Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 7 No. 3 (2014)" : 8 Documents clear

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSISTENSI ASAS DOMINUS LITIS DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME DAN PROPORSIONALISME JAKSA PENUNTUT UMUM Gede Putera Perbawa
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Abstract In carrying out the functions, duties, and authority, the Attorney as government agencies that implement the state power in the prosecution must be able to realize the rule of law, the rule of law, justice and righteousness under the law and ignore the religious norms, decency, and morality, and must explore the value of -value humanitarian, legal, and public sense of justice. But in fact the implementation of prosecution by the Attorney authority problems often arise with other law enforcement agencies. This journal is done to solve and analyze problems: (1) How does the existence of Attorney as Prosecutor in the Criminal Justice System in Indonesia? (2) Does the principle of Dominus litis may realize professionalism and proposionalisme Prosecutor? This journal normative research method, which analyzes the literature that the secondary data in the form of legal materials. In this paper will use a historical approach, regulatory approaches and conceptual approaches. Subsequently analyzed using the prescriptive method. Based on the results of the discussion, it can be concluded: (1) The existence of Attorney as Prosecutor in the Criminal Justice System in Indonesia has to be clear and limitedly, and embodied in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, Law No. 16 of 2004, on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, as well as the implementation of technical regulations as outlined in the Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-067 / A / JA / 07/2007; No. PER-069 / A / JA / 07/2007; and No. PER-36 / A / JA / 09/2011; (2) The principle of Dominus litis may realize professionalism and proportionality public prosecutor, so that this principle will strengthen and solidify attorney as public prosecutor in conducting the prosecution of criminal cases going on, and just jaksalah proportionately and professionals can determine whether or not a criminal case to be resolved it happens. Key words: dominus litis, professionalism and proporsionalisme, public prosecutor Â AbstrakDalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jurnal ini dilakukan untuk memecahkan dan menganalisis masalah : (1) Bagaimana eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ? (2) Apakah asas dominus litis dapat mewujudkan profesionalisme dan proposionalisme Jaksa Penuntut Umum ?.Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menganalisis kepustakaan yaitu terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode secara preskriptif.Berdasar hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini telah bersifat jelas dan limitatif, dan tertuang di dalam UUD Tahun 1945, KUHAP, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya secara teknis yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007; No. PER-069/A/JA/07/2007; dan No. PER-36/A/JA/09/2011; (2) Asas Dominus Litis dapat mewujudkan profesionalitas dan proposionalitas Jaksa Penuntut Umum, Â sehingga asas ini akan menguatkan dan memantapkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana yang terjadi, dan hanya jaksalah yang secara proporsional dan professional dapat menentukan untuk diselesaikan tidaknya perkara pidana yang terjadi tersebut.Kata kunci: dominus litis, profesionalisme dan proporsionalisme, jaksa penuntut umum

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA M. Sahid
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractAuthority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on Narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the National Narcotics Agency to police the Republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system. Key words: authority investigation, crime, narcotics Â AbstrakKewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia. Serta lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana. Kata kunci:kewenangan penyidikan, tindak pidana, narkotika

TANGGUNGJAWABHUKUM DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Nia Putriyana; Shintiya Dwi Puspita
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractLiability (responsibility) in law term have twocontext that connecting each other, which is criminal liability and private liability. Coruption have two kinds of it, in private connect with a national loss and in criminal term connect with conduct that forbid by law cause the destructing impact to society prosperity and walfare, tort is being part of liability in corruption term. Yuridis normative aprroach with descriptive analytisis research method that use in this paper. Tort can become the foundation to ask private liability on corruption with fault or mistake in it. Formal and material are two conditions on tort term that will make criminal conduct being part of corruption.Key words: liability (responsibility), tort, corruptionÂ AbstrakTanggungjawab dalam terminologihukum memiliki dua konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu konteks perdata dan pidana, begitu pula dengan tindak pidana korupsi memiliki kedua konteks ini. Korupsi pada tanggungjawab perdata berada pada ruang lingkup kerugian yang dialami oleh negara, pada ranah pidana tanggungjawab tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dampaknya merusak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kedua tanggungjawab tersebut dapat dilekatkan pada tindak pidana korupsi dengan adanya perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar atau landasan dari perlekatannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis.Perbuatan melawan hukum dapat dijadikan sebagai dasar dalam meminta tanggungjawab keperdataan dalam suatu tindak pidana korupsi dengan ketentuan adanya suatu kesalahan, baik itu dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana dengan memenuhi dua syarat yang menjadi landasan suatu tindak pidana termasuk ke dalam ranah korupsi. Syarat tersebut yaitu secara formil dan materil.

KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Riana Susmayanti
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractAct No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is precisely change the character of voluntarily to be mandatory, and leads to a confusion between the meaning of responsibility and liability in the TJSL. TJSL can be interpreted differently so it needs to be synchronized. This normative study used the Stufentheorie (by Hans Kelsen) and die Theorie der vom Stufentordnung Rechtsnormen (by Hans Nawiasky), systematiche interpretatie or dogmatische interpretatie, conceptual approach and statute approach, as well as vertical and horizontal synchronization TJSL to interpretation in a variety of legislation. The concept of TJSL can be found in 13 (thirteen) acts, four (4) government regulations, one (1) East Java Provincial Regulation, 1 (one) Regulation of the Governor of East Java, 14 (fourteen) Regional Regulation Malang, and four (4) Regulations governing Mayor of Malang, relating to social and environmental responsibility of companies.Key words: interpretation, social responsibility, local regulationsÂ AbstrakUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merubah sifat voluntarily dari CSR/TJSL menjadi mandatory. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan makna antara responsibility dan liability dalam TJSL. Konsep TJSL dapat ditafsirkan berbeda sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap penafsirannya. Dalam penelitian yuridis normatifÂ ini digunakan Teori Jenjang Norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) olehHans Nawiasky, Metode Tafsir Sistematik (systematiche interpretatie/dogmatische interpretatie), Pendekatan statute approach dan conceptual approach, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap penafsiran TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep TJSL dapat ditemukan pada 13 (tiga belas) perundang-undangan, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) Peraturan Gubernur Jawa Timur, 14 (empat belas) Peraturan Daerah Kota Malang, serta 4Â (empat) Peraturan Walikota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaanKata kunci: penafsiran, tanggung jawab sosial, peraturan daerah

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA) James Hasudungan Hutajulu
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractResearch about implementation of penal mediation in resolving minor theft conducted by Malang Kota Resort Police is supposed to know and analyze the considerations of implementation of penal mediation and the steps of the implementation. The method used in this research was sociological law research or empirical research. The use of penal mediation as an alternative penal settlement of minor theft cases is in order to create a sense of fairness to parties so that people are satisfied with the services performed by the investigator. Another result, the implementation of penal mediation, namely: Reconciling the parties, the investigator witnessing the return of goods that were stolen by the offender, Help in making a letter of agreement with the parties, Receive a letter of revocation cases (police report), and doing a case discussion about it.Â Key words: penal mediation, minor theft case, an alternative penal settlement Â AbstrakPenelitian mengenai pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana pencurian ringan oleh Polres Malang Kota bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: Polres Malang Kota melakukan mediasi penal dengan alasan agar tercipta rasa keadilan terhadap para saksi sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang dilakukan penyidik. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan mediasi penal ini adalah mempertemukan para pihak, penyidik menyaksikan pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku, membantu membuat surat kesepakatan bersama, menerima surat pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara.Â Kata kunci: mediasi penal, pencurian ringan, alternatif penyelesaian perkara

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KORUPSI DIVESTASI SAHAM PT. KPC DENGAN RI Niken Gustantia Syahaddina
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Abstract Â Kaltim Prima Coal (KPC) Contract of work with Indonesia Government named PKP2B declare 10 year periode of the contract has to be stock divestment due to Indonesian Government but the implementation lated from the maturity, caused wrest of the divestment by Indonesia Gevernment, Province Government and district government impact by act of district government. In 2003 agreemnet of divestment allocation has be approve. Conclude from that, how the mecanisme of the divestment due ti contract of work? and how the penal resolution by 5% stock that missing by KTE persero ?. The purpose of this joernal is knowing, analyizing andexpalined the mecanisme of divestment and penal resolution of missing 5% stock byKTE Persero. Metode of the journal is normatif. Contract of work regenoziation has to be implemented after act no 22/1999 of district government has been overt, so that can make share of the divestment has been cleared to Indonesia Government, Provincial government, District government and not breaking the contract of work (PKP2B).Penal resolution for the 5% missing stock from the KTE Persero is corporation criminal offense so that can trap all the subject which is the person and/or the the corporation who makes all the stock not been owned by the government anymore.Key words: contact of work, divestment, corporation, penal responsibility AbstrakSesuai perjanjian kontrak karya Â PT KPC dengan Pemerintah Indonesia yang disebut dengan PKP2B menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun Â dilaksanakan divestasi saham PT KPC kepada Pemerintah Indonesia Tetapi Pelaksanaan divestasi terlambat dari jadwal jatuh, dikarenakan perebutan hak divestasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, setelah lahirnya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. PT Bumi membeli saham 18,6% dengan kompensasi 5% saham. Tahun 2008 PT KTE menjual kembali 5% saham, tetapi hasil penjualan saham Â tidak dilaporkan PT KTE kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak membagi dividen atas hasil dana penjualan saham. Rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi divestasi setelah adanya otonomi daerah ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PT KTE terhadap hasil dana penjualan saham yang hilang ?. TujuanÂ penulisanÂ iniÂ yaituÂ untuk mengetahui,Â menganalisaÂ danÂ memamparkanÂ mengenaiÂ eksistensiÂ divestasiÂ dan pertanggungjawaban pidana PT KTE. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian adanya renegosiasi kontrak karya harus dilakukan setelah adanya otonomi daerah sehingga hak divestasi dibagi sesuai peraturan dan tidak melangar PKP2B. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan adalah tindak pidana korporasi sehingga menjerat semua pelaku dan korporasi yang turut serta melakukan pemufakatan jahat dan bersama dalam hilangnya saham yang dimiliki pemerintahan.Kata kunci: kontrak karya, divestasi, korporasi, pertanggungjawaban pidana

REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Much. Anam Rifa'i
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractÂ Administrative dispute resolution, as well as results in elections for governor, regent and mayor today, may raise many legal issues. Some of such issues are the State Administrative Courtâ€™s inexecutable decisionâ€™s, the decisionâ€™s contradicting dualism and legal disharmony during stages of election. These problematic issues can lead to legal uncertainty, public confusion as well as potency for horizontal conflict. Therefore, an immediateÂ recontruction of both administrative dispute resolution and results in election for governor, regent and mayor needs to be conducted. Through the prespective of normative legal study, it is concluded that in the future, there should be readjustments of stages in elections for governor, regent, and mayor by regarding the time constraints to solve any matter of dispute within the legal boundaries of Election Supervisory Board at provincial an regencial level or State Administrative Courtâ€™s, as well as reevaluations in authorizing other form of legal institutions to solve any dispute regarding the elections results.Key words: reconstruction, administrative dispute and results in elections for governor, regent and mayor, elections for governor, regent and mayorelection Â AbstrakÂ Penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang selama ini sudah dilaksanakan menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan pemilihan. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, Â kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh sebab itu rekonstruksi sistem penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota mutlak dilakukan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan, ke depan harus ada penyusunan ulang tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan memperhatikan limitasi waktu penyelesaian sengketa di Bawaslu provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota maupun di PTUN, serta melakukan peninjauan kembali pengaturan pemberian wewenang kepada badan peradilan selain Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.Kata kunci: rekonstruksi, sengketa administrasi dan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemilihan gubernur, bupati dan walikota

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI ASPEK BENEFITS PASAL 8J UNCBD Yeni Eta
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

AbstractTraditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesian positive law isset out in the legal system of intellectual property rights , in this case is the Law. 19 of 2002 on Copyright. However, the setting of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Law . 19 of 2002 is very difficult to implement, due tothe difference principle contained in the legal system of intellectual property rights which are individual whereas traditional knowledge and traditional cultural expressions are communal. Under these conditions, Indonesia should have rules of traditional knowledge and traditional regulated expression sui generis. Recently,these rules are still in the draft form of Law 's Traditional Knowledge Traditional Cultural Expressions. Therefore, researchers analyzed more deeply about legal protections onthe Bill of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions from the aspect of a fair distribution of benefits based on Article 8J United Nations Convention on Biological Diversity. By using normative research, the researchersfound that the billof PTEBT is more assertive and clear in regard to thePTEBT, in this case to include the protection of PTEBT commercial interests, including the scope of protection of PTEBT utilization and sharing results. This isin accordance with the aspects of equitable sharing of benefits based on Article 8J United Nations Convention on Biological Diversity.Key words: traditional knowledge, traditional cultural expression, the draft law, the United Nations Convention on Biological DiversityÂ Â AbstrakPengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam hukum positif Indonesia diatur dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun demikian, pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sangat sulit untuk diterapkan karena perbedaan prinsip yang terdapat dalam sistem hukumÂ Hak Kekayaan IntelektualÂ yang bersifat individual dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia harus memiliki aturan pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional yang diatur secara sui generis. Pada perkembangannya aturan tersebut kini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional an Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu peneliti menganalisis lebih dalam tentang perlindungan hukum Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari aspek pembagian keuntungan yang adil (benefits) berdasarkan Pasal 8jÂ United Nations Convention on Biological Diversity. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka ditemukan hasil penelitian bahwa RUU PTEBT lebih tegas dan jelas dalam mengatur PTEBT, dalam hal ini meliputi tujuan perlindungan PTEBT guna kepentingan komersial, termasuk di dalamnya adalah ruang lingkup perlindungan PTEBT dan Pembagian hasil pemanfaatan. Hal ini telah sesuai dengan aspek pembagian keuntungan yang adil (benefits) berdasarkan Pasal 8j United Nations Convention on Biological Diversity.Â Kata kunci: pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, Rancangan Undang-undang, United Nations Convention on Biological DiversityÂ

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA