cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Iqtisad
Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 23033223     EISSN : 2621640X     DOI : 10.31942/iq
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad" : 5 Documents clear
PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Faqih
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2207

Abstract

AbstrakSaham syari’ah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syari’ah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syari’ah Nasional. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah, maka saham dari perusahaan tersebut pun tidak termasuk saham syari’ah. Para ‘ulama, dalam hal ini Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syari’ah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syari’ah.            Seiring dengan perkembangan saham syari’ah ini, PT Phintraco Securities yang merupakan salah satu broker/pialang saham, telah mendapat sertifikat dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) untuk menjalankan praktik jual beli saham syari’ah dipasar modal syari’ah. PT Phintraco Securities sendiri sudah memiliki aplikasi yang mendukung bagi para investor untuk melakukan transaksi saham syari’ah secara online. Dalam praktiknya, PT Phintraco Securities mengenakan kepada para nasabahnya biaya upah atas penyediaan layanan tersebut yang kemudian disebut Ujroh. Dengan adanya aplikasi ini, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syari’ah dapat dikontrol. Karena aplikasi ini memiliki sistem Auto Rejact dan membatalkan otomoatis setiap transaksi yang dianggap merugikan pihak lain.            Dalam sudut pandang agama Islam berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli saham syari’ah di PT Phintraco Securities sudah sesuai dengan apa yang dijadikan standar baik menurut Alqur’an, Alhadits, Ijma’ para ‘ulama maupun undang-undang yang berlaku di IndonesiaKata Kunci : Praktik Jual Beli Saham Syari’ah, Saham Syari’ah, Hukum Islam   AbstractShariah shares as an Islamic financial instrument is a new product in the world of Islamic economics. Companies that want to issue shares must be through the selection of shariah conducted by the Financial Services Authority along with the National Shari'ah Council. Selection includes the form of business, company production, and financial management. If the form of business of a company is considered contrary to the principles of shari'ah, then the shares of the company also does not include Shari'ah shares. The 'ulama, in this case the National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) issued a fatwa on the principles of shari'ah that should be applied in the sale and purchase of Shariah shares.            Along with the development of Shari'ah shares, PT Phintraco Securities which is one of the brokers / sharebrokers, has been certified by the National Shari'ah Board (DSN-MUI) to practice the sale and purchase of syari'ah shares in the syari'ah capital market. PT Phintraco Securities itself already has a supporting application for investors to conduct stock transactions shari'ah online. In practice, PT Phintraco Securities charges its customers with wage fees for the provision of the service, which Ujroh later called. With this application, practices that are contrary to Shariah principles can be controlled. Because this application has an Auto Rejact system and cancel any otomoatis transactions that are considered harmful to other parties.In the viewpoint of Islamic religion based on analysis we have done, the conclusion that practice of buying and selling Shari'ah shares in PT Phintraco Securities is in accordance with what is used as a good standard according to Alqur'an, Alhadits, Ijma 'para' ulama or law applicable in IndonesiaKeywords: practice of shari'ah share buy and sell, shari'ah share, Islamic Law.
PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Etika Rahmawati
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2201

Abstract

ABSTRAK            Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach) yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif hukum dibidang perkawinan, bukan hanya hukum Islam tetapi juga Hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori Penaatan Hukum dalam Hukum Islam dan Asas Personalitas Keislaman.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP. Kata Kunci : Peralihan Agama, Asas Personalitas Keislaman, Perkawinan.  Abstract            Plurality in the field of religion embodied in the multiplicity of religions recognized legal in Indonesian, besides Islam there are Hinduism, Buddhism, Christianity, Catholicism, and others. One form of such relations are reflected in patterns of family law in Indonesia, especially in the field of marriage since the promulgation of law Number 1 year 1974 Marriage and legalization of compilation of Islamic law in Indonesian through Instruction The President of the Republic Indonesian number 1 year 1991, June, 10th, 1991. Legal basis of religion in the exercise of a marriage is a very important thing in the UUP, so that the determination of whether a marriage may depend on the provisions of the religion. This means also that religious laws stating marriage should not be, then it should not be according to state of law.The Authors use research method is a method of Normative Juridical approach to Study comparative law (Comparative Approach) is to compare different legal perspectives in the field of marriage, not just Islamic law but also Positive law in Indonesian. The theory being used i.e. the theory of Obedient law in Islamic law and Islamic Personality Principle.The results of this research show that the transition of religion in Indonesian is not only being a discussion and legal problems in religion but is also regulated by the State in the form of positive law with the enactment of Indonesia UUP and KHI until recently became the legal basis for those doing legal form of marriage, especially for couples who change religion. So the couple that did the deed in the form of law the marriage despite later going on a dispute over the marriage, then the legal basis which can be used for them is legislation in Indonesia that is Islamic law, KHI and UUP. Keywords : Changing Religion, Islamic Personality  Principle, Marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Kamal Arif
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2206

Abstract

AbstrakAdvokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium mobile) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya. Hak imunitas ini penting berkaitan atas perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya yang secara mandiri terpisah dari klien. Untuk menjaga Hak Imunitas terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 agar bebas menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia demi kepentingan klien dengan itikad baik. Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Penegakan Hukum Pidana AbstractAdvocates as set in regulation number 18 year 2003 describes that advocates are known to be a very noble profession of law and called as the honorable profession (Officium Nobile). It is stated that advocates have the rights and immunity regarding to their duties and profession as advocates. This immunity right is important for advocates as law enforcement and their entity rights which stand separately from the clients.In addition, the immunity right based on law number 18 year 2003 on advocates and decision of Supreme Court number 26/PUU-XI/2013 determined the liberty of advocates  as the law enforcement in Indonesia  to do their duties in the best interests of the client  in good faith. Keywords: Advocates, Immunity Right, Criminal Law Enforcement
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN Nurul Istiqomah
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2211

Abstract

AbstrakJual beli diperbolehkan dalam Islam tetapi belum tentu semua jual beli yang berada dimasyarakat benar dan baik. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum jual beli Islam. Yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), apa bentuk usaha yang dilakukan dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam jual beli pelelangan ikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik jual beli ikan antara pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dengan pembeli tanpa kehadiran pemilik (nelayan) Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam upaya pencapaian tujuan tempat pelelangan ikan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil tempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) (studi kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan). Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu pemilik barang (nelayan), pembeli (bakul) dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menerapkan pola berfikir induktif. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan.Hasil penelitian menujukkan pihak penjual dan pembeli sama sama hadir dalam pelelangan. Dalam praktiknya jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan perlu adanya pengawasan ekstern dan intern. Kata Kunci: Jual Beli Lelang Ikan, Hukum Islam, dan Pembelian Tanpa Kehadiran Pemilik (nelayan). AbstractTrading is allowed in Islam but not all trading is in good order. Evaluation is needed in fish auction trading in Fish Auction Place (TPI, is it already accordance with the principles of sharia and Islamic trading law. The problem is how the implementation of fish trading in TPI, what form of business done and what factors supporting and inhibiting the fish auction trading.This study aims to analyze critically the practice of fish trading between TPI and buyer without the presence of owner (fisherman). Case Study at the Fishery Port of Nusantara Pekalongan then analyzed with the perspective of Islamic law and its supporting and inhibiting factors. The results of this study are expected to be used in achieving the goals of fish auction.This research is a qualitative research, taking place in TPI (case study of Fishery Port of Pekalongan). Data collection is done by conducting observation, in-depth interview and documentation. Research subjects are the owner of fish (fishermen), buyers (bakul) and TPI at Fishery Port of Nusantara Pekalongan. Data analysis was done descriptively by applying inductive thinking pattern. This analysis is more of an abstraction formation based on parts that have been collected.The results showed that the sellers and buyers are present together in auction. In practice the fish auction trading  at TPI Fishery Port of Nusantara Pekalongan need external and internal supervision Keyword: fish auction trading, Islamic law, purchasing without owner (fishermen)
PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN Al Haq Kamal; Septi Wulandari
Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v5i1.2212

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh lokasi, pelayanan, dan prosedur pencairan pembiayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah. Dan juga pengaruh lokasi, pelayanan, dan prosedur pencairan pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah.            Metodologi penelitian ini menggunakan kuantitatif. Metode yang digunakan ialah uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara terhadap manajer KSPS KUM3 Al Istiqomah dan anggota koperasi sebagai responden dengan mengisi kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah anggota koperasi yang mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah yang berjumlah 68 orang atau anggota dengan bantuan software SPSS untuk menganisis data dan pengujian hipotesis.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan. Namun untuk faktor pelayanan dan prosedur pencairan pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan anggota koperasi mengambil pembiayaan di KSPS KUM3 Al Istiqomah. Kata kunci:  pelayanan, prosedur pencairan pembiayaan, dan keputusan anggota. AbstractThis study aims to determine the things that affect the results of cooperatives. The problem formulation in this research is the influence of location, service, and process to develop in KSPS KUM3 Al Istiqomah. And also affect the location, service, and process to develop in KSPS KUM3 Al Istiqomah.This research methodology uses quantitative. The method used to test and multiple regression analysis. Data processing techniques used by interviewing KSPS manager KUM3 Al Istiqomah and members of the cooperative as respondents by filling out the questionnaire. Respondents in this study are members of KSPS KUM3 Al Istiqomah faced by 68 people or members with the help of SPSS software to analyze data and payment of hypothesis.The result of the research shows that the location factor has no significant effect on the member decision of the cooperative to take the financing. However, for the factors and the liquefaction process is one of the most influential on the results of KSPS KUM3 Al Istiqomah. Keywords: service, financing disbursement, and member decisions.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Article In Press 2024 Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD Vol 6, No 2 (2019): IQTISAD Vol 6, No 1 (2019): Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2016): iqtisad Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Iqtisad More Issue