cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+62232-8900796
Journal Mail Official
unifikasi@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36 A Cijoho Kuningan Jawa Barat
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kuningan
ISSN : 23545976     EISSN : 25807382     DOI : https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i1.9536
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, an ISSN national journal p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, provides a forum for publishing research result articles, articles and review books from academics, analysts, practitioners and those interested in providing literature on Legal Studies. Scientific articles covering: Sustainable Development Goals (SDGs) Law, Natural Resources Law and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2017)" : 5 Documents clear
RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Abustan, Abustan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.693

Abstract

AbstractThe basic principles of the state in order to be operational must be spelled out in relation to the pattern of power between state institutions, Implementation of the explanation of relations is done through the constitution, the attitude for need of Indonesian citizens to understand in full and complete about the various relationships between state institutions in the perspective of the UUD NRI 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to know how the background or history of the Constitution. to know and analyze how the relation of state institutions today, and how the practice of institutional arrangements in the current era of reform., after being conducted four times the amendment of the Constitution. This research method used normative juridical. The result of this research is the natural implementation of law enforcement power, for example, even though it is determined that the power to make law is owned by DPR, but in its implementation requires cooperation with the co legislator, that is the President and the DPD (for the design of certain laws), a provision of law which has obtained the approval of the DPR and the President and has been ratified and make the law can say no legal force binding the Constitutional Court (MK), if declared contradictory to the  Constitution.  This shows a very serious problem with regard to the relation of state institutions after the amendment (post-reform). so the conclusion is that if the arrangement of relation of state institution fails to do, it will result in the weakening of the state system which is based on the principles of democracy, state law and constitutionalism. The function of each power must adhere to the principle of trias politics.Keywords: Relation, regulation, institution. AbstrakPrinsip-prinsip dasar yang ada di negara agar menjadi operasional, harus harus dijabarkan ke dalam relasi pola kekuasaan antara lembaga negara. Implementasi penjabaran relasi itu di lakukan melalui konstitusi. Bahkan, perlunya sikap warga negara Indonesia (WNI) memahami secara utuh dan lengkap mengenai berbagai relasi antar lembaga negara dalam perspektif UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang atau sejarah perubahan UUD NRI 1945, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relasi lembaga negara saat ini, setelah dilakukan empat kali perubahan UUD NRI 1945 serta untuk mengetahui dan  menganalisis bagaimana praktek penataan kelembagaan di era  roformasi sekarang ini. Metode penelitian ini mneggunakan yuridis normative dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan dan untuk menganalisnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah alam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang duni­liki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan colegislator, yaitu Presiden dan DPD (untuk rancangan un­dang-undang tertentu), bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta te­lah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konsitusi (MK) jika dinyatakan bertentangan de­ngan UUD 1945. Hal ini menunjukkan persoalan yang sangat serius berkenaan dengan relasi lembaga negara setelah amandemen (pasca reformasi). Kesimpulan yaitu jika penataan relasi lembaga negara gagal dilakukan, maka akan berakibat pada makin melemahnya sistem ketatanegaraan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme. Fungsi kekuasaan masing-masing harus berpegang pada prinsip trias politika.Kata kunci : Relasi, penataan, kelembagaan.
KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat) Lilis Supriatin; Suwari Akhmaddhian
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.730

Abstract

The natural resource management should aim to prosper society in accordance with the purpose of nation and state. This study aims to find out how the authority of mining business licensing in Kuningan district based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government and Implementation of authority in the management of mining business licenses based on Law No. 23 year 2014 on Regional Government in Kuningan district. This research method used empirical juridical with data collecting tool through interviews and observation. The result of this research is the mining arrangements based on Law No. 23 of 2014, the matters of energy and resources in the districts / cities are entirely handed over to the provincial government, while the affected areas are in the districts / cities there is no segregation of community authority or criteria that provides regulatory opportunities to districts / cities. In implementation of mining management in districts Kuningan based on Law No 4 Year 2009 is correct, with the division of authority between the central government, provincial government, and district governments, and not apart from the control and control factor. In the Law Number 23 Year 2014 is only divided between the Central Government and Provincial Region. Licensing becomes the authority of the central provincial government, uncontrolled supervision and control, constraints, long distances, complicated process procedures. The conclusion is that the regulation of mining authority based on law No 23 year 2014 is contradictory to the theory of Regional Autonomy for the licensing of mining management of provincial government authority.Keywords: Authority, Local Government, Mining Management. AbstrakPenelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kewenangan Pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Metode penelitian yuridis-empirik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pertambangan berdasarkan Undang Undang-Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi dan sumberdaya mineral yang ada di kabupaten / kota diserahkan seluruhnya kepada pemerintah provinsi, sedangkan daerah terkena dampak berada di kabupaten/kota, tidak ada pemilahan kewenangan baik secara komoditas maupun kriteria yang memberikan peluang melakukan pengaturan kepada pihak kabupaten/kota. Implementasi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah benar dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten. tetapi tidak melupakan faktor pengawasan dan pengendalian. sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Perizinan menjadi kewenangan pemerintah propinsi menjadi tidak sederhana, jarak yang jauh dengan tata cara proses rumit, pengawasan dan pengendalian tidak terkendali karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kesimpulan yaitu pengaturan kewenangan pertambangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan teori Otonomi Daerah. Undang Undang 23 Tahun 2014 memiliki kelemahan secara teori sistem hukum dengan tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah kabupaten sebagai wilayah kegiatan pertambangan.
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN Fitri Purnamasari; Diding Rahmat; Gios Adhyaksa
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.729

Abstract

AbstractThe author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settlement in Kuningan Religious Court and to know the factors that affect the success of mediation in the Kuningan Religious Court. The method used in this research is with empirical juridical approach using primary data and secondary data and data collection techniques are interviews, observation and literature study. The results of this research are the mediation arrangements set out in the Supreme Court Regulation (PERMA ) Number 1 Year 2016 about Mediation Procedures in Courts and more specifically stipulated in the Decree of the Chief Justice Number 108 / KMA / AK / VI / 2016 on Mediation Governance at the Court. Mediation is the means of dispute resolution through the negotiation process to obtain agreement of the Parties with the assistance of the Mediator. Mediator is a Judge or any other party who has a Mediator Certificate as a neutral party assisting Parties in the negotiation process to see possible dispute resolution without resorting to the disconnection or enforcement of a settlement. Its implementation has been regulated in Law Number 1 Year 1974 about concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court RegulationNumber 1 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court. The conclusion of this thesis writing is Mediation which should be one of the alternative process of dispute settlement which can give greater access to justice to the parties in finding satisfactory dispute settlement and to fulfill the sense of justice, and become one of the effective instrument to overcome the problem of case buildup especially for the case Divorce, in the end has not been effectively implemented.Keywords: Mediation, Divorce, Marriage. AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama Kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan lebih spesifik diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/AK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pelaksanaannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu alternatif proses penyelesaian sengketa yang dapat memberikan akses keadilan yang lebbesar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan mmemenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara khususnya untuk perkara perceraian, pada akhirnya belum efektif dilaksanakan.Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Perdata
IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan) Haris Budiman; Nopa Arisyana
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.731

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitentiary Kuningan. This type of descriptive analysis research with empirical juridical approach. The result of the research stated that the Regulation of Permenkumham Number 33 Year 2015 concerning Security at Penitentiary and House of Detainees has been arranged in detail and complete but in its implementation there are various obstacles so that in Class IIA Kuningan Class has not fully applied maximally, especially in guarding and guarding at the time of assimilation which should be supervised and supervised but only accompanied by regular staff assigned. The conclusion is that to optimize security requires human resources and other resources such as technology, infrastructure.Keywords: Implementation, Security System, Penitentiary AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan lembaga pemasyarakatan dan implementasi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur secara terperinci dan lengkap namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan sehingga di Lapas Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal terutama dalam penjagaan dan pengawalan pada saat asimilasi yang seharusnya dilakukan pengawasan dan pengawalam tetapi hanya didampingi oleh staf biasa yang ditugaskan. Kesimpulannya yaitu untuk mengoptimalkan pengamanan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti teknologi, sarana prasarana.Kata Kunci: Implementasi, Sistem Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUNINGAN Komar Hidayat; Yunusrul Zen; Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.706

Abstract

AbstractThe writer does this research with background to know the rule of diversion policy specifically for children in Kuningan Regency. The purposes of writing this paper are to know how the rule and diversion system policy in child protection at this time and to analyze how juridical diversion policy in child protection in Kuningan Regency. The method that author used in this reseach is normative juridical approach by using secondary data collected through reading, understanding, quoting, summarazing, and making some notes and analyzing the legislation. The result of this research is that the rules and policies of the current diversion are governed by few rules the legislation including laws on the child criminal justice system, supreme court rules on the guidelines implementation of diversion in the criminal justice system the child who once analyzed it still has drawbacks. Juridical analysis of diversion policy on child protection in the Kuningan Regency. Kuningan local regulations related to diversi namely Kuningan Local Regulations about organization of child protection. The conlusion of this paper is that Kuningan local regulation is still common and does not adequately support the policies and the diversion or weaknesses are found in other regulations which should be complemented by Kuningan local regulations. The area of regulation is not equipped by the constitution of Indonesia Government for being complete.Key words : Regulations, Diversion, Child. AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui pengaturan kebijakan diversi terhadap anak khususnya di kabupaten kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan sistem diversi dalam perlindungan anak saat ini dan Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis kebijakan diversi dalam perlindungan anak di kabupaten kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan dengan cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan dan kebijakan diversi saat ini diatur oleh beberapa peraturan perundangan meliputi undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, peraturan mahkamah agung tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang setelah dianalisis masih menyisakan kekurangan. Analisis yuridis kebijakan diversi dalam perlindungan anak di kabupaten kuningan adanya peraturan daerah kabupaten kuningan terkait dengan diversi yakni peraturan daerah kabupaten kuningan tentang penyelenggaraan perlidungan anak. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah setelah dianalisis peraturan daerah tersebut masih bersifat umum dan tidak secara memadai dan mendukung adanya kebijakan diversi dan kekurangan atau kelemahan yang ditemukan di peraturan lain diatasnya yang seharusnya dilengkapi oleh peraturan daerah tersebut, oleh peraturan daerah tersebut tidak dilengkapi padahal telah diamanatkan oleh undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia untuk dilengkapi.Kata kunci : Pengaturan, Diversi, Anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue