the relationship between a man and a woman legally and has legal implications. However, the phenomenon that occurs is that there are mut'ah marriages or contract marriages carried out by some people which are only based on temporary pleasure. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that the status of contract marriage or mut'ah marriage is considered illegal and illegitimate in Islamic law and has a negative impact, not only on the perpetrator, but also on the child resulting from a contract marriage, on the wife, and also on the surrounding environment.Keywords: Contract Marriage; Legal Status; Islamic Perception Abstrak:Ikatan perkawinan merupakan suatu pelembagaan suci yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita dengan ikatan sah dan memiliki dampak hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi, ada pernikahan mut’ah atau kawin kontrak yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya dilandaskan atas kesenangan sementara saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa status kawin kontrak atau nikah mut’ah dianggap illegal dan tidak sah dalam hukum Islam dan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga terhadap anak hasil kawin kontrak, terhadap sang istri, dan juga terhadap lingkungan sekitar.Kata Kunci: Kawin Kontrak; Status Hukum; Persepsi Islam 
PENGAWASAN LEGISLASI DAERAH OLEH DPD: TANTANGAN ERA DISRUPSI HUKUM Indra L Nainggolan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.23518

Abstract

Control authority of the DPD in Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has expanded to include regional law products, both draft regional regulations, and regional regulations. Control referred to in Article 249 paragraph 1 letter j of Law No. 2 of 2018 is not a legislative review or cancellation of regional regulations. Monitoring and evaluation of draft regional regulations and regional regulations by the DPD is a broad interpretation of the legislative function, control function, and representation function. Monitoring and evaluation of regional regulations and regional regulations will ultimately carry out the function of regional representation. Regions in the context of a unitary state have representatives at the center to fight for their aspirations which are outlined in the form of national policies. Such a position makes the DPD have a major role in carrying out its representation as external control of draft regional regulations and regional regulations. The era of legal disruption demands a more responsive and innovative role for the DPD in carrying out various regional aspirations. The control practices carried out should not use the old method which is actually considered to hinder the implementation of the authority it has. The research method used is normative juridical by using library research.Keywords: Control; Draft Regional Regulations; Regional Regulations; Legal Disruption AbstrakKewenangan pengawasan DPD pada pasal 22D UUD NRI 1945 berkembang luas hingga pada produk hukum daerah baik ranperda dan perda. Pengawasan yang dimaksud pada pasal 249 ayat 1 huruf j UU No.2 Tahun 2018 bukanlah legislative review atau pembatalan peraturan daerah. Pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah oleh DPD merupakan intrepretasi luas dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi. Pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada akhirnya melaksanakan fungsi keterwakilan daerah. Daerah dalam konteks negara kesatuan memiliki perwakilan di pusat guna memperjuangkan aspirasinya yang dituangkan dalam bentuk kebijakan nasional. Posisi demikian membuat DPD memiliki peran besar dalam menjalankan keterwakilannya sebagai pengawas eksternal terhadap ranperda dan perda. Era disrupsi hukum menuntut peran DPD lebih responsif dan inovatif  dalam menjalankan aspirasi daerah yang beragam. Praktik pengawasan yang dilakukan jangan sampai menggunakan cara lama yang justru dianggap menghambat pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan.Keyword: Pengawasan; Ranperda; Perda; Disrupsi Hukum
Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang Faris Satria Alam
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24121

Abstract

The rise of domestic violence cases resolved through the courts is increasingly worrying, especially when there is an imbalance in processing a law carried out by law enforcement in Indonesia that the community's aspirations have not carried out. Issues that have caught the attention of the public and the public regarding the law in this country seem to turn a blind eye to justice and social norms that should be obtained by the victims whose rights have been injured. This polemic can be proven by one of the hot cases circulating in the community, namely the case of legal inequality felt by a housewife who was prosecuted for one year in prison for scolding her drunken ex-husband. Therefore, this study aims to examine aspects of law enforcement in dealing with cases like this through social theory. The research method used is a normative juridical research method, with a qualitative approach and looking at the social facts that exist in society. The results found in this study indicate that the law enforcement process in Indonesia still needs to be addressed, not only based on legal certainty but also needs to be accompanied by justice under the conditions of society.Keywords: Domestic Violence, Social Theory, Law Enforcement Abstrak Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, semakin hari kian mengkhawatirkan, terlebih adanya ketimpangan dalam memproses suatu hukum yang dilakukan oleh para penegakan hukum di Indonesia yang belum berjalan sesuai dengan cita masyarakat. Persoalan yang menyita perhatian publik dan masyarakat terkait hukum di negara ini, seakan menutup mata atas keadilan dan norma sosial yang seharusnya diperoleh oleh pihak korban yang haknya tercederai. Polemik tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu kasus yang hangat beredar di masyarakat yaitu terkait kasus ketimpangan hukum yang dirasakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi mantan suaminya yang mabuk-mabukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus seperti ini melalui teori hukum dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian sosio-legal, dengan pendekatan kualitatif serta melihat fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Hasil yang ditemukkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum di Indonesia masih harus dibenahi, bukan hanya berdiri pada kepastian hukum, melainkan perlu dibarengi dengan keadilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Teori Sosial, Penegakan Hukum
Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht Diah Ratu Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24338

Abstract

There are new regulation of punishment in the draft of criminal code: punishment of supervision and social work. These two punishments are not imprisonment. We hope that without imprisonment, someone who is punished guilty can be avoided from bad effect in the prison. The problems in this research are how is the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and what is the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This research wants to know and analyze the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This study is a normative research. The conclusion of the research is that the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code is a consequency of daad-daderstraftrecht which as far as tries to develope alternative for imprisonment because the regulation is not oriented only to the action but also oriented to the offender. The basic philosophy of punishment of supervision and social work regulated in the draft of criminal code is to avoid bad stigma as a prisoner, to reduced over capacity of prisoners in the prison, and the money that is given as a social worker may be given to his family. Keywords: punishment of supervision, social work, daad-daderstrafrecht AbstrakDalam Rancangan KUHP diatur jenis pidana pokok baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dua jenis pidana ini bukan pidana perampasan kemerdekaan. Tanpa menjalani pidana perampasan kemerdekaan diharapkan terpidana terhindar dari akibat buruk jika menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang diteliti adalah tentang kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan tentang dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan formulasi pencantuman jenis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad-daderstrafrecht yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Dasar filosofi pengaturan pidana pokok dalam Rancangan KUHP khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial adalah menghindarkan stigma buruk sebagai mantan terpidana jika menjalani pidana penjara, mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan dan uang yang dihasilkan dari menjalani pidana kerja sosial dapat membantu nafkah bagi keluarga terpidana.Kata kunci: Pidana Pengawasan; Pidana Kerja Sosial; Daad-Dader Strafrecht 
Дилемма Решения Конституционного Суда Относительно Законности Досудебного Разбирательства В Индонезии (The Dilemma of the Constitutional Court's Decision Regarding Pretrial Legality in Indonesia) Rohim Nur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.25449

Abstract

Досудебная позиция в судебной системе Индонезии ставит дилемму между её существованием как способом добиться справедливости для подозреваемых, которые подверглись произвольному обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов, и её существованием как выходом для преступников, чтобы избежать легшего на них правового бремени. Более того, тогда Конституционный суд подчеркнул полномочия судей досудебного разбирательства решать, является ли кто-либо подозреваемым. Метод, используемый в этом исследовании, является качественным методом с подходом установленного закона. Результаты исследования констатируют необходимость синергии между правоохранительными органами, как прокуратурой, так и судьями, полицией и адвокатами для обеспечения соблюдения закона на основе справедливости для общества после решения Конституционного Суда о полномочиях судей досудебного разбирательства определить положение подозреваемых. Необходимо укреплять судебные учреждения и понимание судьями объектов, которые могут быть представлены в досудебных слушаниях. Потому что после вынесения постановления Конституционного Суда форма правонарушения, допущенного следователями в ходе расследования, может быть вынесена в качестве предмета досудебного разбирательства и может быть исследована и разрешена судьей.Ключевые слова: Дилемма; Постановления Конституционного суда; Досудебное разбирательство 

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue