Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN CIWARU, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Rahmat, Diding; Akhmaddhian, Suwari; Budiman, Haris
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 01 (2018): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v1i1.954

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Keywords: Legal Aid, Prevention, SocializationÂ AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA CIPEDES, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Rahmat, Diding; Anugrah, Dikha
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 01 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i01.1920

Setiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI DESA KEDUNGARUM, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA Akhmaddhian, Suwari; Budiman, Haris; Zen, Yunusrul
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 01 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i01.1922

Every citizen has the right in law and justice, therefore the government makes Law No. 16 of 2011 on Legal Aid to protect its citizens in the event of a catastrophe. The aim of devotion to this community is to emphasize the people or the villagers, as well as other goals aimed at providing this counseling that parents can add information related to the process of handling criminal acts and how to follow up in the event of a criminal offense. The method used is by way of talk and discussion then terminated with question and answer. The results obtained from the devotion to this community are the more sensitive and know how criminal and legal proceedings and the response to legal issues, especially those related to the criminal act of the present crime, are expected with the devotion to this society parents can become work in keeping his family from various possibilities related to crime and legal assistance.Â AbstrakSetiap warga negara mempunyai hak dalam hukum dan keadilan, oleh kerana itu pemerintah membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk melindungi warganya dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitik beratkan kepada orang-orang atau warga desa, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana dapat menambah informasi terkait dengan proses penanganan tindak pidana dan bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka dan mengetahui bagaimana proses tindak pidana dan bantuan hokum serta respon terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan berbagai acaman tindak pidana pada sekarang ini, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua dapat menjadi bekal dalam menjaga keluarganya dari berbagai kemungkinan yang terkait dengan tindak pidana dan bantuan hukum.Â

PENYULUHAN HUKUM DI DESA SAMPORA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA Rahmat, Diding
Empowerment Vol. 3 No. 01 (2020): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v3i01.2684

The rise of sexual harassment both verbally and non-verbally against women by men makes women not have any role in criminal law as a victim, this has implications for women's psychology to feel humiliated, lack of confidence, trauma and fear, as a result of the above women who be a victim of sexual harassment who cannot carry out their work or there is also mental illness, stress or some who commit suicide. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the protection of women due to acts of sexual harassment by men today and how the legal efforts of victims of sexual harassment against women. The methodology used in this research is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials such as laws, journals and books. Some of the existing regulations such as the Domestic Violence Act, the Child Protection Act and the Pornography Act have not touched on the issue of sexual harassment against women in Indonesia, the first-time researcher; There is a need for regulations governing the protection of women especially regarding acts of sexual harassment. Second; Preventive and repressive efforts are needed to prevent acts of sexual harassment against women in order to protect women so that women are able to rise up, advance, prosper, happy, independent and contribute to the Family, Nation and State. Preventive efforts can be carried out with outreach, workshops and training on legal awareness of women's protection while refressive efforts are in the form of action by the police.Keywords: Women, Sexual Harassment, Legal Protection. AbstrakMaraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Adapun metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Beberapa peraturan yang sudah ada seperti Undang undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Undang Undang Perlindungan anak dan Undang Undang Pornografi belum menyentuh ke arah persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia, Peneliti berkesimpualan pertama; Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khusunya mengenai tindakan pelecehan seksual. Kedua; Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju,sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara . Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan aparat kepolisian.Kata Kunci: Perempuan, Pelecehan Sekual, Perlindungan Hukum.

Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Rahmat, Diding; Adhyaksa, Gios; Fathanudien, Anthon
Empowerment Vol. 4 No. 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4921

Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Bojong Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan aparat kepolisian.

Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Tendiyanto, Teten; Budiman, Haris; Rahmat, Diding
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4058

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Mumuh Muhyiddin; Haris Budiman; Diding Rahmat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this research was to know the application of material criminal law to narcotics abuses criminal case based on Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG and legal consideration used by judge in imposing criminal sanction on narcotics abuse case based on The Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG. This research was conducted in Kuningan District, Kuningan District Court using normative juridical approach as well as primary and secondary data. Data was processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the research conducted, the authors get the result that was: the application of the material criminal law to the criminal case of narcotics abuse based on the Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG has been precise with the fulfillment of the elements of Article 127 Paragraph (1) Sub-paragraph a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics has been proven by declaring the defendant legally and convincingly guilty of committing criminal acts of Narcotics misuse; The legal considerations used by the judge in imposing criminal sanctions on cases of narcotics abuse based on the Verdict of the District Court of Kuningan Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG have been appropriate based on normative by looking at legitimate evidence instruments.Keywords: Verdict of District Court, Abuse, and Narcotics. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yakni Pengadilan Negeri Kuningan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta data primer dan sekunder. Data diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yaitu: penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat-alat bukti yang sah.Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Penyalahgunaan, dan Narkotika.

Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Aris Budiatno; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

This research is influenced by one of the cases of domestic violence that occurs in the Kuningan regency in the decision of the District Court of Kuningan No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng. This research aims at : a) to know the settings and affection criminal law against criminal acts of physical violence that is done by the husband toward his wife in the Verdict No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, b) to know how the legal consideration of the judges in the execute the decision in criminal case No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, this research carried out in the District Court of brass. The method used is the nomative juridical approach method to examine the law which the umma as norms or rules that apply in the community and become a reference for the behavior of every man. The primary data obtained through interview and research directly with related parties to obtain information to supplement the data while the Secondary Data, namely the data obtained through the literature study with how to read books of scientific, magazines, the internet newspapers and other reading related to research. Findings from this research among others : (1) Setting affection criminal law against criminal acts based on the instruments of the evidence is contained in the letter of charges formulated by the public prosecutor to perform the tasks the prosecution. The demands of public prosecutor to the Justice that the accused should be required to imprisonment for more than 1 (one) year because the works that are done by the perpetrators of inhumane treatment of women (2) Legal Consideration of the judges in undermining the seriousness of the criminal acts against the accused less appropriate because the overturning of the punishment of the perpetrators are perceived to be very lightweight so that during the do not turn aside from the principles or the principles of pemidanaan so judges can execute judgments imprisonment minimum or maximum of berdasasarkan article that charges relate to the accused.Key Words : the Decision of the Judges, Criminal Acts, Domestic Violence AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Penelitian ini bertujuan : a) untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, b) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak manusiawi terhadap perempuan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal berdasasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, KDRT

Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Aris Budiatno; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

This research is influenced by one of the cases of domestic violence that occurs in the Kuningan regency in the decision of the District Court of Kuningan No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng. This research aims at : a) to know the settings and affection criminal law against criminal acts of physical violence that is done by the husband toward his wife in the Verdict No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, b) to know how the legal consideration of the judges in the execute the decision in criminal case No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, this research carried out in the District Court of brass. The method used is the nomative juridical approach method to examine the law which the umma as norms or rules that apply in the community and become a reference for the behavior of every man. The primary data obtained through interview and research directly with related parties to obtain information to supplement the data while the Secondary Data, namely the data obtained through the literature study with how to read books of scientific, magazines, the internet newspapers and other reading related to research. Findings from this research among others : (1) Setting affection criminal law against criminal acts based on the instruments of the evidence is contained in the letter of charges formulated by the public prosecutor to perform the tasks the prosecution. The demands of public prosecutor to the Justice that the accused should be required to imprisonment for more than 1 (one) year because the works that are done by the perpetrators of inhumane treatment of women (2) Legal Consideration of the judges in undermining the seriousness of the criminal acts against the accused less appropriate because the overturning of the punishment of the perpetrators are perceived to be very lightweight so that during the do not turn aside from the principles or the principles of pemidanaan so judges can execute judgments imprisonment minimum or maximum of berdasasarkan article that charges relate to the accused.Key Words : the Decision of the Judges, Criminal Acts, Domestic Violence AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Penelitian ini bertujuan : a) untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, b) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak manusiawi terhadap perempuan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal berdasasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, KDRT

Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Taufik Hidayat; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.Keywords: Terrorism, Arresting, Criminal Act AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia. maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.Kata Kunci : Terorisme, Penangkapan, Tindak Pidana

Title

Found 76 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 76 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 76 Documents
Search