cover
Contact Name
-
Contact Email
aljamiah@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-558186
Journal Mail Official
aljamiah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Gedung Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto No 1
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
ISSN : 0126012X     EISSN : 2338557X     DOI : 10.14421
Al-Jamiah invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related to Islam, Muslim society, and other religions which covers textual and fieldwork investigation with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, sociology, anthropology, political science and others.
Articles 1,364 Documents
Contemporary Islamophobia in Malaysia: Social Media, Legislation, and Cultural Tensions Muhammad Muslim bin Rusli
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 63 No. 1 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.631.87-113

Abstract

Islamophobia in Malaysia remains a complex and under-explored phenomenon. This case especially occurs within the context of Muslim-majority society where both internal and external factors fuel hostility. Existing legal frameworks such as the Sedition Act and Penal Code inadequately address systemic and subtle Islamophobia, particularly in digital spaces. This study employs socio-political and legal analysis to examine how Islamophobia manifests in Malaysia’s context. The paper also explores the limitations of current policies. It argues for a dedicated anti-Islamophobia legal framework aligns with international human rights standards and advocates for multi-stakeholder cooperation, incorporating both civil and Syariah law systems alongside educational initiatives to counter prejudice and promote religious harmony. The findings suggest that only through nuance, inclusive strategies can Malaysia effectively confront Islamophobia while respecting freedom of expression and multicultural coexistence.[Islamofobia di Malaysia merupakan fenomena kompleks dan minim dieksplorasi. Kondisi ini utamanya dalam masyarakat mayoritas Muslim. yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai pemicu permusuhan. Kerangka hukum yang ada seperti Undang-Undang Hasutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara memadai menangani Islamofobia yang bersifat sistemik dan halus, khususnya dalam dunia digital. Studi ini menggunakan analisis sosial-politik dan hukum untuk mengkaji manifestasi Islamofobia dalam konteks Malaysia. Riset ini juga membahas keterbatasan kebijakan yang ada. Penelitian ini berargumen bahwa diperlukan kerangka hukum anti-Islamofobia yang menjunjung standar hak asasi manusia internasional, serta kerja sama antara sistem hukum sipil dan Syariah, disertai inisiatif pendidikan untuk melawan prasangka dan mendorong harmoni antaragama. Temuan menunjukkan bahwa hanya melalui strategi inklusif dan bernuansa Malaysia dapat menghadapi Islamofobia secara efektif sambil menghormati kebebasan berekspresi dan keberagaman budaya.]
Remembering and Forgetting: Counter-Memories of Tausug Survivors of the 1974 Battle of Jolo (Sulu, Philippines) Elgin Glenn Salomon
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 62 No. 1 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.621.1-17

Abstract

Examining the case of the 1974 Battle of Jolo, this article unpacks how Tausug survivors have constructed, remembered, and made sense of their memories of one of the bloodiest conflicts between the Moro National Liberation Front (MNLF), a Muslim secessionist movement in the southern Philippines, and the Armed Forces of the Philippines (AFP) during the martial law period (1972-1986). As counter-memory to the narratives of the MNLF and the military on the 1974 Battle of Jolo, this study argues that while many of the survivors want to forget and move on from the tragedy of war and violence, their memories revealed layers of problems faced by Muslim Mindanao in the recent decades. Some survivors are eager to document their experiences to reclaim their agency, while many of them transmit their collective memories and life lessons to the next generations of Tausug.[Artikel ini mengungkap bagaimana para orang-orang Tausug, yang mengalami Pertempuran Jolo tahun 1974, membangun, mengingat, dan memaknai ingatan mereka tentang salah satu konflik paling berdarah antara Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) selama periode darurat militer (1972-1986) tersebut. Sebagai memori tandingan terhadap narasi MNLF tentang Pertempuran Jolo Tahun 1974, penulis berpendapat bahwa banyak penyintas ingin melupakan dan mengalihkan perhatian mereka dari tragedi perang dan kekerasan di atas. Sementara, konstruksi ingatan mereka mengungkapkan lapisan-lapisan masalah yang dihadapi oleh Muslim Mindanao dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa penyintas sangat ingin mendokumentasikan pengalaman mereka untuk mendapatkan kembali hak pilihan mereka, sementara banyak dari mereka tetap meneruskan cerita tentang kenangan kolektif dan pelajaran hidup ini kepada generasi Tausug berikutnya. ]
Reevaluating Approaches to Religious Moderation at the Grassroots Level: The Role of Muslim Youth in Advancing Interfaith Dialogue Wasisto Jati; Syamsurijal Syamsurijal; Halimatusa'diah Halimatusa'diah; Gutomo Aji; Ihsan Yilmaz
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 62 No. 1 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.621.185-213

Abstract

This paper examines the potential role of Muslim youth as alternative partners in fostering religious moderation at the grassroots level. It identifies two central issues in current religious moderation policies in Indonesia: (1) an overemphasis on programs aimed at security and deradicalization, which overshadow initiatives that encourage harmonious inter- and intra-religious relationships, and (2) a predominantly top-down approach that limits grassroots participation, particularly among young people. These challenges expose gaps in policy strategies and highlight unequal public engagement in religious moderation efforts led by the government. Addressing these concerns, the study proposes alternative policy strategies that actively involve Muslim youth, who bring their own understanding of religious moderation cultivated through participation in various Islamic organizations and youth forums. This study adopts a qualitative research methodology, incorporating data from in-depth interviews with students, academics, and activists; direct observations of interfaith dialogue groups and communities; and document analysis. Fieldwork was conducted in Semarang and Yogyakarta—cities renowned for their robust interfaith dialogue networks and advocacy in Indonesia. The paper ultimately argues that Muslim youth’s active involvement in interfaith dialogue is a viable strategy to expand engagement at the grassroots level, especially among marginalized communities or those disadvantaged by hierarchical religious moderation policies.[Tulisan ini mengkaji peran muda-mudi muslim sebagai mitra alternatif dalam implementasi moderasi beragama di tingkat akar rumput. Ada dua permasalahan yang perlu digarisbawahi terkait kebijakan moderasi beragama: 1) program yang berorientasi pada keamanan dan deradikalisasi lebih besar daripada upaya membangun keharmonisan hubungan antar/intra umat beragama dalam kebijakan moderasi beragama, 2) pendekatan top-down tidak mengakomodasi partisipasi dari bawah khususnya generasi muda. Kedua permasalahan ini menimbulkan kesenjangan antara strategi kebijakan dan respons masyarakat terhadap program moderasi beragama yang dilakukan pemerintah. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini menawarkan alternatif strategi kebijakan yang melibatkan generasi muda, yang mempunyai definisi tersendiri mengenai moderasi beragama melalui keterlibatan mereka dalam beberapa organisasi Islam dan forum kepemudaan lainnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data berupa hasil wawancara mendalam dengan mahasiswa, akademisi, dan aktivis; observasi langsung pada kelompok/komunitas dialog antaragama; dan analisis dokumen. Penelitian lapangan dilakukan di Semarang dan Yogyakarta, dua kota di Indonesia yang memiliki jaringan dan advokasi dialog antaragama yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam dialog antaragama dapat menjadi strategi alternatif untuk menjangkau lebih banyak komunitas di tingkat akar rumput, terutama kelompok masyarakat yang menyandang status minoritas dan posisi yang tidak terfasilitasi akibat kebijakan moderasi beragama yang bersifat hierarkis.]
Negotiation Identity and Religious Expression in Early Childhood: A Case Study of SDITs in Lombok, Indonesia Witriani Witriani; Zusiana Triantini; Muhrisun Muhrisun; Emawati Emawati
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 62 No. 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.277-303

Abstract

In recent years, Integrated Islamic Elementary Schools (Sekolah Dasar Islam Terpadu, SDIT) have witnessed significant expansion, particularly in Indonesia’s urban areas. Targeting urban professionals and the upper-middle class, these institutions present a novel educational model that integrates secular and religious instruction. This movement actively disseminates broader Islamic symbols to the public while conducting specific experiments, such as the Islamization of formal education. Notably, several SDITs, classified as elite elementary schools in Lombok, West Nusa Tenggara, exhibit distinct teaching methodologies and incorporate ideological elements that diverge from those commonly found in public elementary schools, which are often perceived as more inclusive. Employing Michel Foucault’s concept of narrative and his framework of power-knowledge as an analytical lens, this study identifies the integration of these schools’ curricula as a significant marker of the emergence of a “new style of Islam” within Indonesia’s educational landscape. This evolving religious paradigm is characterized by an accelerated incorporation of Islamic symbols and the narratives of Post-Reform Islam, including pedagogical approaches that emphasize the teaching of “kaffah” Islam and the cultivation of religious identity from an early age. Educational institutions interpret this transformation favorably, viewing it as an intersection of economic, ideological, and religious opportunities.[Dalam beberapa dekade terakhir, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya di kawasan perkotaan Indonesia. Lembaga pendidikan ini menyasar kalangan pekerja urban dan kelas menengah atas dengan menawarkan pendidikan model baru yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama. Gerakan ini secara aktif memperkenalkan simbol-simbol Islam yang lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menawarkan pengalaman khas, seperti islamisasi pendidikan formal. Secara khusus, beberapa SDIT yang dikategorikan sebagai sekolah dasar elit di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menerapkan metode pengajaran yang unik dengan memasukkan unsur ideologi yang berbeda dibandingkan dengan sekolah dasar negeri, yang sering dianggap lebih inklusif. Dengan menggunakan konsep narasi Michel Foucault serta kerangka kerja power- knowledge sebagai alat analisis, penelitian ini menemukan bahwa integrasi kurikulum di SDIT merupakan salah satu indikator penting dari munculnya “Islam model baru” dalam lanskap pendidikan di Indonesia. Paradigma keagamaan yang berkembang ini ditandai oleh akselerasi penggunaan simbol- simbol Islam serta narasi Islam Pasca-Reformasi, termasuk pendekatan pedagogis yang menekankan pengajaran Islam “kaffah” serta pembentukan identitas keagamaan sejak usia dini. Institusi pendidikan membaca perubahan ini secara positif, melihatnya sebagai peluang ekonomi, ideologi, dan keagamaan yang menguntungkan.]
Riding to Paradise: Pop-Islamism and Muslim Biker Movement in Central Java Muhammad Rosyid; Syamsul Rijal
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 63 No. 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.205-230

Abstract

This article examines the rise of the Muslim biker movement in Indonesia through an ethnographic case study of Bikers Subuhan (BS), a motorcycle-based community that promotes congregational dawn (Subuh) prayers. Over the past eight years, BS has expanded to 108 chapters across Indonesian cities, driven by interpersonal networks, ritualised rides such as the Safar Ride, and intensive social media engagement. Drawing on Dominik Müller’s concept of Pop-Islamism, which theorizes the integration of Islamist ideas into popular culture, the study analyzes how BS blends religious piety with lifestyle appeal to mobilize urban Muslim youth. Based on six months of fieldwork in Solo, Central Java, including participant observation, digital ethnography, and interviews, the article argues that BS operates less as a hobbyist club and more as an Islamist movement leveraging motorcycle culture for ideological outreach. While it maintains a public image of casual community engagement, it internally circulates Islamist discourses, including support for Islamic law and the establishment of an Islamic state. The study contributes to scholarship on Islamic activism by showing how leisure-based practices function as vehicles for religious and ideological mobilization.[Artikel ini mengkaji kemunculan gerakan biker Muslim di Indonesia melalui studi etnografis terhadap Bikers Subuhan (BS), sebuah komunitas pengendara motor yang mempromosikan salat Subuh berjemaah di masjid. Selama delapan tahun terakhir, BS telah berkembang menjadi 108 cabang di berbagai kota di Indonesia, dengan pertumbuhan yang didorong oleh jejaring antarpribadi, kegiatan touring ritual seperti Safar Ride, dan keterlibatan aktif di media sosial. Menggunakan konsep Pop-Islamisme dari Dominik Müller, yang menyoroti integrasi gagasan Islamisme ke dalam budaya popular, studi ini menganalisis bagaimana BS memadukan kesalehan religius dengan gaya hidup untuk menarik dan menggerakkan pemuda Muslim urban. Berdasarkan penelitian lapangan selama enam bulan di Solo, Jawa Tengah, yang mencakup observasi partisipatif, etnografi digital, dan wawancara, artikel ini berargumen bahwa BS lebih berperan sebagai gerakan Islamis daripada sekadar klub hobi, dengan memanfaatkan budaya motor sebagai sarana penyebaran ideologi. Meskipun menampilkan citra publik sebagai komunitas santai dan inklusif, BS secara internal menyebarkan wacana Islamis, termasuk dukungan terhadap hukum Islam dan negara Islam. Studi ini berkontribusi pada kajian aktivisme Islam dengan menunjukkan bagaimana praktik berbasis hiburan dan gaya hidup dapat menjadi wahana mobilisasi keagamaan dan ideologis.]
Islam At the Crossroads of Global Ethics: An Ecumenical-Pluralist Reading of Hans Küng (1928-2021) Tijani Boulaouali
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 63 No. 1 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.631.173-203

Abstract

Religious and cultural pluralism has introduced a new approach that differs from classical European orientalism, taking into account the historical, socio-cultural, and political transformations experienced by Western societies in their shift from monoculturalism to pluralism. Contemporary Western scholars, philosophers, and theologians have given significant space to Islamic components, offering pluralism as one of the most objective frameworks for interacting with Islam. Hans Küng stands out among other thinkers for his objectivity, courage, and ability to deconstruct Orientalist assumptions that approach Islam from a narrow ideological perspective. This study explores Küng’s main ideas and projects, particularly his concepts of global ethics, pluralism, interfaith dialogue, competing paradigms, and the reinterpretation of the friend-enemy dichotomy. This study shows that Küng’s theological and philosophical foundation in interacting with Islam is closely related to his personal experiences and intellectuality. This led him to initiate a global ethics project as a moral foundation for interfaith dialogue. Küng positions Islam in the context of cosmic pluralism as an important component in the equation of international peace and interfaith dialogue, not only through its tolerant teachings, but also through its rich legal and philosophical heritage, which has contributed to the advancement of human civilization. Therefore, he calls for a reinterpretation of Islam and a deconstruction of contemporary Muslim challenges through competing paradigms to find a viable way out of the current crisis of civilization.[Pluralisme agama dan budaya telah memperkenalkan pendekatan baru yang berbeda dari pembacaan orientalistik Eropa klasik, dengan mempertimbangkan transformasi historis, sosio-budaya, dan politik yang dialami oleh masyarakat Barat dalam pergeseran mereka dari monokulturalisme ke pluralisme. Cendekiawan, filsuf, dan teolog Barat kontemporer telah memberikan tempat yang signifikan bagi komponen Islam, dengan menawarkan pluralisme sebagai salah satu kerangka kerja paling objektif untuk berinteraksi dengan Islam. Hans Küng menonjol di antara para pemikir lainnya karena objektivitasnya, keberaniannya, dan kemampuannya untuk mendekonstruksi asumsi-asumsi orientalistik yang mendekati Islam dari perspektif ideologis yang sempit. Studi ini mengeksplorasi gagasan dan proyek utama Küng, terutama konsepnya tentang etika global, pluralisme, dialog antaragama, paradigma yang bersaing, dan reinterpretasi dikotomi teman dan musuh. Studi ini menunjukkan bahwa landasan teologis dan filosofis Küng dalam berinteraksi dengan Islam sangat berkaitan erat dengan pengalaman pribadi dan intelektualitasnya. Hal tersebut membawanya untuk menggagas proyek etika global sebagai landasan moral untuk dialog antaragama. Küng memposisikan Islam dalam konteks pluralisme kosmis sebagai komponen penting dalam persamaan perdamaian internasional dan dialog antaragama, tidak hanya melalui ajaran-ajarannya yang toleran, tetapi juga melalui warisan yuridis dan filosofisnya yang kaya, yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, ia menyerukan reinterpretasi Islam dan dekonstruksi tantangan Muslim kontemporer melalui metodologi paradigma yang bersaing untuk menemukan jalan keluar yang layak dari krisis peradaban saat ini.]
Purifying the Faith, Acting for Progress: Reinterpreting Muhammadiyah Hyung-Jun Kim
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 62 No. 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.241-276

Abstract

This paper investigates Muhammadiyah, specifically exploring the intricate relationship between purification and social activism and addressing the interpretive challenges inherent in their connection. It posits that ijtihad and progress, fundamental to Muhammadiyah’s theological underpinnings, broaden the understanding of purification beyond mere adherence to the Scriptures, aligning purification with the necessity of adapting to contemporary developments. The initial sections of the paper analyze Suara Muhammadiyah to shed light on the organization’s early theological framework that seamlessly integrates purification, social activism, ijtihad, and progress. Subsequent sections, drawing on diverse research findings, explore the evolution of these concepts and their implementations throughout Muhammadiyah’s history. The paper concludes that the fusion of ijtihad and progress has fostered diverse approaches to purification, reflecting various cultural and social contexts. This synthesis has prevented stagnation in the realm of social activism and infused it with vitality and dynamism.[Tulisan ini mengkaji ormas Muhammadiyah, khususnya tentang hubungan rumit antara pemurnian dan aktivisme sosial serta penafsiran-penafsiran dalam hubungan keduanya. Studi ini mengemukakan bahwa ijtihad dan kemajuan, yang merupakan landasan teologis Muhammadiyah, memperluas pemahaman tentang pemurnian lebih dari sekedar ketaatan pada kitab suci, tetapi menyelaraskan pemurnian dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan kontemporer. Bagian awal makalah ini menganalisis Suara Muhammadiyah, menyoroti kerangka teologis awal organisasi yang mengintegrasikan pemurnian, aktivisme sosial, ijtihad, dan kemajuan. Bagian selanjutnya mengeksplorasi evolusi konsep-konsep tersebut dan implementasinya sepanjang sejarah Muhammadiyah, dengan memanfaatkan beragam temuan penelitian. Makalah ini menyimpulkan bahwa perpaduan ijtihad dan kemajuan telah mendorong beragam pendekatan terhadap pemurnian, yang mencerminkan berbagai konteks budaya dan sosial. Sintesis ini telah mencegah stagnasi di bidang aktivisme sosial serta menanamkan vitalitas dan dinamisme di dalamnya.]
The Qur’anic Movement Gerakan Ayo Mengaji (Gerami) in Jambi: An Intersectional Analysis of Women, Gender, and Class Moona Maghfirah; Ahmad Rafiq
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 63 No. 1 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.631.143-172

Abstract

This article demonstrates that women’s experiences within religious movements are diverse and multifaceted, shaped by a complex interplay of social factors. By investigating ‘Gerakan Ayo Mengaji’ (GERAMI) as Quranic movement in Jambi City, it applies an intersectional lens to examine how gender and class dynamics influence Muslim women’s experiences within the movement, such as their space, roles, and performance. Drawing on in-depth interviews, participant observation, and the movement’s archival materials, the study analyzes the identities and activism of GERAMI’s women members. The findings suggest that the intersectionality of gender identities enables the movement to function not only as a source of Muslim women’s identity formation but also as a means of reinforcing or contesting gendered social structures. The intersection of various forms of individual capital significantly shapes members’ roles and performances within the movement, thereby constructing internal hierarchies. The article argues that the convergence of diverse social identities within a Qur’anic movement can inadvertently produce hierarchical power dynamics, leading to the emergence of new gendered public spaces and class structures within the movement itself.[Artikel ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam gerakan keagamaan bersifat beragam dan memiliki banyak sisi, yang dibentuk oleh interaksi kompleks faktor-faktor sosial. Dengan mengkaji ‘Gerakan Ayo Mengaji’ (GERAMI) sebagai gerakan Al-Quran di Kota Jambi, penelitian ini menggunakan lensa interseksional untuk menganalisis bagaimana dinamika gender dan kelas memengaruhi pengalaman perempuan Muslim dalam gerakan tersebut, termasuk ruang, peran, dan aktivitas mereka. Menggunakan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan bahan arsip gerakan, studi ini menganalisis identitas dan aktivisme anggota perempuan GERAMI. Temuan menunjukkan bahwa interseksionalitas identitas gender memungkinkan gerakan ini berfungsi tidak hanya sebagai sumber pembentukan identitas perempuan Muslim, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat atau menantang struktur sosial yang berorientasi gender. Selain itu, persilangan berbagai bentuk modal individu secara signifikan membentuk peran dan kinerja anggota dalam gerakan, sehingga membentuk hierarki internal. Pada akhirnya, artikel ini berargumen bahwa konvergensi identitas sosial yang beragam dalam gerakan Qur’anik dapat secara tidak sengaja menghasilkan dinamika kekuasaan hierarkis, yang mengakibatkan munculnya ruang publik berjenis kelamin baru dan struktur kelas di dalam gerakan itu sendiri.]
When Policies Miss Childhood: Rethinking Indonesia’s Deradicalization Framework Munajat Munajat; Sukron Ma’mun
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 63 No. 1 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.631.59-85

Abstract

This article examines the gap between regulations and practices concerning children’s deradicalization in Indonesia. The study analyses four regulations on deradicalization in comparison to the practices observed in four pesantrens (Islamic boarding schools) in the country between 2019 and 2023. The findings reveal that Indonesian deradicalization regulations remain predominantly adult-oriented and have not systematically addressed the fundamental needs of children. They emphasise nationalism, religious moderation, entrepreneurship, and rehabilitation, while education is framed merely as a mean of instilling nationalist and moderate religious values, concepts more aligned with adult-focused programmes. In contrast, the practical implementation of children’s deradicalization highlights education as their primary necessity. Education is viewed as a long-term strategy for social reintegration to ensure a better future for these children. Furthermore, critical aspects such as administrative citizenship, psychological rehabilitation, and disengagement should also receive attention. Future regulations and practices must integrate these dimensions to more effectively support the deradicalization of children associated with terrorism.[Artikel ini mengkaji disparitas antara regulasi dan praktik deradikalisasi anak di Indonesia. Studi ini menganalisis empat peraturan mengenai deradikalisasi dibandingkan dengan praktik di empat pesantren di Indonesia antara tahun 2019 dan 2023. Temuan ini menunjukkan bahwa peraturan deradikalisasi di Indonesia masih sebagian besar berorientasi pada orang dewasa dan belum secara sistematis memenuhi kebutuhan mendasar anak-anak. Peraturan-peraturan ini menekankan nasionalisme, moderasi beragama, kewirausahaan, dan rehabilitasi, sedangkan pendidikan dibingkai hanya sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai nasionalis dan agama moderat, konsep ini lebih selaras dengan program yang berfokus pada deradikalisasi untuk orang dewasa. Sebaliknya, implementasi praktis deradikalisasi anak-anak menyoroti pendidikan sebagai kebutuhan utama mereka. Pendidikan dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk reintegrasi sosial, yang menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Selain itu, aspek penting seperti administrasi kewarganegaraan, rehabilitasi psikologis, dan pemisihan dari kelompok mereka sebelumnya juga harus dipertimbangkan. Peraturan dan praktik di masa depan harus mengatasi dimensi-dimensi ini agar lebih efektif mendukung deradikalisasi anak-anak yang terkait dengan terorisme.]
Media by Minority: Bonding and Bridging Strategies of Shia and Ahmadiyya Communities in Indonesia Iim Halimatusa'diyah; Jamhari Makruf
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 63 No. 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.355-382

Abstract

Representations of minority groups are often examined through mainstream media perspectives, while less attention has been given to how minorities construct and negotiate their own identities through self-representation in media spaces. This article explores how the development of new media has enabled greater participation and representation among minority groups, with a particular focus on the Shia and Ahmadiyya communities in Indonesia. It analyzes how these religious minorities develop and utilize various forms of self-directed communication, referred to as “media by minorities”, and examines the broader social functions of such media practices. Using Robert Putnam’s theory of social capital as an analytical framework, this study draws on in-depth interviews with key informants from both communities. The findings indicate that increasing openness facilitated by the digital media environment has encouraged minority groups to establish diverse media platforms as instruments of self-representation and community engagement. These media initiatives serve two primary functions. First, they act as a bridging mechanism that facilitates communication, understanding, and interaction between minority communities and the wider society, particularly majority groups. Second, they function as a bonding mechanism that strengthens solidarity, collective identity, and internal relationships within the communities. However, despite this increased openness, digital media environments have not fully eliminated negative narratives toward minority groups.[Representasi kelompok minoritas sering kali dikaji dari sudut pandang media arus utama, sementara perhatian terhadap bagaimana kelompok minoritas membangun dan menegosiasikan identitas mereka sendiri melalui praktik representasi diri di ruang media masih relatif terbatas. Artikel ini mengkaji bagaimana perkembangan ‘media baru’ telah memungkinkan partisipasi dan representasi yang lebih luas bagi kelompok minoritas, dengan fokus pada komunitas Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Studi ini menganalisis bagaimana kedua komunitas agama minoritas tersebut mengembangkan dan memanfaatkan berbagai bentuk komunikasi mandiri yang disebut sebagai “media oleh minoritas”, serta mengeksplorasi fungsi sosial yang lebih luas dari praktik media tersebut. Dengan menggunakan teori modal sosial Robert Putnam sebagai kerangka analisis, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dari kedua komunitas. Temuan menunjukkan bahwa meningkatnya keterbukaan yang difasilitasi oleh lingkungan media digital telah mendorong kelompok minoritas untuk membangun berbagai platform media sebagai sarana representasi diri dan keterlibatan komunitas. Inisiatif media tersebut memiliki dua fungsi utama. Pertama, berperan sebagai mekanisme penghubung (bridging mechanism) yang memfasilitasi komunikasi, pemahaman, dan interaksi antara komunitas minoritas dan masyarakat luas, khususnya kelompok mayoritas. Kedua, berfungsi sebagai mekanisme pengikat (bonding mechanism) yang memperkuat solidaritas, identitas kolektif, dan relasi internal di dalam komunitas. Meski demikian, keterbukaan ruang media digital belum sepenuhnya menghapus narasi-narasi negatif terhadap kelompok minoritas.]

Filter by Year

1975 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 64 No. 1 (2026) Vol 64, No 1 (2026) Vol. 63 No. 2 (2025) Vol 63, No 2 (2025) Vol 63, No 1 (2025) Vol. 63 No. 1 (2025) Vol. 62 No. 2 (2024) Vol 62, No 2 (2024) Vol 62, No 1 (2024) Vol. 62 No. 1 (2024) Vol. 61 No. 2 (2023) Vol 61, No 2 (2023) Vol. 61 No. 1 (2023) Vol 61, No 1 (2023) Vol 60, No 2 (2022) Vol. 60 No. 2 (2022) Vol. 60 No. 1 (2022) Vol 60, No 1 (2022) Vol 59, No 2 (2021) Vol. 59 No. 2 (2021) Vol 59, No 1 (2021) Vol. 59 No. 1 (2021) Vol. 58 No. 2 (2020) Vol 58, No 2 (2020) Vol 58, No 1 (2020) Vol. 58 No. 1 (2020) Vol. 57 No. 2 (2019) Vol 57, No 2 (2019) Vol 57, No 1 (2019) Vol. 57 No. 1 (2019) Vol 56, No 2 (2018) Vol. 56 No. 2 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 41, No 2 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 40, No 2 (2002) Vol 40, No 1 (2002) Vol 39, No 2 (2001) Vol 39, No 1 (2001) Vol 38, No 2 (2000) Vol 38, No 1 (2000) No 64 (1999) No 63 (1999) No 62 (1998) No 61 (1998) No 60 (1997) No 59 (1996) No 58 (1995) No 57 (1994) No 56 (1994) No 55 (1994) No 54 (1994) No 53 (1993) No 52 (1993) No 51 (1993) No 50 (1992) No 49 (1992) No 48 (1992) No 47 (1991) No 46 (1991) No 45 (1991) No 44 (1991) No 43 (1990) No 42 (1990) No 41 (1990) No 40 (1990) No 39 (1989) No 38 (1989) No 37 (1989) No 36 (1988) No 35 (1987) No 34 (1986) No 33 (1985) No 32 (1984) No 31 (1984) No 30 (1983) No 29 (1983) No 28 (1982) No 27 (1982) No 26 (1981) No 25 (1981) No 24 (1980) No 23 (1980) No 22 (1980) No 21 (1979) No 20 (1978) No 19 (1978) No 18 (1978) No 17 (1977) No 16 (1977) No 14 (1976) No 12 (1976) No 11 (1975) No 10 (1975) No 9 (1975) No 8 (1975) More Issue