cover
Contact Name
Purbayakti Kusuma Wijayanto
Contact Email
lp2m.unisri@gmail.com
Phone
+6281227223799
Journal Mail Official
lp2m.unisri@gmail.com
Editorial Address
l. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JI@P)
ISSN : 23554223     EISSN : 28080211     DOI : 10.33061
Core Subject : Social,
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. Jurnal Ilmu Administrasi Publik particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Economic and Public Policy; Public Management and Governance; Any specifics issues of public policy and management.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2020): JI@P" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen) Alia Rahmawati
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3557

Abstract

Lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan kekuasaan desa kepada desa yang sampai saat itu diabaikan dalam pembangunan. Ini memiliki konsekuensi untuk pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan juga akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik penelitian data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Unit yang dianalisis dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Peleman sebagai Pelaksana Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan DesaHasil penelitian ini menyimpulkan implementasi Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Peleman, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.Kata kunci: karakteristik dan tujuan standar, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH Andy Wijanarko
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3558

Abstract

Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pegawai atau aparatur pemerintahannya, peneliti memfokuskan penelitian ini di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana pegawai sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melayani tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam menilai kinerja pekerjaan seseorang penilaian kinerja sangat penting bagi setiap pegawai untuk mengukur bagaimana prestasi kerja pegawai tersebut dan mengukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi Sekretariat DRPD Provinsi Jawa Tengah dapat terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menekankan pada konsep pengukuran kinerja. faktor-faktor yang meliputi indikator kinerja yaitu : Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku, Kepemimpinan. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah dikatakan baik. Hal tersebut dikarenakan capaian kinerja pegawai sudah mencapai target sasaran capaian kinerja, Namun kedisiplinan pegawai masih perlu ditingkatkan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BULUGUNUNG YANG DIDANAI OLEH DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Danang Muhammad Anshory
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3559

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat di Desa Bulugunung yang didanai oleh dana Desa Tahun Anggaran 2018. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya membutuhkan sejumlah program yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat itu sendiri dan lingkungannya. Program ini umumnya berasal dari masyarakat atau dari pemerintah yang dianggarkan melalui APBD dan APBN
PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DI KABUPATEN PONOROGO Enyta Retno Hendriani
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3560

Abstract

Dalam peran pembuat keputusan dilakukan dalam rangka memaksimalkan layanan kepada DPRD dengan penempatan sumber daya yang tepat, penyampaian informasi kepada publik melalui Hubungan Masyarakat dan perencanaan anggaran yang merupakan keputusan strategis yang dibuat oleh Sekretariat DPRD
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR Gustriyani Isi Perwitasari
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3562

Abstract

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Daerah No 7 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi menurut George C Edward III yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur BirokrasiPenelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Departemen Perdagangan, Perburuhan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan dengan data reduksi, presentasi data dan kesimpulan
PROSEDUR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Imam Mashudi
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3563

Abstract

Prosedur Sistem Informasi di BKPPD Kabupaten Ponorogo telah efektif karena meningkatnya keterbukaan proses penyampaian layanan publik, aturan dan prosedur yang lebih mudah dipahami oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya, dan pengguna serta pemangku kepentingan yang membutuhkan data pekerjaan semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang relevan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA MANGUNJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO Joko Hartono
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3564

Abstract

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku orang menjadi tidak berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga pada proses melalui tingkat kesadaran dan motivasi yang tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi masyarakat
KEBIJAKANPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO Juni Eko Setyawan
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3565

Abstract

Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Perspektif Stakehoder dengan indikator pengelolaan aset negara yang optimal, Perspektif Pelanggan dengan indikator administrasi dan keamanan aset negara yang akuntabel, dan pengawasan dan kontrol yang efektif, Perspektif Proses Internal dengan indikator studi kualitas dan kebijakan serta jaminan kepastian hukum, Layanan Prima, Peningkatan Pemahaman Publik di Bidang Kekayaan Daerah, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kemampuan Properti Daerah dan akhirnya Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan indikator Peningkatan Pemahaman Karyawan di Bidang Manajemen Properti Regional, Pengembangan Organisasi yang Andal dan Modern, Realisasi Tata Kelola yang Baik, dan Sistem Informasi Kekayaan Regional yang Andal menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa Kebijakan Manajemen Properti Daerah di Kabupaten Ponorogo jika kita menganalisisnya dengan teori Balance Score Card menunjukkan bahwa itu secara keseluruhan baik.
MANAJEMEN HIBAH DAN BANSOS (Studi Kasus tentang Manajemen Hibah Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo) Lilis Sulistyowati
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3566

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Manajemen Bantuan Sosial di Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial Pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo menggunakan teori George R Terry yang terdiri dari 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Implementasi dan 4) Pengawasan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan harus diperoleh dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. itu berarti bahwa sebagai pelaksana tugas saya, saya menyiapkan semua kebutuhan, memperbesar segala sesuatu yang menjadi pengeluaran, dan merumuskan bentuk-bentuk kegiatan konsultasi dana hibah.2) Mengatur penganggaran dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah mengikuti pengaturan kesejahteraan rakyat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Pada Pelayanan Haji Dan UmrOh) Muhammad Agus Junaidi
JI@P Vol 9 No 1 (2020): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v9i1.3567

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan layanan terpadu satu pintu pada pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan layanan terpadu satu pintu di Klaten Kantor Departemen Agama Kabupaten.Model implementasi yang digunakan diusulkan oleh George Edward III bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis, di mana ada banyak faktor yang berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini ditampilkan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pelaksanaan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Page 1 of 2 | Total Record : 15