cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2010): May" : 6 Documents clear
Menguanya Aspirasi Goodgovernance di Desa: Pelajaran dari Protes Pilkades Muh Syahbudin Latief
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3824.624 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8126

Abstract

This article examines protests to village head election from a good government perspective. The villagers embarked on protests because of suspicion that elections were fraudulent. On one hand the protests can be seen as the struggle toward village democratization. To that end, the spread of protests is a reflection of the strong participation of village in the village political process. Protests can also be seen as the awakening of villager’s courage against the authoritarian and repressive government. However, it must be regarded as means of strengthening the aspiration of village people who demand village government to appreciate good governance values, which among other include transparency, accountability, responsibility, and participation. Dialectically, implementation of god governance values is prerequisite for innovation, creativity, and expression on one hand, and a source of encouragement for the configuration of democratization in the government, on the other.
What Role Shold Knowledge Management Play in The Development Management of Regional Governments and Advanced Educational Institutions: an Exploratory Perspective Muyanja Ssenyonga
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4880.284 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8127

Abstract

Artikel ini mengetengahkan kenyataan di dunia kita perihal meningkatnya manfaat dari penerapan/ implementasi program KM/ pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan terpadu baik disektor swasta/ bisnis maupun pemerintah. Penjabaran inti dari KM itu sendiri, komponen-komponen dalam proses KM, serta unsur yang penting dalam penerapan program KM, dilakukan secara seksama. Faktor pendorong penerapan program KM yang bersifat eksternal, internal, dan ongoing, juga disajikan guna melihat kemudahan-kemudahan serta kesulitan yang ditimbulkan proses tersebut. Namun, inti dari artikel ini adalah melihat prospek penggunaan KM di bidang pendidikan (knowledge centers), pemerintah daerah (regional government), dan dalam proses penggalian dan pemanfaatan kearifan lokal (indigenous knowledge) oleh pemerintah regional dan pusat untuk memacu tumbuhkembangnya pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan untuk memantau kualitas dan menganekaragamkan produk dan jasa yang dihasilkan pusat pengetahuan dan pemerintah regional, serta pemanfaatan kearifan lkal untuk tujuan yang sama dibahas secara serius tetapi jauh dari membosankan. Untuk menempatkan penerapan KM di usaha swasta, maupun pemerintah dalam konteks sosial/ kultur/ ekonomis, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program KM disajikan sehingga menjadi pertmbangan bagi individu, organisasi, maupun pemerintah yang berkeinginan memulai membangun program KM.
Sego Segawe Policy ( A Policy on Bicycling to Workplace School ) in Yogyakarta Municipality: Study on Efectiveness of Persiasive Policy La Ode Nazaruddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4513.52 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8128

Abstract

Sebagian besar ahli di ranah kebijakan publik setuju bahwa instrumen yang persuasif lebih efektif, lebih murh, lebih toleran, untuk diterapkan di dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengubah prilaku publik. Berdasar beberapa ahli ini maka instrumen persuasif yang diinisiasi oleh pemerintah tentu akan lebih mudah diikuti oleh masyarakat. Argumen ini membawa penulis untuk meneliti apa kebijakan sego segawe (penggunaan sepeda untuk ke kantor dan sekolah) yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten DI Yogyakarta memang efektif untuk mencaai tujuan-tujuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kulitatif digunakan untuk mengumpulkan data implementasi instrumen kebijakan persuasif, sedangkan metode kuantitatif (melalui penggunaan kuesioner dengan nonprobability sampling di dalam metode survey) digunakan untuk mengumpulkandata persepsi publik mengenai kebijakan yang di implementasikan. Secara garis besar, penelitin ini menemukan fakta bahwa instrumen kebijakan yang persuasif tidak efektif untuk mempengaruhi perilaku publik. Tentunya tesis ini disebabkan oleh rendahnya frekuensi tindakan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah serta dukungan kapasitas situasional yang tidak menyeluruh.
Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok Hery Firmansyah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4449.158 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8124

Abstract

This article examines the effectiveness of networking advocacy system in the eradication of corruption in the local government. The principal argument is that various approaches to combat corruption have not been effective which implies the need for different alternatives. The study intends to determine the role of actors involved in building system advocacy network in supporting anti-corruption movement in local governments, particularly in cases of corruption that involved school textbooks in Slean district. The result of this study indicate that the networking system of advocacy for the eradication of corruption in the region, involving people in power (regent) in this case study is not effective. This can be judged from the handling of the legal process which still very slow. To that end, there is need to take advantage of networking advocacy system to enhance synergy among acors in anti-corruption (public, university student/ university/ NGO’s media) in controlling corruption cases. The main problem in building advocacy networks among actors is the diversity of agenda of different actors as well as lake of consistency and little knowledge in building the networking movement. This study recommends that anti-corruption actors in local government should play a role in “capacity building from within” with the institutions directly related to anti-corruption agenda. More ever, there is also need for “pressure form without” achieved through strengthening of the anti-corruption agenda.
Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ( Study Kasus di Kabupaten Aceh Utara ) Nurhafni Nurhafni
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3453.545 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8129

Abstract

Law No 14/ 2005 on teacher certification is one of the efforts to the government to enhance professionalism of teachers. However, the reality is that the implementation of the program in NAD province has face many obstacles. One of the factor, is the condition on the ground in the wake of the conflict and tsunami disaster, which is still characterized by multiplicity of crises. Findings of the study indicate that teacher certification program has shifted in value. First is initial goal was to increase teacher’s professional development, but today, the objective has shifted to increasing teacher’s welfare. To that end, the main objective of teacher certification program has not been achieved. Thus, the existence of teacher certification program does not have any influence on teacher quality. Moreover, the law on teacher certification, has in part been influenced by political vested interests, which is the why the program is not based on god political will of the government to increase teacher professionalism.
Democratic Reforms I Malaysia: Where It's Heading Top? Mohammad Agus Yusoft; Azmi Awang; Leo Agustino
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 14, No 1 (2010): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2812.486 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8125

Abstract

in process

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue