cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 16, No 1 (2012): May" : 6 Documents clear
Dialog Antara Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi dengan Modal Sosial di Koperasi Kredit Marsudi Mulyo, Putat Patuk Gunung Kidul Rizki Emelia Sinuraya
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4234.619 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8037

Abstract

Koperasi Kredit Marsudi Mulyo, adheres to trust, honesty and cooperation as core values with respect to its establishment, membership, business management and conduct of social activities. Specifically for membership, principles encompass self-responsibility, equality, open and voluntary membership, democratic, autonomy, freedom, togetherness and the opportunity to undergo training and education; in business management principles employed include self-reliance, economic participation, justice, solidarity, transparency, honesty, tolerance and cooperation; while in the conduct of social activities, principles used encompass solidarity,mutual help, mutual aid and concern. The values and principles create an atmosphere of kinship, mutual help and mutual cooperation in generating trust, which allows fellow members to cooperate in developing networks by exchanging virtues based on shared values.
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosan di Transportasi Umum Dwi Haryadi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3273.395 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8035

Abstract

Criminal acts involving the perpetration of rape in public transportation vehicles which have become common these day, have caused a lot concern an anxiety in the general public. The root cause of such heinous acts can be traced t the disorientation of some section of society that is attributable to social disorganization, which in turn has undermined social control, individualism and materialism, rampant pornography, booze and porno-action, poor government oversight of public transport, among other factors. Resolving the problem calls for several measure, which among others should include, strengthening the penal code to empower stringent legal action against the perpetrators, and taking effective preventive measures to deal with multifaceted cause of social disorganization.
Regulatory Impact Analysis: Regulasi Pasar Modern di Kabuoaten Bantul Hudiyanto Hudiyanto; Nunuk Dwi Retnandari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5181.783 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8034

Abstract

RIA or Regulatory Impact Analysis is an analysis tool that is used to develop the quality of rules or policy that is made by the Government. This article is analyzing the use of RIA that is currently being run by Bantul Government in managing he moern market that is threatening the very existence of local economy that is currently the backbone of bantul's people economical activities. Th analysis, it's found out that the most threatened business by modern market is grocery stores, but the Bupati Rules limits the definition of local economy to traditional markets, which means that this Bupati Rules isn't consistent in protecting local economy. The modern market has an oligopoly structure. This kinds of structure make benefit the consumer, but on the other side, it also impose the transaction fee to the supplier. Bupati Rules that only manages the existence of modern markets become inefficient in removing the negative impact of the modern market itself. In the structure of market with that strong network, policy that only obstruct would be ineffective, because once the permission is granted, the network will spread by any means necessary. The protection to local economy bargaining position to the consumer and seller.
The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy : Its Origin and Development Katiman Katiman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4718.577 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8032

Abstract

Krisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat
Innovative Management Styles, Organizational Structures, and Strategies in Turbulent Times Muyanja Ssenyonga
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8527.184 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8039

Abstract

Artikel ini membahas berbagai ukuran tingkat inovasi dalam satu organisasi, faktor-faktor kunci pendorong inovasi, baik yang dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) organisasi, dan tipe-tipe manajemen yang lebih handal untuk mrmacu dan memajukan inovasi, sehingga membuat kegiatan inovasi sebagai salah satu sumber persaingan yang membedakannya (differentiator) dari kompetitor lain. Dari berbagai sudut inovasi, artikel ini mengidentifikasi berbagai sumber keunggulan organisasi inovatif, antara lain: organisasi inovatif mengungguli lawannya berkat fleksibilitas struktur organisasi yang dimilikinya: pengembangan dan pemanfaatan kerja tim dan komunikasi dengan baik: penilaian dan manajemen sumber daya manusia yang baik: memiliki cetak biru produk, strategi produk baru, pengimplementasian strategi secara konsisten: memiliki sistem tracking kinerja semua kegiatan dan fungsi organisasi baik: networking yang luas dan menggunakan informasi dengan tepat: cepat dan aktual serta komitmen organisasi yang kuat. Evolusi budaya organisasi yang ramah novasi (innovation friendly), merupakan keharusan untuk manajemen dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi secara cepat dan tepat sehingga jarang menjadi batu sandungan organisasi innovasi yang masa kini dicirikan dengan proyek yang bermacam-macam yang dilaksanakan secara mandiri dalam tim-tim proyek kecil yang tersebar tidak dalam satu lokasi, negara atau kawasan, tetapi di seluruh dunia.
Pengenaan Retribusi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Persimpangan Jalan Fajar Iswahyudi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 16, No 1 (2012): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5007.006 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8031

Abstract

Citizen Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is citizen's right which is guaranted by the constitution. To that end, the Stte or Government has the obligatio to fulfill that right without exeption and discrimination. In light of that, KTP making must be of free of charge. If there are any expenses which citizens pay in the process of obtainingtheir KTPs, the state pr government is duty bound to rimburse them. Any revenues which state or government obtain by charging KTP processing, must be stopped as it constitutes a potential sources of revenue in other sectors while at the same time ensuing that right of citizens to KTP are observed.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2012 2012


Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue