cover
Contact Name
-
Contact Email
aljamiah@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-558186
Journal Mail Official
aljamiah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Gedung Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto No 1
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
ISSN : 0126012X     EISSN : 2338557X     DOI : 10.14421
Al-Jamiah invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related to Islam, Muslim society, and other religions which covers textual and fieldwork investigation with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, sociology, anthropology, political science and others.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "No 59 (1996)" : 15 Documents clear
Bingkai Teologi Kerukunan Beragama (Kembali Kepada Kitab Suci) Burhanuddin Daja
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.187-195

Abstract

Di suatu malam, 27 Rayab, satu Tahun menjelang hiirah, Muhammad saw diisra'kan Allah dari masiid al Haram di Mekkah al-Mukarramah ke Masird al-Aqsa di Yerusalem dan dari maslid al-Aqsa Nabi naik sampai ke tingkat yang paling tinggi, Arsy Allah, di Sidratul Muntaha. Pada saat itulah Muhammad saw. dapat melihat Allah dengan persepsinya, yang tidak dapat dituturkan dengan lidah atau digambarkan dengan alat peraga apapun. Pengalaman rohaniah yang maha indah, berada diluar jangkauan otak manusia. Saat itulah Muhammad diliputi ketakiuban dan kekaguman luar biasa, berada dalam pangkuan ke Agungan Allah Maha Sempuna, dengan penuh rasa tenang damai. dan menikmati tanpa tara indahnya fana diri dihadapan Allah azza wa jalla. Seorang sufi besar, Abdul Quddus Gangoh dari India berkata: "Itu Muhammad dari negeri Arab naik ke langit yang paling tinggi lalu kembali lagi ke bumi. Demi Allab andai kata aku dapat mencapai langit itu selamanya aku tidak akan mau kembali ke bumi lagi". Memang Abdul Quddus, sufi, mencari kenikmatan untuk diri sendiri Muhammad, Rasul, membawa missi untuk seisi langit dan bumi. Dengan Isra' dan Mir'raj, jiwa dan kepribadian Rasul, yang sungguh kokoh dan kuat itu, telah dipersatukan oleh kesatuan wujud ini sampai pada puncak kesempurnaannya, untuk mengembangkan Risalah kenabianny yang terakhir yang sempuma pula, membimbing seluruh umat manusia mencapai hidup Bahagia dalam segala dimensinya.
Neo-Sinkretisme Petani Muhammadiyah Abdul Munir Mulkhan
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.19-39

Abstract

Syncretism is a belief that grows among rural peasants. The growth of the belief is closely related to their social and economies status for this reason Muhammadiyah, as an Islamic purifying organization, is not well accepted by them. social changes in which the number of populations increases and the farm-land and shelter decreases. has fostered rationalization of myths and supernatural belief. since then, Muhammadiyah is gradually accepted by rural peasants. In essence, the synergetic belief of the peasants is not in accordance with Muhammadiyah principles. Even though, the data show an increasing number of rural peasants who commit to this organization. This commitment means distortion of functional relationship patten between work and belief. Being Muhammadiyah followers can being contradiction to their previous belief and their life patten. Sueh kind of internal contradiction raises a conflict of belief which leads to the rise of new syncretism. In a new form the meaning and function of syncretism and Muhammadiyah movement changed on the bases of their cultural system. This fact shows belief dualism among rural peasants. Muhammadiyah has a mission of eradicating syncretism which has been the basis of rural peasants' view. The commitment of the peasants to follow this organization does not mean rejection of this belief. Rather, life patten and the struggle of fulfilling their daily needs make them choose both, organization and belief. which give rise to new syncretism. Economies and political crisis urges the peasants to take Muhammadiyah as their new identity which will bring up their position in the changing social structure. consequently, the function of the organization changes into more or less, a mediator in facing social, economies and political structure which is bigger and modern. on one hand, to make them accepted by Muhammadiyah community, their syncretic belief and its ritual systems are modified. And on the other hand, some of Muhammadiyah institution components are sacralized according to their way of life. Sueh a condition could bring a charismatic experience, ln which Muhammadiyah commitment of peasants is stronger than that of other followers.
The Sūfī Theory of Knowledge: A Study of ‘Ain Al-Quḍah’s Zubdat al-Ḥaqā’iq M. Yusron Asrofie
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.121-135

Abstract

Ini adalah studi: tentang teori ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh 'Ain al-Quḍāh Hamadānī (1098-1131), seorang hakim yang sekaigus juga seorang sufī. Pada usia tigapuluh tiga tahun dia dihukum mati karena dituduh mempunyai tendensi lsmaili seperti al-HḤallaj (w.992) dan dituduh bisa mencapai keadaan Nabi seperti Suhrawardī (w.1191).'Ain al-Quḍāh merasah tidak memperoleh kepuasan dalam mencari ilmu, dalam hal ini adalah ilmu Kalam. Dia akhinva merasa diselamatkan dari kekafiran, kesalahan, kebingungan dan kebutaan dengan membacakarya-karya Imam al-Ghazāli (W.1111). Menurut  pendapat 'Ain al-Qaḍāh, Tuhan itu maha tahu segalah hal baik hal-hal yang besar Maupun hal-hal yang.sangat kecil. 'Ain all-Qaḍāh Mendasarkan pendapatnya pada avat 2:115 yang berbunyi, ke manapun kamu Menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini, menurut dia, menunjukkan bahwa ke mana saja manusia menghadap, dia melihat bahwa wajah Allah ada di sana. Ini adalah Merupakan indikasi yang lembut namun jelas bahwa setiap benda yang ada itu mempunyai hubungan tertentu dengan wajah Tuhan, atau dengan kata lain berada dalam pandangan Tuhan. Logika kebaiikannya adalah bahwa segala sesuaru yang di luar pengetahuan Tuhan berarti tidak ada, atau merupakan hal yang tidak ada. iebih lanjut, 'Ain al-Qaḍāh mengutip ayatT:7 yang berbunyi, "Sungguh Kami akan menceritakan kepada mereka dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Kami tidak akan absen." Menurutnya, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berada dalam pengetahuan Tuhan dan Dia selalu hadir bersama dengan segala sesuatu. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghindar dari pengetahuan Tuhan. Karena alasan inilah, ‘Ain al-Qaḍāh lebih jauh mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu sesuatu yang banyak (at-kathīr) dan merupakan keseluruhan atau totalitas dari benda-benda (al-kull). Segala sesuatu selain Tuhan adalah hal-hal kecil, merupakan bagian dan khusus. ‘Ain al-Qaḍāh mengakui bahwa penielasannya di atas itu sangat tidak jelas (ambiguous). untuk memperjelas pemikirannya dia menggunakan permisalan matahari. Dia mengatakan bahwa memang betul matahari itu satu. Namun cahaya yang memancar dari matahari itu adalah banyak, tetapi Ketika dia berkesimpulan bahwa matahari itu banyak dan masing-masing sinar itu satu, maka hal ini menunjukkan bahwa dia melihat matahari matahari itu merupakan akumulasi dari sinar, suatu keseluruhan yang meliputi semua sinar, sedang sinar-sinar itu adalah perwujudan kolektif dari matahari. Sebagai kesimpulan dari kemahatahuaan Tuhan, maka sangatlah tidak mungkin intelek manusia itu bisa mengetahui ilmu Tuhan. Intelek manusia itu hanya suatu bagian kecil dari wujud yang ada di alam ini. Oleh karena itu, maka intelek yang merupakan bagian kecil dari wujud alam semesta ini tidak bisa mengetahui ilmu Tuhan yang merupakan keseluruhan dari wujud apa saja yang ada.Dalam soal Ilmu Pengetahuan manusia. ‘Ain al-Qaḍāh mengemukakan suatu pola pemikiran yang mempunyai dua struktur, pertama wilayah akal, dan yang kedua wilayah diluar akal. Yang dimaksud dengan wilayah akal adalah wilayah pengalaman empirik yang berdasarkan pada pengindraan dan interpretasi rasional. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah di Iuar akal adalah wilayah mereka yang telah mencapai batas paling akhir dari wilayah akal kemudian ada cahava yang memancarkan dalam hatinya. Dalam kaitan ilmu manusia, dibahas juga perbedaan antara ilmu dan ma'rifah dan perbedaan begaimana seorang ‘ālim dan seorang ‘ārif memandang suatu persoalan atau suatu hal. Terakhir dalam tulisan ini adalah penelusuran seeara ringkas mengenai keorisinalan pemikiran 'Ain al-Quḍāh dalam soal ini.  
Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syari’at Islam Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa Andi Rasdiyanah
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.203-207

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem pangngaderreng dengan sistem syariat Islam yang kemudian berintegrasi dengan hukum nasional. (2) perbendaharaan Syariat Islam dengan sistem budava dan sistem sosiai. Serta kemampuannya dalam memberikan pengarahan hidup nilai agama, sosia, dan budaya kepada orang bugis (3) perana system pangngaderreng   yang ditunjang dengan unsur sirik dalam lontarak latoa terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi Masyarakat Bugis di tanah Bone pada periode Lontarak, dan kesinambungan implikasinya pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone pasca Lontarak. serta wujud sumbangannya bagi pengembangan hukum Islam dalam kerangka pembinaan hukum Nasional.  Alasan untuk mengangkat Latoa menjadi obyek utama sebagai Lontarak yang berisi pangngaderreng. karena (1) Latoa mengandung pangngaderreng Secara lengkap yang ditulis daram bahasa Bugis, yang mengalami penulisan ulang setelah masuknya Islam, serta lebih banyak pangngaderreng Konsep syariat Islam. (2) Tokoh-tokoh narasumber adalah tokoh Busis abad XV dan XVI (kecuali Nabi Muhammad SAW., dan Lukman Al-Hakiem) menjelang diterimanva Islam sebagai agama resmi kerajaan Adapun penerapan Bone sebagai obyek, didasarkan atas pertimbangan bahwa (1) Kerajaan Bone Merupakan kerajaan Bugis yang paling besar dan terkenal pada periode Latoa, yang meskipun terlambat masuk Islam (1611), namun kemantapan keislamannya tidak kurang bobotnya dibanding dengan kerajaan lainnya. (2) Perbedaan antara kelompok elit dengan warga Masyarakat lainnva dewasa ini, masih cukup jelas, sehingga agak mudah mengamati pengaruh pangngaderreng bagi setiap strata sosial yang ada.
Eontemporary Islamie Renewal in Indonesia Azumardi Azra
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.41-58

Abstract

Artikel ini memfokuskan perhatianya pada kajian tentang kebangkitan Kembali dan reinvigurasi Islam dalam kehidupan soeial dan politik di Indonesia sebelum membahas masalah tersebut  Azvumardi Azra mengemukakan serangkaian kebijakan Pemerintah yang keres terhadap umat Islam sehingga menyebabkan terjadinva ketegangan dan konflik antara pihak yang perama dengan pihak yang kedua Di bidang politik, kebiiakan-kebijakan pemerintah sangat ketat  dan keras berkaitan dengan penolakannya terhadap rehabilitasi partai Masyumi, pembersihan terhadap Mereka yang diasosiasikan sebagai penganut politik gerakan Darul Islam/tentara Islam Indonesia, penumpasan gerakan 'Komando Jihad' dan penangkapan terhadap para penentang kebijakan asas tunggal Paneasila.kebijakan pemerintah ini terkesan seolah-olah telah terjadi proses 'depolitisasi' Islam di Indonesra Di bidang kehidupan sosial keagamaan, Pemerintah juga mengambil sikap, ketat dan kebiiakan keras, yang serupa terhadap umat Islam. Hal ini misalnya dapat di lihat dari kebijakan pemerintah ketika mengajukan RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) ke DPR pada tahun 1973. Yang di pandang oleh umat Islam sebagai muatan sekuler karena tidak mengindahkan nilai-nilai perkawinan yang Islami. Kebijakan lain yang diambil Pemerintah adalah mengakui secara resmi dan memasukkan aliran kepercayaan ke dalam GBHN. Yang ditanggapi oleh kalangan lslam sebaqai telah menempatkan aliran kepercayaan itu setingkat dengan agama. Secara pelan tetapi pasti, keadaan tersebut di atas mulai berubah pada akhir tahun 1980-an menyusul penerimaan kebijakan asas tunggal oleh umat Islam. Menurut penulis, faktor-faktor internasional dan domestik telah ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan ini " Artikel ini lebih mengkonsentrasikan  untuk menyoroti indikator-indikator internal bagi munculnya Kembali lslam kultural ini dapat disebut antara lain  pembentukan Yayasan Amal Bhakti muslim Pancasila, pengiriman da'i ke daerah-daerah transmigrasi, pembentukan Bank Mu'almalat. Maraknya pembentukan kelompok-kelompok remaja maslid, merebaknya kajian-kajian Islam di berbagai kampus Perguruan tinggi, Meningkanva jumlah umat lslam yang menunaikan haji dan berkembangnya aktivitas-aktivitas dakwah dan pengajian-pengajian baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para birokrat dan para eksekutif. Reinvigorasi Islam di bidang politik ditandai dengan pembentukan ICMI (lkatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia) yang pendirianya mendapat persetujuan dan restu dari Presiden Soeharto sendiri Banvak tokoh-tokoh ICMI yang mendapatkan posisi-posisi penting dalam jabatan politik dan pemerintahan. Indikator-indikator di atas, dalam pandangan penulis, merupakan tanda-tanda yang baik bagi kebangkitan Kembali islam untuk menuju kearah kebangkitan yang sebenarnya adalah bagaimana menghilangkan. paling tidak mengurangi  anggapan entusiasme agama dan praktik-praktik sosial pada dataran kehidupan nyata. Hal ini penting disadari oleh umat Islam. karena masih banvak praktik yang tidak Islami yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh mereka seperti korupsi. ketidakadilan, penvalahgunaan kekuasaan. dan etos sertadisiplin kerja yang lemah. Oleh karena itu, menurut penulis, jika umat Islam benar-benar serius untuk membangkitkan kembali lslam dan umatnya, mereka harus membangun suatu korelasi yang lebih baik antara entusiasme agar mereka dengan kerja-kerja sosial pada dataran kehidupan nyata. Jika tidak, revivalisme Islam dalam arti yang sesungguhnya hanya akan merupakan suatu illusi.
Arti Penting Mullā Ṣadrā dan Karatristik Aliran Pemikirannya Syaifan Nur
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.137-153

Abstract

This article is intended to introduce Mullā Ṣadrā and his thought to Indonesian readers. Born and brought up in the Shi'i religious tradition. Mullā Ṣadrā has been known as one of the greatest Persian thinkers. Especially in metaphysics. In spite of the fact, the position of Mullā Ṣadrā and the significance of his thought have hardly been known outside Persia (Iran). In his attempt to find a truth. Mullā Ṣadrā used three approaches, i.e., by synthesizing and harmonizing revelation. Illumination and reason. In addition to these methods, he also reconciled various schools of Islamic Thought which had existed befor such as masysyā'ī (periparetic), isyrāqi (illumination). ‘irfānī (Gnosticism or sufism). And kalām (Islamic theology). In formulating his ideas. Mullā Ṣadrā employed Qur'ān verses. Prophetic tradition 'Sunnah), opinions of Shi’I Imāms, as well as his deep individual thinking and reflections. The way Mullā Ṣadrā formulated his ideas has made him a great thinker who could create a grand thesis called al-ḥikmat al-muta’aliyah. Mullā Ṣadrā grand thesis is very different from other thinkers, thesis such as al-ḥikmat al-masysyāī‎ah or al-ḥikmat al-Isyrāqīyah. So far, Mullā Ṣadrā’s influence has been confined to shií countries, chiefly Iran where his works and ideas have been broadly and profoundly studied from generation to generation. Based on this fact, the writer argues that it is groundless to say that Islamic philosophy in the Muslim world become stagnant after the demise of the great philosophers like ibn rushed were never produced in the sunnī Muslim countries. In Contrast to the writer, intellectual discourses and philosophical life in a shi’I Muslim Country like Iran has never stopped but always developed from time to time. The writer argues that Sunni Muslim scholar should pay attention to Islamic Studies in Iran, and Sunnis Negative views of shiísm should be wiped out. 
Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral. Amiur Nuruddin
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.209-214

Abstract

Disertasi ini merupakan studi Al-Qurán dengan pendekatan tafsir ayat-ayat al-Qurán yang diyakini sebagai firman-firman Allah SWT( kalam Allah) dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sumber Informasi dan petunjuk bagi manusia. Pad penafsiran ini, tela’ahan bertumpuh pada teks-teks wahyu dengan memberi pemaknaan kontekstual kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian berawal dan pertanyaan apakah hakikat keadilan yang terkandung dalam al-Qur’an. Diidentifikasi bahwa keadilan dalam Al-Qur’an, disamping dapat dipahami dari rangkaian ayat-ayat al-Qur’an yang paling awal diturunkan, yang mengkritik berbagai macam kepincangan dan ketidakadilan dalam berbagai sector kehidupan, juga dari simpul-simpul  yang secara langsung menyebut keadilan, yaitu al-adl al-Qist al-wazn dan al-wast. Kata al-adl dengansemua kata turunanya terulang dalam al-Qurán sebanyak dua puluh  delapan kali, kata al-wazn  dan al-mizān dan al-mawazīn terulang sejumlah dua puluh tiga kali, dan kata al-wasṭ sebanyak lima kali. Untuk mendapatkan akurasi makna, maka simpul-simpul keadilan dipahami dalam rangkaiaan simpul yang berlawanan dengan keadilan, yaitu kezaliman (al-ẓulm). Berkaitan dengan kata terakhir ini yang dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak dua ratus kali dalam surat-surat Makkiyah dan seratus lima belas kali pada surat-surat Madaniyah, dua ratus delapan puluh Sembilan kali dari jumlah keseluruhannya mengandung makna ketidakadilan. Naskah al-Qurán yang dijadikan bahan penelitian ialah al-Qur’an Karim yang ditulis sesuai dengan al-rasm al-’usmaniy’, dan diterbitkan oleh Dar al-fikr, Bairut, tahun 1403H/1983M.
Al-‘Ulamā’ wa al-Ḥukūmaa wa al-Mujtami ‘a fi Indonesiā al-Mu’āṣiraa: Dirāsaa Tahdhībi al- li majlisi al-‘Ulamā’ al-Indonesiyyī M. Atho Mudzhar
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.59-75

Abstract

This article tries to analyze the relation between the MUl (Majelis Ulama Indonesia, or Council of Indonesian Ulama), the government, and the Muslim Community in last six-seven years. This study begins with an extensive and deep research previously conducted by the writer in preparation for writing his dissertation to be submitted to UCLA. The main focus of the writer’s research at that time was the role and development of the MUl between 1975-1983. ln his previous research, the writer described four significant roles played by the MUI in the Indonesian Muslim community First. the MUI played an important role in preserving and developing good relations with various Islamic organizations. At the beginning, many Muslim leaders were suspicious of the presence of the MUI and therefore they rejected the establishment of the MUI on the grounds that it would be used as a political tool by the government. To convince Muslim figures that the MUI was not the government’s political tool, it made various efforts such as inviting them to observe and participate in its activities or inviting them to discuss and solve the Muslim community's problems. In addition, the MUI showed is strong commitment to the Muslim community’s social concerns as well as its involvement in many national and international programs and activities. By doing so, the presence of the MUI was finally accepted by the whole Muslim community. second, the MUI aimed at establishing good relations with the government. The MUI's relations with the Muslims and the government were complex in nature. on one hand, many Muslim figures at the beginning were nor interested in the formation of the MUI because they regarded it as a government’s tool to legitimize its policies towards the Muslims. On the other hand, the government itself financially supported the MUI so that the relation between the two sides grew well. Between 1975-1988 the MUI produced twenty-two. fatwa’s (legal opinions): eight supported the government’s policies, eleven were neutral, and three were in contradiction to its policies However, generally speaking, the MUI's relation with the government became better and more cooperative in the face of religious and national affairs Third, the MUI encouraged the Muslims to take part very actively and extensively in the whole process of national development. These efforts were made by the MUI by cooperating with certain Ministries. Fourth. the MUI acted as a mediator which played a pivotal role in establishing good and harmonious relations between the Muslim community and other social-religious group existing in the country. In last six-seven years (from 1989-now). The MUl has persisted in keeping its significant role (as Mentioned above), even with more intensive and effective way. The MUI proves itself as an effective religious institution so that its presence and its function can be accepted and acknowledged by the Muslim as a whole. In this periode. The MUI intensifies its activities by implementing various program which had never been done before such as taking the of establishing the muamalat Bank and sending Muslim preachers (dā’ī’s) to the transmigration areas. More and More fatwā’s in this periode have also been produced by the MUI. This periode also witnesses a better and more cooperative relation between the MUI and the government. The MUI continues to motivate all segments of the Muslim community to be more involved in the whole process of social. educational, and cultural development carried out by the government. It also urges Muslim to support the government's political interests, especially in connection with its policies to preserve national unity Integrity and to maintain national security and dynamic stability in the country. [Tulisan ini mencoba mengkaji hakikat hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah dan masyarakat di Indonesia selama 6-7tahun terakhir. Analisis dalam kaiian ini berangkat dari hasil penelitian terdahulu penulisnya terhadap MUI periode 1975-1993. Dalam penelitian terdahulu itu ditemukan empat sikap pokok MUI yang mewadai kegiatanny: Pertama, adanya keinginan di pihak MUI untuk dapat diterima masyarahat dan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai organisasi keislaman. Pada mulanya sebagian tokoh-tokoh umat Islam menolak kehadiran MUI karena dicurigai sebagai semata alat politik pemerintah belaka. Namun berkat kredibilitas para tokoh yang pernah menjadi ketua umumnya dan usaha-usaha yang dilakukannya, seperti mengunjungi organisasi-organisasi Isiam atau mengundang para pengurusnya untuk Menghadiri berbagai pertemuan MUI untuk membahas aneka persoalan, penunjukan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan Islam dan kaum Muslimin serta kererlibatannya dalam berbagai kegiatan yang bertaraf internasional, akhinya ia lambat laun diterima oleh masyarakat Islam. Kedua, adanya keinginan untuk membina dan mempertahankan bubungan baik dengan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah ini agak kompleks. Di satu sisi pada mulanya tokoh-tokoh Islam tidak tertarik kepada pembentukan MUI karena beberapa faktor politik sebelum terbentuknya MUI dan setelah terbentuknya karena adanya kesan pemerintah menekan MUI agar selalu melegitimasi kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Di sisi lain pemerintah sendiri terus memberikan dukungan kepada MUI melalui bantuan finansial dan dari pihak MUI sendiri terdapat usaha-usaha untuk terus memperkokoh hubungan dengan pemerintah sehingga dari 22 fatwa yang diterbitkan selama periode 1975-1988 terdapat 8 farwa yang mendukung kebijaksanaan pemerinrah, 11 fatwa netral dan hanya tiga yang beroposisi terhadap pemerintah. Akan tetapi secara umum hubungannya dengan pemerintah bejalan ke arah semakin membaik. Ketiga, keinginan untuk mendorong umat Islam agar berpartisipasi sebanyak mungkin dalam pembangunan nasionaI. Ini dilakukan dengan menerbitkan keputusan-keputusan bersama dengan Departemen-Departemen tertentu. Keempat, keinginan untuk membina hubungan baik dengan kelompok-kelompok agama lain. Hubungan ini bersifat kompleks dan bahkan konflik dalam mana MUI memainkan Perannya dalam upaya untuk membina kerukunan antar pemeluk agama di mana umat Islam merupakan kelompok terbesar (88 %) yang karena itu, pada mulanya, enggan untuk duduk bersamal dengan kelompok agama lain yang lebih kecil. Pada periode 6 - 7 tahun terakhir ini (1989-hingga sekarang) MUI kerap mempertahankan empat sikap yang telah diambilnya pada periode terdahulu dengan perubahan dan intensitas dan aplikasi. Dalam periode ini MUI berhasil Mengukuhkan kehadirannya di tengah-tengah umat Islanm yang terbukti dari penerimaan penuh masyarakat dan organisasi  lslam terhadap keberadaannya. MUI Meningkatkan aktifitasnya dengen mencanangkan program-program khusus yang pada periode sebelumnya tidak dilakukan karena waktu itu ia lebih memfungsikan diri sebagai pemberi nasihat dan fatwa. Peningkatan aktifitas pada periode sesudah tahun 1990 terecermin dalam keterlibatannya, misalnya, mendirikan Bank Mu'amalat Indonesia, mengirim para da'I ke daerah transmigrasi, Menerbitkan sertifikat Makanan halal. Dalam kaitan hubungan baik dengan pemerintah, kedae pihak MUI dan pemerintah dapat membina kerja sama positif sebagai dampak dari dihilangkannya beberapa faktor pengganjal hubungan tersebut sebelumnya. Mengenai sikap MUI yang lahir dari keinginan untuk lebih mendorong umat Islam berpartisipasi lebih besar dalam pembangunan nasional sejalan dengan berkembangnya hubungan baik dengan pemerintah. MUI memberikan nasihat-nasihat yang berdimensi luas baik terhadap pemerintah maupun umat Islam berkenaan dengan masalah-masalah seperti ketahan dan stabilitas nasional pengumpulan zakat, pengembangan Pendidikan  dan sekolah-sekolah Islam dan lain-lain. Mengenai kerukunan umat beragama dikembangkan melalui Wadah Musyawarah Antar Umat Beragam, sekalipun sensitifitas terhadap Kristenisasi masih tetap muncul di permukaan.]
The Problem of Religion in Ibn Sinā’s Philosophy M. Amin Abdullah
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.155-171

Abstract

lbnu Sina sampai saat ini masih dianggap sebagai failusuf muslim yang kontroversial ia merupakan salah seorang failusuf muslim yang telah banyak menggoreskan penahnya di bidang logika, metafisika, psikologi, agama, kedokteran, dan Ilmu alam.pendekatannya terhadap agama melalui teori emansipasinya telah mengundang berbagai kritik dan komentar. Kemampuan imajinatif nabi, makna simbolik doktrin-doktrin keagamaan, pemaknaan mistik serta hukum kausalitas psikologis merupakan sumber kekontroversialan pemikiran ibnu sina berawal dari usahanya untuk merekonstruksi hubungan yang harmonis antara risalat dan agama, akhirnya para kritikus menempatkannya pada posisi pihak yang sulit antara ortodoksi dan heterodoksi. Penilaiaan tak berdasar tersebut  agaknya semata-mata disebabkan adanya kesalahpahaman terhadap filsafat ibnu sina yang pada kenyataannya berusaha menggabungkan unsur aql dan naql dalam keutuhan diskursus. Kefilsafatannya itu terlibat pada usahanya dalam menjelaskan persoalan kenabian yang menurut pengamatannya tidak begituberbeda dengan failusuf dan mistik kecuali kemampuan imajinatif yang dimiki oleh para nabi. Kemampuan imajinatif nabi tentunya lebih tinggi untuk memahami kemampuan imajinatif tersebut, masalah simbolisasi menjadi penting untuk dibahas. Menurut Ibn sina, kemampuan imajinatif para nabi didukung oleh kekuatan intelektual dan spiritual di samping adanya kenyataan bahwa dalam kenabian terdapat aspek simbolik. Selain itu, Ibnu Sina ielas terpengaruh oleh ide-ide Platonis Melalui teologi Aristoteles, Ketika Ibnu Sina cenderung tidak Mengakui adanya kebangkitan kembali badan yang sudah terpisah dari iiwa. Bagi Ibnu sina, arti simbolik tidak hanya diperlukan unruk menafsirkan makna kebangkitan jasmani kembali, tetapi juga terhadap hukum agama. Selain itu, pemaknaan mistis luga tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama Akhinya, tata aturan simbolisasi psikologis iuga (diperlukan) dalam memahami filsafat Ibnu Sina, karena simbul – seperti yang dikemukakan Fazlur Rahman - memiliki kewajiban batin untuk menjembatani penafsiran antagonistik, yakni bahqia simbul bukanlah simbul semata-mata yang terpisah dari realitas dan tidak berkaitan .sama sekali dengan tingkah laku individual maupun sosial.
Islam, IAIN, dan Pengembangan Kewiraswastaan Musa Asyárie
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 59 (1996)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1996.3459.1-17

Abstract

Entrepreneurship is a process of an autonomous enterprise which gained through the rise and fall of enterprise as well as commitment on exemplification and morality in relation to all process of entrepreneurship. It needs work ethos which is accumulated from social, economies, cultural and religious values. Among these values, the religious part is the most important and become its fundamental basis. Since religion is the most important and become its fundamental basis. Since religious is the fundamental part of enterprise, therefore one of the main motivations and purposes of a real entrepreneur is devotion to God. Whenever someone comes into an entrepreneurship world. There are at least four interrelated thing which ought to be noticed, they are: production, marketing, finance and human resources. In addition, there are steps before entering this world; 1) self-recognition of the available potentials, its weaknesses and strengths. 2) recognition of economical potentials. Of his/her surroundings. 3) accretion of economical analysis before choosing a kind of enterprise and followed by empirical experiment. 4). Horizontally and then vertically expansions of the enterprise after the empirical experiment showed a positive result. According to the Qur’an, human being is a functional unity of ‘abd (Slave) and Khalīfā (vicegerent). ‘abd is marked by obeying religious morality, while khalīfā is marked by his creativity in making concept and realizing it in his worldly life. In relation to this fact. There is no dual knowledge in Islam. Knowledge in Islam is monotheistic as unity and integrality of the existence of god’s reverence and generosity. For this reason, Islamic education must be built on the basis of human philosophy   and science philosophy which are monotheistic. Human philosophy is need to formulate the concept of the ideal human being according to the Qur’ān. Philosophy of science is needed to develop human ability in making concept and its realization of turning culture for the welfare of human being on earth. Based on this understanding, the activities for heavenly life are embodied in worldly life. Thus, the essence of work ethos of mankind as God's successors is realizing that the duty of life is to work for God adoration as a kind of confession of being the slave of Allah. To create functional human being, as slave as well as vicegerent of God. the role of IAIN should be put on a broader perspective in the process of national development the role is not only related to its institutional status as a center of education and center of preparing human resources for spiritual development, but also as a center of education which produce qualified entrepreneurs who struggle for strengthening their faith The involvement of IAIN in the effort of empowering society is, in fact, a call of religion Therefore, IAIN needs to give opportunities to students who choose entrepreneurship as their career by giving provisions which are programed through steps: training, apprenticeship. Writing proposal. capitalization. partnership, and being entrepreneur in relation to this idea. The utilization of student cooperative should be optimized. while in accordance with developing staff welfare, their cooperative should be professionalized.

Page 1 of 2 | Total Record : 15


Filter by Year

1996 1996


Filter By Issues
All Issue Vol 63, No 1 (2025) Vol 62, No 2 (2024) Vol 62, No 1 (2024) Vol 61, No 2 (2023) Vol 61, No 1 (2023) Vol 60, No 2 (2022) Vol 60, No 1 (2022) Vol 59, No 2 (2021) Vol 59, No 1 (2021) Vol 58, No 2 (2020) Vol 58, No 1 (2020) Vol 57, No 2 (2019) Vol 57, No 1 (2019) Vol 56, No 2 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 41, No 2 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 40, No 2 (2002) Vol 40, No 1 (2002) Vol 39, No 2 (2001) Vol 39, No 1 (2001) Vol 38, No 2 (2000) Vol 38, No 1 (2000) No 64 (1999) No 63 (1999) No 62 (1998) No 61 (1998) No 60 (1997) No 59 (1996) No 58 (1995) No 57 (1994) No 56 (1994) No 55 (1994) No 54 (1994) No 53 (1993) No 52 (1993) No 51 (1993) No 50 (1992) No 49 (1992) No 48 (1992) No 47 (1991) No 46 (1991) No 45 (1991) No 44 (1991) No 43 (1990) No 42 (1990) No 41 (1990) No 40 (1990) No 39 (1989) No 38 (1989) No 37 (1989) No 36 (1988) No 35 (1987) No 34 (1986) No 33 (1985) No 32 (1984) No 31 (1984) No 30 (1983) No 29 (1983) No 28 (1982) No 27 (1982) No 26 (1981) No 25 (1981) No 24 (1980) No 23 (1980) No 22 (1980) No 21 (1979) No 20 (1978) No 19 (1978) No 18 (1978) No 17 (1977) No 16 (1977) No 14 (1976) No 12 (1976) No 11 (1975) No 10 (1975) No 9 (1975) More Issue