Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Ahkam

ahkam
Website

Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ISSN : 08544603 EISSN : 25023209 DOI : http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.8825

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Al-AHKAM; is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang in collaboration with the Indonesian Consortium of Shariah Scholars (KSSI). Al-AHKAM focuses on Islamic law with various perspectives. This journal, serving as a forum for studying Islamic law within its local and global context, supports focused studies of a particular theme and interdisciplinary studies. AL-AHKAM has been indexed in DOAJ, Google Scholar, and the Indonesia Ministry of Research, Technology, and Higher Education (SINTA 2 - SK No. 164/E/KPT/2021). AL-AHKAM has become a CrossRef Member since the year 2016. Therefore, all articles will have a unique DOI number.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017" : 12 Documents clear

POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Kholis, Nur; Jumaiyah, Jumaiyah; Wahidullah, Wahidullah
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

The article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974, mentioned that discrimination against women (wife) potentially in increasing the divorce rates. It can be minimized by creating a gender-based mindset, that will be the object of this research. This research will use qualitative methods with normative juridical approach. This research found that: firstly, that the Act Number 1 Year 1974 and its derivative laws such as Compilation of Islamic Law (KHI), has not reach yet the Pancasila values and also justice and humanity as the main mission of law. Secondly, the political configuration in the drafting of laws and â€œblack and whiteâ€ in understanding of religious texts are contribute to creating injustice. Thirdly, the justice is one of the goals of the law, so discrimination must be eliminated. This research provides a recommendation that polygamy in article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974 must be removed, and become the principle of monogamy absolutely.[]Diskriminasi terhadap perempuan (Isteri), sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, berpotensi menciptakan tingginya angka perceraian. Meminimalisasi hal tersebut dengan membangun pemikiran berbasis keadilan gender merupakan tujuan dalam penelitian ini. Adapun metode yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian yang ditemukan; Pertama, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti KHI, masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua, konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang â€œhitam-putihâ€ adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Artikel ini merekomendasikan penghapusan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, dan menjadikan monogami bersifat mutlak.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU/XII/2014 KAITANNYA DENGAN NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA Islamiyati, Islamiyati
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Background research originated from the Constitutional Court decision No. 68/PUU / XII /2014 rejected the application for judicial review of material (judicial review) Article 2 Paragraph (1) of the Constitution NRI UUP 1945. The goal is to analyze the legal considerations of the decision of the judge of the Constitutional Court No. 68/PUU/XII/2014 and its legal consequences. The judge rejected the applicant because it contradicts the principle of the Godhead, moral values, culture and principles of marriage law in Indonesia. The existence of Islamic law can be reestablished by the interpretation of Article 2 Paragraph (1) UUP properly and constitutionally. The role of the Constitutional Court decision has correlate between religion and state laws are harmonized, and can enforce Islamic law which is based on maqÄá¹£id al-sharÄ«â€™ah.[]Latar belakang penelitian berawal dari putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 yang menolak permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUDÂ 1945. Tujuannya untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 dan akibat hukumnya. Hakim menolak permohonan pemohon karena bertentangan dengan prinsip Ketuhanan, nilai moral, budaya dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar dan konstitusional. Peran putusan MK telah mengkorelasikan antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat menegakkan hukum Islam yang berpijak pada maqÄá¹£id al-sharÄ«â€™ah.

IMPLEMENTASI TITIK KOORDINAT TENGAH KABUPATEN ATAU KOTA DALAM PERHITUNGAN JADWAL WAKTU SALAT Ardliansyah, Moelki Fahmi
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Study literature of Islamic Astronomy in case prayer times, is less from getting specific attention. Furthermore, the schedule of prayer times is very complex. Such as its still being distributed in form converting one to another area. It should be computed based on each district or city. Appearing new case that is coordinates point data (latitude and longitude) where used as center point computations. This thesis is researched the effect and importance implementation of center coordinate point from district or city in the determining of prayer times schedule. The research used mathemathic analytic descriptive and comparative analysis methods. With purpose to know in detail the comparation result from prayer times computations using center coordinate point and otherwise. The result of research shows the effect prayer times schedule can be applied for one district or city area. Meanwhile, computed prayer times schedule that use another center point coordinate not exactly can be applied in one district or city area. Though coordinate different value more than 0,5Â° and its position located in the south and east center coordinate point. Center coordinate point must be applied because at the base this coordinate point have been considered geographical aspect. Where in width side for the north, south, east and west have been considered and have the equilibrium distance.[]Kajian studi Astronomi Islam dalam persoalan waktu salat kurang mendapat perhatian khusus. Padahal persoalan jadwal waktu salat sangat komplek, seperti masih beredarnya jadwal waktu salat yang dikonversi dari satu daerah ke daerah lain. Sudah seharusnya jadwal waktu salat disusun berdasarkan kabupaten atau kota masing-masing. Persoalan baru yang muncul adalah data titik koordinat (lintang dan bujur) mana yang akan digunakan sebagai acuan perhitungannya. Dalam tulisan ini meneliti dampak dan perlunya implementasi titik koordinat tengah kabupaten atau kota dalam perhitungan jadwal waktu salat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis matematis dan analisis komparatif, yang bertujuan untuk mengetahui secara detail hasil perbandingan perhitungan jadwal waktu salat dengan menggunakan titik koordinat tengah dan selain titik koordinat tengah. Penelitian ini menemukan bahwa, dampaknya jadwal waktu salat dapat diberlakukan untuk satu wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan jadwal waktu salat yang diperhitungkan menggunakan selain titik koordinat tengah belum tentu dapat diberlakukan untuk satu wilayah kabupaten atau kota, apalagi selisih koordinatnya diatas 0,5Â° dan posisinya berada di sebelah selatan dan timurÂ dari titik koordinat tengah. Titik koordinat tengah perlu diimplementasikan, karena pada dasarnya titik koordinat ini telah mempertimbangkan aspek geografis. Dimana dalam segi luas untuk bagian utara, selatan dan timur, barat nya telah dipertimbangkan dan jaraknya pun seimbang.

THE DIMENSION OF TAWá¸¤ÄªD IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW INSTITUTION: Quranic Exegesis Perspective HAM, Musahadi
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Tawá¸¥Ä«d is an essential vocabulary for Muslims. As the essence of belief in Allah, tawá¸¥Ä«d (monotheism) must be manifested in various aspects of Muslims life including the development of Islamic law institutions. The values of tawá¸¥Ä«d are regarded as the guarantors that the institution can represent the exact pattern for human relations in terms of being servants of God and of being fellow humans. That is why Muslims need to mobilize all intellectual potential in order to build legal institutions having benefits contextually and ethically without ignoring the faith. This paper tries to reconstruct how tawá¸¥Ä«d will be mobilized to fulfill these law expectations based on Qurâ€™an.[]Tawá¸¥Ä«d adalah kosa kata penting bagi umat Islam. Sebagai esensi kepercayaan kepada Allah, tawá¸¥Ä«d (monoteisme) harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam termasuk pengembangan institusi hukum Islam. Nilai tawá¸¥Ä«d dianggap sebagai penjamin bahwa institusi tersebut dapat mewakili pola pasti hubungan manusia dalam hal menjadi pelayan Tuhan dan sesama manusia. Itulah sebabnya umat Islam perlu memobilisasi semua potensi intelektual agar membangun institusi hukum yang memiliki manfaat secara kontekstual dan etis tanpa mengabaikan keimanan. Tulisan ini mencoba untuk merekonstruksi bagaimana tawá¸¥Ä«d dimobilisasi untuk memenuhi harapan-harapan hukum berdasarkan Qurâ€™an.

KOREKSI KETINGGIAN TEMPAT TERHADAP FIKIH WAKTU SALAT: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung Rojak, Encep Abdul; Hayatudin, Amrullah; Yunus, Muhammad
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Prayer time is locality in accordance with geographic data. For one geographical data will result one of prayer time. But there are different things with this general rule, namely the phenomenon of maghrib twice during Ramadan 1437 H. / 2016 M. in Bandung. There are two prayer schedule format that developed at that time, which is schedule issued by the Ministry of Religious West Java Regional Office (Kemenag) and schedule sourced by online of the Central of Ministry of Religious Affairs. Bandung has elevated above 600 meters mean sea level, but not located on the beach. Such circumstances make different ijtihad scholars of elevation data in the calculation of the prayer times. According to scholars of the city, Bandung has a elevation above 600 meters mean sea level, in the calculation of the maghrib prayer time must take into calculation the height of the place. This is to get results that match the real conditions. Kemenag and BHRD West Java Â using real data in the calculation of prayer times. This schedule is much used as a reference by mosques such as the Great Mosque of al-Ukhuwah Bandung, Mosque PUSDAI, Trans Studio Mosque Bandung, and Masjid Istiqomah Bandung.[]Awal waktu salat bersifat lokalitas sesuai dengan data geografis. Untuk satu data geografis akan menghasilkan satu waktu salat. Namun ada hal yang berbeda dengan kaidah umum ini, yaitu terjadi fenomena adzan maghrib dua kali pada saat Ramadhan 1437 H. / 2016 M. di Kota Bandung. Ada dua format jadwal salat yang berkembang saat itu, yaitu jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenag Kanwil Jawa Barat dan jadwal yang bersumber dari sistem online Kementrian Agama Pusat. Diantara jadwal tersebut, ada yang menggunakan data ketinggian tempat dan ada pula yang mengabaikannya. Bandung memiliki ketinggian tempat di atas 600 meter dpl, namun tidak terletak di sisi pantai. Keadaan seperti ini menjadikan ulama ilmu falak berbeda ijtihad dalam penggunaan data ketinggian tempat dalam perhitungan awal waktu salat magrib. Menurut ulama falak, kota Bandung yang memiliki ketinggian tempat di atas 600 meter dpl, dalam perhitungan awal waktu salat Magrib harus memperhitungkan ketinggian tempat. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kemenag dan BHRD Jawa Barat menggunakan data real dalam perhitungan awal waktu salat. Jadwal ini banyak dijadikan acuan oleh masjid-masjid yang besar seperti Masjid Agung al-Ukhuwah Bandung, Masjid PUSDAI, Masjid Agung Trans Studio Bandung, dan Masjid Istiqomah Bandung.

HOW TO MAKE ISLAMIC LAW AS THE STATE LEGAL POLICY OF INDONESIA: Constitutional and Sociological Arguments Hapsin, Abu
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

This article aims to answer some questions: what is the meaning of â€œequal rightâ€ and â€œreligious freedomâ€ written in the text of UUD 45? How if, in the name of religious freedom, other peopleâ€™s rights are offended? how if, in implementing Islamic law, others peopleâ€™s rights are offended? Indonesian Constitution (UUD 45) gives freedom to every follower of a given religion to concretize his religious convictions in public life provided that, in doing so, the fundamental right of others are not offended. The UUD 45 also gives freedom to every citizen to make his religious convictions or religious teachings become a state legal policy as long as he or she follows the procedural constitution written in the UUD 45. However, after becoming state legal policy, Islamic law can no longer be claimed â€œIslamic Lawâ€, because itâ€™s now provided for answering the partial question of life, namely how to administer the state. From a sociological point of view, in order that the process of legislation runs smoothly, Islamic Law should first be transformed into living norms. Hence, it will be easier for the society to abide the law which originated from living norms. Since the function of law in maintaining public peace and order depends, for its effectiveness, on the actual social norms of the community, social acceptance is of great importance. Two ways of resolution will be discussed in this article, these are democratic resolution and transforming Islamic Law into social norms.[]Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, apa arti "hak yang sama" dan "kebebasan beragama" yang tertulis dalam teks UUD 45? Bagaimana jika atas nama keÂbebasan beragama bersinggungan dengan hak orang lain? Bagaimana pula jika dalam menerapkan hukum Islam mengganggu ataupun mengabaikan hak orang lain? UUD 1945 memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama untuk mengekspresikan keÂyakinan agamanya dalam kehidupan publik dengan cacatan tidak mengganggu dan mengabaikan hak orang lain. UUD 1945 juga memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk membuat keyakinan agama atau ajaran agamanya menjadi keÂbijakan hukum negara selama tetap mengikuti prosedur yang tertulis dalam UUD 1945. Namun, setelah menjadi kebijakan hukum negara, hukum Islam tidak dapat lagi diklaim sebagai "Hukum Islam", karena hukum tersebut telah dibuat dalam rangka memÂberikan solusi terhadap berbagai macam permasalahan dalam kehidupan, lebih tepatnya hukum terÂsebut telah menjadi pengatur sebuah Negara. Dari sudut pandang sosiologis, agar proses perundang-undangan berjalan lancar, Hukum Islam pertama-tama harus diubah menjadi norma hidup sehingga akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mematuhi hukum yang berawal dari norma hidup. Karenanya hukum berfungsi dalam menjaga ketertiban publik, dan ini bergantung pada norma sosial yang berlaku pada masyarakat, sehingga akan mudah diterima oleh masyarakat. Dua tawaran solusi akan dibahas dalam artikel ini, yaitu: resolusi demokratis dan mengÂubah Hukum Islam menjadi norma sosial.

HOW TO MAKE ISLAMIC LAW AS THE STATE LEGAL POLICY OF INDONESIA: Constitutional and Sociological Arguments Abu Hapsin
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

This article aims to answer some questions: what is the meaning of “equal right” and “religious freedom” written in the text of UUD 45? How if, in the name of religious freedom, other people’s rights are offended? how if, in implementing Islamic law, others people’s rights are offended? Indonesian Constitution (UUD 45) gives freedom to every follower of a given religion to concretize his religious convictions in public life provided that, in doing so, the fundamental right of others are not offended. The UUD 45 also gives freedom to every citizen to make his religious convictions or religious teachings become a state legal policy as long as he or she follows the procedural constitution written in the UUD 45. However, after becoming state legal policy, Islamic law can no longer be claimed “Islamic Law”, because it’s now provided for answering the partial question of life, namely how to administer the state. From a sociological point of view, in order that the process of legislation runs smoothly, Islamic Law should first be transformed into living norms. Hence, it will be easier for the society to abide the law which originated from living norms. Since the function of law in maintaining public peace and order depends, for its effectiveness, on the actual social norms of the community, social acceptance is of great importance. Two ways of resolution will be discussed in this article, these are democratic resolution and transforming Islamic Law into social norms.[]Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, apa arti "hak yang sama" dan "kebebasan beragama" yang tertulis dalam teks UUD 45? Bagaimana jika atas nama kebebasan beragama bersinggungan dengan hak orang lain? Bagaimana pula jika dalam menerapkan hukum Islam mengganggu ataupun mengabaikan hak orang lain? UUD 1945 memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama untuk mengekspresikan keyakinan agamanya dalam kehidupan publik dengan cacatan tidak mengganggu dan mengabaikan hak orang lain. UUD 1945 juga memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk membuat keyakinan agama atau ajaran agamanya menjadi kebijakan hukum negara selama tetap mengikuti prosedur yang tertulis dalam UUD 1945. Namun, setelah menjadi kebijakan hukum negara, hukum Islam tidak dapat lagi diklaim sebagai "Hukum Islam", karena hukum tersebut telah dibuat dalam rangka memberikan solusi terhadap berbagai macam permasalahan dalam kehidupan, lebih tepatnya hukum tersebut telah menjadi pengatur sebuah Negara. Dari sudut pandang sosiologis, agar proses perundang-undangan berjalan lancar, Hukum Islam pertama-tama harus diubah menjadi norma hidup sehingga akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mematuhi hukum yang berawal dari norma hidup. Karenanya hukum berfungsi dalam menjaga ketertiban publik, dan ini bergantung pada norma sosial yang berlaku pada masyarakat, sehingga akan mudah diterima oleh masyarakat. Dua tawaran solusi akan dibahas dalam artikel ini, yaitu: resolusi demokratis dan mengubah Hukum Islam menjadi norma sosial.

POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Nur Kholis; Jumaiyah Jumaiyah; Wahidullah Wahidullah
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

The article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974, mentioned that discrimination against women (wife) potentially in increasing the divorce rates. It can be minimized by creating a gender-based mindset, that will be the object of this research. This research will use qualitative methods with normative juridical approach. This research found that: firstly, that the Act Number 1 Year 1974 and its derivative laws such as Compilation of Islamic Law (KHI), has not reach yet the Pancasila values and also justice and humanity as the main mission of law. Secondly, the political configuration in the drafting of laws and “black and white” in understanding of religious texts are contribute to creating injustice. Thirdly, the justice is one of the goals of the law, so discrimination must be eliminated. This research provides a recommendation that polygamy in article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974 must be removed, and become the principle of monogamy absolutely.[]Diskriminasi terhadap perempuan (Isteri), sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, berpotensi menciptakan tingginya angka perceraian. Meminimalisasi hal tersebut dengan membangun pemikiran berbasis keadilan gender merupakan tujuan dalam penelitian ini. Adapun metode yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian yang ditemukan; Pertama, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti KHI, masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua, konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang “hitam-putih” adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Artikel ini merekomendasikan penghapusan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, dan menjadikan monogami bersifat mutlak.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU/XII/2014 KAITANNYA DENGAN NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA Islamiyati Islamiyati
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Background research originated from the Constitutional Court decision No. 68/PUU / XII /2014 rejected the application for judicial review of material (judicial review) Article 2 Paragraph (1) of the Constitution NRI UUP 1945. The goal is to analyze the legal considerations of the decision of the judge of the Constitutional Court No. 68/PUU/XII/2014 and its legal consequences. The judge rejected the applicant because it contradicts the principle of the Godhead, moral values, culture and principles of marriage law in Indonesia. The existence of Islamic law can be reestablished by the interpretation of Article 2 Paragraph (1) UUP properly and constitutionally. The role of the Constitutional Court decision has correlate between religion and state laws are harmonized, and can enforce Islamic law which is based on maqāṣid al-sharī’ah.[]Latar belakang penelitian berawal dari putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 yang menolak permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD 1945. Tujuannya untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 dan akibat hukumnya. Hakim menolak permohonan pemohon karena bertentangan dengan prinsip Ketuhanan, nilai moral, budaya dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar dan konstitusional. Peran putusan MK telah mengkorelasikan antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat menegakkan hukum Islam yang berpijak pada maqāṣid al-sharī’ah.

IMPLEMENTASI TITIK KOORDINAT TENGAH KABUPATEN ATAU KOTA DALAM PERHITUNGAN JADWAL WAKTU SALAT Moelki Fahmi Ardliansyah
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Study literature of Islamic Astronomy in case prayer times, is less from getting specific attention. Furthermore, the schedule of prayer times is very complex. Such as its still being distributed in form converting one to another area. It should be computed based on each district or city. Appearing new case that is coordinates point data (latitude and longitude) where used as center point computations. This thesis is researched the effect and importance implementation of center coordinate point from district or city in the determining of prayer times schedule. The research used mathemathic analytic descriptive and comparative analysis methods. With purpose to know in detail the comparation result from prayer times computations using center coordinate point and otherwise. The result of research shows the effect prayer times schedule can be applied for one district or city area. Meanwhile, computed prayer times schedule that use another center point coordinate not exactly can be applied in one district or city area. Though coordinate different value more than 0,5° and its position located in the south and east center coordinate point. Center coordinate point must be applied because at the base this coordinate point have been considered geographical aspect. Where in width side for the north, south, east and west have been considered and have the equilibrium distance.[]Kajian studi Astronomi Islam dalam persoalan waktu salat kurang mendapat perhatian khusus. Padahal persoalan jadwal waktu salat sangat komplek, seperti masih beredarnya jadwal waktu salat yang dikonversi dari satu daerah ke daerah lain. Sudah seharusnya jadwal waktu salat disusun berdasarkan kabupaten atau kota masing-masing. Persoalan baru yang muncul adalah data titik koordinat (lintang dan bujur) mana yang akan digunakan sebagai acuan perhitungannya. Dalam tulisan ini meneliti dampak dan perlunya implementasi titik koordinat tengah kabupaten atau kota dalam perhitungan jadwal waktu salat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis matematis dan analisis komparatif, yang bertujuan untuk mengetahui secara detail hasil perbandingan perhitungan jadwal waktu salat dengan menggunakan titik koordinat tengah dan selain titik koordinat tengah. Penelitian ini menemukan bahwa, dampaknya jadwal waktu salat dapat diberlakukan untuk satu wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan jadwal waktu salat yang diperhitungkan menggunakan selain titik koordinat tengah belum tentu dapat diberlakukan untuk satu wilayah kabupaten atau kota, apalagi selisih koordinatnya diatas 0,5° dan posisinya berada di sebelah selatan dan timur dari titik koordinat tengah. Titik koordinat tengah perlu diimplementasikan, karena pada dasarnya titik koordinat ini telah mempertimbangkan aspek geografis. Dimana dalam segi luas untuk bagian utara, selatan dan timur, barat nya telah dipertimbangkan dan jaraknya pun seimbang.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol. 35 No. 2 (2025): October Vol. 35 No. 1 (2025): April Vol. 34 No. 2 (2024): October Vol. 34 No. 1 (2024): April Vol 34, No 1 (2024): April Vol 33, No 2 (2023): October Vol 33, No 1 (2023): April Vol 32, No 2 (2022): October Vol 32, No 1 (2022): April Vol 31, No 2 (2021): October Volume 31, Nomor 2, Oktober 2021 Volume 31, Nomor 1, April 2021 Vol 31, No 1 (2021): April Vol 30, No 2 (2020): October Volume 30, Nomor 2, Oktober 2020 Volume 30, Nomor 1, April 2020 Vol 30, No 1 (2020): April Volume 29, Nomor 2, Oktober 2019 Vol 29, No 2 (2019): October Vol 29, No 1 (2019): April Volume 29, Nomor 1, April 2019 Volume 28, Nomor 2, Oktober 2018 Volume 28, Nomor 1, April 2018 Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017 Volume 27, Nomor 1, April 2017 Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016 Volume 26, Nomor 1, April 2016 Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015 Volume 25, Nomor 1, April 2015 Volume 25, Nomor 1, April 2015 Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014 Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014 Volume 24, Nomor 1, April 2014 Volume 24, Nomor 1, April 2014 Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013 Volume 23, Nomor 2, Oktober, 2013 Volume 23, Nomor 1, April, 2013 Volume 23, Nomor 1, April 2013 Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012 Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012 Volume 22, Nomor 1, April 2012 Volume 22, Nomor 1, April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Waldi Nopriansyah

Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id

Phone
+6287735155355

Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Waldi Nopriansyah

Contact Email waldi@stebisigm.ac.id

Phone +6287735155355

Journal Mail Official alahkam@walisongo.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Waldi Nopriansyah

Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id

Phone
+6287735155355

Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA