cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Handayani, Ph.D.
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Humaniora No. 1, Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Economy and Business
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 20858272     EISSN : 23385847     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) is open access, peer-reviewed journal whose objectives is to publish original research papers related to the Indonesian economy and business issues. This journal is also dedicated to disseminating the published articles freely for international academicians, researchers, practitioners, regulators, and public societies. The journal welcomes author from any institutional backgrounds and accepts rigorous empirical or theoretical research paper with any methods or approach that is relevant to the Indonesian economy and business content, as long as the research fits one of three salient disciplines: economics, business, or accounting.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (1996): January" : 6 Documents clear
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PEMBERDAYAAN Hani Handoko; Fandy Tjiptono
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 11, No 1 (1996): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.637 KB)

Abstract

Dalam dekade terakhir, lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat dramatis. Globalisas, liberalisasi, perdagangan, deregulasi, dan kemajuan teknologi informasi menciptakan realitas baru persaingan yang kian ketat. Tekanan-tekanan persaingan ini telah "memaksa" banyak organisasi untuk melakukan rightsizing, downsizing, delayering dan restructuring. Menghadapi berbagai perubahan tersebut, para pemimnpin perlu memikirkan kembali secara radikal cara mengelola sumber daya manusia dan institusinya (Kuhnert dalam Bass, 1994). Dengan jumlah karyawan lebih sedikit untuk menangani beban kerja yang semakin banyak, para pemimpin harus terus-menerus berupaya mengembangkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusianya, sejalan dengan berbagai perubahan aturan main (rules of the game) dalam industri dan persaingan yang terjadi secara cepat.Implikasinya, muncul kebutuhan konsep kepemimpinan "baru" untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terus berlangsung, dan untuk mengkapitalisasi aset perusahaan paling penting 3/4 sumber daya manusia. Para pemimpin akan semakin dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan secara berkesinambungan sumber daya manusia perusahaan sampai mencapai tingkat potensi tertinggi mereka.Sayangnya, studi kepemimpinan selama ini diwarnai dua perangkap. Perangkap pertama menyangkut asumsi dimensionalitas, suatu pandangan sempit yang tidak ealistis dan terlalu menyederhanakan (over-simplified) fenomena kepemimpinan. Banyak penelitian yang terpaku pada pola penggunaan dua dimensi dominan variabel kepemimpinan: dimensi manusia/karya-wan dan. dimensi tugas (Karmel, 1978; Chemers dalam Wren, 1995). Berbagai contoh konsep kepemimpinan yang menerapkan asumsi dimensionalitas adalah teori X dan teori Y dari Douglas McGregor, empat sistem manajemen Rensis Likert yang menggunakan dimensi orientasi pada tugas dan orientasi pada karyawan, kisi-kisi manajerial dari Blake dan Mouton (dimensi perhatian terhadap produksi dan perhatian terhadap karyawan), studi Ohio State University (dimensi konsiderasi dan struktur pemrakarsaan), teori empat faktor Bowers dan Seashore (dimensi fasilitasi pekerjaan dan penekanan pada sasaran, serta dimensi dukungan dan fasilitasi interaksi), path-goal theory (ekspektasi dan valensi), dan model kontingensi Fiedler (orientasi pada tugas dan orientasi pada hubungan/orang). Meskipun berbagai konsep kepemimpinan tersebut cukup bervariasi, pada prinsipnya ada kemiripan dalam hal ketergantungan pada kedua dimensi tersebut, dan mengenyampingkan dimensi-dimensi lainnya, seperti tingkat aktivitas, karakteristik atribusi, dan derajat kepentingan (Karmel, 1978).Sementara itu, perangkap kedua yang tak kalah dominannya adalah isu mengenai gaya kepemimpinan terbaik untuk diterapkan dalam suatu organisasi. Pencarian gaya 'terbaik' untuk segala situasi seringkali menemui jalan buntu. Bahkan gaya manajemen partisipatif atau demokratif pun tidak selalu merupakan solusi terbaik. Gaya seperti ini belum tentu dapat berjalan dengan baik dalam situasi-situasi tertentu. Ini banyak dipengaruhi oleh sifat kepemimpinan itu sendiri yang 'dua arah', artinya melibatkan dua pihak: pemimpin dan pengikut (yang dipimpin) 3/4 serta faktor-faktor situasional.Dalam lingkungan bisnis yang semakin kom-pleks dan selalu berubah seperti saat ini, studi kepemimpinan tidak bisa lagi sesederhana penggunaan dua dimensi tersebut. Demikian pula upaya pencarian gaya kepemimpinan terbaik yang berlaku sepanjang masa akan sia-sia. Ada kebutuhan untuk menemukan model kepemimpinan yang lebih relevan dengan situasi kompleks seperti sekarang ini. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu konsep "terobosan" yang berhasil menghidupkan kembali gairah studi kepemimpinan yang hampir mati selama dekade terakhir ini. Menurut konsep ini, tugas seorang pemimpin adalah berupaya memotivasi bawahannya agar dapat berprestasi melampaui harapan dan perkiraan sebelumnya. Esensi kepemimpinan adalah memfasilitasi pengembangan individu untuk merealisasi potensi dirinya.Tulisan ini mernbahas kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan karyawan. Pembahasan diawali dengan menelusuri secara sekilas berbagai teori kepemimpinan; kemudian, dilanjutkan dengan telaah terhadap mitos gaya kepe mimpinan "terbaik". Selanjutnya ulasan difokuskan pada berbagai karakteristik kepemimpinar transformasional yang merupakan trend kepemimpinan di masa datang. Akhirnya, tulisan ini mengupas pandangan mengenai pentingnya dimensi pemberdayaan (empowerment) dalam kepemimpinan manajerial, terutama untuk menyongsong era transformasi akibat perubaha lingkungan yang terjadi secara dramatik.
PENYUSUNAN TOLOK UKUR EVALUASI KINERJA BUMN BERDASAR ALTERNATIF PENGELOMPOKANNYA Faried Wijaya Mansoer; Sri Maemunah Soeharto
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 11, No 1 (1996): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.695 KB)

Abstract

Public enterprise has two dimensions. As a business enterprice, it has to be profitable and grows. As a public organization, it has to be public oriented. Those two different interests could be in conflict with each other, however, it has to be kept in a balance, although it is difficult to be realizedThis paper tries to group the public enterprises that can be used in the formulation of the performance criteria. By grouping them, it will simpler without reducing its uniqueness because of the differences in almost 200 public enterprises in Indonesia. The performance criteria is stressed on the evaluation of management effectiveness. The paper also tries to Identify the attitude of their executives on the objectives and the weight of the criteria by grouping them and to test how for similarity of their perceptions among them and the government official as focal point.Public enterprises could be grouped based on their product and consumer approach into 4 categories Groups I consists of public enterprises which goal has In distribution, Group II concentrate on infrastructure, Group III has the task to accelerate economic development, and Group IV is acting more as a source of government revenue to finance economic development and improving the balance of payment. Referring to the executives responsibility on performance, our public enterprises can be grouped according to two approaches, namely the responsibility center and relative balance approach in relation to their public and business dimensions. Responsibility center approach consists of profit center group, expenditur center, social responsibility center, and standart cost center group. Meanwhile, relative balance approach regarding public and business dimensions, which resulting a group that tends to be more public regulated by government and group that tends to be more business oriented market mechanism. Using statistical inference, it can be concluded that there is no srgnificant difference in objectves and priority among the public groups with difference goals. There is no correlationn between objectives priority and the weight of criteria on group that has goal of distribution and infrastucture. However, whitin the group that has goal of accelerating economic development and source of government revenue, there is a clear correlation between objective priority and weight of criteria. Our study suggests that there is no significant difference in perception between the public enterprise executive and government official in determining ojectves priority and the weight of criteria. This lack of difference may be caused by the fact that all are governed by the same regulation and all executive are evaluated on the same criteria.Formulating performance criteria by using strategic business unit approach has resulted an illation formula for management effectiveness that can be used to evaluate all activities of each iliac enterprise taking into account commercial and non commercial performance and different ornament policy caused by the different market structure and supply condition.
KEBIJAKAN SUKU BUNGA TINJAUAN TEORITIS DAN BUKTI EMPIRIS Iswardono Sardjonopermono
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 11, No 1 (1996): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di banyak negara yang sedang berkembang dahulu pemerintahnya melakukan kebijakan suku bunga dengan cara membatasi suku bunga berlaku di pasar uang baik untuk suku bunga kredit maupun suku bunga deposito. demikian halnya dengan pemerintah Indonesia sebelum 1 Juni 1983 juga melakukan Kebijakan suku bunga dengan membatasi suku bunga yang berlaku di Indonesia. Pembatasan suku bunga ini jika dihadapkan pada laju inflasi terjadi di negara yang sedang berkembang ring menghasilkan suku bunga riil yang igatip. Hal ini disebabkan karena suku bunga nominal yang ditetapkan oleh pemerintah lebih daripada laju inflasi, sehingga suku bunga yang merupakan selisih antara suku bunga mininal dengan laju inflasi akan negatip. Di samping itu, pembatasan suku bunga juga cenderung menghasilkan distorsi dalam alokasi sumber-sumber produktip, baik melalui kurangnya akumulasi kapital serta kesalahan kasi kapital tersebut pada tingkat tabungan berapapun. Banyak pakar ekonomi, sebagaimana Shaw (1973) dan McKinnon (1973), yang telah mengemukakan pendapatnya bahwa distorsi yang disebabkan oleh "represi keuangan" negara yang sedang berkembang bahkan lebih penting daripada distorsi yang disebabkan oleh kebijakan lainnya seperti misalnya pembatasan perdagangan.Kedua pakar di atas juga mengatakan bahwa elemen yang penting di dalam pembangunan ekonomi adalah liberalisasi pasar keuangan. Sebab dengan adanya liberalisasi di bidang keuangan ini akan menghilangkan distorsi yang terjadi di pasar uang, sebagaimana yang dijalankan pemerintah Indonesia pada 1 Juni 1983 dengan deregulasi di bidang perbankan khususnya.yaitu dengan cara menghilangkan pagu kredit dan memberi kebebasan pada bank-bank umum untuk menentukan suku bunganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Kebijakan deregulasi ini dimaksudkan sebagai tindakan pemerintah dengan cara mengurangi dan atau melonggarkan aturan - aturan yang dianggap menyebabkan terjadinya distorsi. Kata deregulasi tersebut digunakan untuk menggantikan kata liberalisasi. Tin'dakan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan suku bunga dan atau mengurangi laju inflasi. Meskipun banyak ahli/ekonom yang setuju atas program reformasi keuangan tersebut akan menguntungkan bagi negara-negara yang sedang berkembang, di mana elemen kuncinya adalah suku bunga, akan tetapi banyak juga ekonom yang menyangsikan keberhasilan tersebut Vogel (1979), Galbis (1981), McKinnon (1981&82), dan ekonom lainnya telah melakukan pengujian terhadap masalah yang akan muncul seandainya program tersebut dilakukan bagi suatu negara yang sedang berkembang. Karena masing-masing negara berkembang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, sehingga program tersebut tidak dapat disamaratakan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Menurut Galbis (1981), keberhasilan program reformasi keuangan tersebut, apapun namanya baik deregulasi maupun liberalisasi, akan tergantung pada berbagai persyaratan sebagai berikut: (1) pemerintah harus menganut prinsip dasar perekonomian pasar artinya campur tangan pemerintah dihilangkan; (2) struktur dan ukuran pasar keuangan tersebut cukup/memadai untuk terjadinya persaingan yang efektip,artinya agen/ pemain yang ada dipasar keuangan tersebut cukup besar/banyak, dan; (3) kebebasan untuk keluar masuk pasar dimungkinkan terjadi, ini berarti bahwa hambatan untuk memasuki dunia usaha tersebut tidak dimungkinkan terjadi.Dengan demikian jika ketiga kondisi di atas, salah satu atau semuanya, tidak terpenuhi maka pembebasan suku bunga akan berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pasar uang tersebut. meningkatnya kekuatan oligopoli dipasar uang tersebut, dan merangsang adanya situasi pasar yang cenderung mendukung adanya suku bunga deposito yang lebih rendah.Dalam hal ini suku bunga merupakan pokok bahasan (variabel kunci) karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Gonzales-Vega (1982), dimana suku bunga merupakan harga relatip terpenting yang ada diperekonomian pasar; suku bunga merupakan penentu dan pengawas terjadi harga barang-barang lainnya dipasar; dan suku bunga telah dikenal secara umum sebagai penyebab terjadinya distorsi pasar secara umum.Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk melihat masalah yang mungkin terjadi dengan adanya deregulasi perbankan di Indonesia ditahun 1983. Dan masalah tersebut mungkin lebih berat jika dibandingkan dengan tidak adanya reformasi keuangan, dalam artian bahwa pembatasan suku bunga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih lebih baik. Hal ini diperkirakan karena persyaratan untuk keberhasilan reformasi keuangan tersebut diragukan adanya. Dan bahkan ada yang menyarankan adanya urutan dalam reformasi tersebut, manakah yang lebih didahulukan apakah di bidang keuangan, pasar modal, maupun di bidang lainnya.Menurut Iwan Jaya Azis (1996) urutan tahapan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia memang bukan urutan yang terbaik, bahkan bertentangan dengan hipotesis yang umumnya muncul dalam buku teks yaitu bahwa stabilisaaj harus mendahului program penyesuaianl struktural, reformasi perdagangan harua mendahului reformasi keuangan dan baru setelah semuanya diterapkan neraca modal dapat dibuka (sistem devisa bebas). Sedangka yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:a. Sistem devisa bebas sudah dianut sejak tahun 1971, jadi bukan tahap akhir dari seluruh episode, danb. Reformasi keuangan dilaksanakan mulai Juni 1983, jadi lebih dahulu jika dibandingkan denganc. Liberalisasi perdagangan yang baru dilakukan sekitar tahun 1986.Akan tetapi hasil yang dicapai berdasarkan indikator makro menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi dari pada yang sesungguhnya terjadi. Namun dengan memperhitungkan faktor distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan berbeda, hasil tahapan reformasi yang dilakukan Indonesia ternyata lebih buruk. Artinya walaupun laju pertumbuhan ekonomi lebih lambat, namun tingkat pemerataan relatif masih lebih baik. (Iwan Jaya Azis, 1996 dan Azis, 1996)
EVALUASI TERHADAP DEVALUASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA A. Tony Prasetiantono; Amelin Herani
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 11, No 1 (1996): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.507 KB)

Abstract

Sejak devaluasi yang terakhir dilakukan pada September 1986, perekonomian Indonesia amat tanren terhadap desas-desus devaluasi. Kebijakan ini seringkalidianggap merupakan solusi terhadap berbagai krisis, misalnya jika terjadi tekananterhadap neraca perdagangan (balance of trade) maupun neraca transaksi berjalan (balance of current acount), serta menipisnya cadangan devisa (international reserve). Namun kenyataannya, hingga 1996 pemerintah tidak sekalipun melakukan devaluasi rupiah.Dalam teori konvensional, kebijakan devaluasi diberlakukan untuk memenuhi dua tujuan utama (Arif, 1990, hlm. 86-89). Pertama, mendapatkan posisi neraca pembayaran yang baik, melalui proses expenditure switching. Proses ini berjalansetelah terjadi penurunan harga relatif barang-barang testik, sehingga meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Bergesernya permintaan ke arah barang-barang domestik ini selanjutnya akan menaikkan output agregat.Kedua, mempertahankan momentum pertumbuhan melalui rangsangan ekspor dan perluasan kesempatan kerja. Pada dasarnya, devaluasi diharapkan untukmenggiatkan perekonomian dengan mendorong peningkatan output. Sebuah negara yang mengalami ketidakseimbangan dalam nilai kurs riilnya (real exchange rate disequilibrium), misalnya real exchange rate overvaluation (mata uangnya dihargai terlalu tinggi di pasar valuta asing), maka negara tersebut akan menerapkan kebijakan devaluasi.Sejak 1969, rupiah dapat dikonversikan secara bebas, dan sejak 1971 perpindahan kapital, baik ke dalam maupun ke luar negeri, tidak dibatasi pemerintah. Sampai dengan 1978, Indonesia menganut sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Setelah devaluasi 1978, Indonesia menganut sistem managed floating, yaitu sistem kurs yang diintervensi oleh bank sentral dengan cara membeli atau menjual mata uang negara tersebut di pasar valuta asing (Abel dan Bernanke, 1992, him. 502). Devaluasi kembali diterapkan pada 30 Maret 1983 sebesar 37 persen, dan setelah itu sistem managed floating yang diterapkan bersifat lebih fleksibel (Warr, 1992).Dengan dampak devaluasi yang ambivalen, dapat dimengerti bila pemerintahnegara-negara berkembang enggan untuk menerapkan kebijakan ini. Hal initampaknya juga sejalan dengan ke-inginan IMF, yang menganjurkan devaluasisebagai alternatif terakhir untuk mengatasi ketidak-seimbangan dalam nilai kurs.Negara yang akan melakukan devaluasi juga diwajibkan untuk berkonsultasi dengan IMF, untuk menghindari terjadinya "perang devaluasi".Ada beberapa alasan yang mungkin dapat di-kemukakan yang memperkuatalasan penolakan pemerintah terhadap kebijakan ini. Pertama, jika devaluasi telahdiantisipasi oleh masyarakat, bisa mendorong tindakan spekulatif berupapemborongan devisa dan melarikannya ke luar negeri {capital flight). Kedua, dampak penerapan devaluasi di negara yang mengalarni real exchange rate overvaluation dan krisis neraca pembayaran, tidak selalu sejalan dengan teori tradisional yang menyebutkan bahwa devaluasi akan sangat menguntungkan bagi negara tersebut. Devaluasi dalam kasus ini, walaupun dapat memperbaiki posisi eksternal negara tersebut, dapat berakibat pada penurunan output, peningkatan jumlah pengangguran, dan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata (Edwards (b), him. 311).Pendapat ini, sebagaimana ditulis Edwards, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Coo-per(1971), Krugman dan Taylor (1977). Berdasarkan penelitian Cooper, kenaikan harga ekspor yang dinyatakan dengan mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh devaluasi, tidak dapat menutupi kenaikan harga impor dan permintaan agregat, sehingga output akan menurun. Permintaan ekspor harus cukup elastis untuk dapat menutupi penurunan daya beli yang disebabkan permintaan impor yang inelastis dan defisit perdagangan. Sedangkan Krugman dan Taylor menyimpulkan, bahwa dalam jangka pendek, dengan mengabaikan substitusi dalam produksi, devaluasi yang disebabkan oleh defisit yang dialami suatu negara, selalu meningkatkan pembelian impor (yang dinyatakan dalam mata uang domestik) melebihi tambahan pendapatan dari kuantitas ekspor yang tetap, sehingga permintaan agregat, produksi domestik dan output akan menurun (Hanson, 1983, him. 179-180).Sebastian Edwards dan James Hanson lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan atas dampak kontraktif yang dapat ditimbulkan oleh penerapan kebijakan devaluasi. Dari penelitian Edwards (1986) terhadap 12 negara sedang berkembang, tidak termasuk Indonesia, yang meliputi rentang waktu tahun 1965-1980, dalam jangka pendek devaluasi akan berdampak negatif terhadap output. Namun, setelah satu tahun devaluasi akan bersifat ekspansif, dan dalam jangka panjang devaluasi akan bersifat netral. Dalam penelitiannya. Edwards juga mengungkapkan beberapa alasan terjadinya devaluasi yang bersifat kontraktif. Devaluasi dapat mengurangi permintaan agregat sehingga menutupi dampak expenditure switching. Devaluasi juga dapat berakibat burukbagi permintaan agregat. melalui dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Devaluasi dapat menyebabkan redistribusi pendapatan dari kelompok dengan propensity to save yang rendah ke kelompok dengan propensity to save yang tinggi, yang akhirnya menurunkan permintaan agregat dan output. Jika negara yang menerapkan kebijakan devaluasi memiliki elastisitas harga impor dan ekspor yang rendah, maka neraca perdagangannya akan memburuk.Berdasarkan berbagai temuan empiris tersebut, maka akan menarik untuk melakukan studi empiris atas dampak yang ditimbulkan oleh keempat devaluasiterakhir yang dilakukan di Indonesia. Dari kajian ini dapat ditunjukkan, apakahdevaluasi yang selama ini dilakukan Indonesia bersifat kontraktif ataukah ekspansif. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk:1. menganalisis dampak perubahan nilai tukar riil terhadap output, serta2. mendeteksi efek dari devaluasi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1971, 1978,1983 dan 1986. Dengan model yang ada akan dapat dilihat sifat kontraktif dan ekspansif dari devaluasi-devaluasi tersebut.Jika devaluasi ternyata bersifat kontraktif, yang berakibat pada penurunan output agregat secara rill, hal ini akan tercermin melalui variabel nilai tukar riil yang negatif. Sebaliknya jika variabel nilai tukar riil tersebut positif, maka dapat disimpulkan bahwa tevaluasi bersifat ekspansif, yang berarti berhasil meningkatoutput agregat secara riil.Dengan diketahuinya sifat devaluasi di Indonesia. diharapkan kekhawatiran akan munculnya kebijakan devaluasi dapat diredam, melalui pemahaman yang lebihmendalam. Jika devaluasi bersifat ekspansif. tentu kebijakan ini dapat digunakanuntuk mengatasi defisit dalam neraca transaksi berjalan. Namun bila sebaliknya,tentunya kebijakan ini akan dihindari.
TRANSFORMASI ORGANISASI DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI ENABLER Nur Indriantoro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 11, No 1 (1996): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1040.776 KB)

Abstract

Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan turbulent yang berinteraksi dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan transformasi bisnis dan organisasi. Berbagai studi dan penelitian telah menghasilkan rerangka untuk menjadi pedoman bagi bisnis dalam menyikapi dengan sebaik-baiknya Teknologi Informasi tersebut.Makalah ini berusaha menganalisis beberapa temuan penelitian penting dalam bidang teknologi informasi terutama yang dilakukan oleh kolaborasi antara MIT Sloan School of Management dengan beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat dan dilaporkan dalam Scott Morton 991). Juga akan disampaikan beberapa pemikiran ahli teknologi informasi terutama Keen (1988), dan Nolan Crosson (1995), serta McKenney (1995).
PROPOSED CONCEPTUAL FRAMEWORK OF INVENTORY MANAGEMENT USING THE JUST-IN-TIME (JIT) PHILOSOPHY Eduardus Tandelilin
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 11, No 1 (1996): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.47 KB)

Abstract

The effectiveness of the proposed JIT inventory management model, while conceptually developed based on previous case studies, depends largely to both internal and external support mechanisms of the organization. While the JIT philosophy has manifested remarkable contributions to productivity and efficiency in the developed countries, much has yet to be gained from it in the developing countries. Some problems can confound the adoption and implementation of JIT in the third world.Sector, as in the case of Tanzania (Msimangin, 1993): financial constraints, inadequate supply of inputs required for the production mills to operate near capacity, international delivery delays, an inadequate transportation infrastructure, and unreliable product demand forecasts. These problems are also present in the Philippines. Zamora (1989) identified several additional problems encountered in the implementation of JIT components in the Philippine setting: resistance to change, socio-cultural barriers, and lack of training, The success of any model or framework using the JIT philosophy must address these prob- j lems firmly. As in other cases, the successfti implementation of the proposed inventory management framework using the JIT philosophy could be achieved if existing local conditions aw considered to suit the requirements of the model] Flexibility of model adoption is therefore necessary.Further, it is recommended that the proposed model be practically applied in applicable situations and empirical informal be obtained to improve the framework. In this sense, the proposed model will be tested as to its practical usefulness apart from being conceptual.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

1996 1996


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 36, No 1 (2021): January Vol 35, No 3 (2020): September Vol 35, No 2 (2020): May Vol 35, No 1 (2020): January Vol 34, No 3 (2019): September Vol 34, No 2 (2019): May Vol 34, No 1 (2019): January Vol 33, No 3 (2018): September Vol 33, No 2 (2018): May Vol 33, No 1 (2018): January Vol 32, No 3 (2017): September Vol 32, No 2 (2017): May Vol 32, No 1 (2017): January Vol 31, No 3 (2016): September Vol 31, No 2 (2016): May Vol 31, No 1 (2016): January Vol 30, No 3 (2015): September Vol 30, No 2 (2015): May Vol 30, No 1 (2015): January Vol 30, No 1 (2015): January Vol 29, No 3 (2014): September Vol 29, No 3 (2014): September Vol 29, No 2 (2014): May Vol 29, No 2 (2014): May Vol 29, No 1 (2014): January Vol 29, No 1 (2014) Vol 29, No 1 (2014): January Vol 28, No 3 (2013): September Vol 28, No 3 (2013): September Vol 28, No 2 (2013): May Vol 28, No 2 (2013): May Vol 28, No 1 (2013): January Vol 28, No 1 (2013): January Vol 27, No 3 (2012): September Vol 27, No 3 (2012): September Vol 27, No 2 (2012): May Vol 27, No 2 (2012): May Vol 27, No 1 (2012): January Vol 27, No 1 (2012): January Vol 26, No 3 (2011): September Vol 26, No 3 (2011): September Vol 26, No 2 (2011): May Vol 26, No 2 (2011): May Vol 26, No 1 (2011): January Vol 26, No 1 (2011): January Vol 25, No 3 (2010): September Vol 25, No 3 (2010): September Vol 25, No 2 (2010): May Vol 25, No 2 (2010): May Vol 25, No 1 (2010): January Vol 25, No 1 (2010): January Vol 24, No 3 (2009): September Vol 24, No 3 (2009): September Vol 24, No 2 (2009): May Vol 24, No 2 (2009): May Vol 24, No 1 (2009): January Vol 24, No 1 (2009): January Vol 23, No 4 (2008): October Vol 23, No 4 (2008): October Vol 23, No 3 (2008): July Vol 23, No 3 (2008): July Vol 23, No 2 (2008): April Vol 23, No 2 (2008): April Vol 23, No 1 (2008): January Vol 23, No 1 (2008): January Vol 22, No 4 (2007): October Vol 22, No 4 (2007): October Vol 22, No 3 (2007): July Vol 22, No 3 (2007): July Vol 22, No 2 (2007): April Vol 22, No 2 (2007): April Vol 22, No 1 (2007): January Vol 22, No 1 (2007): January Vol 21, No 4 (2006): October Vol 21, No 4 (2006): October Vol 21, No 3 (2006): July Vol 21, No 3 (2006): July Vol 21, No 2 (2006): April Vol 21, No 2 (2006): April Vol 21, No 1 (2006): January Vol 21, No 1 (2006): January Vol 20, No 4 (2005): October Vol 20, No 4 (2005): October Vol 20, No 3 (2005): July Vol 20, No 3 (2005): July Vol 20, No 2 (2005): April Vol 20, No 2 (2005): April Vol 20, No 1 (2005): January Vol 20, No 1 (2005): January Vol 19, No 4 (2004): October Vol 19, No 4 (2004): October Vol 19, No 3 (2004): July Vol 19, No 3 (2004): July Vol 19, No 2 (2004): April Vol 19, No 2 (2004): April Vol 19, No 1 (2004): January Vol 19, No 1 (2004): January Vol 18, No 4 (2003): October Vol 18, No 4 (2003): October Vol 18, No 3 (2003): July Vol 18, No 3 (2003): July Vol 18, No 2 (2003): April Vol 18, No 2 (2003): April Vol 18, No 1 (2003): January Vol 18, No 1 (2003): January Vol 17, No 4 (2002): October Vol 17, No 4 (2002): October Vol 17, No 3 (2002): July Vol 17, No 3 (2002): July Vol 17, No 2 (2002): April Vol 17, No 2 (2002): April Vol 17, No 1 (2002): January Vol 17, No 1 (2002): January Vol 16, No 4 (2001): October Vol 16, No 3 (2001): July Vol 16, No 2 (2001): April Vol 16, No 1 (2001): January Vol 16, No 1 (2001): January Vol 15, No 4 (2000): October Vol 15, No 3 (2000): July Vol 15, No 2 (2000): April Vol 15, No 1 (2000): January Vol 14, No 4 (1999): October Vol 14, No 3 (1999): July Vol 14, No 2 (1999): April Vol 14, No 1 (1999): January Vol 13, No 4 (1998): October Vol 13, No 3 (1998): July Vol 13, No 2 (1998): April Vol 13, No 1 (1998): January Vol 12, No 3 (1997): July Vol 12, No 2 (1997): April Vol 12, No 1 (1997): January Vol 11, No 1 (1996): January Vol 10, No 1 (1995): September Vol 9, No 1 (1994): May Vol 8, No 1 (1993): September Vol 7, No 1 (1992): September Vol 6, No 1 (1991): September Vol 5, No 2 (1990): September Vol 5, No 1 (1990): April Vol 4, No 1 (1989): April Vol 3, No 1 (1988): September Vol 2, No 1 (1987): September Vol 1, No 1 (1986): September More Issue