cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume XVIII, No. 1 - July 2018" : 6 Documents clear
REGULATION OF CROWDFUNDING IN INDONESIA Soonpeel Edgar Chang
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1159

Abstract

Industri Crowdfunding (penggalangan dana) di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat kontras berbeda dengan crowdfunding berbasis utang, sangat sedikit perusahaan yang melakukan crowdfunding berbasis ekuitas, yang merupakan jenis lain dari crowdfunding, muncul dan redup pada tahun 2017. Saat ini, tidak ada bisnis crowdfunding berbasis ekuitas atau peraturan terkait sementara OJK telah mengumumkan rencananya untuk mengadopsi peraturan terkait pada akhir tahun 2017. Dengan latar belakang ini, tulisan ini membahas bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia menghambat munculnya bisnis crowdfunding berbasis ekuitas: (i) permasalahan waktu dan biaya yang tidak efisien dalam hukum perusahaan, dan (ii) potensi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan pasar modal.
ASPEK HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Azna Abrory Wardana
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.915

Abstract

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang, baik dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia telah diatur di dalam UU 26/2007 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, namun dalam pengaturannya, UU tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, salah satu diantaranya adalah kekaburan hukum dalam pemaknaan terhadap istilah “masyarakat”, sehingga perlu ada penyelesaian atas permasalahan tersebut agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya definisi yang jelas di dalam pengaturan UU Penataan Ruang, yaitu dengan cara menambahkan makna dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional.
HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI Mariske Myeke Tampi; Jeffry Pri; Priscilla Purnomoputri
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1161

Abstract

Responsibility as law enforcer requires an advocate to uphold law enforcement through client's assistance. In this regard, the profession of advocate itself is also as an officium nobile or the honorable one where the profession serves as a credence and a hope for the wider community to gain justice. Assistance to the client should not draw an advocate to justify all the wrongdoings of his client, but defend the rights of a suspect or defendant or other justice seekers in the face of the law, in short, against the seekers of justice, as the scope of the profession as an advocate is not limited to matters related to solely criminal law. This is the responsibility of an advocate as a law enforcer, not just a client defender. In carrying out his profession an advocate has a right of immunity that makes him immune to the law in order to enforce the law, as long as it is with compliance with the applicable provisions.
STRATEGI BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DALAM MEMATUHI KETENTUAN SINGLE PRESENCE POLICY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN PERATURAN OJK NOMOR 67/POJK.05/2016 Glenn Wijaya
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1070

Abstract

AbstractLaws and regulations in Indonesia on single presence policy created challenges for insurance companies in Indonesia. The single presence policy basically requires insurance companies to only become a controlling shareholder in one insurance company. OJK in this case proposes some methods for insurance companies to fulfill the single presence policy, which are merger, consolidation, acquisition and other corporate actions. Based upon this background, this article then discusses what are the best method to be chosen as well as the procedures of such corporate actions with respect to how insurance companies may obtain OJK approval. This article also discusses upon the recent developments of single presence policy cases.
Perlindungan Kesehatan Masyarakat sebagai Justifikasi dari Tobacco Plain Packaging Act Jerry Shalmont; Richard Sebastian Sugianto
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1196

Abstract

 AbstractGlobalization and the rise of international trade of goods and services influence human health - can be both positive and negative. In order to strike a balance between trade and health, policy coherence at the country level is the key to achieve it. The first step towards policy coherence is the development of a good understanding of the issues, based on the analysis of the situation from both a health and trade perspective. This paper discusses on how to strike a balance between trade and health by referring to the latest plain packaging case which brought to WTO dispute settlement forum. After a long process, finally the Panel ruled in favor of the respondent, in this case Australia for their plain packaging policy. The Panel found that there is no alternative measure that can achieve the same objective – for public health which allows Australia to continue the implementation of their plain packaging policy.   Abstrak Globalisasi dan perkembangan perdagangan internasional pada barang maupun jasa mempengaruhi kesehatan manusia, dalam hal ini pengaruh dapat bersifat positif maupun negatif. Untuk dapat menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan perlindungan kesehatan, koherensi kebijakan di tingkat negara memegang peranan yang penting. Langkah pertama dalam koherensi kebijakan ini dapat dimulai dengan adanya pemahaman yang baik terhadap isu terkait dengan didasarkan pada analisa situasi dari sisi perdagangan maupun kesehatan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan kesehatan dengan mengacu pada studi kasus plain packaging yang dibawa pada sistem penyelesaian sengketa WTO. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Panel WTO berpihak pada responden/pihak tergugat dalam kasus ini yaitu Australia. Panel menyatakan bahwa tidak ada kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk dapat memenuhi tujuan yang sama, yakni perlindungan kesehatan masyarakat yang mana memperbolehkan Australia untuk tetap melanjutkan penerapan kebijakan plain packaging yang sudah dimulai sejak tahun 2012.
KAJIAN PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN DALAM KERANGKA ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL Setiawan Wicaksono
Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.1158

Abstract

Violation on human rights in ASEAN untill today still happens in ASEAN. ASEAN as a international organization should be able to settle international conflicts and or national conflicts which affect international society. However, it appears ASEAN seems didn’t take conlicts in its members seriously and didn’t solve the problems. Instead helping member countries, ASEAN silently let ASEAN member countries to finish the cobflicts by itself. ASEAN as an international organisation and economoc regional integration has wider meaning than just an economic integration, its also hold social and integration between its members. Consequences are, ecah members have to realize to solve problems together to reach the AEC and ASEAN goals itself. This research use normative method with conceptual approach and teortical approach to find out why the principle and goals in ASEAN didn’t run corectly. Author find outs that there are several obstacles in ASEAN which are: there is still lack of commitment in ASEAN members, ASEAN ideologist which greatly adore the non-intervention principle, and ASEAN weakness in settling conflicts

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue